BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Kabinet Kerja

Serba-Serbi Jokowi

Berita

INTERNASIONAL

Sabtu, 28 November 2015

Presiden Jokowi Akan Hadiri Festival Bunga dan Buah di Bogor

Konferensi pers Festival Bunga dan Buah Nusantara 2015

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo akan membuka Festival Bunga dan Buah Nusantara di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2015). Festival ini digelar oleh Institut Pertanian Bogor.
Berdasarkan agenda harian Presiden, Jokowi dijadwalkan tiba di IPB Baranangsiang pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu, belum ada agenda Presiden yang terjadwal dan dapat dipublikasikan.
Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) adalah agenda rutin yang digelar setiap tahun. Pada tahun ini, FBBN dijadwalkan akan berlangsung mulai 27 sampai 29 November 2015.
Acara tersebut akan dimeriahkan oleh 10 mobil hias, enam grup marching band, 55 pertunjukkan properti dan kostum, serta lebih dari 10.000 peserta yang akan berkeliling Bogor mengampanyekan kecintaan terhadap bunga dan buah nusantara.
Rektor IPB Herry Suhardiyanto menjelaskan, FBBN digelar dengan tujuan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengampanyekan pengembangan bunga dan buah nusantara.
Berbagai kegiatan juga akan mengisi FBBN, di antaranya forum investasi dan bisnis buah nusantara skala usaha kecil dan menengah, fruitpreneur got talent, ekspo bunga dan buah, kontes buah jeruk dan mangga, karnaval bunga dan buah nusantara, serta ikrar buah nusantara yang diikuti 48 bupati dan wakil bupati dari seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjut Herry, akan diadakan berbagai aneka lomba, seperti lomba fotografi bunga dan buah, processing buah, merangkai bunga, fashion show untuk anak usia dini, menggambar, menghias horta dan tari kreasi oleh pelajar SMA.
"Kami mendesain program  Festival Bunga dan Buah Nusantara agar dapat menggairahkan pertanian Indonesia, khususnya untuk komoditas buah dan bunga nusantara," kata Herry.

 KOMPAS.com
Penulis: Indra Akuntono
Editor : Fidel Ali

Senin, 02 November 2015

Tak Dikunjungi, Warga Suku Anak Dalam Cari Jokowi ke Jambi

Dua keluarga Suku Anak Dalam (SAD)

JAMBI,  Dua keluarga suku Anak Dalam yang terdiri dari lima orang dewasa dan dua anak balita dibawa oleh Dinsosnaker Kota Jambi.

Warga Kabupaten Batanghari ini mengaku sengaja datang ke Kota Jambi untuk mencari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka ingin bertemu Jokowi yang sebelumnya tidak berkunjung ke kampungnya.

"Kami mau ketemu Pak Presiden. Dio kemarin dak ado (dia kemarin tidak) datang ke kampung kami, cuma ke Sarolangun bae," kata Mina, salah satu warga suku Anak Dalam.

Dia juga mengaku mendengar sebelumnya bahwa Jokowi gagal datang ke Batanghari karena minimnya anggaran dari pemda setempat untuk menyiapkan kedatangan orang nomor satu di Indonesia.

"Bapak Bupati kami (Batanghari) dio dak ado duet (dia tidak punya uang) untuk menyiapkan Pak Presiden datang. Cuma Bupati Sarolangun yang ado duetnyo (ada uangnya). Padahal, kami sudah nunggu limo (lima) hari," katanya.

Dia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengadukan nasibnya dan keluarga yang berada di Batanghari. Menurut dia, akibat kabut asap, mata pencariannya terganggu.

"Kabut asap ini sudah nyikso (menyiksa) kami. Kami mau cari makan sekarang susah di sano (sana). Lahanlah habis dibakar," ungkapnya.

Sebelumnya, Dinsosnakertrans berhasil menemukan sejumlah warga suku Anak Dalam tersebut di daerah Pal 10, Minggu (1/11/2015) malam. 
 
Editor : Caroline Damanik
Sumber: Tribun Jambi

KOMPAS.com

Hari Ini, FIFA Temui PSSI dan Menpora

Imam Nahrawi - Menpora

JAKARTA, Delegasi FIFA telah tiba di Jakarta, Minggu (1/11/2015). Rencananya, mereka bakal menemui Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), La Nyalla Mattalitti, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, Senin (2/11/2015).


Rombongan FIFA terdiri dari James Johnson, Mariano V Araneta, HRH Prince Abdullah Shah, Windsor Jhon, Sanjeevan, Kozho Tashima dan Kazumi Shimizu. Kehadiran mereka bertujuan untuk membahas sanksi FIFA terhadap PSSI dan syarat pencabutannya.

Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, rombongan FIFA bakal mengunjungi Kantor PSSI di Senayan pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB, mereka bakal mendatangi Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),

Selain mengunjungi PSSI dan Menpora, perwakilan FIFA juga diagendakan bertemu dengan PT Liga Indonesia, Asosiasi Provinsi (Asprov), Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pemain Sepak Bola Nasional Indonesia (APSNI). Mereka bakal berada di Jakarta hingga Selasa (3/11/2015).

Masih belum bisa dipastikan apakah rombongan FIFA bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana.

FIFA menjatuhi sanksi melalui surat tertanggal 30 Mei 2015. Hukuman ini diberikan menyusul intervensi Pemerintah melalui Surat Keputusan Menpora terkait pembekuan PSSI pada 17 April 2015.
 
KOMPAS.com 

Penulis: Anju Christian
Editor : Anju Christian

Partai Lain Bisa Contoh NasDem Pecat Kader yang Jadi Tersangka Korupsi

Surya Paloh - Foto: Grandyos Zafna (detikcom)

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memandang Partai NasDem sebagai contoh yang baik dalam konsistensi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Selain pemberhentian kader yang diduga terindikasi kasus korupsi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kata Margarito juga memperlihatkan sikap jantan dengan tidak bersembunyi dan bahkan meminta KPK untuk merekontruksi pertemuan di DPP Partai NasDem yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) non aktif Gatot Pujo Nugroho.

"NasDem memberikan pembelajaran yang bagus. Beliau (Surya Paloh) tidak sembunyi atau melakukan perlawanan dan memenuhi panggilan KPK lebih awal dan menerangkan soal pertemuan, bahkan meminta rekontruksi," kata Margarito kepada wartawan, Minggu (1/11/2015).

NasDem tanpa kompromi memang memberhentikan Rio Capella dari jabatan Sekjen sesaat setelah KPK menetapkan Rio sebagai tersangka. Meskipun Rio Capella mengaku telah mengembalikan uang yang diterimanya.

"Ini sangat menarik, Rio ternyata dua kali mengembalikan uang ke Siska, dan Rio mengaku tidak tahu asal-usul uang itu," jelas Margarito.

Sebelumnya, NasDem juga memberhentikan OC Kaligis juga karena jadi tersangka KPK. Padahal saat itu Kaligis menjabat sebagai Ketua Mahkamah partai.

Dalam kasus Rio Capella, KPK juga telah memeriksa Ketum NasDem, Surya Paloh. Paloh pun memenuhi panggilan KPK, bahkan datang lebih cepat dari yang dijadwalkan penyidik karena Paloh mengaku memiliki urusan penting lain di hari yang ditetapkan penyidik untuk pemeriksaan.


(Hbb/Hbb)

Minggu, 01 November 2015

Dukung SE Kapolri, Jusuf Kalla: Menghina Kan Tidak Boleh



Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Hal ini mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satu yang ikut memberikan suara adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengisyaratkan dukungannya terhadap penerbitan SE tersebut.

"Masa boleh orang menghina orang, mengapa orang, sebenarnya itu hanya sesuai undang-undang aja," ujar JK di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015).

Dia mengingatkan kembali menghina hingga mengorbankan rasa benci tak diperbolehkan. Aturan ini termuat dalam pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Tak ada yang baru di situ. Menghina kan tidak boleh, mengobarkan rasa benci kan nggak boleh, semua ada pasalnya di KUHP," sebutnya.

Seperti diketahui, Kapolri sebelumnya mengeluarkan SE terkait penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015.
SE ini pun membuat pihak yang biasa ceplas ceplos di media sosial harus lebih berhati-hati.

Pasalnya, penebar kebencian melalui berbagai media termasuk media sosial bisa diancam pidana bila tak mengindahkan teguran dari kepolisian.

SE ini diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober dan dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.


(hat/Hbb)
Hardani Triyoga - detikNews

Jusuf Kalla: Sudah Cukup, Golkar...


Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi positif upaya islah kedua kepengurusan di Partai Golkar.

Kalla meminta kedua kubu segera bersatu agar dapat berjaya kembali seperti di masa lalu.

"Tadi Ical bilang, bahwa Golkar sudah 50 tahun berdiri, ada pendiri-pendirinya yang sampai membuat partai baru. Kita harap sudah, cukup yang lalu saja Golkar begitu," ujar Kalla dalam sambutannya di acara silaturahmi nasional di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Minggu (1/11/2015).

Kalla mengaku, dirinya berperan aktif dalam upaya islah kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie.

Dia berkomunikasi dengan Agung atau Aburizal secara intensif demi persatuan kepengurusan. Kepada Agung dan Aburizal, dia pun memberi sejumlah nasehat.

Menurut Kalla, sayang jika Golkar terbelah. Dengan begitu, partai tidak dapat mengikuti kompetisi demokrasi, yakni Pilkada serentak, 9 Desember 2015 yang akan datang.

"Kalau tidak ikut Pilkada, artinya kita dengan sengaja tidak mengambil peran merebut kursi eksekutif. Kalau begitu, Golkar jadi ormas saja. Saya tanya begitu kepada keduanya, tapi semuanya tidak setuju. Maka akhirnya bersatulah," ujar Kalla.

MA sebelumnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga kembali ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada 19 Mei lalu, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

Kepengurusan Golkar pun kembali kepada hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dengan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

Dalam kepengurusan tersebut, Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum. Seiring dengan putusan itu, kedua kubu mengupayakan islah.

Baik Agung atau Aburizal sudah melontarkan pernyataannya soal upaya islah itu. Namun, baik Agung atau Aburizal sama-sama belum dapat memastikan kepengurusan mana yang akan diakui pemerintah. 
KOMPAS.com 
Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Erlangga Djumena      

Agung Laksono: Saya dan Pak Ical Sepakat Dukung Pemerintah Jokowi


Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyebut islah kubunya dengan kubu Aburizal Bakrie telah terwujud.

Keduanya pun telah sepakat untuk mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami, saya dan Pak Ical telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi secara tulus," ujar Agung dalam kata sambutan silaturahmi nasional di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015) malam.

Dukungan tersebut, sebut Agung, memiliki karakter loyal kritis. Artinya, Golkar loyal kepada pemerintah, namun tetap akan mengkritik jika ada hal-hal yang dirasa partai berlambang beringin tersebut tidak benar.

"Kami akan loyal, tetapi tetap terbuka dalam hal kritik demi kepentingan bangsa juga," sebut Agung.

Pernyataan Agung tersebut dilontarkan di depan ratusan petinggi serta kader Golkar yang hadir.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga hadir dalam acara tersebut. Hingga pukul 20.30 WIB, acara tersebut masih berlangsung.

Setelah Agung, saat ini giliran Aburizal Bakrie yang diberikan kesempatan menyampaikan sambutannya. 
Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Erlangga Djumena
KOMPAS.com
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger