BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Kabinet Kerja

Serba-Serbi Jokowi

Berita

INTERNASIONAL

Minggu, 10 Mei 2015

Presiden Berharap Merauke Jadi Lumbung Padi Dunia

Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor PT Dok Kodja Bahari
MERAUKE,  Presiden Joko Widodo berharap Kabupaten Merauke yang memiliki potensi lahan pertanian seluas 4,6 juta hektare dapat menjadi lumbung padi dunia. Hal itu dikatakan Jokowi saat acara Panen Raya di Desa Wapeko, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (10/5/2015).

"Lahan 4,6 juta hektare jika per tahunnya bisa tiga kali panen maka ini bukan lumbungnya Indonesia, tapi bisa menjadi ketergantungan dunia akan ada di Merauke ini," kata Jokowi.

Ia mengatakan, telah mendapatkan laporan pada bulan lalu terkait potensi lahan pertanian di Merauke yang memiliki lahan datar seluas 4,6 juta hektare cocok dijadikan lahan pertanian.

"Saya perintahkan untuk diidentifikasi, sekarang yang paling siap mulai bisa dikerjakan 1,2 juta hektare," katanya.

Lahan itu, lanjut Jokowi, seluas 48 ribu hektare saat ini dikerjakan masyarakat dengan cara masih tradisional. Presiden mengatakan, luas lahan tersebut nantinya akan dikerjakan secara modern.

"Harus pakai mesin, mungkin dikerjakan dengan tangan sampai kiamat pun nggak akan selesai. Mau enggak," tanya Jokowi kepada para petani yang datang ke acara tersebut.

Jokowi berjanji akan membawa uang, investor, dan mesin modern jika masyarakat menyetujuinya.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka, saat pidato penyambutan, mengatakan, rencana pengembangan pertanian secara modern ini akan menggunakan konsep plasma dan inti.

"Tanah tetap milik masyarakat, konsep bagi hasil bagi hasil 70:30," jelas Romanus.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan yang menggarap akan mendapatkan 70 persen dan pemilik lahan mendapatkan bagian 30 persen. Atas pembagian ini, Presiden langsung menanyakan kepada para petani pemilik lahan dan mendapatkan persetujuan.

"Kalau yang tidak mau tunjuk jari, supaya saya tidak salah memutuskan. Saya tanya rakyat dulu kalau nggak mau ngapain diputuskan," kata Presiden.

Jika masyarakat setuju, Presiden berjanji memberikan anggaran untuk membangun infrastruktur penunjang, pembelian mesin, dan berbagai penunjang lainnya.

Jokowi juga mengungkapkan ia datang langsung dengan para menterinya untuk mengetahui kondisi lapangan sehingga bisa memutuskan kebutuhan yang diperlukan.

"Tapi sekali lagi harus sungguh-sungguh kerja keras semuanya, agar apa yang kita inginkan tercapai," harap Jokowi.

Presiden juga berjanji akan sering ke Merauke untuk mengecek apakah rencana ini sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini dianggapnya suatu kemajuan dan membutuhkan anggaran yang besar.

"Bukan hanya miliar tapi triliun. Oleh sebab itu perlu investor dan juga dari negara, BUMN datang ke sini membawa uang, traktor, benih, pupuk semuanya ada bagiannya," jelas Jokowi.



Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: Antaranews.com

KOMPAS.com - Minggu, 10 Mei 2015 | 16:41 WIB

Senin, 23 Februari 2015

Menteri Susi Panggil Tomy Winata, Disuruh Pulangkan Kapal



Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku telah memanggil beberapa pengusaha perikanan yang mengoperasikan armada buatan luar negeri, salah satunya Tomy Winata. Susi meminta agar bos Artha Graha Group tersebut memulangkan kapal-kapal perikanan eks-Cina milik PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana.

“Dia (Tomy) mau pecah kongsi dengan mitranya di Cina dan akan mengembalikan kapal-kapal tersebut,” kata Susi kepada Tempo di rumah dinas Komplek Widya Candra, beberapa waktu lalu. Dia dan Tomy bertemu awal November lalu tak lama setelah terbitnya aturan moratorium perizinan kapal perikanan buatan luar negeri.

Awal November lalu, Menteri Susi mulai memberlakukan moratorium perizinan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014. Kebijakan moratorium terhadap perizinan kapal eks-asing tersebut akan berakhir April mendatang. Selama masa moratorium Susi ingin menertibkan perizinan sekitar 1200-an kapal eks-asing yang disinyalir menjadi biang pencurian ikan.

Investigasi Tempo menemukan laporan hilangnya kapal-kapal eks-asing dari pangkalan mereka di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur, sebanyak 145 kapal dari total 607 armada yang biasa berpangkalan di Ambon, Wanam, Benjina, Tual, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, dan Dobo, tak diketahui keberadaannya. Begitu pula di barat, terutama pangkalan Batam, 117 bahtera eks-asing lenyap. Mereka diduga kembali ke negara asalnya, menghindari penertiban.

Temuan tersebut menguatkan keyakinan Susi bahwa sebagian besar kapal perikanan eks-asing yang selama ini beroperasi di perairan Indonesia bukan milik pengusaha Indonesia, melainkan masih dikuasai juragan lamanya di luar negeri. Kapal-kapal tersebut bisa menangkap di Indonesia karena telah berbendera Merah Putih, beralih kebangsaan menjadi kapal Indonesia.

Alih kebangsaan itulah yang dicurigai Susi bisa terlaksana karena ada kongkalikong kepemilikan antara pengusaha Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia. Kapal seolah-olah telah diperjual-belikan. “Padahal itu bohong-bohongan saja,” kata Susi.

Sejak 1996, TW –begitu Tomy biasa dipanggil—berbisnis perikanan di Tual, Kepulauan Aru, Maluku, melalui dua perusahaan PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana. Di sana, TW mengoperasikan unit pengolahan ikan dan 78 kapal perikanan eks-Cina. Seluruh bahtera MTJ beroperasi di wilayah penangkapan Laut Arafura.

Kepada Tempo, Ahad dua pekan lalu, TW membantah bahwa armadanya dianggap hasil manipulasi kepemilikan. Menurut dia, seluruh kapal miliknya taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. Toh dia mengaku akan mengikuti kebijakan Menteri Susi. “Saya mendukung kebijakan Menteri Susi,” kata TW.

TIM INVESTIGASI TEMPO  | TEMPO.CO  

Ditolak Susi, Utusan Cina Temui Tomy Winata


Jakarta -Akibat kapal MV Hai Fa dan delapan kapal Shino ditangkap pemerintah Indonesia, pemerintah Cina ternyata pernah mengirim tim khusus untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Tim khusus dari Cina itu datang akhir Desember lalu. “Tapi saya tidak mau menemui mereka,” kata Susi saat ditemui di komplek rumah menteri Widya Chandra, beberapa hari lalu.

Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan, kedatangan tim khusus dari Cina itu tanpa koordinasi dengan KBRI di Beijing dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. “Itu sebabnya Menteri Susi menolak bertemu dengan tim dari Tiongkok tersebut,” kata dia.

Selain membicarakan soal penangkapan kapal ikan, mereka juga ingin membahas lebih rinci mengenai moratorium yang diberlakukan oleh Menteri Susi sejak awal November lalu. Sebab, moratorium perizinan kapal eks asing itu memutus kontrak kerjasama di bidang perikanan dan kelautan yang ditandatangani Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013.

Pemerintah Cina mengirim tim khusus untuk menemui Susi karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh KBRI di Beijing. Melalui Duta Besar KBRI di Beijing Sugeng Rahardjo, Kementerian Luar Negeri Cina meminta diberi akses kepada 78 anak buah kapal asal Tiongkok yang ditangkap bersama kapal Sino dan MV Hai Fa. Pemerintah Cina juga berharap kapal yang ditangkap bisa ditebus dengan membayar denda. Kepada pemerintah Cina, Sugeng mengatakan, “Kapal-kapal yang ditangkap akan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum di Indonesia,” kata sumber yang mengikuti pertemuan itu.

Tak mau datang ke Jakarta dengan tangan hampa, enam orang utusan pemerintah Cina tersebut kemudian menemui Tomy Winata di Hotel Borobudur, Jakarta. Menurut Susi, mereka bermaksud meminta bantuan bos Artha Graha itu agar bisa dipertemukan dengan dirinya, sekaligus melobi agar kapal-kapal yang ditangkap tidak ditenggelamkan. Tapi upaya mereka mentok di tengah jalan. “Saya justru mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi,” kata Tomy kepada Tempo.

Setelah dua hari berada di Jakarta, enam orang perwakilan Kementerian Pertanian Cina, yang juga mewakili sektor perikanan dan kelautan, itu akhirnya kembali ke Tiongkok. Susi sendiri mengatakan, dirinya tak akan puas sebelum kapal MV Hai Fa ditenggelamkan di Samudera Indonesia.

Kapal MV Hai Fa ditangkap pemerintah di perairan Wanam, Kabupaten Merauke, akhir Desember lalu. Menurut Susi, kapal berbobot 4.306 gross tonnage ini merupakan kapal ilegal terbesar dalam sejarah yang pernah ditangkap di laut Indonesia. Saat ditangkap, kapal ini mengangkut 80 ton ikan beku, 800 ton udang beku, dan 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi. Seluruh awak kapal di kapal penampung ikan berbendera Indonesia ini merupakan warga negara Tiongkok.

Kapal ini dicurigai terlibat persekongkolan untuk mengekspor ikan secara ilegal melalui kerjasama antara PT Antarticha Segara Lines, pemilik kapal, dengan PT Avona Mina Lestari di Avona, pemilik ikan, dan PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam yang mengajukan rencana ekspor. Seluruh muatan kapal rencananya akan dikirim ke Cina.

Adapun delapan kapal Sino ditangkap awal Oktober lalu. Saat itu, Stasiun Pengawasan Tual memergoki PT Maritim Timur Jaya, perusahaan milik Tomy Winata, menampung ikan hasil tangkapan delapan armada PT Sino Indonesia Sunlida Fishing. Padahal, pangkalan Sino ada di Merauke dan peraturan melarang kapal ikan membongkar muatan di luar pangkalannya.

TIM INVESTIGASI TEMPO  | TEMPO.CO  

Menteri Susi Sebut Eks Dirjen Perikanan Jadi Pemain


Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membenarkan ada salah satu mantan pejabat Kementerian sebagai salah satu pemain kapal perikanan buatan luar negeri. “Husni Manggabarani memang punya kapal eks-Thailand banyak di Ambon,” kata Susi kepada Tempo, di rumah dinas Widya Chandra, Jumat dua pekan lalu.

Husni Manggabarani adalah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang pensiun lima tahun lalu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya muncul setelah akhir Januari lalu Tempo menemukan KM Mabiru 22, sedang bersandar di Sungai Chao Praya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer arah selatan Bangkok, Thailand.

Mabiru 22 teregister sebagai milik PT Tanggul Mina Nusantara. Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perikanan yang kini tak diketahui keberadaannya. Semenjak terbitnya moratorium perizinan kapal buatan luar negeri pada November lalu, Kementerian melakukan verifikasi keberadaan kapal.

Hasilnya, sebanyak 262 kapal eks-asing lenyap dari pangkalan timur dan barat Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani sebagai pemilik Mabiru 22. Dari data yang sama, nama Husni juga bertebaran sebagai pemilik kapal perikanan buatan luar negeri yang beroperasi di bawah bendera PT Jaring Mas, dan PT Thalindo Arumina Jaya.

Satu lagi perusahaan, yakni PT Hadidgo, disebut-sebut berada di grup yang sama. Jumlah armada eks-asing Tanggul Mina, Jaring Mas, Thalindo, dan Hadidgo mencapai 63 unit. Di antara kapal tersebut, sebanyak 15 armada--termasuk Mabiru 22--lenyap dari pangkalan Ambon.

Seluruhnya adalah kapal bekas Thailand yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Ambon. Di Jakarta keempat perseroan berkantor di Komplek Rukan Graha Cempaka Blok A-11 dan E-21. “Yang di blok A dan Blok E sama saja,” kata seorang penerima tamu PT Jaring Mas.

Dua pekan terakhir Tempo mendatangi dua kantor tersebut sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan dan menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Husni dan manajemen perseroan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat Tempo tak kunjung berbalas. Upaya menghubungi melalui pesan pendek maupun panggilan telepon juga tak membuahkan hasil karena nomor seluler Husni tak pernah aktif.

TIM INVESTIGASI TEMPO | TEMPO.CO 

Minggu, 22 Februari 2015

Budi Waseso: Polisi Boleh Pakai KTP Palsu


Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mempersoalkan perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk. Menurut dia, polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu.

"Kan itu diduga. Dia bisa saja punya beberapa alamat. Kami maunya terbuka, terus konotasi seolah-olah saya membela ini," ujar Budi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Februari 2015. Budi mengatakan atasannya dulu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut mempunyai dua KTP dengan identitas dan alamat asli. "Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau."

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi Gunawan menggunakan dua alamat untuk membuat sejmlah dokumen penting. Pertama, alamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Alamat tersebut dipakai seseorang bernama "Gunawan" seperti tercantum dalam KTP serta dipakai untuk membuka rekening di BCA dan BNI cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada 5 September 2008. Foto yang tercantum dalam KTP itu adalah wajah Budi Gunawan.

Meski tak mencantumkan pekerjaannya, Gunawan menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dalam dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari Gunawan yang lain: Budi Gunawan, yang ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan berpangkat brigadir jenderal.

Foto Gunawan di kartu tanda penduduk itu adalah foto Budi Gunawan. Alamat pertama ini ternyata berbeda dengan alamat Budi Gunawan saat ia membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 19 Agustus 2008. Ketika itu, Budi Gunawan adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi. LHKPN merupakan dokumen resmi negara.

Dalam LHKPN yang salinannya didapat Tempo, Budi mencantumkan alamat Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21 RT 05/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam LHKPN ini Budi Gunawan juga mencantumkan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kota Jambi, Jambi.

Budi tak mempersoalkan dua KTP Budi Gunawan mencantumkan alamat yang berbeda. Sebab, kedua alamat tersebut memang ada. Menurut Budi, tindakan Budi Gunawan sangat berbeda dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Abraham, kata dia, mengubah identitas seseorang yakni Feriyani Lim sehingga bisa ke luar negeri.

Abraham diduga memasukkan Feriyani ke dalam Kartu Keluarganya. KTP Feriyani ini lalu digunakan untuk membuat paspor. Abraham akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Februari 2015.

Menurut dia, Budi Gunawan mempunyai kos-kosan sehingga membuka rekening baru untuk memudahkan pembayaran. "Kalau Pak AS ada akibatnya. Kalau seperti Pak BG tadi, apa akibatnya? Kan tidak ada," kata Budi.

LINDA TRIANITA  |  TEMPO.CO

Sabtu, 21 Februari 2015

Sidak ke Mal, Menaker Hanif Kaget Banyak Pekerja Diupah di Bawah UMR



MATARAM — Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menemukan banyak pelanggaran aturan ketenagakerjaan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Tiara Departemen Store yang berada di kawasan Mataram Mall, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (20/2/2015).

Dalam sidak tersebut, Hanif masuk ke toko Tiara dan langsung berdialog dengan beberapa orang penjaga toko. Hasilnya, banyak pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut.

"Saya lihat mal seperti ini kan belum banyak yang disentuh. Saya ini banyak mendapatkan SMS dan mendapatkan masukan, 'Pak, coba tolong Pak sekali-kali dicek, banyak yang upahnya masih di bawah upah minimum.' Memang terbukti banyak pelanggaran," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers yang diterima.

Selain masalah upah yang di bawah upah minimum kabupaten, Hanif pun menemukan pelanggaran soal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak karyawan yang mengeluh karena  belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.

"Ternyata banyak pekerja yang upahnya di bawah upah minimum. Selain itu, soal kepesertaan BPJS juga masih banyak juga karyawan yang belum didaftarkan. Ini yang saya cek di sini," kata Hanif sambil memanggil pihak manajemen perusahaan.

Menurut Hanif, seharusnya pihak perusahaan atau manajemen langsung mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS begitu masuk menjadi pekerja. Sementara itu, dari hasil temuannya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS meskipun sudah lama bekerja.

"Yang soal BPJS-nya itu mereka harus menunggu  beberapa waktu tertentu untuk diikutkan. Padahal, pendaftaran kepesertaan itu kan seharusnya pada awal mereka bekerja harus langsung diikutkan  untuk BPJS-nya," kata Hanif.
Kontrak terus-menerus

Selain itu, Hanif juga menemukan adanya praktik kontrak kerja yang menyebabkan karyawan yang telah sekian tahun bekerja, tetapi tidak juga diangkat menjadi pegawai tetap. Padahal,  menurut Hanif, semestinya perusahaan langsung mengangkat pegawai tetap setelah dua kali masa kontrak.

"Masa ada kontrak yang tujuh tahun kerja. Ini berarti kan tujuh kali kontrak. Ya nggak boleh karena sifat pekerjaan ini kan terus-menerus. Seharusnya sesudah dua kali kontrak ya diangkat menjadi pegawai tetap sesuai peraturan," kata Hanif.

"Yang jadi persoalan adalah karena itu pekerjaan bersifat terus-menerus. Kalau bersifat terus-menerus ya ngga bisa dong.  Ini masalah dalam bidang di mal atau department store. Itu model rekrutmen karyawannya dengan sistem kontrak. Kalau kontrak harusnya untuk pekerjaan yang sifatnya temporer, itu baru bisa," kata Hanif.

Bahkan, Hanif terlihat marah saat mengetahui informasi dari pihak manajemen bahwa peraturan cuti dibuat hanya berdasarkan kesepakatan saja. "Kita ini hidup di negara yang ada aturan ketenagakerjaan, bukan peraturan seenaknya sendiri. Semua ini harus dibenahi segera," kata Hanif

Hanif mengatakan, tadi ada karyawan yang mengeluh jika sedang hamil, karyawan bisa bekerja sampai sebelum melahirkan. Namun, setelah melahirkan, kontrak kerja pun diputus.
Beri waktu dua minggu

Untuk membenahi masalah ini, Hanif memberikan waktu dua minggu kepada perusahaan untuk menyelesaikannya. Hanif mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan dan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi maupun di Kota Mataram.

"Kita beri waktu dua minggu untuk membenahinya. Makanya, yang penting bagaimana hak-hak yang seharusnya dimiliki pekerja ini bisa diselesaikan secepatnya," kata Hanif.


Editor : Fidel Ali Permana   | KOMPAS.com 

Kementerian Agama Usulkan Biaya Haji 2015 Turun


JAKARTA - Kementerian Agama mengusulkan kepada DPR agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1436H/2015 M turun dari tahun sebelumnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, BPIH 12 embarkasi itu berbeda-beda, tetapi untuk tahun lalu rata-rata itu 3.219 dollar AS.

"Tahun sekarang kita mengusulkan 3.193 dollar AS. Itu sudah turun dari tahun yang lalu, karena memang harga bahan bakar kan turun," kata Lukman seperti dikutip dari kemenag.go.id.

Dia berharap rupiah semakin menguat menjelang pelaksanaan haji sehingga BPIH bisa turun lagi, sehingga jamaah bebannya tidak terlalu besar.

Saat ini DPR sedang memasuki masa reses. Lukman mengku menjalin komunikasi dengan ketua komisi dan ketua panja BPIH tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan sehingga bisa lebih cepat.

"Kalaulah ternyata tidak karena setiap anggota dewan juga kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, ya target kita bulan April ini sudah bisa diselesaikan," ujarnya.

Investasi dana haji

Lukman mengungkapkan, dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji  (PKH) diatur bahwa investasi minimal harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berprinsip syariah, prudent atau penuh kehati-hatian dan bisa dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh digunakan seluruhnya.

"Minimal ada dua kali dari biaya haji itu tidak diinvestasikan setiap tahun," ujarnya.

Kata dia, proses investasi dana haji itu nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri dari dewan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut Lukman, pembentukan BPKH saat ini sedang dipersiapkan. UU PKH mengatur selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkan, BPKH harus sudah terbentuk. "Jadi karena kemarin (disahkan) September (2014) maka September 2015 nanti," katanya.

Sekarang sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BPKH itu. "Target kita sekitar bulan Juni–Juli lah. Pokoknya sebelum September, badan ini sudah berdiri, sudah jelas siapa dewan pelaksanannya, siapa dewan pengawasnya," ucap dia.


Editor : Desy Afrianti  |  KOMPAS.com 
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger