BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

BERITA

Serba-Serbi Jokowi

PEMILU 2014

INTERNASIONAL

Minggu, 31 Agustus 2014

Di Muktamar PKB, Jokowi Bersyukur karena Sebutan "Sinting" dari Fahri Hamzah




SURABAYA, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, salah satu kunci suksesnya memenangkan Pemilu Presiden 2014 adalah sebutan "sinting" yang dilontarkan Wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah di Twitter. Ia juga menilai keberdaan Partai Kebangkitan Bangsa telah menjadi bagian dalam kemenangannya.
"Sepuluh hari sebelum pencoblosan, banyak yang mengingatkan saya, terutama orang survei. Katanya saat itu cuma terpaut 1 persen, setengah persen. Katanya, 'Bapak harus melakukan sesuatu'. Ya, melakukan apa?" kata Jokowi dalam forum Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8/2014) malam.
Belum selesai Jokowi memikirkan apa yang harus dilakukan, kata Jokowi, ternyata Allah sudah menunjukkan jalan. "Saya diajak ke pesantren Gus Thoriq (Thoriq bin Ziyad) di Kabupaten Malang. Di sana mengusulkan agar ada hari santri nasional. Saya sampaikan, ya boleh saja ada hari santri nasional. Sehari setelah itu, ada yang nulis di Twitter, Jokowi sinting," ujar Jokowi seraya disambut riuh peserta muktamar.
Karena sebutan itu, kata Jokowi, dia berhasil meraih tambahan suara dari 3 juta pemilih. "Saya senang dikomentari seperti itu. Dalam dua hari dapat 3 juta suara. Alhamdulilah, saya enggak ke mana-mana. Cuma karena Jokowi sinting, dapat 3 juta," ucap Jokowi.
Selain kejadian yang tak diduga itu, menurut Jokowi, seluruh kader PKB juga sudah bekerja keras memenangkan dirinya dan Jusuf Kalla dalam pilpres lalu.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Laksono Hari Wiwoho
KOMPAS.com - Minggu, 31 Agustus 2014 | 21:04 WIB

Sabtu, 26 Juli 2014

ILUNI FHUI: Hasil Pilpres 100% Sah Secara Hukum



Jakarta - Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Melli Darsa menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Pilpres) telah berjalan dengan demokratis dan konstitusional.
“Penyelenggaraan Pilpres 2014 serta hasilnya adalah seratus persen sah secara hukum, sekalipun ada salah satu Capres peserta Pilpres menyatakan menarik diri pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sedang berlangsung di KPU,” tegas Melli di Jakarta, Jumat (25/7/2014).
Melli dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (26/7/2014)  juga menyatakan mendukung dan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019.
Pada kesempatan yang sama, Melli juga menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Pilpres.
Dalam hal salah satu Capres peserta Pilpres yang menyatakan menarik diri pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara sedang berlangsung di KPU mengajukan gugatan kepada MK, ILUNI FHUI sangat berharap para hakim konstitusi, termasuk mereka yang sebelumnya merupakan kader partai politik tertentu, akan bersikap independen dan imparsial dalam memeriksa dan memutus sengketa Pilpres.
Para hakim konstitusi benar-benar harus mampu menjadi penjaga nilai-nilai negara hukum yang paling mendasar di negeri ini yaitu, demokrasi berdasarkan pemilu yang jujur dan adil.
“Jangan sampai MK mengkhianati ekspresi hati nurani ratusan juta rakyat Indonesia semata-mata hanya karena mengedepankan dan mementingkan ambisi kekuasaan orang-orang tertentu yang tidak tercapai dalam Pilpres 2014 dan juga menjaga kepentingan tertanam (vested interest) hakim konstitusi sendiri sebagai pribadi," ungkap Melli.
ILUNI FHUI berharap MK sebagai sebagai benteng keadilan terakhir dalam rangkaian proses Pilpres, mampu membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang kredibel dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa Pilpres dengan arif dan bijaksana dalam peran yang independen dan obyektif.
“Pada momen bersejarah ini, ILUNI FHUI berharap MK bisa menunjukkan integritasnya. Di tengah maraknya perilaku koruptif dan mencari keuntungan pribadi yang dilakukan banyak pejabat publik di Indonesia, termasuk baru-baru ini di MK sendiri. MK jangan sampai mengobrak-abrik demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh segenap rakyat dengan amat susah payah dan mahal harganya, termasuk melalui Pemilu ini. MK harus membuktikan kepada semua pihak baik di Tanah Air maupun luar negeri bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum masih berdiri tegak dan terhormat dan MK sebagai lembaga masih bisa diandalkan untuk mengatasi masalah-masalah nasional dengan tepat, bijak, dan mengutamakan demokrasi dan kesatuan serta persatuan Indonesia,” tegas Melli.
Sementara itu, Sekretaris Umum ILUNI FHUI Mohamad Kadri mengatakan bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun ini telah menunjukkan antusiasme rakyat yang dahsyat dalam kehidupan berdemokrasi.
“Jangan sampai hal ini berakhir mengecewakan di MK dan menjadi suatu tragedi dan sejarah hitam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita semua harus menjaga jangan sampai itu terjadi,” kata Kadri. (***)

Penulis: Gusti Sawabi

Tribunnews.com, Sabtu, 26 Juli 2014 06:41 WIB

Menggagas Pemilihan Menteri Jokowi-JK secara Terbuka



Megawati Soekarnoputri telah meletakkan fondasi bangsa yang baru dalam membangun institusi partai yang terbuka dan mendekatkan pelayanan langsung kepada rakyat serta menghadirkan kepemimpinan langsung dari rakyat.

Pola perekrutan yang diperlihatkan Megawati menggeser pola perekrutan partai yang lama, dengan membuka kesempatan setiap orang untuk menguji dirinya menjadi seorang pemimpin. Begitu juga yang dilakukan Partai Demokrat dengan konvensi.

Gerbong kedua besar partai ini telah mengubah peta pola perekrutan partai dalam merekomendasikan para calon pemimpin bangsa.

Partai politik secara terbuka menjadi sekolah belajar politik bagi siapa saja dan terbuka bagi siapa saja, tidak lagi patriarki, hanya trah/turunan, apalagi kolusi. Partai politik menjadi penggerak, motor yang menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Memang kita masih melihat di beberapa daerah yang masih menggunakan kolusi, nepotisme sebagai pola perekrutan pemimpin, alias hanya berganti wajah, hanya lingkarannya di situ-situ saja.

PDI-P dan Partai Demokrat termasuk partai yang paling siap dalam merevisi UU Partai dan UU Pilpres untuk memajukan peradaban bangsa di alam demokrasi ini. Hanya memang yang masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan kader partai yang telah merasa berjuang di dalam partainya, kemudian menghadapi lelang terbuka ini. Justru kesiapan secara internallah yang akan menjadi tantangan besar partai politik dalam membangun pola baru ini.

Pola yang diperlihatkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta juga mencerminkan semakin dekatnya pemimpin dengan pola lelang terbuka. Pola yang memanfaatkan teknologi dalam perekrutannya membuktikan bahwa pejabat lebih dapat bekerja tanpa hambatan karena kuatnya kualitas perekrutan dan penerimaan di lapangan.

Untuk itu, pola perekrutan menteri secara lelang terbuka juga sangat penting dilaksanakan. Setiap orang bisa mendaftarkan diri dan melakukan cek administrasi bertingkat sampai dokumen dianggap layak dan lengkap untuk melakukan fit and proper test.

Setiap orang akan mendaftarkan diri dan menguji diri untuk menjadi menteri. Lalu siapa tim juri yang bisa diharapkan independen dan mempunyai public trust untuk melakukan ini? Tentunya tim ini bentukan Jokowi-JK karena merekalah yang akan menggunakan menteri-menteri tersebut dengan melibatkan tokoh senior yang cakap di bidangnya untuk melakukan pola perekrutan ini.

Fenomena banyaknya relawan pendukung Prabowo dan Jokowi juga merupakan bagian pendorong era terbuka pemilihan menteri ini.

Diharapkan dengan perubahan ini, Jokowi-JK dapat mendorong partai politik membangun sistem keterbukaan dan membangun ukuran kinerja partai tidak hanya untuk konstituennya, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh semua anak bangsa.

Dengan pola ini, reformasi birokrasi dan good governance dapat terwujud. Para menteri dengan sistem yang dibangun terbuka ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negaranya.

Apakah Jokowi-JK bisa tetap menjaga tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat? Kita harapkan demikian. Semua sudah dimulai. Jangan lagi kita kembali ke zaman dunia politik yang hanya dimiliki sebagian orang. Mudah-mudahan Jokowi-JK bisa. Semoga. Amin.

Farid Ari Fandi
faridarifandi@rocketmail.com


Editor : Hindra Liauw
Sumber: KOMPAS SIANG

KOMPAS.com - Sabtu, 26 Juli 2014 | 00:28 WIB

Jumat, 25 Juli 2014

Jadi Presiden, Jokowi bakal paksa Freeport bangun smelter




Presiden RI terpilih yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan melanjutkan upaya pemerintah mewajibkan perusahaan tambang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian barang tambang atau smelter, utamanya terhadap perusahaan-perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia.

Sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut mengatakan, pemerintahannya kelak akan meneruskan upaya tersebut. "Tetap (akan dibangun). Itu perintah Undang-Undang lho," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (24/7).

Namun, Jokowi mengaku masih belum dapat menyentuh hal rinci terkait pembangunan smelter perusahaan tambang, seperti Freeport mengingat dirinya belum dilantik sebagai presiden.

Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa rincian kebijakan secara teknis tidak akan sampai ditangani olehnya saat resmi menjadi Presiden. "Jangan tanya detail-detail seperti itu. Urusan teknis tidak mungkin sampai ke Presiden, yang makro mestinya. Artinya untuk semua perusahaan-perusahaan tambang, tidak satu-satu (Freeport saja)," kata Jokowi .

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter ini sesuai dengan amanat UU 4 / 2009 tentang Minerba.

Pasal 103 UU tersebut berbunyi:

(1) Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan Pasal 170 berbunyi,"Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Sementara Pasal 169a UU Minerba yang berbunyi,"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: (a) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian".

Itu berarti perusahaan yang masih berjalan kontrak karyanya tidak perlu membangun smelter atau tetap mengekspor barang tambang mentah sampai masa kontrak karya selesai.

Pada pasal ini yang menjadi dasar bagi Ricard (McMoran Coper and Gold-red) berkeberatan untuk membangun smelter baru di Indonesia. PT Freeport sendiri kontrak karyanya sampai tahun 2041.

Sebagaimana diketahui, PT Freeport Indonesia sudah membangun smelter tembaga (Cu) yang sudah beroperasi di PT Smelting Gresik, Jawa Timur, yang merupakan perusahaan patungan antara beberapa perusahaan Jepang (75%) dengan PT Freeport Indonesia (25%).
[ded]

Reporter : Sri Wiyanti | Merdeka.com - Jumat, 25 Juli 2014 18:13

Lepas 2.500 pemudik gratis, Jokowi sampaikan 'salam 3 jari'




Presiden RI terpilih yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) melepas peserta mudik bareng di lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta. Acara mudik bareng tersebut diselenggarakan oleh Tim Kampanye Nasional dan Media Center JKW4P.

Sebanyak 50 bus disediakan bagi 2.500 peserta mudik yang mayoritas merupakan pendukung dan relawan pasangan Jokowi-JK saat kampanye pilpres lalu.

"Hati-Hati di jalan, salam untuk keluarga di rumah," ujar Jokowi sambil menyampaikan salam 3 jari kepada pemudik di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (25/7). Jokowi memperkenalkan salam 3 jari kepada publik saat pidato kemenangan di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara 22 Juli malam. Salam itu berarti Persatuan Indonesia.

Saat ditanya rencana Jokowi mudik ke Kota Solo, dia sambil berguyon menjawab pertanyaan para wartawan tersebut. "Ya saya ini mau ikut bus yang ke Solo, tapi ternyata sudah penuh, akhirnya ndak jadi ikut," candanya.

Selain Jokowi dan beberapa orang anggota tim pemenangannya seperti Aria Bima dan Zuhairi Misrawi, acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa artis seperti Indra Bekti dan J Flow.

Zuhairi Misrawi menambahkan, bus-bus yang dilepas Jokowi bertujuan ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Madura, Purwokerto dan Surabaya.

"Ini sebagai tanda terima kasih kepada relawan yang telah berjuang siang. Kami sadar gak bisa beri apa-apa, kami hanya bisa beri tanda terima kasih ini kepada kamu," imbuhnya.

Zuhairi menegaskan bahwa pendanaan acara mudik bersama tidak berasal dari sisa dana kampanye, melainkan dari donasi para relawan dan pengusaha pendukung Jokowi - JK.

"Ini murni patungan dari para relawan yang berkecukupan untuk yang kurang mampu. Total dananya per bus itu sekitar Rp 14 juta dikalikan 50 bus," tutupnya.
[ren]

Reporter : Sri Wiyanti | Merdeka.com - Jumat, 25 Juli 2014 17:19

Ryamizard mengaku siap jika diminta Jokowi jadi menteri




Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) akan disibukkan dengan pemilihan menteri di kabinet yang bakal dipimpinnya dalam lima tahun ke depan. Sejumlah nama masuk dalam bursa calon menteri, salah satunya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Nama Ryamizard Ryacudu masuk ke dalam jajaran Menteri Pertahanan bersama Andi Widjajanto dan Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. Lalu, apa komentar Ryamizard Ryacudu saat namanya masuk ke dalam kabinet Jokowi - JK?

Dia mengaku siap apabila diminta untuk menjadi pembantu presiden. Namun, hingga saat ini belum ada komunikasi yang intens dengan Jokowi-JK terkait calon menteri tersebut.

"Ya, kalau diminta saya siap membantu pemerintahan selanjutnya. Terakhir saya ketemu pak Jokowi enggan bicara soal itu," ujar dia yang ditemui saat menghadiri Sertijab KSAD TNI di Jakarta, Jumat (25/7).

Ryamizard menegaskan kabinet Jokowi - JK bakal diisi oleh profesional ketimbang kader partai. Pasalnya, Indonesia lebih membutuhkan profesional ketimbang kader partai dalam pembangunan nasional.

"Ke depan, kita lebih butuh banyak profesional dibandingkan politisi. Biarkan politisi bekerja di tempatnya," kata dia.
[did]

Reporter : Saugy Riyandi | Merdeka.com - Jumat, 25 Juli 2014 16:43

Ruhut: Prabowo sudahlah, enggak usah kekanak-kanakan

Ruhut Sitompul dukung Jokowi-JK. merdeka.com/muhammad lutfhi rahman


Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta kepada calon presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kekalahannya dalam pemilihan presiden 2014. Menurut dia, jika mantan Danjen Kopassus itu tidak mengakui kekalahannya, maka masyarakat menilai bukan sosok negarawan.

"Prabowo segera lemparkan handuk putih dan telepon Jokowi . Ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak JK , ingat kalau tidak dia menghadap dengan rakyat," kata Ruhut kepada merdeka.com, Jumat (25/7).

Ruhut bahkan mengingatkan Prabowo untuk tidak mengganggu proses kemenangan Jokowi - JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurutnya, mantan wali kota Solo itu sudah dikehendaki yang Maha Kuasa untuk menjadi presiden ke-7.

"Prabowo sudahlah, enggak usah kekanak-kanakan. Tegas aku katakan, kalau kalah, yah kalah. Aku yakin tidak ada kecurangan. Aku ingatkan kepada Prabowo kalau percaya sama Tuhan, Tuhan sudah menghendaki Jokowi - JK jadi presiden dan wakil presiden tidak ada lagi yang menghalangi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ruhut berpendapat di lingkungan Koalisi Merah Putih, terdapat orang yang bermasalah. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama tersebut. Apabila, Prabowo menang Pilpres 2014 dikhawatirkan orang yang bermasalah akan dilindungi.

"Yang enggak bagus lingkungannya Prabowo, carilah teman yang bagus. Jokowi pintar mencari teman yang baik. Kelemahan Prabowo enggak bisa mencari teman yang baik. Dia banyak disenangi tapi lingkungannya, track record semua bermasalah korupsi, udah lagi masalah lumpur Lapindo, abis itu ada masalah lagi nanti ada yang menjadi tersangka korupsi, lingkungannya enggak nasionalis," cetus Ruhut.
[bal]
Reporter : Sukma Alam | Merdeka.com - Jumat, 25 Juli 2014 15:52
 
Copyright © 2013 JOKOWIDODO.ORG #JOKOWIPRESIDEN
Powered by Blogger