BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Kabinet Kerja

Serba-Serbi Jokowi

Berita

INTERNASIONAL

Senin, 20 Juli 2015

Kutuk Kekerasan Di Tolikara, Presiden Jokowi: Hukum Akan Ditegakkan Setegak-Tegaknya


Presiden Joko Widodo mengutuk keras pembakaran dan tindak kekerasan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada Jumat (17/7), dan berjanji akan menegakkan hukum  bukan hanya untuk pelaku kriminal di lapangan tetapi juga semua pihak yang terbukti mencederai kedamaian di Papua.
“Saya jamin, hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya, bukan hanya untuk pelaku kriminal di lapangan tetapi juga semua pihak yang terbukti mencederai kedamaian di Papua. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya agar ke depan tidak terjadi lagi kekerasan di Tanah Papua,” kata Presiden Jokowi melalui fan page facebooknya Presiden Joko Widodo yang diunggahnya Minggu (19/7) malam.
Presiden mengemukakan, saat insiden Tolikara terjadi, ia langsung memerintahkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno,  Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan  Kepala BIN Sutiyoso agar segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menemui para ketua adat dan tokoh agama untuk mengambil inisiatif perdamaian demi terjaganya Papua sebagai Tanah Damai.
Saat ini, lanjut Kepala Negara, situasi di Tolikara sudah kondusif. Aparat penegak hukum sudah berhasil mendapatkan beberapa fakta penting, dan saat ini terus bekerja keras untuk merangkai seluruh kejadian yang sebenarnya.
Kepala Negara juga mengaku sangat berterimakasih kepada para pimpinan lintas agama, ketua adat, dan tokoh masyarakat yang telah membantu proses pemulihan keadaan di Tolikara, Papua.
Kepala Negara juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang dengan caranya masing-masing, telah ikut menjaga kedamaian di lingkungannya.
“Saya tahu, masyarakat Papua mempunyai kearifan Papua, kebijakan adat turun temurun yang luhur, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi, termasuk kasus Tolikara ini,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menuturkan, dalam sejarah Papua, hubungan antar agama selalu terjalin harmonis. Salah satu peran agama di Papua, ungkap Jokowi, adalah sebagai mata air perdamaian, diperkuat dengan ikatan adat dan budaya masyarakat Papua yang cinta damai.
Karena itu, tegas Presiden, pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketenteraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok Tanah Air.
Kasus Pelanggaran Hukum
Sementara itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Minggu (19/7) kemarin telah meninjau lokasi kericuhan saat solat Idul Fitri 1436 H, di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.
Dari peninjauan itu, Kapolri menyimpulkan bahwa 11 (sebelas) orang yang terkena tembak saat insiden Tolikara adalah massa yang melakukan pelemparan kepada umat muslim yang sedang melakukan sholat Idul Firi di Lapangan Koramil di Karubaga, Tolikara.
Kapolri berjanji akan memeriksa ke-11 orang ini satu persatu dan jika dalam pemeriksaan memang cukup bukti bersalah, maka akan diproses secara hukum. “Kami akan identifikasikan satu per satu peran 11 orang ini, apakah diantara mereka ada yang teridentifikasi, maka akan diproses,” kata kapolri, usai melihat langsung kondisi di Karubaga, Minggu (20/7).
Sedangkan dua orang yang diidentifikasi sebagai penandatangan surat edaran pelarangan beribadah di Tolikara, menurut Kapolri, akan diperiksa sebagai saksi.
Kapolri menjelaskan, surat tersebut sebenarnya sudah diklarifikasi ke mereka yang menandatanganinya. Bahkan, pada 15 Juli 2015, Kapolres Tolikara melakukan komunikasi kepada bupati dan panitia, lalu mereka meralat surat itu meskipun hal ini belum disampaikan secara tertulisnya, hanya komunikasi lisan. “Jadi saya lihat ada miss komunikasi di sana dan belum tersosialisasikan. Sebab ini terputus belum sampai kepada masyarakat,” kata Kapolri saat berada di Makassar, Sulsel, Mingu (19/7).
Menurut Kapolri, saat ini situasi di Tolikara cukup kondusif. Hanya saja saat ini perlu diselesaikan adalah masalah pengungsi yang masih bertahan di belakang halaman Koramil di Karubaga.
Sesuai hasil pembicaraannya dengan muspida di Tolikara, lanjut Kapolri, ke depan akan dibangun kios permanen, supaya lebih nyaman untuk warga yang kios dan rumahnya dibakar massa. (*/ES)

Oleh: Humas-Setkab; pada: 20 Jul 2015

Kamis, 16 Juli 2015

Menteri Agama Tetapkan Idul Fitri 1436 H pada Jumat Besok




JAKARTA,  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah di Indonesia pada Jumat (17/7/2015). Keputusan ini diambil setelah peserta sidang isbat menyepakati bahwa hilal telah terlihat di sejumlah lokasi di Tanah Air.

Dalam jumpa pers seusai sidang di Kementerian Agama, Kamis (16/7/2015) petang, Lukman mengatakan bahwa posisi hilal telah terlihat setidaknya di empat tempat di Indonesia. Keempat tempat itu meliputi tiga tempat di Jawa Timur, yakni Bukit Condrodipo, Gresik; Tanjung Kodok, Lamongan; dan Bojonegoro. Hilal juga terlihat dari Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, Lukman menyatakan bahwa pemerintah menetapkan awal bulan Syawal telah dimulai, dan besok semua umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan shalat Id bersama-sama.

"Semua peserta menyepakati bahwa malam ini kami sudah memasuki 1 Syawal," ujar Lukman.

Lukman mengatakan, posisi hilal kali pertama diketahui melalui pemantauan tim hisab dan rukyat di Palabuhan Ratu, Jawa Barat. Dalam pemantauan tersebut diketahui bahwa tinggi hilal mencapai 3,11 derajat, jarak antara bulan dan matahari sejauh 5,7 derajat, dan umur hilal 9 jam. Hasil pemantauan tersebut telah melebihi ukuran minimal yang disepakati beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura.

KOMPAS.com — Kamis, 16 Juli 2015
Penulis :Abba Gabrillin
Editor :Laksono Hari Wiwoho

Jumat, 26 Juni 2015

Hary Tanoe Kritik Menteri Ekonomi Jokowi

Hary Tanoesoedibjo


JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanosoedibjo mengkritik kinerja menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, kinerja menteri-menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat. Para menterina dinilai masih bermain dengan wacana yang tak kunjung terealisasi.

"Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janji-janji politik Jokowi ini sangat menjanjikan diawal," kata Hary Tanoe, Kamis (25/6/2015).

Hary mencontohkan, saat keliling ke daerah, kondisi nelayan, petani dan buruh semakin hidup dalam kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu, kata dia, adalah naiknya harga kebutuhan bahakn pokok. Selain itu, pengangguran saat ini terus bertambah seiring dengan menyempitnya lapangan pekerjaan.

"Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi. Tapi sayang menteri dan Presiden lambat jalani reformasi birokrasi. Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai," katanya.

Menurut Hary, tidak adanya kepastian hukum dan kepastian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasakan imbasnya terhadap pelaku usaha. Banyak pengusaha kesulitan mengembangkan bisnisnya sehingga justru mengalami kerugian.

"Kita perlu tim ekonomi yang punya integritas dan kapasitas. Indonesia perlu solusi, kalau dia punya kapasitas, berarti dia punya kompetensi. Harus diingat itu. Jadi tim yang betul-betul paham akan persoalan bangsa kita dan bagaimana menyelesaikannya," katanya.

Namun, Hary tak mau terlalu menyalahkan menteri yang saat ini mengisi pos bidang ekonomi. Sebab, dia melihat, dibalik lemahnya tim ekonomi ini, ada masalah serius dalam hal leadership Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kita harus punya kepemimpinan yang kuat dan bisa cepat menyelesaikan masalah saat ini. Presiden harus bisa menyatukan team work yang solid," ucap Hary.


KOMPAS.com - Jumat, 26 Juni 2015 | 00:10 WIB
Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 25 Juni 2015

Diejek Saat Berpidato, Presiden Obama Usir Seorang Tamu dari Gedung Putih

Presiden Barack Obama

WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang biasanya terlihat tenang dan penuh senyum, ternyata bisa menunjukkan kemarahannya di depan publik. Kemarahan Obama ini terjadi saat dia menerima para aktivis hak-hak kelompok gay di Gedung Putih, Rabu (24/6/2015) waktu setempat.

Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Obama berulang kali menghentikan kalimatnya akibat seorang undangan yang terus-menerus berteriak. Aksi itu sempat membuat suasana acara tersebut menjadi kaku dan tegang selama beberapa saat.

"Dengar, Anda saat ini berada di kediaman saya," ujar Obama sambil menunjuk ke arah orang itu saat dia berteriak-teriak soal deportasi dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

"Anda tahu, (perbuatan) itu tidak pantas. Anda tak akan mendapatkan respons baik dari saya dengan melakukan interupsi semacam itu," tambah Obama.

Meski Obama terlihat serius saat memberikan peringatan itu, tampak jelas sang tamu tak menghentikan aksi teriaknya itu.

"Anda sungguh memalukan. Seharusnya Anda tak melakukan ini. Anda bisa tinggal di sini dan tenang atau keluar," ujar Obama yang kemudian memerintahkan anggota keamanan Gedung Putih untuk membawa orang tersebut keluar dari ruangan.

Aksi Obama itu cukup mengejutkan. Namun, tak lama kemudian para tamu malah meneriakkan nama Obama diiringi tepuk tangan meriah menandakan dukungan atas keputusan sang presiden.

"Secara umum, saya biasanya tak berkeberatan dengan para pengejek seperti itu. Tetapi, itu tak bisa dibiarkan saat terjadi di kediaman saya," kata Obama mencoba mencairkan suasana.

Bagaimana reaksi Presiden Obama menghadapi tamu yang mengganggunya itu? Anda bisa lihat di video ini.


KOMPAS.com - Kamis, 25 Juni 2015 | 21:06 WIB
Editor: Ervan Hardoko
SumberAFP

Hanya Cak Imin yang Dipanggil Jokowi ke Istana

Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua Dewan Syura PKB Aziz Mansur 

JAKARTA,  Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015) sore ini. Apa yang dibicarakan keduanya? (Baca: Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?)

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, Presiden memang ingin bertemu Muhaimin alias Cak Imin. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin.

"Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka, dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Enggak ada yang lain, PKB saja," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan pertemuan tersebut membahas soal perombakan kabinet, Teten membantahnya.

"Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Cak Imin.

"Kulo mboten nderek, saestu nggih (Saya enggak ikut, benerdeh)," ujarnya.

Pratikno juga tak mau berkomentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutuskan suatu hal penting. Hal itu di antaranya saat melakukan seleksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda denga pemanggilan Cak Imin kali ini.

Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Pemerintah telah memutuskan untuk menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.


KOMPAS.com — Kamis, 25 Juni 2015 | 20:06 WIB
Penulis: Sabrina Asril
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Adakah Matahari Kembar di Polri

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

JAKARTA, Setelah sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Mungkin tidak ada yang salah dalam keputusan Polri mendorong kader-kader terbaiknya untuk "hijrah" ke KPK dan membantu perbaikan lembaga antirasuah itu. Namun, harus dicatat, pengumuman keenam nama tersebut dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti terlebih dahulu mengumumkan tiga nama pertama. Mereka ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Berselang dua pekan, giliran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan. Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masing-masing.

"Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian (adanya upaya penunjukan pengaruh). Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri," kata Bambang, Rabu (24/6/2015), di Jakarta.

Hak perorangan

Badrodin selalu menegaskan bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Ia pun menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Budi menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung. Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK.

Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pribadi, kompeten, dan dapat membangun sinergi antarlembaga. "Kami serahkan kepada Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri," kata Budi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala berpendapat, publik tak seharusnya mempermasalahkan siapa yang mengumumkan keenam nama itu. Tak ada permasalahan terkait soliditas Polri meskipun diumumkan secara berbeda oleh dua pucuk pimpinan Polri.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun Kompas, keenam nama itu memang didekati Budi untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Selanjutnya, Badrodin bertugas memberikan persetujuan kepada sejumlah nama tersebut.

"Pak Budi sebagai Wakapolri bertanggung jawab untuk menilai kualitas SDM (sumber daya manusia) Polri. Karena itu, ia melakukan pendekatan kepada para calon itu," kata Adrianus.

Meski demikian, terkait hal itu tetap muncul asumsi, adakah matahari kembar di tubuh Polri? Anggapan itu ditepis oleh Badrodin. "Saya Kapolri, saya yang bertanggung jawab, dan saya pegang komando," ujarnya. (Muhammad Ikhsan Mahar)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 3 dengan judul "Adakah Matahari Kembar di Polri?".


KOMPAS —
Editor: Laksono Hari Wiwoho
SumberHarian Kompas

Jumat, 19 Juni 2015

Tak Hanya Jokowi, Obama Pun Dikritik Saat Berseragam Militer

Presiden US, Barack Obama

JAKARTA — Tak hanya Presiden Joko "Jokowi" Widodo, ternyata Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun pernah dikritik lantaran mengenakan seragam tentara pada 2010. Saat itu, Obama, yang juga mantan senator Illinois, melakukan kunjungan mendadak ke Afganistan.
Politisi Partai Demokrat yang mengenakan seragam Angkatan Udara itu pun dikritik secara halus kemiliter-militeran. Hal tersebut juga disebut sebagai blunder politik.
"Saya tak mengatakan bahwa presiden sebagai military wannabe. Saya tak mengatakan bahwa presiden berlagak. Saya hanya mengatakan bahwa ia presiden, terlepas apakah ia mengetahui atau tidak, telah mengaburkan pembedaan yang sangat penting antara warga sipil yang dipilih secara demokratis, panglima militer, dan anggota militer yang diperintah olehnya atas nama rakyat," kata William Astore, seorang profesor di Pennsylvania College of Technology dan juga pensiunan AU berpangkat kolonel, dalam blognya di Huffington Post.
Astore mengatakan, presiden, jabatan publik tertinggi di AS, harus berada di atas semuanya, termasuk militer. Hal ini ditegaskan di dalam konstitusi negara tersebut.
"Jadi, ketika presiden bertemu dengan tentara kita, dia harus mengenakan pakaian sipil. Sebab, itulah dia sesungguhnya, seorang sipil yang sangat khusus," lanjut Astore.
Astore meminta semuanya untuk mengesampingkan ilusi ala Hollywood bahwa seorang presiden harus berparade seperti pilot pesawat tempur.
"Ini bukanlah setting hari kemerdekaan, dan bukan pula sebuah sesi foto," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengenakan seragam militerKomando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) lengkap dengan baret hijau di kepalanya saat menerima kedatangan pengurus pusat Muhammadiyah, Selasa (16/6/2015) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pengamat politik dan pertahanan, Salim Said, pun mengkritik hal tersebut.
"Meski beliau sipil, beliau pemegang kekuasaan tertinggi tentara. Jadi, dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau," ujar Salim.
Kritikan juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Saat Jokowi berbaju militer di Istana dan menerima tamu, ia bukan cuma menggelikan. Ia secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2015).
Rachland menjelaskan, Presiden adalah entitas sipil. Itu sebabnya, setiap anggota militer yang mau berpolitik atau ingin menjadi presiden harus melepaskan keanggotaannya dari militer.
"Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata justru harus berbaju sipil. Itu simbol paling tegas dari civil supremacydalam demokrasi," ucap dia.
Terkait hal ini, anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki, mengatakan, Presiden terpaksa mengenakan seragam militer demi efisiensi waktu.

 KOMPAS.com - Jumat, 19 Juni 2015 | 07:15 WIB
Penulis: Hindra Liauw
Editor: Hindra Liauw
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger