BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Kabinet Kerja

Serba-Serbi Jokowi

Berita

INTERNASIONAL

Jumat, 26 Juni 2015

Hary Tanoe Kritik Menteri Ekonomi Jokowi

Hary Tanoesoedibjo


JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanosoedibjo mengkritik kinerja menteri-menteri ekonomi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, kinerja menteri-menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat. Para menterina dinilai masih bermain dengan wacana yang tak kunjung terealisasi.

"Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janji-janji politik Jokowi ini sangat menjanjikan diawal," kata Hary Tanoe, Kamis (25/6/2015).

Hary mencontohkan, saat keliling ke daerah, kondisi nelayan, petani dan buruh semakin hidup dalam kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu, kata dia, adalah naiknya harga kebutuhan bahakn pokok. Selain itu, pengangguran saat ini terus bertambah seiring dengan menyempitnya lapangan pekerjaan.

"Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi. Tapi sayang menteri dan Presiden lambat jalani reformasi birokrasi. Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai," katanya.

Menurut Hary, tidak adanya kepastian hukum dan kepastian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasakan imbasnya terhadap pelaku usaha. Banyak pengusaha kesulitan mengembangkan bisnisnya sehingga justru mengalami kerugian.

"Kita perlu tim ekonomi yang punya integritas dan kapasitas. Indonesia perlu solusi, kalau dia punya kapasitas, berarti dia punya kompetensi. Harus diingat itu. Jadi tim yang betul-betul paham akan persoalan bangsa kita dan bagaimana menyelesaikannya," katanya.

Namun, Hary tak mau terlalu menyalahkan menteri yang saat ini mengisi pos bidang ekonomi. Sebab, dia melihat, dibalik lemahnya tim ekonomi ini, ada masalah serius dalam hal leadership Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kita harus punya kepemimpinan yang kuat dan bisa cepat menyelesaikan masalah saat ini. Presiden harus bisa menyatukan team work yang solid," ucap Hary.


KOMPAS.com - Jumat, 26 Juni 2015 | 00:10 WIB
Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 25 Juni 2015

Diejek Saat Berpidato, Presiden Obama Usir Seorang Tamu dari Gedung Putih

Presiden Barack Obama

WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang biasanya terlihat tenang dan penuh senyum, ternyata bisa menunjukkan kemarahannya di depan publik. Kemarahan Obama ini terjadi saat dia menerima para aktivis hak-hak kelompok gay di Gedung Putih, Rabu (24/6/2015) waktu setempat.

Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Obama berulang kali menghentikan kalimatnya akibat seorang undangan yang terus-menerus berteriak. Aksi itu sempat membuat suasana acara tersebut menjadi kaku dan tegang selama beberapa saat.

"Dengar, Anda saat ini berada di kediaman saya," ujar Obama sambil menunjuk ke arah orang itu saat dia berteriak-teriak soal deportasi dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

"Anda tahu, (perbuatan) itu tidak pantas. Anda tak akan mendapatkan respons baik dari saya dengan melakukan interupsi semacam itu," tambah Obama.

Meski Obama terlihat serius saat memberikan peringatan itu, tampak jelas sang tamu tak menghentikan aksi teriaknya itu.

"Anda sungguh memalukan. Seharusnya Anda tak melakukan ini. Anda bisa tinggal di sini dan tenang atau keluar," ujar Obama yang kemudian memerintahkan anggota keamanan Gedung Putih untuk membawa orang tersebut keluar dari ruangan.

Aksi Obama itu cukup mengejutkan. Namun, tak lama kemudian para tamu malah meneriakkan nama Obama diiringi tepuk tangan meriah menandakan dukungan atas keputusan sang presiden.

"Secara umum, saya biasanya tak berkeberatan dengan para pengejek seperti itu. Tetapi, itu tak bisa dibiarkan saat terjadi di kediaman saya," kata Obama mencoba mencairkan suasana.

Bagaimana reaksi Presiden Obama menghadapi tamu yang mengganggunya itu? Anda bisa lihat di video ini.


KOMPAS.com - Kamis, 25 Juni 2015 | 21:06 WIB
Editor: Ervan Hardoko
SumberAFP

Hanya Cak Imin yang Dipanggil Jokowi ke Istana

Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua Dewan Syura PKB Aziz Mansur 

JAKARTA,  Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015) sore ini. Apa yang dibicarakan keduanya? (Baca: Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?)

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, Presiden memang ingin bertemu Muhaimin alias Cak Imin. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin.

"Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka, dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Enggak ada yang lain, PKB saja," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan pertemuan tersebut membahas soal perombakan kabinet, Teten membantahnya.

"Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle," kata dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Cak Imin.

"Kulo mboten nderek, saestu nggih (Saya enggak ikut, benerdeh)," ujarnya.

Pratikno juga tak mau berkomentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutuskan suatu hal penting. Hal itu di antaranya saat melakukan seleksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda denga pemanggilan Cak Imin kali ini.

Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Pemerintah telah memutuskan untuk menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.


KOMPAS.com — Kamis, 25 Juni 2015 | 20:06 WIB
Penulis: Sabrina Asril
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Adakah Matahari Kembar di Polri

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

JAKARTA, Setelah sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Mungkin tidak ada yang salah dalam keputusan Polri mendorong kader-kader terbaiknya untuk "hijrah" ke KPK dan membantu perbaikan lembaga antirasuah itu. Namun, harus dicatat, pengumuman keenam nama tersebut dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti terlebih dahulu mengumumkan tiga nama pertama. Mereka ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Berselang dua pekan, giliran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan. Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masing-masing.

"Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian (adanya upaya penunjukan pengaruh). Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri," kata Bambang, Rabu (24/6/2015), di Jakarta.

Hak perorangan

Badrodin selalu menegaskan bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Ia pun menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Budi menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung. Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK.

Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pribadi, kompeten, dan dapat membangun sinergi antarlembaga. "Kami serahkan kepada Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri," kata Budi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala berpendapat, publik tak seharusnya mempermasalahkan siapa yang mengumumkan keenam nama itu. Tak ada permasalahan terkait soliditas Polri meskipun diumumkan secara berbeda oleh dua pucuk pimpinan Polri.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun Kompas, keenam nama itu memang didekati Budi untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Selanjutnya, Badrodin bertugas memberikan persetujuan kepada sejumlah nama tersebut.

"Pak Budi sebagai Wakapolri bertanggung jawab untuk menilai kualitas SDM (sumber daya manusia) Polri. Karena itu, ia melakukan pendekatan kepada para calon itu," kata Adrianus.

Meski demikian, terkait hal itu tetap muncul asumsi, adakah matahari kembar di tubuh Polri? Anggapan itu ditepis oleh Badrodin. "Saya Kapolri, saya yang bertanggung jawab, dan saya pegang komando," ujarnya. (Muhammad Ikhsan Mahar)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 3 dengan judul "Adakah Matahari Kembar di Polri?".


KOMPAS —
Editor: Laksono Hari Wiwoho
SumberHarian Kompas

Jumat, 19 Juni 2015

Tak Hanya Jokowi, Obama Pun Dikritik Saat Berseragam Militer

Presiden US, Barack Obama

JAKARTA — Tak hanya Presiden Joko "Jokowi" Widodo, ternyata Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun pernah dikritik lantaran mengenakan seragam tentara pada 2010. Saat itu, Obama, yang juga mantan senator Illinois, melakukan kunjungan mendadak ke Afganistan.
Politisi Partai Demokrat yang mengenakan seragam Angkatan Udara itu pun dikritik secara halus kemiliter-militeran. Hal tersebut juga disebut sebagai blunder politik.
"Saya tak mengatakan bahwa presiden sebagai military wannabe. Saya tak mengatakan bahwa presiden berlagak. Saya hanya mengatakan bahwa ia presiden, terlepas apakah ia mengetahui atau tidak, telah mengaburkan pembedaan yang sangat penting antara warga sipil yang dipilih secara demokratis, panglima militer, dan anggota militer yang diperintah olehnya atas nama rakyat," kata William Astore, seorang profesor di Pennsylvania College of Technology dan juga pensiunan AU berpangkat kolonel, dalam blognya di Huffington Post.
Astore mengatakan, presiden, jabatan publik tertinggi di AS, harus berada di atas semuanya, termasuk militer. Hal ini ditegaskan di dalam konstitusi negara tersebut.
"Jadi, ketika presiden bertemu dengan tentara kita, dia harus mengenakan pakaian sipil. Sebab, itulah dia sesungguhnya, seorang sipil yang sangat khusus," lanjut Astore.
Astore meminta semuanya untuk mengesampingkan ilusi ala Hollywood bahwa seorang presiden harus berparade seperti pilot pesawat tempur.
"Ini bukanlah setting hari kemerdekaan, dan bukan pula sebuah sesi foto," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengenakan seragam militerKomando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) lengkap dengan baret hijau di kepalanya saat menerima kedatangan pengurus pusat Muhammadiyah, Selasa (16/6/2015) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pengamat politik dan pertahanan, Salim Said, pun mengkritik hal tersebut.
"Meski beliau sipil, beliau pemegang kekuasaan tertinggi tentara. Jadi, dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau," ujar Salim.
Kritikan juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Saat Jokowi berbaju militer di Istana dan menerima tamu, ia bukan cuma menggelikan. Ia secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2015).
Rachland menjelaskan, Presiden adalah entitas sipil. Itu sebabnya, setiap anggota militer yang mau berpolitik atau ingin menjadi presiden harus melepaskan keanggotaannya dari militer.
"Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata justru harus berbaju sipil. Itu simbol paling tegas dari civil supremacydalam demokrasi," ucap dia.
Terkait hal ini, anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki, mengatakan, Presiden terpaksa mengenakan seragam militer demi efisiensi waktu.

 KOMPAS.com - Jumat, 19 Juni 2015 | 07:15 WIB
Penulis: Hindra Liauw
Editor: Hindra Liauw

Jumat, 29 Mei 2015

Jelang Tenggat FIFA, Presiden Tetap Dukung Menpora Bekukan PSSI

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo tidak mengubah sikapnya terkait pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meski tenggat waktu dari FIFA untuk Indonesia sudah hampir habis. Deadline dari FIFA terkait polemik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI jatuh pada Jumat (29/5/2015).

Kendati demikian, Jokowi tetap mendukung keputusan Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI. "Sampai saat ini, (sikap) Presiden tidak berubah soal PSSI dan mendukung langkah Menpora," kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki saat dihubungi, Kamis (28/5/2015).

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memanggil Menpora untuk menjelaskan soal pembekuan PSSI itu pada Senin (25/5/2015). Pemanggilan itu diberikan tepat setelah Menpora bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Usai bertemu Jokowi, Imam mengaku dititipkan pesan agar dirinya melakukan reformasi dalam persepakbolaan Tanah Air untuk membuat Indonesia kembali berprestasi. "Beliau sangat peduli terhadap prestasi sepak bola. Itu berarti harus ada pembenahan total," ucap Imam saat itu.

Sementara itu, Wakil Presiden tetap bersikeras bahwa surat keputusan (SK) Menpora terkait pembekuan PSSI harus segera dicabut. Dia pun mengungkit putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara otomatis membatalkan SK tersebut.

Pada Senin lalu, majelis hakim PTUN memberikan putusan sela untuk menunda pemberlakuan SK Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 terkait Pembekuan PSSI. Pengajuan gugatan dilakukan karena mereka tidak terima aktivitasnya dihentikan.


KOMPAS.com 

    Penulis: Sabrina Asril
    Editor: Jalu Wisnu Wirajati

    Kamis, 28 Mei 2015 | 19:59 WIB

    Jokowi Tak Persoalkan Indonesia Dapat Sanksi FIFA


    JAKARTA,  Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan sanksi yang kemungkinan dijatuhkan FIFA kepada Indonesia menyusul konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang belum juga tuntas. Bagi Jokowi, yang terpenting bagi Indonesia adalah pembenahan untuk berprestasi pada kemudian hari.

    Presiden yakin, jika organisasi sepak bola di Indonesia sudah tertata dengan baik, Indonesia baru bisa berbicara soal prestasi.

    "Saya yakin setelah pembenahan ini selesai, prestasi sepak bola kita terus merangkak naik," kata dia kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (29/5/2015).

    Jokowi pun menegaskan sikapnya kembali yang mendukung sepenuhnya langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam hingga kini masih bersikeras untuk tetap membekukan PSSI meski FIFA sudah memberikan tenggat waktu hingga hari ini.

    Menurut Presiden, ia juga telah meminta kepada Menpora untuk terus melanjutkan reformasi persepakbolaan nasional. Di sisi lain, ia pun menginstruksikan Menpora untuk tetap melanjutkan kompetisi.

    "Dalam pembenahan persepakbolaan, yang terpenting adalah pembinaan sepak bola yang menjadi dasar kompetisi sepak bola nasional yang fair," kata Jokowi.

    Sikap Jokowi itu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla meminta Menpora untuk segera mencabut surat pembekuan PSSI agar Indonesia bisa terhindar dari sanksi FIFA.


    KOMPAS.com 
      Penulis: Sabrina Asril
      Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

      Jumat, 29 Mei 2015 | 18:59 WIB

       
      Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
      Powered by Blogger