BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Monday, October 28, 2013

"Soal Politik, Megawati ibaratnya Sudah Profesor Doktor..."


JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah ingar-bingar survei soal bakal calon presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap berpegang pada garis partai soal penentuan pencalonan itu. Keputusan penentuan calon dari partai ini merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memutuskannya. Tak ada keraguan pula soal pertimbangan Megawati.



"Begitu keputusan sudah dibuat, seluruh kader PDI Perjuangan akan bulat mendukungnya. Kami itu kader partai, pasti tertib," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto, Jumat (25/10/2013). Menurut dia, kewenangan yang ada pada Megawati itu sudah pasti tetap melewati mekanisme untuk mengukur kapasitas bakal calon yang akan diusung, termasuk mendengar dan menyaring masukan dari kader dan pihak lain.

"Kami meyakini, Ibu Ketum kapasitasnya dalam berpolitik istilah dalam akademiknya sudah profesor doktor," kata Bambang beranalogi. Dengan pengalaman menjadi ketua umum partai selama 20 tahun, ujar dia, pengalaman Megawati sudah sangat matang untuk menyaring segala intrik politik nasional maupun internal partai.

"Jadi sekapasitas ibu ketum bisa terprovokasi dalam menentukan capres, saya kok tidak melihat (kemungkinan itu)," tegas Bambang. Dia balik mencontohkan pencalonan Jokowi untuk pilkada DKI Jakarta adalah salah satu bukti Megawati tak bisa diprovokasi. "Siapa bisa menebak kalau di Jakarta (PDI Perjuangan) usung Jokowi?" tanya dia.

Kasus pemilu kepala daerah yang lain juga mengukuhkan tentang kuatnya pemahaman dan insting politik Megawati. Bambang menyebutkan contoh pencalonan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah maupun Rieke Diah Pitaloka di Jawa Barat. "Nyatanya, keputusan itu tepat," ujar dia meski tak menyebutkan ketepatan tersebut berkorelasi 100 persen dengan kemenangan.

Karenanya, Bambang mempersilakan bila ada upaya provokasi termasuk melalui survei. "Silakan kalau ada upaya membangun persepsi, mengadu domba, tetapi saya yakini beliau tidak akan terprovokasi," ujar Bambang.

Survei dan provokasi

Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya "hilang" dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.

"Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang)," ujar Bambang. Menurut dia, pada kondisi saat ini, layak diduga ada motif tertentu bila sampai nama Jokowi tak masuk bursa kandidat yang layak diperhitungkan.

Mungkin saja, ujar Bambang, di antara semua survei yang hasilnya dirilis sampai saat ini, terselip upaya membangun persepsi untuk kepentingan tertentu. Barangkali, ujar dia, bagi kelompok atau kepentingan tertentu, persepsi dinilai lebih penting daripada realita.

Pengamat politik Asep Warlan Yusuf pun berpendapat Megawati adalah politisi dan negarawan yang matang. "Pasti tidak akan menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam menentukan calon presiden," ujar dia. Apalagi, imbuh Asep, bila kental terasa ada motif politik di balik hasil survei tertentu.

"Bu Mega pasti lebih mengedepankan soliditas partai, pertimbangan ideologi, serta loyalitas dalam memutuskan siapa capres yang akan ditentukan nanti," komentar Asep. Menurut dia pertimbangan utama lain yang akan dipakai Megawati adalah siapa pun calon yang diusung harus merepresentasikan penerus perjuangan ajaran Bung Karno.

Senada dengan Bambang, Asep melihat kematangan Megawati dalam menjaga ideologi dan menilai kapasitas kader dapat dilihat dari calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dalam beberapa pemilu kepala daerah terakhir. Asep pun menyebutkan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagai contoh pencalonan yang layak dikaji dari PDI Perjuangan.

"Kalaupun survei dibuat untuk membangun persepsi yang mengadu domba Jokowi dan Bu Mega, menurut saya itu tak akan berpengaruh," tegas Asep. Dia pun menambahkan Megawati adalah figur yang sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang kentara menjadikan survei sebagai salah satu rujukan pengambilan kebijakan.
Editor : Palupi Annisa Auliani 
Palupi Annisa Auliani
 


LINK SOURCES: KOMPAS

Nama Jokowi "Dihilangkan", Prabowo Menang Survei Capres

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) menunjukkan bahwa Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesai Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menempati urutan pertama yang dipilih responden sebagai presiden.

Prabowo yang mendapatkan 16,7 persen suara responden tersebut mengalahkan Megawati Soekarnoputri (12,5 persen) dan Aburizal Bakrie (10,9 persen).


“Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, seandainya hari ini pemilu, siapa yang Anda pilih? Kami mengajukan pertanyaan tertutup dan hasilnya yang tertinggi Prabowo,” kata peneliti PWS Imam Sofyan di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Jokowi tak "dihitung"

Calon presiden yang dimasukkan sebagai pilihan adalah mereka yang sudah resmi diusung partai politik atau dimunculkan partainya masing-masing.

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang merajai hasil survei-survei belakangan ini tidak dimasukkan sebagai pilihan.

PWS menempatkan Jokowi sebagai pilihan dalam survei lainnya, yakni tokoh muda yang dapat menjadi alternatif sebagai capres 2014.

Dalam survei mengenai tokoh muda berpotensi itu, Jokowi menempati urutan nomor satu di PDI-Perjuangan dengan suara responden 70,1 persen, diikuti Puan Maharani (15,7 persen), dan Pramono Anung (3,9 persen), sementara sisanya, sebesar 10,1 persen memilih tidak menjawab.

Survei ini dilakukan terhadap 1.070 responden di 34 provinsi dalam kurun waktu 21 September hingga 24 Oktober 2013. Responden dalam survei ini sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan latar pendidikan sebagian besar lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Metode survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedomen kuesioner.

Perolehan tokoh lain

Masih berdasarkan suvei itu, capres yang menempati urutan keempat adalah Jusuf Kalla (9,4 persen), diikuti Surya Paloh (7,6 persen), Rhoma Irama (6,4 persen), dan Wiranto (6,1 persen).

Selanjutnya Mahfud MD memperoleh 5,7 persen, Hatta Rajasa 4,2 persen, Yusril Ihza Mahendra 2,1 persen, dan Suryadharma Ali 0,6 persen.

Sisanya adalah repsonden yang menjawab rahasia sebanyak 3,8 persen, dan tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 12,9 persen.

“Kami mengajukan pertanyaan tertutup terhadap responden dalam survei ini,” ujar Imam.
Editor : Egidius Patnistik

SOURCES : KOMPAS CYBERMEDIA

Jokowi: Ini Ajudan Saya, Namanya Dista

SUKOHARJO, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyempatkan diri untuk memperkenalkan ajudannya saat hadir sebagai tamu dalam acara Hari Jadi ke-55 Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (26/10/2013). Jokowi mulai dengan menceritakan perjalanannya menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005-2010. Pada masa itu, dia mempunyai ajudan yang lebih gagah dan ganteng dari dirinya.


“Pas jadi wali kota periode pertama, saya dipilihkan ajudan yang lebih ganteng daripada saya. Jadi pas kunjungan, justru ajudan saya yang disalami,” kata Jokowi disambut tawa dari hadirin.



“Dari pengalaman itu, pas saya menjadi Gubernur DKI, saya tidak mau dipilihkan ajudannya. Saya punya resep sendiri. Akhirnya saya minta badan kepegawaian untuk mencarikan 10 orang yang nanti saya pilih sendiri,” tutur Jokowi.

Tiba tiba terdengar teriakan “siap” dari kursi belakang dan muncul sosok pemuda tanggung, berkepala pelontos, dan berjulit gelap menghampiri Jokowi yang sedang berpidato. Para tamu undangan sempat terkejut. Dengan langkah baris-berbaris, siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut mendekati Jokowi di podium.

“Inilah ajudan saya, namanya Dista, dari IPDN,” kata Jokowi dan disambut tawa serta tepuk tangan tamu undangan. Jokowi dengan singkat memperkenalkan pemuda tersebut secara singkat.

“Dia yang selalu menemani saya, dan dengan Mas Dista ini, saat berkunjung pasti yang disalami warga saya, bukan dia,” kata Jokowi menepuk punggung Dista.

Madista Machdala Putra (23) mengaku takjub ketika dipilih Jokowi menjadi ajudan. Meski baru setahun menjadi ajudan Jokowi, dirinya mengaku sudah mendapatkan banyak pengalaman. Salah satunya, lebih mengenal Jokowi sebagai sosok yang teliti dan detail dalam bekerja.

“Bapak itu kerjanya memperhatikan detail dan menyeluruh. Saya kaget juga setelah orientasi kampus, lalu ada tes, eh ternyata tes jadi ajudan gubernur,” katanya kepada Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).
Editor : Caroline Damanik

LINK SOURCES: KOMPAS CYBERNEWS

Ditawari Gelar Doktor Kehormatan, Jokowi Bilang Enggak Berani

SUKOHARJO, KOMPAS.com Rektor Universitas Muhamadiyah Surakarta Profesor Bambang Setiaji mempertimbangkan untuk memberi gelar doktor kehormatan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemberian gelar tersebut disebutnya sebagai penghargaan terhadap kiprah mantan Wali Kota Surakarta itu dalam dunia politik dan sosial di Indonesia.


"Rakyat bisa mengerti negara memiliki keterbatasan, namun yang penting negara yang dalam hal ini diperagakan oleh seorang Jokowi hendaknya hadir di saat banjir tiba atau di saat pekerja sudah tua renta, hadir di saat rakyat sakit dan tidak bisa menyekolahkan si kecil," kata Bambang dalam pidatonya pada Sabtu (26/10/2013).

Jokowi hanya menanggapi pernyataan yang disampaikan Rektor UMS dalam pidatonya itu dengan santai. Dia mengaku belum berani menerima pemberian gelar doktor tersebut.

"Enggak sembarangan lho, berat itu, ndak ah, ndak berani, " kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi menghadiri undangan acara hari jadi ke-55 Universitas Muhamadiyah Surakarta. Sebelum masuk ke gedung auditorium UMS, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana warna gelap itu disambut sorak-sorai mahasiswa. Dalam acara tersebut, Jokowi diagendakan untuk berorasi di hadapan tamu undangan dan para mahasiswa.
Editor : Caroline Damanik 
LINK SOURCES: KOMPAS CYBERNEWS

Sunday, October 27, 2013

PDI-P: Polemik DPT Ancam Pemilu 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto menilai, Pemilu 2014 terancam tidak berlangsung secara jujur dan adil (jurdil). Hal itu, menurutnya, terlihat dari permasalah daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah.



"Pemilu ini sangat krusial dalam periode transisi kepemimpinan, tapi masih jadi persoalan. DPT fundamental bagi pemilu yang jurdil tapi masih bermasalah. Artinya, Pemilu 2014 masih jadi ancaman serius bagi pemilu luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil," ujar Hasto dalam diskusi bertajuk 'Pesta Demokrasi 2014 untuk Indonesia Lebih Baik' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2013).

Untuk memastikan DPT yang diproduksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersih dan akurat, kata dia, pihaknya akan meminta DPT KPU yang siap diluncurkan dan melakukan pengecekan langsung. "Saya akan coba lagi, Senin (28/10/2013) datang ke KPU. Kami mencoba datang sendiri ke KPU untuk meminta data-data terkait pemilih tersebut. Ini karena sudah disepakati dalam rapat pleno terbuka, Rabu (23/10/2013) lalu," ucapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto. Dia mengatakan, kekacauan DPT Pemilu 2004 dikhawatirkan berefek negatif pada penurunan partisipasi pemilih. Akibatnya, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) pun meningkat.

"Kalau tidak ada perubahan (perubahan DPT) Pemilu 2014, pemilih tidak gunakan haknya sampai 30 persen. Trennya, orang datang ke bilik suara tinggal 65 persen," ujar Gun Gun dalam kesempatan yang sama.

Ia mengatakan, permasalahan awal yang muncul dalam pemilu adalah persoalan daftar pemilih yang tercantum dalam DPT. Karut marut DPT, katanya, dapat menyebabkan persoalan pada elemen dan tahapan lain pemilu.

KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional menjadi pada Minggu (4/11/2013). Penundaan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan desakan partai politik peserta Pemilu. 2014 dan Komisi II DPR. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, posisi DPT pada Jumat (25/11/2013) ada pada sekitar 186 juta pemilih.

Husni mengatakan, data tersebut akan kembali disandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan.
Editor : Erlangga Djumena 
Penulis :Deytri Robekka Aritonang 
 
LINK SOURCES: KOMPAS CYBERMEDIA

Jokowi Pernah Mencapai Puncak Kerinci

Tak hanya suka 'blusukan', Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata mempunyai hobi naik gunung

Jokowi saat berfoto dengan anggota mapala silvagama usai acara reuni emas Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Wijaya Kusuma/Kompas.com)


Tak hanya suka 'blusukan', Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata mempunyai hobi naik gunung. Hobi yang disebutnya dengan kegiatan "mbois" ini dimulai ketika dia menjadi anggota Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (Silvagama).

Thursday, October 24, 2013

Bakal Makin Keras, Jegalan untuk Jokowi Maju Pilpres 2014





JAKARTA,  Berbagai pihak dinilai tengah berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Ke depan, upaya tersebut diyakini akan semakin keras di tengah ketidakpastian pengusungan Jokowi dalam pilpres.
"Mulai ada skenario untuk jegal Jokowi. Sekarang masih permulaan. Nanti akan semakin keras perlawanan dengan kampanye negatif. Bahkan, kampanye hitam akan diarahkan ke Jokowi," kata peneliti senior Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo, Kamis (24/10/2013) di Jakarta.
Karyono mengatakan, ada tiga skenario yang bisa dilakukan untuk menjegal lawan politik, yakni ketika proses tahapan, proses pemungutan suara, dan proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Thursday, October 10, 2013

Pengamat: PDIP Rugi Jika Tak Calonkan Jokowi di Pemilu


 
Jokowi Ahok saat Kampanye Pilgub DKI 2012
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya peluang untuk menjadi partai berkuasa di pemerintahan pada pemilu 2014 nanti. Tetapi syaratnya harus bisa mengajukan calon kader terbaiknya pada pemilihan presiden nanti. Jika salah pilih atau salah mengajukan calon presiden (capres) maka peluang di depan mata dalam meraih kekuasaan akan hilang bersama lewatnya waktu.

Friday, October 4, 2013

Peci Gus Gur ke Jokowi Soal Nilai, Bukan Sekadar Dukungan


Jokowi

JAKARTA, – Pendapat Wasekjen PKB Malik Haramain yang mengatakan bahwa PDIP akan menjual isu pemberian peci Gus Dur kepada Jokowi, dibantah seorang Gusdurian, Irfan Riza, anak seorang kyai NU. Menurutnya,  peci tersebut adalah simbol nilai, bukan sekadar dukungan.
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger