BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Friday, January 31, 2014

Dana saksi partai sudah final



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menjadi sorotan publik lantaran menyetujui negara mendanai saksi partai pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini. Pemerintah pun mengalokasikan Rp 660 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Para pengamat menilai dana saksi adalah kewajiban partai politik. Selama ini partai mendapatkan dana pembinaan partai dari pemerintah dan iuran kader duduk di lembaga legislatif.
Bawaslu beralasan dana saksi itu diperlukan karena tidak semua partai mempunyai duit cukup untuk membayar saksi di tempat pencoblosan.Lembaga pengawas ini menilai adanya saksi partai di tiap lokasi pemungutan suara menghindari kecurangan oleh penyelenggara.

Gonjang-ganjing dana saksi parpol Rp 660 M, siapa dalangnya?


Dr. Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu]

Pemilu Legislatif sudah di depan mata. Namun hingga kini publik masih disibukkan dengan wacana dan program yang belum jelas.

Salah satunya soal dana saksi parpol. Jika rencana ini disetujui, maka 12 partai politik peserta pemilu 2014 akan mendapat dana masing-masing sekitar Rp 54, 5 miliar untuk membayar saksi mereka di tiap TPS.

Mega Jelas, Kalau Jokowi Cawapresnya Siapa?

Tjahyo Kumolo - Sekjen PDIP


Jakarta -PDI Perjuangan tak juga memastikan siapa calon presiden yang akan diusungnya pada Pemilihan Umum 2014 mendatang. Ada dua kandidat kuat sebagai calon yang akan diusungnya yakni: Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.  Ada pertanyaan sederhana yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengenai calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan ini.

Freeport Merayu Minerba, Pemerintah Menolak



Jakarta - Pemerintah kukuh menerapkan bea keluar meskipun didatangi Presiden Direktur PT Freeport Mc Moran Amerika Serikat, Richard Adkerson. Menteri Koordinator Perekonomia, Hatta Rajasa, mengatakan pihaknya akan tetap berpegang pada Undang-Undang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang mengolah dan memurnikan mineral.

NasDem: Kami Komunikasi Intensif dengan PDIP


Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan. Tempo/Tony Hartawan

JakartaKetua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan partainya sudah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya saja Ferry mengatakan, pembicaraan belum konkret mengenai bagaimana komposisi seandainya koalisi benar-benar dilakukan. 

Thursday, January 30, 2014

Ekspor Mineral, Jero Tolak Permintaan Freeport

Jero Wacik & Richard C. Adkerson (CEO Freeport McMoRan Copper and Gold Inc.) TEMPO/Imam Sukamto


Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan pada PT Freeport Indonesia untuk tetap mematuhi kewajiban bea keluar konsentrat tembaga. Bea keluar tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, diterapkan secara progresif sebesar 25-60 persen, selama periode 2014 hingga 2016.

"Aturan bea keluar harus dilaksanakan," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R Sukhyar usai pertemuan dengan Bos Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard C. Adkerson di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis, 30 Januari 2014.

Prabowo Bisa Menang jika Diadu dengan Mega-Jokowi


JAKARTA, Skenario Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memasangkan Megawati Soekarno Putri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak akan berhasil. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, memprediksi, pasangan Mega-Jokowi akan kalah jika berkompetisi dengan bakal calon presiden yang akan diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Tjahjo Kumolo mengungkapkan skenario capres yang akan diusung partainya, di antaranya, mengusung Mega-Jokowi sebagai pasangan capres dan cawapres jika lolos presidential threshold. (Baca: Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres)

PDIP Usung Duet Megawati-Jokowi di Pilpres






JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan akhirnya mengungkapkan skenario yang bakal mereka jalankan terkait Pilpres 2014. Ada dua skenario yang disiapkan PDI Perjuangan, pertama mengusung Megawati-Jokowi atau Jokowi dengan calon dari parpol lain.

"Kalau menyangkut pilpres ada nama Jokowi dan Ibu Megawati," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

"Popularitas Jokowi Memang Lintas Partai"



JAKARTA, Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, digunakannya foto Joko Widodo alias Jokowi dalam baliho kampanye calon anggota legislatif dari partai lain menunjukkan bahwa popularitas Gubernur DKI Jakarta itu lintas partai politik. Partainya, kata Eva, tak mempermasalahkan soal itu.

"Mau enggak mau, kita enggak bisa melawan zaman bahwa Jokowi paling populer dan lintas parpol," kata Eva, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Jokowi becomes magnet for international coverage of RI


News stories: Jakarta-based foreign correspondents Joe Cochrane of The New York Times (right) and Samuel Reeves of Agence France-Presse (center) share their experiences in covering Indonesia as US Embassy press attaché Troy Pederson looks on during a discussion at the @america cultural center in Jakarta on Tuesday. (JP/Ricky Yudhistira)
Broad issues such as politics, elections, natural disasters, corruption, violence, human rights and the phenomenon of Jakarta Governor Joko “Jokowi” Widodo are the stories about Indonesia that attract global interest, say foreign correspondents.

Despite the frequent occurrence of such issues, however, it can be challenging to relay the information to international readers.

Your letters: RI has more than Jokowi and Prabowo




There are plenty of Indonesian leaders who can compete with Prabowo Subianto and Jakarta Governor Joko “Jokowi” Widodo in the upcoming Indonesian presidential election.

Figures like Jusuf Kalla, Mahfud MD, and Anies Baswedan are capable of countering Prabowo’s popularity. They need more media coverage and publicity.

I think why Jokowi should run for the presidency is because he has the potential to inspire the nation to keep reforming the country.

Jokowi, for me, is an inspiring figure. That is his ultimate power. His management skill, in my opinion, is not too special. He is just doing what should have been done by his predecessor a long time ago.

Nevertheless, we must keep an eye on Jokowi not because of his potential to become the next president, but to ensure that he is really doing his job as the governor of Jakarta and whenever he makes bad policies, we must remind him and the people that he’s not perfect as a leader.

We don’t have any idea about his domestic and foreign policy outlook, what is his policy on religious intolerance or what is his policy on rebellious local leaders. More importantly, what is his five-year vision and programs for Indonesia if he were elected as the president?

So, we should not vote for Jokowi because of the Prabowo factor. I just don’t want Indonesian voters going to elect a leader just because he/she is loveable and adorable or just because if he’s not running then someone else who is not too favorable will take the number one position in Indonesia.

Otherwise, what happened in 2004 and 2009 will happen again in 2014.

Some people posting comments on the website are just incapable of giving a proper counterargument to this article.  This is an opinion section, where you can give your subjective views on an issue.

If you don’t agree with the writer, write a counter-article and state your argument.

Instead, most of the comments here are attacking the background of the writer, not the argument.

A little suggestion to you: Why don’t you write something like “Why Jokowi should not run for president”? Then state your argument.

Yoske Nawas
Jakarta

Mega Tempuh Jalan Sunyi, Jokowi Jalan Ramai



Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebutkan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo punya pengalaman yang cukup bertolak belakang dalam menempuh jalan demokrasi. Menurut Hasto, Mega menempuh jalan sunyi, sementara Jokowi melintasi jalan ramai.

"Keduanya punya karakter yang sama. Bedanya adalah Ibu Mega menempuh jalan sunyi ketika melakukan perlawanan terhadap Orde Baru, bergerilya ke kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga membangun basis yang kuat," katanya saat menghadiri pemaparan Saiful Mujani Research & Consulting di Hotel Four Seasons, Rabu, 29 Januari 2014.

Jokowi Kuatkan Elektabilitas Megawati



Jakarta - Elektabilitas kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bisa meningkat apabila ditopang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Direktur Riset Saiful Mujani Research & Consulting, Djayadi Hanan, mengatakan Jokowi menjadi figur yang paling berpengaruh terhadap Megawati Soekarnoputri.

Megawati Soekarno Putri disebut mendompleng ketenaran Joko Widodo. Jika tanpa Jokowi, elektabilitas Mega jatuh. "Hipotesis Kami, figur cawapres berpengaruh terhadap elektabilitas Megawati. Bisa dibilang (mendompleng) begitu. Jadi faktor Jokowi," kata Djayadi usai konferensi pers di Hotel Four Seasons, Rabu, 29 Januari 2014.

Wednesday, January 29, 2014

Tak Punya Media, PDI-P Tetap Optimistis Hadapi Pemilu 2014

  Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo [TRIBUNNEWS/DANY PERMANA]


JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak khawatir menghadapi Pemilu 2014 meskipun tidak memiliki media massa layaknya partai-partai lain. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical memiliki Grup Viva, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memiliki Grup Media Indonesia, calon wakil presiden Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo memiliki Grup MNC, dan calon presiden Konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan memiliki Grup Jawa Pos.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan, partainya tidak perlu memiliki media massa sebagai sarana kampanye kepada publik untuk dapat memenangi Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, hal tersebut bisa diatasi dengan memperkuat juru bicara (jubir) di partainya.

"Untuk teman-teman di DPD (Dewan Pimpinan Daerah), jubir harus bekerja dengan baik. Kalau bisa setiap hari adakan konferensi pers," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi III di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Dengan jubir yang disiapkan sebaik mungkin, maka publikasi ke media massa menjadi lebih mudah. Sebaran informasinya juga tidak hanya ke satu media massa, tetapi bisa mencakup media yang beragam.

"Kita jujur tidak punya media, tapi kita punya teman-teman media yang pastinya membutuhkan kita," lanjut Tjahjo.

Dia juga mengingatkan kepada calon anggota legislatif (caleg) partainya di berbagai daerah untuk selalu bersikap terbuka kepada media. Dengan begitu, mereka mempunyai kans besar untuk disorot dan dipromosikan oleh media. Mulai dari media nasional hingga media lokal di daerah masing-masing, menurutnya, harus didekati tanpa terkecuali demi menggalang suara.

"Kita tidak punya media, tidak punya alat propaganda, jadi harus seperti itu," pungkasnya.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Hindra Liauw , 
KOMPAS.com Rabu, 29 Januari 2014 | 23:05 WIB

Jokowi Harus Punya Kesabaran Revolusioner


JAKARTA -- DPP PDIP menilai Megawati selaku pemegang mandat kongres perlu mendapat keleluasaan dalam menentukan capres-cawapres. Maka dari itu, PDIP menargetkan suara minimal 20 persen pada pemilu legislatif nanti.

Rakor PDIP Hari Ini Jokowi Capres Jika PDIP Kalah


Rakor ke III di kantor DPP PDIP hari ini 29 Januari 2014 menjawab secara gamblang misteri pencapresan Jokowi oleh PDIP. Ada 2 opsi pokok yang disampaikan Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP) dalam pembukaan rakor, PDIP akan mengajukan nama Capres dan Cawapres setelah Pemilu Legislatif, dengan pilihan sebagai berikut:

1. Jika PDIP berhasil melewati ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional) maka Capres dan Cawapres adalah dari internal PDIP yaitu nama Jokowi dan Megawati (tidak menyebutkan urutan mana yang Capres atau Cawapres). Tentunya hampir pasti Megawati adalah Capresnya sedangkan Jokowi hanya sebagai Cawapres bukan sebaliknya.

2. Kemungkinan berikutnya jika PDIP tidak bisa melewati ambang batas pencalonan maka yang maju adalah Jokowi sebagai Capres dan Cawapres adalah dari partai koalisi.
Pernyataan Tjahjo kumolo ini sangat mudah di mengerti oleh masyarakat tanpa perlu analisa yang rumit, bahwa intinya Jika PDIP menang pemilu maka Jokowi hanya akan jadi Cawapres sedangkan Capresnya adalah Megawati. Secara eksplisit mengungkapkan pula bahwa PDIP memang tidak pernah berkeinginan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Sedangkan Opsi kedua mempertegas bahwa nama Jokowi meskipun secara implisit PDIP sendiri mengakui bahwa elektabilitasnya tertinggi memang hanya digunakan sebagai ban serep dan untuk vote getter-nya Megawati. Jika pada opsi ke-2  nama Megawati yang ditawarkan ke partai koalisi PDIP sendiri menyadari bahwa kemungkinan menang dan bargaining positionnya terhadap partai lain jauh lebih rendah daripada jika Jokowi yang diajukan.
Akhirnya misteri pencapresan Jokowi yang selama ini ditutup-tutupi dan disembunyikan oleh PDIP dengan berbagai retorika dan alasan terbuka jelas.

Kesimpulannya bagi Rakyat yg mendukung Jokowi untuk Presiden RI 2014, hasil Pileg harus diarahkan pada opsi ke 2 yaitu, jika PDIP tidak lolos ambang batas (kalah) maka baru ada peluang bagi Jokowi untuk di-Capreskan.
Marilah para pendukung Jokowi kita bersatu untuk menjatuhkan suara PDIP. Jangan pilih PDIP jika ingin Jokowi jadi Presiden.!!


Ade Darma
http://www.kompasiana.com/ade_darma

OPINI | 29 January 2014 | 20:56

Jokowi Kangkangi para Capres dari Ketum Partai

Jokowi tinjau pintu air Cisadane. ©2014 merdeka.com/imam buhori


Hasil survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Joko Widodo sebagai calon presiden masih tertinggi ketimbang tiga ketua umum partai politik. Jokowi mendapatkan dukungan 20 persen.

"Bila pemilihan presiden diadakan sekarang yang dipilih top of mind (spontan) sebagai presiden adalah Joko Widodo," kata Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan dalam diskusi 'Tren Dukungan Pada Calon Presiden Ketua Umum Partai' di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/1).

Djayadi menambahkan, di bawah Jokowi posisi itu ditempati Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra , Prabowo Subianto yang hanya mencapai 8,1 persen. Lalu diikuti Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie 5,0 persen.

"Sedangkan Ketum Partai Hanura Wiranto urutan ke 4 yang mencapai 4,2 persen. Sementara Megawati hanya 3,0 di bawah Wiranto, disusul Rhoma Irama 2,1 persen dan Jusuf Kalla 2,1. Sisanya tidak tahu dan tidak jawab atau rahasia 51,0 persen," terangnya.

Djayadi menjelaskan, bahwa survei top of mind yang disodorkan ke responden itu tanpa memberi opsi siapa saja nama capres yang ada. Namun bila semi terbuka alias menyebutkan nama-nama capres, Jokowi tetap di urutan teratas dengan persentase 33,3 persen.

"Sedangkan Prabowo 11,4 persen, Aburizal Bakrie 10,0 persen, Megawati 8,3 persen, Wiranto 6,4 persen, Jusuf Kalla 4,0 persen, Rhoma Irama 3,5 persen dan tidak tahu 16,4 persen," jelasnya.

Metodologi yang digunakan mereka dari pemilih berusia 17 tahun, dengan jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai tatap muka, setiap pewawancara bertugas untuk 10 responden.

"Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Dengan waktu wawancara 19-27 Desember 2013 lalu," pungkasnya.

Reporter : Muhamad Agil Aliansyah | 
Merdeka.com - Rabu, 29 Januari 2014 16:21

Freeport Lobi Pemerintah Kendurkan Aturan Ekspor

Citra satelit Penambangan PT. Freeport Indonesia


Jakarta -- PT Freeport-McMoran Copper & Gold Inc menyatakan tidak memiliki kontrak ekspor untuk tahun 2014. Jika ada kegiatan pengiriman yang dilakukan Januari, pengiriman tersebut merupakan sisa kontrak tahun 2013.

"Untuk tahun ini, kami tidak diizinkan untuk ekspor. Kalau pun Januari masih ada ekspor, itu sisa dari izin dari tahun 2013," kata Presiden Direktur dan CEO Freeport, Richard C. Adkerson, di Kementerian Perindustrian, Rabu, 29 Januari 2014.

PDIP Usung Duet Megawati-Jokowi di Pilpres




JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan akhirnya mengungkapkan skenario yang bakal mereka jalankan terkait Pilpres 2014. Ada dua skenario yang disiapkan PDI Perjuangan, pertama mengusung Megawati-Jokowi atau Jokowi dengan calon dari parpol lain.

"Kalau menyangkut pilpres ada nama Jokowi dan Ibu Megawati," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Elite PDIP diminta tak risau jika publik ingin Jokowi nyapres


Elektabilitas Joko Widodo selalu di urutan teratas di sejumlah lembaga survei nasional tentang capres 2014. Massa Pro Jokowi (Projo) meminta elite PDIP tidak phobia dengan tingginya keinginan masyarakat untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden.

"Elite dan kader PDI Perjuangan tidak perlu risau dengan dukungan publik terhadap Jokowi . Jangan sampai dihantui Jokowi effect phobia," kata Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Projo Budi Arie Setiadi, Rabu (29/1).

Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas skenario calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam skenario bakal capres PDI-P.
Pembahasan pencapresan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo yang membuka rapat mengungkapkan beberapa skenario yang bakal mereka jalankan dalam Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres.
"Nama di internal yang selalu muncul dalam berbagai survei pilpres, siapa lagi kecuali Jokowi dan Bu Megawati," ungkap Tjahjo.
Skenario kedua, tambah dia, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi.
"Nah sekarang kalau koalisi, Jokowi pasangannya siapa, itu yang akan dipikir," lanjut Tjahjo.
Kedua skenario itu, lanjut Tjahjo, sangat bergantung pada hasil pileg. Oleh karena itu, untuk bisa menentukan capres ataupun cawapres, PDI-P masih menunggu hingga proses pileg selesai.
Dalam UU Pilpres, persyaratan ambang batas presiden ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.


Tjahjo menambahkan, jika mesti berkoalisi, pihaknya ingin berkoalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi serupa dengan PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai.
"Kita sudah bertemu dengan Nasdem. Bu Mega berdialog intensif dengan Yusril (Izha Mahendra, Ketua Dewan Syuro PBB) sebelum keputusan MK (uji materi UU Pilpres), lalu Pak Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), kemudian Pak Hatta (Ketua Umum PAN), juga dengan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP)," pungkas Tjahjo.
Seperti diberitakan, selama ini PDI-P belum secara terbuka mengungkap bakal capres yang akan diusung. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat untuk menetapkan capres-cawapres menyebut pihaknya akan menetapkan capres setelah pileg.
Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Jokowi tak pernah mau mengomentari soal pencapresan.

Penulis: Ihsanuddin
Editor : Sandro Gatra

KOMPAS.com — Rabu, 29 Januari 2014 | 18:05 WIB

Warga Denpasar Bentuk Relawan "Semeton Jokowi"





[DENPASAR] Sejumlah warga di Kota Denpasar membentuk forum relawan "Semeton Jokowi" atau saudara Joko Widodo yang mendukung Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014.

"Forum ini dibentuk karena warga cinta dengan Jokowi dan ada harapan masyarakat kepada salah satu kader terbaik bangsa itu," kata salah satu anggota penggerak "Semeton Jokowi", Agung Putri Astrid, dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu (29/1).  

Caleg PDI-P Diizinkan Pasang Foto Jokowi Ketika Kampanye

Relawan Seknas JOKOWI


JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengizinkan calon legislatifnya untuk berkampanye di daerah pemilihan masing-masing menggunakan foto Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, hal tersebut bukanlah permasalahan besar.
"Jika ada caleg yang mau pasang foto dengan Jokowi silakan, dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP) juga silakan saja," kata Tjahjo dalam rapat koordinasi ke-III di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Kenapa Orang Terkaya RI Ini Sumbang Rp 6 Miliar ke Jokowi? Ini Alasannya

Tahir, Taipan Mayapada Group


Jakarta -Orang terkaya ke-12 Indonesia, Tahir, memberikan bantuan Rp 6 miliar ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk korban banjir. Selain itu, Tahir pun memberikan 10 bus gratis. Ada apa di balik pemberian bantuan Tahir tersebut?

Tahir mengaku sudah mengenal Jokowi sejak menjabat sebagai Walikota Solo. Dia mengenal Jokowi cukup dekat. Bantuan yang diberikan Tahir tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Hasto PDIP: Yusril Terkena Kontroversi Hati


Hasto Kristianto (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)



Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengkritisi pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Pemilu 2014 inkonstitusional. Hasto menilai pakar Hukum Tata Negara itu tengah dilanda emosi dan hanya mendasarkan ucapan pada kepentingan pribadi.

Tuesday, January 28, 2014

Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi


William Hague dan Jokowi berbicara tentang pentingnya transparansi di pemerintahan

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mendukung keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai upaya pemberantasan korupsi.
"Kami bekerja sama untuk mendukung upaya penegakan anti korupsi dan meningkatkan transparansi. Semua negara bisa belajar satu sama lain," kata Hague dalam pertemuan singkatnya dengan Gubernur Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota, Selasa (28/01).


Ini Alasan PDI-P Tolak Dana Saksi Dibiayai Negara

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo [KOMPAS.com/Indra Akuntono]

JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak pembiayaan saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Keputusan itu diambil setelah Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menggelar rapat untuk mengidentifikasi masalah setelah munculnya kebijakan tersebut.

"Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami pada prinsipnya menolak," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Jika Diterapkan, PDI-P Ancam Gugat Honor Saksi Parpol



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengancam akan menggugat rencana pemerintah mengucurkan anggaran negara untuk honor saksi partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014 jika direalisasikan. PDI-P mendesak rencana tersebut dibatalkan.

Pernah Jadi Korban, PDI-P Ingatkan Lembaga Survei


JAKARTA, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan semua lembaga survei, terutama lembaga survei baru untuk bekerja berdasarkan kode etik dan kaidah ilmiah selama rangkaian Pemilu 2014. Hal itu disampaikan Hasto karena PDI Perjuangan pernah menjadi korban lembaga survei "gadungan".

Tagline PDIP-NasDem di Satu Spanduk: Surya Paloh Akan Berduet dengan Megawati?

Spanduk yang menggabungkan dua tagline Partai Nasdem dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (28/1/2014)


JAKARTA - Pola 'simbiosis mutalisme' dalam promosi politik antarpartai kembali terjadi. Usai Caleg Partai Nasdem atas nama Erizal Effendi SH MH memasang foto Jokowi bersama Surya Paloh dalam satu frame, dilaporkan kembali muncul spanduk yang mencantumkan persatuan Partai Nasdem dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Menlu Inggris, William Hague, Bertamu ke Kantor Jokowi

 Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Inggris William Hague di Balaikota Jakarta, Selasa (28/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO



JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kedatangan tamu istimewa, yakni Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, di Balaikota Jakarta, Selasa (28/1/2014) siang. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tokoh tersebut.

Curhat KPK soal Tudingan Politisasi Kasus Korupsi

Gedung KPK


JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik tudingan adanya politisasi dalam kasus-kasus yang ditangani. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, yang terjadi justru perlawanan balik sebagian politisi terhadap lembaga penegak hukum, terutama KPK.

"Kemarin lagi sibuk-sibuknya mereka di dapil, mereka sempat-sempatnya membahas revisi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang salah satu poinnya menghapus pasal tentang penyelidikan," kata Bambang, dalam sebuah diskusi di Auditorium Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

PDI-P: Dana Saksi Sebaiknya untuk Penanganan Bencana



JAKARTA, PDI Perjuangan menyarankan dana saksi untuk partai politik yang telah dialokasikan pemerintah lebih baik digunakan membantu korban bencana alam atau untuk perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.
"Alangkah baiknya apabila dana untuk saksi parpol bisa dialokasikan paling tidak untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/1/2014).

Honor Saksi dari Negara Rawan Korupsi dan Intervensi




JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan kucuran dana negara untuk honor saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014. Alasannya, rentan terkena delik korupsi dan rawan menjadi jalan intervensi.

"PDI Perjuangan tegas tidak mau menerima dana saksi dari negara, karena itu urusan internal partai," kata liason officer DPP PDI Perjuangan di Komisi Pemilihan Umum, Sudiyatmiko Aribowo, di Jakarta, Senin (27/1/2014). Dia mengatakan, pertanggungjawaban penggunaan dana saksi parpol tersebut sulit dilakukan.

Jokowi: Sejak Saya Jadi Gubernur, CSR Itu Antre...




JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengaku, selama ia menjabat, sederet perusahaan antre ingin memberikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta. Hal itu dikatakan Jokowi kepada wartawan, di Balaikota, Senin (27/1/2014) malam.

"Asal tau saja ya, sejak jadi gubernur itu yang namanya CSR itu antre panjang banget. Jadi yang gitu-gitu biasalah," ujar  Jokowi.

Monday, January 27, 2014

Ekonom: Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bakal Menguat Tajam

Joko Widodo bersama Wakil Presiden Boediono


JAKARTA, Nilai tukar rupiah diproyeksikan bakal menguat signifikan setelah pemilihan presiden, dan diperkirakan di posisi Rp 11.600- Rp 11.000 per dollar AS.

Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Senin (27/1/2014) menyebutkan, penguatan itu diperkirakan terjadi pada semester kedua tahun ini, tepatnya setelah presiden baru terpilih.

Jokowi Maju, 8 Partai Tergusur



Jakarta--Delapan partai terancam tidak bisa bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon presiden. Dalam sigi terbaru yang digelar sejumlah lembaga nasional, kedelapan partai itu diprediksi tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen, yakni 3,5 persen suara sah nasional sebagai syarat menempatkan wakil di DPR.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuhda, menjelaskan, kekuatan figur bekas Wali Kota Solo itu dapat mengakselerasi elektabilitas partai. “Namun sekaligus menjadi alasan partai tersebut untuk tidak dipilih atau publik tidak memilih,” kata Hanta saat memaparkan hasil survei lembaganya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad 26 Januari 2013.

PDI-P Tak Setuju Dana Saksi Parpol Dibiayai Negara


Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, KOMPAS.com/Indra Akuntono
JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak wacana dana saksi partai politik dibiayai oleh negara. Selain jumlah dana yang begitu besar, sifatnya yang mendadak menjadi alasan untuk menolak dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu.

"Dalam kondisi dadakan seperti ini, menurut kami ini sangat tidak fair. Ada apa? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan uang sebanyak itu tidak akan menjadi bancakan dan sebagainya," ujar politisi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok



Jakarta: Tingkat keterpilihan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di bursa calon presiden konsisten di angka 37-38 persen berdasarkan survei yang digelar lembaga Pol-Tracking Institute. Sementara tingkat keterpilihan kandidat lain malah menurun. "Kalau ada Jokowi (dalam bursa calon presiden), potret cuaca politik hari ini dia (Jokowi) menang," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda ketika memaparkan hasil survei lembaganya di Menteng, Jakarta, Ahad, 26 Januari 2014.

Jokowi: Waduk Ciawi-Sukamahi Kurangi Banjir Jakarta 40 Persen




JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan keberadaan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, dapat mengurangi air yang masuk ke ibukota sebesar 40 persen.
"Jadi, kalau Waduk Ciawi dan Sukamahi dibangun, maka air yang menuju ke Jakarta akan berkurang 40 persen," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Senin.

PDIP dan Dilema Jokowi


Kehadiran sosok Joko Widodo dalam perpolitikan nasional secara ansih memang bisa menjadi berkah bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Betapa tidak, sosoknya yang punya kesan lugu dan jujur itu saat ini menjadi fenomena sehingga selalu merajai tingkat elektorl dalam berbagai survey sebagai capres paling potensial.

Pekerjaan Pak Jokowi Paling Berat dalam Mengatasi Banjir

Bendera PKS di lokasi Banjir. Apakah Tokoh Parpol mau Bantuin Relokasi Warga? Foto; Ilyani


Beberapa bulan sebelum banjir seperti ini, saya pernah bertemu seseorang yang tinggal di dekat sungai Gunung Sahari. Dengan bangga si ibu bercerita bahwa rumahnya didatangi ‘orangnya Jokowi’ dan ditawar seharga 7 milyar rupiah (? saya lupa angka pastinya, tetapi dibawah 10 M). Walaupun nilai itu berlipat dibandingkan NJOP, tetapi si ibu tidak mau melepas. Katanya tetangganya yang ukuran tanahnya kurang dari dia bisa menjual tanahnya puluhan milyar.

Partai Nasdem Ragukan Kedahsyatan Efek Jokowi


Partai Nasdem Ragukan Kedahsyatan Efek Jokowi



Sunday, January 26, 2014

PDI-P Akui Jokowi Naikkan Elektabilitas



Jakarta - Politisi PDI Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mengakui ketokohan Joko Widodo atau Jokowi meningkatkan elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih itu.
Ketua Taruna Merah Putih (TMP) DKI itu merasa bersyukur PDI-P memiliki figur seperti Jokowi. kata Charles dalam diskusi bertemakan 'Menakar Peta Politik 2014 - Pengaruh Figur Terhadap Konfigurasi Politik 2014,' di Jakarta, Minggu (26/1).

Survei: Pencapresan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Semua Parpol


JAKARTA, Maju atau tidaknya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon Presiden 2014 mempengaruhi elektabilitas partai politik peserta pemilu 2014. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei terakhir Pol-Tracking Institute.
Menurut hasil survei, Jokowi menjadi magnet untuk menarik dukungan PDI Perjuangan. Jika Jokowi "nyapres", versi Pol-Tracking Institute, elektabilitas PDIP mencapai 30,78 persen. Dibawah PDIP, yakni Partai Golkar (12,34 persen), Partai Gerindra (6,51 persen) dan Partai Demokrat (4,67 persen).

On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesia’s very own Boris Johnson

He’s the governor of a capital city who’s preparing himself for the next step up the political ladder. James Ashton in Jakarta meets the man many believe could be the next president of Indonesia


Outside City Hall the crowds have thinned, but students still throng the steps and photographers slouch against tripods. Just in case.
It’s another Friday morning in the muggy heat of Jakarta, the capital of Indonesia, whose noisy roads are permanently clogged like the arteries of a heart-attack patient.

Seknas Jokowi Menganalisa Persoalan Indonesia dengan Trisakti Bung Karno

JAKARTA, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi) dengan intensif telah melangsungkan academic meeting pada Kamis (23/1) hingga Jum’at (24/1). Pertemuan ini membuahkan rumusan-rumusan strategis dalam menganalisa tantangan dan persoalan Indonesia. Demikian siaran pers Seknas Jokowi pada hari Sabtu (25/1).
Tantangan dan persoalan Indonesia dianalisa dengan menggunakan ajaran Bung Karno. Yakni melalui Trisakti, yang berarti berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Berdaulat di bidang politik dengan jalan mengembalikan kedaulatan bangsa sehingga kekuasaan negara berjalan sesuai maksud pendiriannya. Arah pokoknya adalah memulihkan kerja kekuasaan negara, agar sepenuhnya berdasar dan dipandu ideologi Pancasila, dan senantiasa menghasilkan keputusan politik berwatak nasional yang memihak kepentingan bangsa, dan berwatak sosial yang memihak kepentingan rakyat kecil.
Berdikari di bidang ekonomi dengan memulihkan kemampuan ekonomi rakyat, bangsa dan negara dalam mengoptimalisasi kemampuan produksi untuk menopang kemakmuran bangsa. Ini dijalankan dengan tetap berpegang pada garis mengurangi kerusakan lingkungan dan memperkuat usaha kreatif rakyat untuk tumbuh dan berkembang.
Berkepribadian di bidang kebudayaan dengan memperkuat jati diri bangsa dengan menjadi bangga sebagai warga bangsa Indonesia dan senantiasa mengedepankan keutamaan dalam membangun tata hidup bersama. Seknas Jokowi memandang bahwa gotong royong merupakan jati diri bangsa, yang harus diperkuat dan menjadikannya sebagai kebenaran nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelbagai segi tersebut harus diupayakan realisasinya melalui langkah-langkah strategis bangsa yang disebut sebagai Jalan Indonesia Bangkit, dengan semangat Trisakti Bung Karno.
Seknas Jokowi memandang ini sebagai inti sari pokok dalam memulihkan kedudukan negara dan seluruh kekayaan bangsa sehingga dapat mwwujudkan kemerdekaan sejati.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN.COM – 23:52 WIB | Sabtu, 25 Januari 2014

Penulis: Ignatius Dwiana

Saturday, January 25, 2014

Pesona Jokowi Jangkau Pemuda Kolaka



KOLAKA, Pesona Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kini telah menjangkau masyarakat di luar Jawa. Daerah tersebut tak terkecuali Kolaka, Sulawesi Tenggara. Puluhan pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang membentuk komunitas bernama Jokowi Community Kolaka.

Survei Capres Golkar: Aburizal di Bawah Jokowi

Abu Rizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar

Jakarta - Partai Golkar menggelar survei internal ihwal elektabilitas seluruh tokoh yang bakal dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Umum 2014. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungguli seluruh kandidat, termasuk Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

Friday, January 24, 2014

Dianggap Pengaruhi G-20, Jurnalis Prancis Liput Blusukan Jokowi


Ada yang beda dengan kegiatan blusukan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, hari ini, Jumat 24 Januari 2013. Sejak pagi tadi Jokowi, sapaan Joko Widodo, diikuti oleh enam orang junalis dari Prancis.

Patrick, produser TV2 menuturkan, salah satu alasan stasiun televisi asal Prancis itu meliput blusukan Gubernur DKI Jakarta itu, karena sosok Jokowi dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di G20.
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger