BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Friday, January 31, 2014

Dana saksi partai sudah final



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menjadi sorotan publik lantaran menyetujui negara mendanai saksi partai pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini. Pemerintah pun mengalokasikan Rp 660 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Para pengamat menilai dana saksi adalah kewajiban partai politik. Selama ini partai mendapatkan dana pembinaan partai dari pemerintah dan iuran kader duduk di lembaga legislatif.
Bawaslu beralasan dana saksi itu diperlukan karena tidak semua partai mempunyai duit cukup untuk membayar saksi di tempat pencoblosan.Lembaga pengawas ini menilai adanya saksi partai di tiap lokasi pemungutan suara menghindari kecurangan oleh penyelenggara.


Di Pemilihan Umum 2009 ada 50 persen tempat pemungutahn suara tidak lengkap saksinya. Salah satu alasannya karena masalah anggaran, kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada merdeka.com Rabu lalu.

Berikut penuturan Muhammad saat ditemui Alwan Ridha Ramdani di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta.

Apakah dana saksi partai politik dari anggaran negara sudah final?

Secara politik sudah final. Sebenarnya sudah diputuskan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Jadi secara politik sudah diambil dan diputus.

Kok sekarang jadi masalah?

Yang jadi perbincangan proses distribusinya. Memang ada pro dan kontra dari peserta pemilu. Sebenarnya subtansi dari dukungan pemerintah terhadap saksi partai, yaitu bagaimana memastikan setiap TPS ada saksi partai melihat proses itu. Bukankah bisa mengurangi gugatan atau potensi konflik karena dia punya saksi.

Alasannya memang partai tidak punya dana?

Di Pemilihan Umum 2009 ada 50 persen tempat pemungutahn suara tidak lengkap saksinya. Salah satu alasannya karena masalah anggaran. Jadi berdasarkan alasan pemerintah dalam rapat koordinasi, ada keinginan atau harapan dari peserta pemilu atau partai agar pemerintah memberikan dukungan dengan menyiapkan anggaran saksi. Lalu pemerintah menghitung dan merespon positif itu.

Untung bagi Bawaslu?

Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ini adalah upaya baik, sinergitas baik, supaya saksi partai lengkap di TPS. Kalau saksi lengkap di TPS, dia mengikuti sejak awal sehingga tidak ada lagi alasan bagi partai memprotes karena tidak ada saksinya di TPS.

Jadi dana saksi itu sudah pasti dan akan disalurkan melalui Bawaslu?

Pemerintah sudah menyatakan ada anggaran bisa menyokong itu. Berdasarkan menteri keuangan saya dengarkan sendiri, pemerintah sudah cukup punya cadangan anggaran untuk pemilu kita.

Apakah nanti dititipkan melalui DIPA (Daftar Isian Proyek dan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Bawaslu, masih akan kita rapatkan dalam waktu dekat melalui Pak Menteri Koordinator (Djoko Suyanto). Karena kalau misalnya pada Bawaslu, maka segera menteri keuangan akan menambah anggaran Bawaslu. Kalau pada KPU tentu akan menambah pada KPU.

Payung hukumnya?

Payung hukum sementara dibincangkan. Kita sudah meminta kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri koordinator bidang politik hukum, dan hak asasi manusia, serta menteri dalam negeri. Kita tidak mau pekerjaan ini tidak punya basis hukum. Basis hukumnya sedang dimantapkan, bagaimana memetakan posisi payung hukum itu. Sebenarnya sudah ada, nanti akan dijelaskan Kementerian Dalam negeri secara resmi.

Kapan semuanya ini harus siap karena waktunya sudah mepet?

Tentu akan lebih baik cepat. Ketika kebijakan ini oke, dari tingkat payung hukum, administrasi, Bawaslu akan segera meminta partai menjelaskan ini dan tentu meminta komitmen kerja samanya untuk menyukseskan program itu.

Biodata

Nama:
Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Tempat dan Tanggal Lahir:
Makassar, Sulawesi Selatan, 17 September 1971

Jabatan:
Ketua Badan Pengawas Pemilu

Pendidikan:
S3 Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya


________
Reporter : Alwan Ridha Ramdani |
Merdeka.com - Jumat, 31 Januari 2014 07:00
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger