BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Friday, February 28, 2014

Aher dan Rano Penuhi Undangan KPK, ke Mana Jokowi?

Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Waduk Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/2/2014)


JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menghadiri undangan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2014) malam, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. 

KPK mengundang tiga gubernur dalam rapat tersebut. Selain Jokowi, dua pimpinan daerah lainnya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Atut saat ini mendekam di tahanan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap pilkada Lebak, Banten.


Rano tiba lebih dulu di Gedung KPK, disusul oleh Ahmad Heryawan. Namun, hingga acara selesai, Jokowi tak terlihat hadir, demikian pula pihak yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Saat Juru Bicara KPK Johan Budi yang bertindak sebagai moderator menanyakan apakah ada pihak yang mewakili Jokowi, tak ada satu pun yang menunjukkan diri.

Selain Gubernur, dalam acara ini KPK juga mengundang Ketua DPRD ketiga provinsi itu. Turut hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Adapun dari unsur Pimpinan KPK, hadir Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Dalam sambutannya, Mardiasmo menilai, pengadaan barang dan jasa di Indonesia selalu menjadi celah yang dimanfaatkan untuk korupsi.

Sementara itu, Busyro menilai, permasalahan kronis dan rawan dikorupsi adalah bidang ketahanan energi dan pangan.

KOMPAS.com — Jumat, 28 Februari 2014 | 20:49 WIB 
Penulis: Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
 

Jokowi Akui Anak Buahnya Belum Ada yang Bisa Bekerja Cepat



Jakarta - Pasangan Jokowi-Ahok dikenal memiliki ritme kerja yang cepat dalam memimpin Jakarta. 1,5 tahun memimpin Jakarta, Jokowi mengaku para bawahannya belum bisa bekerja cepat dan mengikuti ritme mereka berdua.

"Namanya kerja, itu harus cepat tapi memang terus terang belum ada (SKPD) yang bisa kerja cepat," kata Gubernur DKI, Joko Widodo saat ditanya tentang kinerja para SKPDnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (28/2/2014).


Ia tak memungkiri gerak cepatnya rentan dengan penyelewengan oleh para bawahannya. Upaya transaksi eletronik dan pengawasan pada tahap perencanaan tetap saja memiliki celah untuk dikerjai oleh SKPDnya.

Jokowi menjelaskan salah satu fungsi dia sering blusukan untuk mengontrol pengerjaan di lapangan. Di satu sisi, ada wakilnya, Basuki T Purnama (Ahok) yang akan mengawasi dari sisi administrasi.

"Saya sampaikan bolak balik manajemen kontrol, checking pengawasan. Baik yang ada di kita, inspektorat. Dan kita minta bantuan di luar pemprov," ungkapnya.

Untuk mengontrol pekerjaan bawahannya ia menerapkan 3 cara yakni, memperbaiki sistem, menyiapkan SDM, dan kontrol menyeluruh dengan pengecekan dan pengawasan di lapangan.

Untuk SKPD kinerjanya buruk, ia masih menegur sebagai langkah awal. Bila masih tidak ada perbaikan, maka ia tak segan-segan melakukan mutasi seperti yang baru saja terjadi di awal Februari.

"Kalau kita kadang-kadang memberi tahu sekali, dua kali, tiga kali kalau nggak ya kita ganti," pungkasnya.

(bil/jor)
Jumat, 28/02/2014 20:56 WIB
Mulya Nurbilkis - detikNews

Boediono Cuma Arisan di Rumah Megawati



JAKARTA, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono bertemu dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediamanan Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014) malam.
Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, membenarkan informasi itu. Menurut Yopie, Boediono bertemu dengan Megawati untuk hadir dalam acara arisan yang digelar bersama mantan menteri dan pembantu saat Megawati menjadi presiden. Semasa Megawati menjadi presiden, Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan.
"Jadi enggak ada yang resmi, hanya arisan. Enggak ada jadwal resmi," kata Yopie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/2/2014).
Saat diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai pertemuan Boediono dengan Megawati, Yopie tak memberi penjelasan lebih jauh. Ia mengaku tak begitu paham detail pertemuan tersebut.
Secara terpisah, Wakil Sekertaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengatakan hal senada bahwa pertemuan tersebut merupakan arisan bersama menteri kabinet pemerintahan Megawati dahulu. Menurutnya, dalam arisan yang rutin digelar itu, Boediono jarang hadir.
"Tapi (kemarin) enggak tahu tiba-tiba datang. Namanya pemimpin bertemu itu pasti membicarakan persoalan bangsa dan politik, itu pasti melekat," kata Hasto.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Sandro Gatra 
KOMPAS.com —  Jumat, 28 Februari 2014 | 19:37 WIB

Kisruh Risma-Whisnu, Mega dan Jokowi ke Surabaya



Surabaya- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam kuliah umum di Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu, 1 Maret 2014. Dia datang untuk memberi kuliah di kampus itu, yang didampingi Gubernur DKI Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

Juru bicara Universitas Surabaya Hayuning Purnama Dewi mengatakan, kedatangan empat tokoh itu akan menyemarakkan acara kuliah umum bertema "Memperkokoh Kebhinnekatunggalikaan Indonesia. "Ibu Mega sudah memastikan datang," kata Hayuning pada Tempo, Jumat, 28 Februari 2014. (Baca: Risma Masih Gamang)

Rencananya, Megawati didapuk sebagai keynote speaker. Sedangkan pembicara utamanya Joko Widodo. Hanya, Jokowi baru bisa memastikan hadir sore ini. "Kalau Jakarta tidak hujan dan banjir, Pak Jokowi bisa datang," kata Hayuning.

Panitia, katanya, juga mengundang Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Meski belum memastikan keduanya hadir, tapi besar kemungkinan keduanya mendampingi Megawati. "Insya Allah hadir, karena ketua umum yang datang," ujar Whisnu, yang juga Ketua PDI Pejuangan Surabaya itu. (Baca: Diisukan Mundur, Risma Jadi Pembicara di Seminar)

Pengamat politik Universitas Airlangga Haryadi mengatakan, pertemuan empat tokoh bisa menjadi indikator hubungan antara Risma dengan PDI Perjuangan yang belakangan renggang. "Kalau Risma datang persoalan selesai. Kalau tidak datang, berarti pantas diduga komunikasi antara keduanya (Risma-Whisnu) masih bermasalah," kata Haryadi.

Kalau pun Risma berhalangan hadir, menurut Haryadi, ada baiknya jika Risma menyampaikan secara resmi kepada publik. Sehingga tidak muncul berbagai spekulasi. Apalagi, Risma sebelumnya sudah bertemu dengan tiga jenjang prosedur kepartaian, mulai dari utusan pengurus pusat partai, wakil sekretaris jenderal dan ketua umum.

Haryadi menilai bila hubungan Risma dengan PDI Perjuangan masih bermasalah, benang kusut persoalan ini bisa berujung pada akhir yang sedih . Dengan kata lain, Risma pecah kongsi dengan PDI Perjuangan. Hal ini tentu merugikan kedua pihak dalam Pemilu nanti. PDI Perjuangan akan kehilangan pengaruh di wilayah Surabaya-Sidoarjo. Risma juga rugi karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

AGITA SUKMA LISTYANTI

TEMPO.CO, Jum'at, 28 Februari 2014 | 16:19 WIB

Wapres Boediono Temui Megawati, Apa yang Dibahas?



Jakarta - Menjelang Pemilu 2014, Wakil Presiden Boediono bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu apa gerangan yang dibicarakan?

"Betul," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi soal kunjungan Boediono ke rumah Mega oleh detikcom, Jumat (28/2/2014).

Informasi yang dihimpun, pertemuan itu digelar di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2) kemarin malam. Belum jelas benar materi yang dibahas.

Hasto belum mau mengungkap isi pertemuan itu.

Jumat, 28/02/2014 15:07 WIB
Ahmad Toriq - detikNews

Jadi Jurkam PDIP, Jokowi Sekaligus 'Kampanye' Pilpres



Jakarta - Sebagai jurkam nasional (jurkamnas) PDIP, Gubernur DKI Jokowi bakal keliling Indonesia mulai bulan Maret 2014 besok. Oleh kalangan PDI Projo, masuknya Jokowi sebagai jurkamnas bakal bermanfaat ganda.

"Pengangkatan Jokowi sebagai jurkamnas partai moncong putih ini diharapkan akan membawa kemenangan besar seperti dicanangkan Megawati minggu lalu. Faktor Jokowi tidak dapat dipungkiri sebagai pendulang suara bagi PDI Perjuangan dalam Pileg 2014," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator PDIP Projo, kepada detikcom, Jumat (28/2/2014).


Menjadi jurkamnas juga akan membuat Jokowi bertemu dengan rakyat di seluruh Indonesia. Sehingga Jokowi pun ikut 'kampanye', apalagi rumor pencapresannya semakin santer.

"Sosok Jokowi ada di hati rakyat. Pertemuan langsung dengan rakyat akan membuat rakyat semakin jatuh cinta. Hal ini sangat baik bagi partai dan Jokowi sendiri," kata Budi.

Budi menyarankan elite PDIP tidak perlu risau dengan dukungan publik terhadap Jokowi. Jangan sampai dihantui Jokowi Effect Phobia.

"Sebab masyarakat tahu, bahwa Jokowi adalah kader PDIP yang loyal. Bu Mega yang menanam, Jokowi yang menyiram dan rakyat yang akan menuainya. Kemenangan besar dan terwujudnya TRISAKTI sudah di depan mata," katanya.

"Apakah kampanye itu juga sekalian kampanye capres Jokowi? Secara formal memang belum. Tapi setidaknya ini merupakan pendekatan pemimpin terhadap rakyatnya. Sebab saat ini rakyat merindukan pemimpin yang melayani mereka. Era politik untuk sekadar mencari kekayaan pasti berakhir," tandasnya.
(van/nrl)
Jumat, 28/02/2014 14:28 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

PDI-P Jadikan Jokowi sebagai Jurkamnas



JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai salah satu juru kampanye nasional (jurkamnas). Jokowi menjadi jurkamnas bersama sejumlah tokoh internal lain untuk mengupayakan kemenangan PDI-P pada Pemilu 2014.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjelaskan, selain Jokowi, partainya juga menunjuk Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Terras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Kepulauan Riau Suryo Respati. Nama Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani dan Guruh Soekarnoputra juga masuk dalam barisan jurkamnas PDI-P bersama tokoh senior seperti Sabam Sirait dan AP Batubara.

"Beberapa anggota Fraksi PDI-P di DPR juga akan dipilih secara selektif menjadi jurkamnas di tingkat pusat," kata Tjahjo, saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan bahwa keputusan penunjukan Jokowi sebagai jurkamnas merupakan keputusan yang diambil dalam rapat. Seluruh kader PDI-P diwajibkan untuk ikut membantu kerja jurkamnas tersebut.

"Ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kader PDI-Perjuangan siap bekerja dan berbuat yang terbaik untuk rakyat," pungkasnya.

Selain membentuk tim jurkamnas, PDI-P juga telah membuat "arsitektur" kabinet pemerintahan yang akan diterapkan jika menang dalam Pemilu 2014. Dalam susunan kabinet itu, nama Jokowi dan Puan tidak dicantumkan karena disimpan sebagai "kartu truf". 


Penulis : Indra Akuntono , Editor : Caroline Damanik
KOMPAS.com — Jumat, 28 Februari 2014 | 13:51 WIB

Jokowi `Mengader` Ahok




Liputan6.com, Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.

Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.

"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.
(Eko Huda Setyawan) - See more at: http://news.liputan6.com/read/2016371/jokowi-mengader-ahok#sthash.CZhIljbO.dpu


Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.


Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.


"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.
 
(Eko Huda Setyawan) 
Liputan6.com, Jumat, 28 Februari 2014 00:05

Liputan6.com, Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.

Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.

"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.
(Eko Huda Setyawan) - See more at: http://news.liputan6.com/read/2016371/jokowi-mengader-ahok#sthash.CZhIljbO.dpuf
Liputan6.com, Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.

Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.

"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.
(Eko Huda Setyawan) - See more at: http://news.liputan6.com/read/2016371/jokowi-mengader-ahok#sthash.CZhIljbO.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.

Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.

"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.
(Eko Huda Setyawan) - See more at: http://news.liputan6.com/read/2016371/jokowi-mengader-ahok#sthash.CZhIljbO.dpuf
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05
Jumat, 28 Februari 2014 00:05

Selain Jokowi, PDIP Turunkan 6 Gubernur Lain Jadi Jurkam Nasional



Jakarta - PDIP siap memenangkan Pemilu dengan menurunkan seluruh kader terbaiknya jadi juru kampanye. Tak hanya Gubernur DKI Joko Widodo, 4 gubernur lainnya juga siap ramaikan Pemilu 2014.

"Pak Jokowi bersama kader-kader lainnya, ada Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah, Pak Cornelis Gubernur Kalbar, ada Pak Teras Narang Gubernur Kalteng, Pak Frans Lebuh Raya Gubernur NTT, Pak Rustam Efendy Gubernur Babel, Gubernur Lampung (Sjachroedin Z.P)," kata wasekjen PDIP Eriko Sutarduga dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2014).


Menurutnya, penunjukan Jokowi sebagai salah satu juru kampanye nasional adalah hasil rapat partai di mana seluruh kader baik di legislatif begitu juga di eksekutif maupun seluruh DPP wajib menjalankan tugasnya sebagai juru kampanye di tingkat nasional.

"Bukan hanya di daerah asal tetapi di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Termasuk menurutnya, Wagub Kepri Suryo Respationo, Wagub Banten Rano Karno, Wagub Jateng Heru Sujatmoko, juga Ketua Fraksi Puan Maharani dan struktur DPP serta legislatif.

"Ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan juga kepada masyarakat, kader-kader PDI Perjuangan siap bekerja dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara," ujarnya.

"Serta membuktikan bahwa parpol juga dapat menyiapkan kader yang baik untuk memimpin di setiap penugasan yang diberikan partai maupun negara," tegas Eriko.

 (bal/van)
Jumat, 28/02/2014 13:08 WIB
M Iqbal - detikNews

PDI-P Parpol Pertama yang Laporkan Dana Kampanye



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (28/2/2014). Partai itu menjadi partai pertama yang menyampaikan laporan anggaran pemasukan dan pengeluaran kampanye.
Laporan disampaikan oleh tiga pengurus PDI Perjuangan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Mereka, yakni Liaison Officer PDI Perjungan Sudyatmiko Aribowo, serta Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara dan Rudyanto Tjen.
Juliari mengatakan, total sumbangan yang dilaporkan pihaknya pada tahapan kali ini adalah Rp 220 miliar. Angkat itu bertambah sekitar 90 miliar dari sumbangan dana yang dilaporkan pertama kali pada 27 Desember 2012. Pada laporan tahap pertama saat itu, PDI Perjuangan mencatat sumbangan dana kampanye sebesar Rp 130 miliar.
"Sumbangan paling banyak itu adalah sumbangan dari kader PDI Perjuangan. Ada juga dari pihak ketiga, perorangan maupun perusahaan," kata Juliari usai menyampaikan laporan di Jakarta.
KPU menetapkan tenggat pelaporan sumbangan dana kampanye parpol paling lambat 2 Maret 2014. Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan, parpol yang terlambat menyerahkan laporan akan dikenai sanksi dibatalkan sebagai peserta pemilu di tingkatannya.
Menurutnya, seluruh pengeluaran dan penerimaan harus dicatatkan, termasuk penerimaan dalam bentuk barang dan jasa. Sumbangan dalam bentuk jasa dari konstituen juga harus dilaporkan karena itu bagian dari partisipasi masyarakat.

Penulis : Deytri Robekka Aritonang , Editor : Sandro Gatra 
KOMPAS.com - Jumat, 28 Februari 2014 | 12:01 WIB

Sumbangan Dana Kampanye PDI-P Rp 220 Miliar



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total sumbangan awal dana kampanye partai itu mencapai Rp 220 miliar.
"Semua dana kampanye caleg (calon anggota legislatif), ditambah dana partai yang kami sumbangkan untuk kampanye dan sumbangan pihak ketiga, total ada Rp 220 miliar," ujar Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Rudyanto Tjen seusai menyampaikan laporan, Jumat (28/2/2014), di Gedung KPU, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan, ada penambahan Rp 90 miliar dibandingkan sumbangan dana kampanye akhir 2013. Pada 27 Desember 2013, PDIP melaporkan perolehan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 130 miliar.
Rudyanto menjabarkan, sumbangan yang berasal dari dana partai sekitar Rp 38 miliar. "Sisanya sumbangan caleg yang dipergunakan untuk kampanye di daerah," katanya.
Rudyanto menganggap anggaran tersebut kecil untuk membiayai kampanye. "Kami kan partai oposisi. Tekad kami, walau dengan dana yang minim, kami bisa kerja maksimal," tuturnya.
Soal laporan dana kampanye caleg, dia mengatakan, masih ada 44 orang caleg PDI Perjuangan yang belum melaporkan dana awal kampanye. Menurutnya, ada kesulitan untuk mengumpulkan laporan dana kampanye caleg.
"Kami kesulitan komunikasi. Kami usahakan di masa tenggat waktu dua hari ini kami akan komunikasikan dengan 44 caleg yang belum memberikan laporan," katanya.
KPU menetapkan tenggat pelaporan sumbangan dana kampanye parpol paling lambat 2 Maret 2014. Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan, parpol yang terlambat menyerahkan laporan akan dikenai sanksi dibatalkan sebagai peserta pemilu di tingkatannya.
Menurutnya, seluruh pengeluaran dan penerimaan harus dicatatakan, termasuk penerimaan dalam bentuk barang dan jasa. Sumbangan dalam bentuk jasa dari konstituen juga harus dilaporkan karena itu bagian dari partisipasi masyarakat.

Penulis : Deytri Robekka Aritonang , Editor : Sandro Gatra 
KOMPAS.com -  Jumat, 28 Februari 2014 | 12:26 WIB

Ini Proyeksi Kabinet Pemerintahan PDI-P



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat proyeksi untuk kabinet pemerintahan yang akan diterapkan jika memenangkan Pilpres 2014. Kabinet bayangan itu dibuat sebagai salah satu wujud keseriusan PDI-P dalam upaya memenangkan Pemilu 2014.
Politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, kabinet bayangan itu disusun oleh tim dari internal partai. Seluruh kader diidentifikasi dan diinventarisasi lalu ditempatkan di pos-pos yang sesuai dengan disiplin ilmu atau kemampuannya.
"Kami inventarisasi kader yang kami pandang cocok. Karena sudah seharusnya kami susun reorientasi tugas pokok dan fungsi," kata Hendrawan, saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).
Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, partainya juga tak menutup peluang pihak eksternal dan profesional untuk masuk dalam arsitektur kabinet pemerintahan. Ia hanya menyebut bahwa orang-orang yang masuk dalam kabinet harus memenuhi syarat integritas, kapabilitas, jaringan, dan akseptabilitas.
"Soal koalisi itu bukan wewenang saya. Kami siapkan orang terbaik dari dalam dan dari luar juga," ujarnya.
Kader PDI-P yang disebut Hendrawan masuk dalam arsitektur kabinet pemerintahan di 2014-2019, yakni Wakil Ketua DPR dan Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung sebagai Menteri Pertambangan, Sekretaris Jenderal PDIP dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Hukum dan HAM, Politisi PDI-P dan anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari sebagai Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Selanjutnya, Mantan Ketua BK DPR RI M. Prakosa sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan, Romin Dahuri sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, Sri Adiningsih sebagai Menteri Perdagangan, Maruarar Sirait sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Sekretariat Kabinet.
Kader lain, Arif Wibowo sebagai Menteri Pertanahan atau Agraria, Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Tubagus Hasanuddin sebagai Menteri Pertahanan, Arif Budimanta sebagai menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan.
Sementara nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani masih disimpan sebagai kartu truf.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Sandro Gatra 
KOMPAS.com -  Jumat, 28 Februari 2014 | 11:02 WIB

Ketika Sepeda Jokowi Disetop Polisi Karena Wapres Mau Lewat


Jakarta - Jokowi kembali mengawali aktivitasnya dengan bersepeda. Saat bersepeda di Jalan Gatot Subroto, para petugas Dishub sempat kelabakan mengatur lalu lintas yang semrawut.

Gubernur DKI Joko Widodo bersepeda dari rumah dinasnya di jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat menuju jalan Palmerah. Ia melewati jalan Rasuna Said, Kuningan. Rombongan ini sempat dihentikan untuk sterilisasi iring-iringan Wakil Presiden Boediono.

"Maaf ya pak," kata petugas polisi yang menahannya.


Jokowi pun hanya tersenyum dan kembali bersepeda seperti biasa. Ia lalu memasuki jalur cepat dan putar balik di depan gedung Kementerian Kesehatan. Ia yang mengenakan kemeja putih bermotif sepeda mengayuh sepedanya menuju jalan Denpasar. Ia sempat singgah di depan kedutaan Swedia yang berada di kawasan Mega Kuningan Timur.

Ia kembali melaju ke arah Gatot Subroto dan putar balik di bawah fly over. Rombongan ini lalu melanjutkan bersepedanya di sepanjang Gatot Subroto menuju ke arah Senayan.

Sesaat sebelum melintasi depan Markas Polda Metro Jaya, petugas Dishub wilayah terlihat kelabakan mensterilkan metromini dan taksi yang kerap ngetem di depan Mabes. Kendaraan-kendaraan ini ngetem di tengah jalan dan menyebabkan macet sesaat.

Petugas polisi yang biasa mengatur lalu lintas juga sibuk mengatur bus metromini yang sepertinya tak peduli dengan sumpritan polisi.
Selama 15 menit, Jokowi bersepeda diantara asap knalpot dan klakson mobil pribadi di depan Markas Polda. Ia kembali melaju melintasi kawasan Senayan dan tiang-tiang monorel yang mangkrak.

Ia melajukan sepedanya melintas di depan pasar Palmerah. Ia menyapa para penjual yang juga sibuk memotretnya dengan HP.

Bersepeda sejauh 16 km, Jokowi mengaku tak masalah bahkan menantang untuk bersepda lebih jauh lagi.

"Lihat wajah saya segar aja. Kedepannya kalau diajak lebih jauh lagi, ayo," ungkapnya usai bersepeda.

Jumat, 28/02/2014 09:09 WIB
Mulya Nurbilkis - detikNews

Survei Pemerintah, Partisipasi Pemilu Capai 73 Persen


JAKARTA, Pemerintah memasang target partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dapat mencapai 75 persen. Survei yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan diklaim telah memetakan partisipasi pemilih pada level 73 persen.

"Memang di dalam survei yang dilakukan Kemenkopolhukam ada kecederungan partispasi pemilu yang sekarang posisi 73 persen. Semoga bisa meningkat menjadi 75 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kamis (27/2/2014).

Djoko mengatakan setiap dua pekan rapat koordinasi digelar di kantornya, bersama para menteri terkait pelaksanaan pemilu. Mendekati pelaksanaan Pemilu Legislatif, ujar dia, rapat tersebut akan diintensifkan.

Dalam rapat tersebut dibahas sosialisai pemilu. "Masih ada waktu 1,5 bulan ini paling tidak bisa meningkatkan partisipasi pemilu di pemilihan legislatif dan presiden mendatang," ucap Djoko.

Hasil survei yang dilakukan pemerintah terkait partisipasi pemilih jauh berbeda dengan survei-survei yang ada selama ini. Terakhir pada Januari 2014, survei Institut Riset Indonesia memprediksi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 menurun dibandingkan Pemilu Presiden 2009, menjadi 51,3 persen.

Partisipasi pemilih pada pemilu setelah reformasi terus mengalami penurunan. Berturut-turut, Pemilu 1999 mencatatkan angka partisipasi 92,74 persen, 2004 mencapai 84,07 persen, 2009 mencapai 79 persen.

Survei Institut Riset Indonesia berlangsung pada 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 di 34 provinsi. Metoda yang digunakan adalah multi-stage random sampling, dengan melibatkan 1.700 responden. Survei dilakukan melalui wawancara berpedoman kuesioner, menggunakan tingkat toleransi kesalahan 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Penulis : Sabrina Asril , Editor : Palupi Annisa Auliani
KOMPAS.com -  Jumat, 28 Februari 2014 | 07:25 WIB

Thursday, February 27, 2014

Makna Senyum Jokowi....



JAKARTA, Gubernur Jakarta Joko Widodo hanya melempar senyum ketika ditanya apakah aksi "blusukannya" bersama Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah latihan bagi Basuki mendalami persoalan Jakarta.

Senyum yang terlontar ketika keduanya meninjau perkembangan pengerjaan kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2014) pagi itu, tampak menjadi penuh makna. Mengapa?


Pasalnya di tahun politik ini, Jokowi diprediksi menjadi salah satu kontestan perebutan kursi presiden Indonesia. Jika demikian, tampuk kepemimpinan di DKI Jakarta akan beralih ke Basuki. Ketika wartawan mencoba bertanya lebih mendalam, mengapa tiba-tiba keduanya tampil di depan publik Jakarta untuk yang pertama kalinya setelah satu tahun empat bulan menjabat menjadi gubernur dan wakil gubernur, keduanya punya jawaban berbeda.

"Yang namanya pekerjaan kan memang harus dicek, dikontrol, dan diawasi. Ya bareng-barenglah," singkat Jokowi.

Sementara, Basuki menjawab hal ini tak lebih sebagai penyamaan persepsi antara dirinya dan gubernur. "Saya kan selama ini di belakang meja terus. Persepsi mungkin berbeda, soal kampung deret bagaimana. Ini cuma saya agar tahu saja gambaran di lapangan. Begitu laporan masuk ke saya yang di belakang meja, saya punya gambaran seperti apa," ujar Basuki.

Jawaban boleh berbeda. Namun, senyum Jokowi punya banyak makna. Mungkinkah Jokowi meninggalkan Jakarta, digantikan Basuki yang jadi Raja Ibu Kota? Tinggal waktu yang akan menjawab semuanya.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado , Editor : Hindra Liauw
KOMPAS.com —   Kamis, 27 Februari 2014 | 17:28 WIB

PDIP Persiapkan Strategi Kabinet Pemerintahan



JAKARTA - PDI Perjuangan telah mempersiapkan strategi menjelang Pemilu 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan seluruh elemen bangsa Indonesia harus menempatkan 2014 sebagai tahun penentuan dan tahun politik. Hal itu dilakukan agar bangsa ini kembali berdaulat, mandiri dalam pangan, energi, dan ehidupan yang layak bagi rakyat.
"Begitu strategisnya tahun 2014 maka PDI Perjuangan selain berjuang untuk memenangkan pemilu 2014, pada saat bersamaan partai juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan, dan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan, manakala PDI Perjuangan dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara RI," kata Tjahjo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2014).
Ia mengatakan seluruh konsepsi pemerintahan tersebut menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan dan sekaligus untuk meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045. PDI Perjuangan, kata Tjahjo, mengajak seluruh elemen bangsa untuk siap bersikap siapa kawan siapa lawan kepada siapapun elemen bangsa yang akan merusak demokratisasi pemilu 2014 dengan berbagai kecurangan-kecurangan.
Tjahjo mengatakan pemilu legislatif dan pilpres pada dasarnya adalah alat untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan arah dan perjalanan bangsa dengan memilih partai politik dan pemimpin nasionalnya yg dilaksanakan secara periodik selama 5 tahunan.
"Seluruh masyarakat Indonesia khususnya Parpol peserta Pemilu berharap agar pemilu 2014 ini dilaksanakan secara lebih demokratis, fair dan lbh adil dalam arti tidak ada kecurangan," katanya.
Pemilu 2014, ujarnya, adalah kunci transisi kepemimpinan nasional secara damai. Untuk itulah, Anggota Komisi I DPR mengatakan indikasi gelagatnya segala upaya yang mencoba untuk menggunakan KPU dan aparatur negara untuk tidak netral. Selain akan berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi juga akan menciptakan resiko politik yang sangat besar sebagaimana terjadi di Mesir dan Thailand.
"Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menggunakan momentum tersebut untuk menjdkan pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis. Berbagai persoalan terkait dengan DPT, penyadapan, dan mobilisasi oknum aparat intelijen harus dihentikan," ungkapnya.

TRIBUNNEWS.COM
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Kamis, 27 Februari 2014 15:07 WIB

PDI-P Siapkan Arsitektur Kabinet Pemerintahan 2014-2019



JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai tahun 2014 sebagai tahun strategis. Partai tersebut berjuang untuk menjadi partai pemenang pemilu dan telah menyiapkan agenda serta arsitektur kabinet pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2014.
"Begitu strategisnya tahun 2014 maka PDI-P selain berjuang untuk menang, pada saat bersamaan juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan manakala PDI-P dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara RI," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2014).
Tjahjo melanjutkan, dalam konsepsi pemerintahan tersebut, PDI-P menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan. Tujuan panjangnya adalah untuk meletakkan dasar-dasar kebangkitan Indonesia di usia 100 tahun kemerdekaan pada 2045 nanti.
Terkait hal itu, kata Tjahjo, penyelenggaraan Pemilu 2014 harus terlaksana dengan lebih adil, jujur, dan tak ada kecurangan. Pihaknya berharap transisi kepemimpinan berlangsung damai.
"Seluruh elemen bangsa harus menempatkan 2014 sebagai tahun penentuan agar bangsa ini kembali berdaulat dan mampu menjadi pelita bagi bangsa lain di dunia," ujarnya.
Seperti diberitakan, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas PDI-P berada di papan atas bersaing dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Partai berlambang banteng itu juga memiliki dua tokoh tang diperhitungkan dalam arena pilpres. Mereka adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Meski demikian, PDI-P belum mendeklarasikan capresnya dan menyerahkan semuanya pada Megawati. Megawati menyebut bisa saja capres ditetapkan sebelum Pileg.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Sandro Gatra 
KOMPAS.com -  Kamis, 27 Februari 2014 | 13:28 WIB
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger