BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Monday, March 31, 2014

Ini Alasan Jokowi Tiba-tiba "Nongkrong" di Sawah




PACITAN, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo alias Jokowi, menyempatkan diri untuk nongkrong di sawah saat berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, Senin (31/3/2014).

Ternyata Jokowi penasaran, ingin mengetahui jenis padi yang ditanam ibu-ibu petani di daerah itu. "Ya tadi saya kan jalan di mobil, melihat petani lagi pada nandur (menanam padi). Saya tanya, yang ditandur IR berapa? Ternyata itu IR 64," kata Jokowi di Pacitan, Senin malam.


Jokowi melanjutkan, dia mendapatkan penjelasan dari para petani bahwa dengan menanam padi IR 64 itu, mereka bisa melakukan panen dua kali dalam setahun. Meski demikian, menurut Jokowi, varietas tersebut sudah jauh tertinggal.

"Mestinya kalau riset dan pengembangan diperkuat, akan ada varietas baru yang dalam setahun bisa tiga kali panen, atau dari sehektar tanah bukan hanya dapat 5-6 ton, tapi bisa sampai 15 ton," urai Jokowi.

"Di tataran research and development itu memang harus dibandingkan dengan negara tetangga, sama Thailand itu udah kejauhan. Ini yang harus segera dibenahi," tambahnya.

Menurut Jokowi, selama ini pemerintah terlalu fokus pada masalah pupuk. Sementara itu, varietas tanaman kerap tidak diperhatikan.

"Padahal permasalahannya tidak hanya disubsidi pupuk. Mestinya konsentrasinya masalah pengembangan varietas unggul," pungkas Jokowi.

Seperti biasanya, kehadiran Jokowi di sawah ini juga mengundang perhatian masyarakat. Mereka bersama para wartawan mengerubungi Jokowi yang nongkrong di pinggiran sawah itu. Akibatnya, terdapat beberapa benih padi yang terinjak-injak. Jokowi pun mengganti kerugian para petani itu.

Pada akhir pekan ini, Jokowi kembali menjadi juru kampanye PDI-P. Dia dijadwalkan mengikuti kampanye pemilu legislatif di beberapa kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Rangkaian kegiatan kampanye Jokowi dimulai pada Kamis (27/3/2014) malam dan akan berlangsung hingga malam ini. Pada Jumat, dia telah mengajukan cuti kepada Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Senin adalah hari libur nasional, hari raya Nyepi.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Ervan Hardoko
KOMPAS.com —  Senin, 31 Maret 2014 | 21:53 WIB

Minim Pengalaman Politik, Ini Cawapres yang Cocok untuk Jokowi




JAKARTA, Direktur Lembaga Riset Freedom Institute Mohammad Nabil mengatakan, kelemahan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, adalah minimnya kemampuan dan pengalaman politik, manajerial, dan pergaulan di dunia internasional. Oleh karena itu, sosok yang dianggap layak mendampinginya adalah yang memiliki kemampuan untuk menutupi kelemahan Jokowi.  

"Jokowi butuh figur wakil yang enerjik, muda, kompeten, dan berpengalaman di bidang makro ekonomi dan geopolitik. Pengalaman nasional dan internasional juga penting supaya Indonesia tidak jatuh pada kepemimpinan yang tidak bervisi," ujar Nabil, dalam diskusi "Meneropong Capres-Cawapres 2014", di Jakarta (31/3/2014).

Menurut Nabil, Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla cocok jika disandingkan dengan Jokowi. Ia menilai, Jokowi merupakan figur yang menonjol dari segi personal dan pengalaman politik. Namun, ia menyayangkan jika JK mengalami degradasi posisi, setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2009.

"Beliau pernah jadi wapres. Terus 2009 beliau jadi capres, tapi kalah. Masa sekarang mau jadi cawapres, ini kan turun. Kalau JK sadar, seharusnya dia berpikir ulang," ujar Nabil.

Sementara itu, nama lainnya, Akbar Tandjung, menurut Nabil, tak terlalu terlihat berambisi menjadi calon wakil presiden.

Pendapat lain diutarakan pengamat politik Nehemia Lawalata. Jika Jokowi dan JK berpasangan dalam pemerintahan, menurutnya, wapres akan lebih dominan.

"JK ini tokoh Bugis yang menonjol. (Presiden) SBY aja dicuekin kok. JK nanti akan dominan. Jokowi ini kan orang Solo yang santun," ujar Nehemia.

Lalu, siapa tokoh lain yang dinilainya layak? Nehemia menyebut Gita Wirjawan dan Rizal Ramli yang dinilainya memiliki kemampuan mumpuni untuk menjawab tantangan nasional dan internasional. Ia mengatakan, Gita punya kompetensi yang baik secara nasional dan internasional. Namun, Gita dianggap lemah pada kemampuan berpolitiknya.

"Gita bisa berkomunikasi, bernegosiasi, dan pergaulannya internasional. Tapi dia punya kelemahan di pengalaman politik. Jika enggak punya pengalaman politik dan dukungan politik, ini jadi titik lemah bagi Gita," kata Nehemia.

Selain itu, Rizal Ramli dianggap sebagai "kuda hitam" dalam dunia politik. Nehemia memuji Rizal sebagai sosok yang luar biasa. Namun, dukungan dari elite politik kepadanya sangat sedikit.

"Rizal Ramli pergaulan internasional dan politiknya kuat, tapi enggak punya basis dukungan politik yang kuat. Perlu ada koalisi," ujarnya.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
KOMPAS.com — Senin, 31 Maret 2014 | 20:37 WIB

Jokowi Siap 'Merahkan' Jawa Timur, Termasuk Pacitan




PACITAN - Bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo sore ini, Senin (31/3/2014) menyambangi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kehadiran Joko Widodo ke Pacitan dalam rangka memberikan pembekalan kepada para saksi se-Kabupaten Pacitan.

Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini tiba Gedung Gasibu Swadaya di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pacitan pada pukul 17.35 sore.

Seperti pagi harinya, sebelum tiba, Jalan yang menuju ke Gedung Gasibu Swadaya disterilkan dari aktivitas kendaraan yang berlalu lalang. Jalan pun dipenuhi oleh relawan atau simpatisan PDI Perjuangan lengkap dengan atribut partainya.

Setibanya di Gedung Gasibu Swadaya, Jokowi yang mengenakan kemeja putihnya ini langsung 'diserbu' massa yang berada di luar. Satgas PDI Perjuangan pun mengawal Jokowi dari jalan raya hingga ke dalam gedung.

Di dalam gedung telah hadir ratusan simpatisan dan relawan yang sudah menunggu kehadiran Jokowi sejak 30 menit yang lalu.

Jokowi pun tidak lama kemudian membekali para saksi dengan menyampaikan bahwa target PDI Perjuangan yaitu meraih suara melebihi ambang batas parlemen sebesar 20 persen, bahkan menang telak.

Khusus di Jawa Timur, termasuk Pacitan yang merupakan kampung halaman Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat ini, Jokowi menginginkan kemenangan telak.

"Saya bicara Jawa Timur. Feeling (perasaan) saya menang. Menang tebal. Lihat saja nanti," kata Jokowi.

Sumber berita: TRIBUNNEWS.COM

Jokowi: Gantian, Pak SBY ke Solo, Saya ke Pacitan




PACITAN, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi membantah kunjungannya ke Pacitan, Jawa Timur, untuk merebut basis suara Partai Demokrat. Pacitan merupakan kampung halaman Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi Bantah Lakukan Kampanye di Ponorogo dan Pacitan




PACITAN, Bakal Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi membantah pembekalan dan pemantapan saksi yang dilakukan pada hari ini, Senin (31/3/2014), bagian dari kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meliburkan kegiatan kampanye bagi partai politik di Hari Raya Nyepi ini untuk menghormati umat Hindu.

Hari ini, Jokowi mengumpulkan massa dan berorasi di dua kota berbeda, yakni Ponorogo dan Pacitan.
"Saya diundang ke sini itu hanya untuk pembekalan saksi, itu saja," kata Jokowi, seusai pembekalan dan pemantapan saksi, di Gedung Gasibu Swadaya, Pacitan.

Acara di dua kota itu digelar secara terbuka, sehingga siapa pun bebas mendengarkan orasi yang dilakukan Jokowi. Ketika ditanya soal ini, Jokowi mengaku tidak tahu.

"Ya gimana, saya ndak tahu (ada masyarakat umum yang juga ikut). Tanya pantita dong, jangan tanya saya. Saya kan hanya diundang untuk hadir," ujarnya.

Jokowi juga membantah apa yang disampaikannya merupakan sebuah kampanye. Dalam orasinya di kedua tempat itu, Jokowi menyampaikan hal-hal yang juga disampaikannya saat menjadi juru kampanye, yakni deklarasinya di Marunda dan pengamanan TPS. Hanya saja, Jokowi tidak menyampaikan visi misi serta ajakan untuk mencoblos.

"Kalau kampanye itu (mengajak) nyoblos nomor empat, itu baru kampanye. Menyampaikan visi misi itu baru kampanye. Kita ndak ada menayampaikan visi misi, ndak ada ngajak nyoblos," kata Gubernur DKI Jakarta ini.

Kegiatan Jokowi sebagai juru kampanye telah dimulai sejak Kamis (27/3/2014) malam dan akan berlangsung hingga Senin (31/3/2014) malam ini. Sebelumnya, ia mengikuti kampanye terbuka PDI Perjuangan di sejumlah kota di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 19:48 WIB

Jokowi Harus Berani Akui Kekurangan Selama Jadi Gubernur




JAKARTA, Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), harus berani mengakui kesalahannya selama memimpin Ibu Kota. Mengakui kesalahan, menurut Emrus, salah satu bukti dan tolok ukur jika Jokowi ingin disebut negarawan. Ia menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch yang menyebutkan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Jokowi tidak tepat sasaran, serta pembelian bus transjakarta tak beres. 

"Sejauh itu base on data dan fakta harusnya akui saja. Jokowi harus berani mengakui kesalahannya, itulah leadership dan negarawan," kata Emrus, saat dihubungi, Senin (31/3/2014) malam.

Menurut Emrus, wajar jika ada pihak yang mengungkapkan kelemahan Jokowi. Emrus juga meminta publik tak menutup mata terhadap hasil kerja Jokowi selama memimpin Ibu Kota lebih dari setahun ini. Ia berharap, kecintaan publik kepada Jokowi tak lantas harus membuatnya bersih dari kritik.

"Elektabilitas dan popularitas Jokowi tinggi, tapi dia manusia juga yang enggak sempurna. Kalau ada fakta, akui saja kesalahannya dan jangan seperti kebakaran jenggot," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesian Coruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Jokowi tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis. Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, yang meleset sebanyak 19,4 persen.

Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary 
KOMPAS.com — Senin, 31 Maret 2014 | 19:28 WIB

Lewat Megawati, Jokowi Kirim Salam untuk Warga Manado




MANADO, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri berkampanye di Manado. Sementara calon presiden (capres) dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir karena menjadi juru kampanye di Jawa Timur.

"Mohon maaf, Bapak Jokowi tidak datang, beliau sedang berkampanye di Jawa Timur. Jokowi kirim salam buat seluruh kader PDI-P di Sulut," ujar Megawati, Senin (31/3/2014).


Walau tidak dihadiri oleh Jokowi, puluhan ribu kader PDI-P yang hadir di Manado tetap bersemangat mengikuti kampanye yang diselingi hujan tersebut.

"Siapa calon presiden yang Anda inginkan nanti?" tanya Megawati. Sontak pertanyaan tersebut dijawab serempak oleh para kader dengan teriakan, "Jokowi". Jawaban itu juga disambut dengan pekikan, "Merdeka".

Menurut Megawati, pencapresan Jokowi merupakan sebuah nasib yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. "Presiden itu ditentukan oleh nasib dan takdir. Contohnya Soekarno, dia ditakdirkan memimpin Republik ini pertama kali," tegas Megawati.

Sebelum Megawati menyampaikan pidato politiknya, dua orang fungsionaris PDI-P membacakan Surat Mandat dan Perintah Harian Megawati untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden.

"Intinya kita harus memenangkan Pemilu pada 9 April dulu, agar kita bisa mencalonkan Jokowi sebagai presiden," tambah Megawati.

Massa kader PDI-P terlihat pula membawa foto kopi Surat Mandat dan Surat Perintah Harian tersebut. Berbagai atribut seperti bendera, slayer, spanduk tak lupa pula mereka bawa untuk meramaikan kampanye.

Penulis : Kontributor Manado, Ronny Adolof Buol , Editor : Farid Assifa 
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 18:25 WIB

Pelajaran Politik dari PDI-P

Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Phillips J Vermonte


JAKARTA,  Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips J Vermonte mengatakan, jika PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 2014, maka akan tercipta tonggak sejarah bagi demokrasi. Ia menilai, kemenangan PDI-P akan mencatat sejarah bahwa partai yang pernah berkuasa, kemudian menjadi oposisi selama dua periode bisa kembali berkuasa hanya melalui jalan elektoral. Menurutnya, jika hal itu menjadi kenyataan, maka merupakan hasil dari 10 tahun menjadi oposisi. PDI-P, kata dia, berhasil melakukan konsolidasi internal.

Puluhan Bilik Suara Pileg di Palopo Rusak



Palopo - Bilik tempat pencoblosan pemilihan legislatif (pileg) yang terbuat dari kertas karton rusak dimakan rayap. Kondisi bilik suara yang sedianya akan digunakan pada 9 April nanti rusak dan bolong-bolong akibat dikerubuti ratusan rayap.

Puluhan Bilik Suara Pileg di Palopo Rusak



Palopo - Bilik tempat pencoblosan pemilihan legislatif (pileg) yang terbuat dari kertas karton rusak dimakan rayap. Kondisi bilik suara yang sedianya akan digunakan pada 9 April nanti rusak dan bolong-bolong akibat dikerubuti ratusan rayap.

Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo, Sulawesi Selatan, Andi Zulkarnaen, yang ditemui Tempo, Senin, 31 Maret 2014, membenarkan bahwa ada puluhan bilik suara yang rusak akibat dimakan rayap. “Jumlahnya ada 32 lembar bilik yang rusak, tapi seluruhnya sudah kami ganti dengan bilik suara yang terbuat dari aluminium,” kata Andi Zulkarnaen.

Kerusakan bilik suara itu diketahui saat dilakukan pengecekan logistik pileg di gudang logistik KPU di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Palopo, sepekan yang lalu. ”Begitu kami ketahui ada yang rusak, langsung kami laporkan ke KPU provinsi dan kami meminjam bilik suara dari KPU Toraja, dan sudah dikirimkan sebanyak 100 bilik,” ujarnya.

Komisioner KPU Palopo Divisi Logistik Amran Anas mengatakan gudang tempat penyimpanan logistik pileg memang banyak rayap. Seluruh bilik suara yang terbuat dari karton dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dan tidak menyentuh lantai. “Ada 593 bilik suara yang terbuat dari karton. Namun kalau yang rusak sudah kita ganti dan dipastikan tidak akan mengganggu proses distribusi nanti,” kata Amran.

Untuk pileg di Kota Palopo, KPU menyiapkan 1.404 bilik suara yang akan digunakan di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Palopo. Rencananya proses distribusi akan mulai dilakukan setelah pengepakan dan pengesetan. “Hari ini kita sudah mulai lakukan pengepakan dan pengesetan logistik pileg paling lambat satu hari sebelum hari seluruh logistik sudah terdistribusi,” ia mengungkapkan.

HASWADI

TEMPO.CO, Senin, 31 Maret 2014 | 17:23 WIB

Megawati: Saya Tak Punya Televisi, tetapi Saya Punya Rakyat



MANADO, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati menuduh media massa tidak berpihak. "Ah, media itu tidak terlalu berpihak lho. Saya kalau berbicara tidak berbohong. Lihat saja PDI-P itu iklannya sedikit," ujar Megawati saat memberikan pidato politik di hadapan puluhan ribu kader PDI-P di Manado, Senin (31/3/2014).

Megawati menyebut media saat ini dimiliki dan dikuasai para pemilik modal yang besar. "Media sekarang milik orang berpunya, saya tidak punya (stasiun) televisi, lho," tambah Megawati disambut tepuk tangan pendukungnya.
Walau tidak punya stasiun televisi, Megawati mengatakan, dirinya tetap percaya akan memenangi Pemilihan Umum 2014. "Tapi saya punya rakyat," tegas Megawati.

Kampanye akbar PDI Perjuangan yang digelar di Lapangan KONI, Manado, tersebut juga dihadiri para kepala daerah di Sulut yang berasal dari PDI-P. Sebagaimana diketahui tujuh dari 15 kepala daerah di Sulut merupakan kader PDI-P.

Dalam kampanye itu Megawati juga mengingatkan agar pada masa tenang nanti, kader PDI-P tidak terbujuk dengan politik uang. "Kalau Anda menerima uang itu sama saja Anda sebagai koruptor kecil karena Anda tidak tahu uang itu dari mana," ujar Megawati.

Penulis : Kontributor Manado, Ronny Adolof Buol , Editor : Ervan Hardoko
KOMPAS.com — Senin, 31 Maret 2014 | 16:16 WIB

Prediksi Raihan Suara Jokowi jika Diduetkan dengan Eksternal PDI-P




JAKARTA, Perolehan suara dan dukungan terhadap PDI Perjuangan akan meningkat jika partai ini menduetkan bakal calon presidennya, Joko Widodo atau Jokowi, dengan figur dari luar PDI-P.

Prediksi itu didasari hasil survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Maret 2014.

"Survei ini menemukan bahwa figur cawapres dari luar akan menambah suara dan dukungan untuk PDI-P dibandingkan bila cawapresnya dari internal PDI-P sendiri," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Phillips J Vermonte, di Jakarta, Senin (31/3/2014).


Phillips menjelaskan, dalam survei CSIS, PDI-P diprediksi akan mendapat suara sebesar 41 persen jika menduetkan Jokowi dengan Puan Maharani. Sementara itu, jika menduetkan Jokowi dengan Prananda, perolehan suaranya turun menjadi 40,8 persen.

Sementara itu, peningkatan perolehan suara PDI-P akan sangat signifikan jika menduetkan Jokowi dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (46,7 persen), dan mendapat suara sebesar 44,5 persen saat menduetkan Jokowi dengan politisi Gerindra Basuki Tjahaja Purnama.

Di bawah itu, CSIS juga memasang nama mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan hasil survei 43 persen.

Sampai saat ini, PDI-P belum memutuskan siapa figur yang akan mendampingi Jokowi. Semuanya baru akan diputuskan setelah hasil pemilu legislatif diketahui, dan PDI-P tak menutup pintu untuk berkoalisi.

Survei CSIS melibatkan 1.200 responden yang dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014. Margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin fifty-fifty. Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, setiap provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik.

Mengenai sumber dana, CSIS mengakui bahwa survei ini mendapat sokongan dari eksternal non-partai politik, ditambah anggaran penelitian dari internal. Namun, mengenai besarannya, Philip enggan menyebutkan.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Farid Assifa 
KOMPAS.com —  Senin, 31 Maret 2014 | 15:45 WIB

Pengamat: Jokowi Pasti Jadi Presiden kecuali Ada Perubahan Luar Biasa




JAKARTA, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, akan sulit dilawan jika partai politik lain tidak melakukan manuver besar. Menurutnya, jika kondisi masih seperti sekarang, maka dapat dipastikan Jokowi akan menjadi Presiden RI 2014-2019.
 
Emrus menyebutkan, dari semua hasil survei menjelang Pemilu 2014, tak satu pun survei yang tidak meletakkan elektabilitas Jokowi pada posisi pertama. Hal itu akan sangat sulit diubah jika partai lain tidak mengubah strateginya secara drastis, misalnya dengan mengganti calon presiden yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Ini tidak terbantahkan, (Jokowi) tidak ada lawan kecuali partai lain berani mencalonkan orang baru. Misalnya, ARB (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, red) mengundurkan diri dan menaikkan calon lain, seperti Priyo Budi Santoso, atau Demokrat berani menegaskan Dahlan Iskan sebagai capres," katanya, Senin (31/3/2014) di Jakarta.

Ia berpendapat bahwa sikap pasif parpol lain hanya akan terus melambungkan Jokowi dan menguntungkan PDI-P. Meski demikian, ia mengatakan bahwa saat ini publik mempertanyakan apakah ketua umum partai dapat mencalonkan orang lain di luar lingkungan terdekatnya, seperti dilakukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memberikan kesempatan kepada sosok baru di luar keluarga besarnya.

"Karena itu, saya berani katakan tinggal tunggu waktu Jokowi dilegalkan jadi presiden, kecuali terjadi perubahan yang sangat luar biasa," ujarnya.

Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai capres. Gubernur DKI Jakarta itu juga menjadi juru kampanye nasional bagi PDI Perjuangan. Saat ini Jokowi tengah melakukan kampanye berkeliling Jawa.

Penulis : Meidella Syahni , Editor : Laksono Hari Wiwoho , Senin, 31 Maret 2014 | 15:29 WIB

Tanpa Kekuatan Hukum, Mandat Capres Jokowi Bisa Saja Dicabut



JAKARTA, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai bahwa mandat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno terhadap Joko Widodo tidak memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, mandat itu bisa saja dicabut jika hasil pemilihan legislatif pada 9 April tidak menguntungkan PDI-P.
 
Emrus mengatakan, sebetulnya kekuatan Jokowi sebagai calon presiden saat ini mustahil ditandingi oleh partai lain. Ia yakin terpilihnya Jokowi sebagai presiden hanya tinggal tunggu waktu jika partai lain tidak melakukan perubahan luar biasa, misalnya mengajukan calon presiden baru.

Meski demikian, Emrus menilai mandat yang diberikan oleh Megawati kepada Jokowi bisa saja dicabut. Ia juga mempertanyakan sikap Megawati maupun PDI-P untuk tidak mengintervensi Jokowi, jika ia terpilih sebagai presiden.

"Masih ada kemungkinan mandat ini dicabut. Kalaupun tidak, apakah Megawati berani menyatakan PDI-P tidak akan merecoki urusan kabinet nanti? Apakah PDI-P berani memberikan hak prerogatif dan kebebasan kepada Jokowi memilih kabinetnya?" kata Emrus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Ia memuji sikap Megawati karena berani memberikan kesempatan kepada orang di luar keluarga besarnya sebagai capres. Namun, ia menilai bahwa sikap negarawan Megawati baru terbukti jika PDI-P benar-benar "mewakafkan" Jokowi untuk negara.

"Jangan sampai kabinet seperti zaman SBY yang transaksional, sehingga menterinya susah diatur," ujarnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar Dewan Pimpinan Pusat PDI-P membuat surat keterangan resmi tentang pencapresan Jokowi. Jika Jokowi sudah resmi terpilih sebagai presiden, maka tugas PDI-P adalah mengawasi kerja Jokowi agar tidak melanggar UUD. Ia juga mengimbau agar presiden terpilih tidak melakukan negosiasi politik dan menepis kepentingan partai.

Penulis : Meidella Syahni , Editor : Laksono Hari Wiwoho , Senin, 31 Maret 2014 | 15:43 WIB

NTT Kekurangan 45 Ribu Surat Suara



Kupang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan sebanyak 45.188 surat suara pada pemilu legislatif (pileg). Penyebabnya, kata dia, ada pemilih tambahan dalam daftar pemilih khusus (DPK).
"Hasil verifikasi, jumlah daftar pemilih khusus mencapai 56.737 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap," kata anggota KPU NTT Yosafat Koli, Senin, 31 Maret 2014.

Menurut Yosafat, KPU NTT telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 3.094.988 orang. Akibatnya, surat suara yang dicetak dan dikirim ke NTT hanya sebanyak itu. Angka itu belum termasuk daftar pemilih khusus dan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). "Jika ditambah itu, maka kami masih kekurangan banyak surat suara," katanya.

Yosafat mengakui, berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan 11.549 pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi syarat. "Namun, jika dikurangi dengan DPK, maka masih ada kekurangan surat suara sekitar 45 ribu lebih," katanya.

Untuk sementara, ia menjelaskan, KPU hanya berharap pada surat suara cadangan untuk mengantisipasi pemilih di DPK dan pemilih yang menggunakan KTP. KPU NTT juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar memasukkan pemilih di dafar pemilih khusus ke DPT sehingga surat suaranya bisa diadakan. "Kami masih melakukan koordinasi dengan Bawaslu agar DPK bisa masuk ke DPT," katanya.

YOHANES SEO

TEMPO.CO, Senin, 31 Maret 2014 | 14:56 WIB

Incar Warga yang "Serbu" Jokowi, Copet Diringkus



PONOROGO, Kehadiran bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi di tempat keramaian kerap menciptakan kerumunan warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Momen itu juga kerap dimanfaatkan oleh pencopet untuk beraksi.

Pada pembekalan dan pemantapan saksi PDI-P Kabupaten Ponorogo, Senin (31/3/2014) siang, satu copet kepergok beraksi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Pencopet itu menggunakan momentum kedatangan Jokowi ketika para warga dan wartawan berdesak-desakan mengerumuninya. Dia mengambil dompet salah satu warga.

"Ia tadi dia beraksinya pas banget Jokowi datang, pas lagi ramai," kata salah satu anggota polisi yang ikut menangkap pria paruh baya itu.

Dalam aksinya, pria itu juga menggunakan baju berwarna merah, khas seragam PDI-P. Dia pun langsung diseret ke luar lokasi kampanye dan diamankan ke polsek setempat.

"Tadi sempat berontak pas ditangkap dan diseret ke mobil," tambah polisi itu.

Sebelumnya, saat kampanye di Malang, Minggu (30/3/2014), kehadiran Jokowi juga diwarnai aksi pencopet. Puluhan warga dan jurnalis kecopetan. Beberapa jurnalis dicopet saat berdesakan akan wawancara dengan Joko Widodo, usai kampanye. Barang yang diincar, di antaranya, telepon genggam.

"Dicopet saat berdesakan akan wawancara dengan Jokowi," kata salah satu wartawan.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Caroline Damanik
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 15:21 WIB

CSIS: JK dan Wiranto Paling Cocok Jadi Cawapres Jokowi



JAKARTA, Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto merupakan dua tokoh paling ideal sebagai bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Nama Kalla dan Wiranto mengungguli nama lain dalam survei yang dilakukan CSIS di Maret 2014.

"Paling ideal Jusuf Kalla dan Wiranto," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Phillips J Vermonte, di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Dari hasil survei tersebut, lanjut Phillips, Kalla mendapat dukungan sebesar 15,2 persen, dan Wiranto 15,1 persen. Di bawah dua nama itu ada nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan dukungan 11,3 persen. Sementara itu, nama tokoh lainnya seperti Hatta Rajasa dan Mahfud MD hanya mendapat dukungan di bawah 10 persen. Mengenai karakteristik yang harus dimiliki bakal calon pendamping Jokowi, survei CSIS mencatat bahwa publik menginginkan seorang figur yang merakyat. Selanjutnya, calon pendamping Jokowi juga harus bersih dari korupsi, tegas, berpengalaman, dan mampu mengelola birokrasi.

"Pastinya harus mampu mengisi kekosongan yang tak bisa diisi oleh Jokowi," kata peneliti senior CSIS, J Kristiadi.

Survei CSIS ini melibatkan 1.200 responden yang dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014. Margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin fifty-fifty.

Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik. Mengenai sumber dana, CSIS mengakui bahwa survei ini dilakukan dengan sokongan dana dari eksternal non partai politik ditambah anggaran penelitian dari internal. Tetapi mengenai besarannya tidak disebutkan.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Caroline Damanik 
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 15:01 WIB

Jokowi Ingin Produk Indonesia Makin Banyak Diekspor



MAGETAN, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi menilai, produk-produk asli buatan Indonesia banyak yang memiliki kualitas tinggi dan bernilai. Karena itu, dia yakin produk Indonesia bisa sukses jika diekspor ke luar negeri.

"Produk-produk buatan Indonesia itu sebetulnya merupakan komoditas ekspor. Kualitasnya di atas internasional," kata Jokowi usai berkunjung ke sebuah tempat produksi kerajinan tradisional di Magetan, Senin (31/3/2014) siang.


Di sana, Jokowi menyaksikan para perajin tradisional membuat berbagai macam barang mulai dari tempat buah hingga topi capling. Jokowi terlihat berdialog santai dengan para pengrajin itu.

"Saya 23 tahun hidup dengan barang seperti ini. Kalau saya lihat, kelemahannya hanya di marketing," kata Jokowi yang dulunya juga seorang pengusaha mebel.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah juga harus hadir dan membantu usaha kecil menengah untuk terus mengembangkan produknya. Pemerintah, menurut dia, bisa membantu dengan menyediakan fungsi marketing dan promosi.

"Jadi bagaimana negara hadir mendukung industri kecil. Satu (tempat buah) tadi murah sekali, Rp 8.000 itu sangat murah. Sangat kompetitif jika bersaing di pasar internasional. Dan pengrjain kita punya kemampuan itu," ujarnya.

Seperti biasanya, kehadiran Jokowi kali ini juga mengundang perhatian masyarakat. Mereka yang tinggal di dekat rumah produksi itu langsung berkumpul begitu mengetahui kedatangan Jokowi. Mereka pun berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Pada akhir pekan ini, Jokowi kembali menjadi juru kampanye PDI-P. Dia dijadwalkan mengikuti kampanye pemilu legislatif di beberapa kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Banjarmasin. Rangkaian kegiatan kampanye Jokowi dimulai pada Kamis (27/3/2014) malam dan akan berlangsung hingga Senin (31/3/2014) malam.


Penulis : Ihsanuddin , Editor : Caroline Damanik
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 14:57 WIB

"Head to Head", Jokowi Ungguli Prabowo



JAKARTA, Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengungguli bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Maret 2014.

"Jika head to head antara Jokowi dan Prabowo, posisi Jokowi unggul dengan dukungan 54,3 persen dan Prabowo hanya 28,3 persen. Sementara 17,4 persen belum menentukan pilihannya," kata peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Tobias Basuki, di Jakarta, Senin (31/3/2014).


Tobias melanjutkan, hasil survei itu sejalan dengan survei mengenai calon presiden yang akan dipilih responden jika pemilihan dilakukan pada saat ini. Hasilnya, nama Jokowi berada di posisi puncak dengan dukungan sebesar 31,8 persen, disusul Prabowo Subianto (14,3 persen), dan Wiranto (10,3 persen).

Nama tokoh lainnya seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputr, dan Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan di bawah 10 persen. Lainnya, nama Jokowi tetap berada di atas dengan 45,7 persen saat ditandingkan dengan dua bakal capres dari Golkar dan Gerindra. Dalam skenario ini, Aburizal Bakrie hanya mendapat dukungan sebesar 14 persen dan Prabowo Subianto sebesar 23,6 persen.

Seperti diberitakan, survei CSIS ini melibatkan 1.200 responden, dan dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014. Margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin fifty-fifty.

Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, setiap provinsi dialokasi responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik. Mengenai sumber dana, CSIS mengakui bahwa survei ini dilakukan dengan sokongan dana dari eksternal non-partai politik ditambah anggaran penelitian dari internal. Namun, mengenai besarannya tidak disebutkan.


Penulis : Indra Akuntono , Editor : Caroline Damanik 
KOMPAS.com — Senin, 31 Maret 2014 | 14:13 WIB

Golkar dan PDI-P Disebut Bakal Bersaing Ketat di Pileg




JAKARTA, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bakal bersaing ketat di Pemilu Legislatif. Survei Political Weather Station (PWS) yang digelar Maret 2014 menunjukkan Partai Golkar meraih 20,3 persen suara dan PDI-P 19,3 persen.
"Partai Golkar dan PDI-P selalu bersaing menduduki peringkat satu dan dua secara bergantian," kata peneliti senior PWS, Denny Ramdhany saat memaparkan hasil survei di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (31/3/2014).

Kemudian, tingkat elektabilitas partai lainnya, yaitu Partai Gerindra (14,2 persen), Partai Hanura (8,9 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (6,6 persen), Partai Demokrat (6,5 persen), Partai Persatuan Pembangunan (5,4 persen). Menyusul Partai Amanat Nasional (4,7 persen), Partai Nasdem (4,3 persen), Partai Keadilan Sejahtera (4,2 persen), Partai Bulan Bintang (1,1 persen), PKPI (0,5 persen), dan yang tidak memutuskan sebanyak 4,0 persen.

Menurut Denny, Partai Golkar dan PDI-P mendapat elektabilitas tertinggi karena telah memiliki jaringan organisasi dan kader yang merata di seluruh Indonesia. Kedua partai ini pun memiliki kepala daerah yang paling banyak dibanding partai lain, seperti wali kota, bupati, dan gubernur.

"Tiang penyangga kekuatan kedua partai ini tidak bertumpu pada satu faktor saja, misalnya ada faktor ketokohan, keuangan, dan agama," terang Denny.

Survei ini dilakukan pada 12-24 Maret di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan total 1230 responden. Para responden adalah yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dipilih secara acak. Adapun margin of error survei PWS sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Denny menjelaskan, survei ini dibiayai oleh Yayasan Cuaca Politik Indonesia dan donasi dari beberapa wirausaha kecil maupun menengah.

Penulis : Dian Maharani , Editor : Caroline Damanik
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 13:36 WIB

Ini Tiga Mentor Politik Jokowi



NGAWI, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengaku mempunyai tiga mentor politik. Jokowi mengatakan, ketiga mentor ini yang membuatnya terjun ke dunia politik. Siapa saja mereka?

Pertama, kata Jokowi, presiden pertama RI, Sang Proklamator Soekarno. Menurut Jokowi, ia mempelajari dan menyelami sosok Bung Karno melalui buku-buku.  
"Saya sering baca buku-bukunya Beliau, Indonesia Menggugat dan yang lain-lainnya," kata Jokowi, seusai mengunjungi kediaman almarhum Radjiman Wedyodiningrat di Ngawi, Jawa Timur, Senin (31/3/2014).
Radjiman, kata Jokowi, merupakan mentor politik Bung Karno. Dia juga yang meminta Bung Karno untuk mendeklarasikan Pancasila.
Mentor kedua, lanjut Jokowi, adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati, yang juga putri Soekarno, menurut Jokowi, adalah orang yang sangat berpengaruh dalam karier politiknya. 
"Meskipun saya juga pernah beda pendapat, misalnya pas penentuan tempat deklarasi waktu itu," kata Jokowi.
Sementara itu, mentor politik ketiga, kata Jokowi, rakyat. Jokowi mengaku, tanpa rakyat yang terus mengkritisi dan memberi masukan kepadanya, karier politiknya tidak akan cemerlang seperti ini.

"Rakyat juga mentor di lapangan, kalau tanpa rakyat ndak bisa," ujarnya.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
KOMPAS.com — Senin, 31 Maret 2014 | 13:33 WIB

Ratusan Angkot Disewa PDI-P untuk Kampanye, Penumpang "Ngomel"



MANADO, Sejumlah penumpang angkotan kota (Angkot) di Manado terlantar, gara-gara ratusan angkot tidak beroperasi. Ratusan angkot tersebut disewa oleh para kader PDIP untuk menghadiri kampanye akbar di Lapangan KONI Sario, Senin (31/3/2014).
Maksi, warga Kalasey, kesal karena tidak juga menemukan angkot jurusan Malalayang-Karombasan untuk berangkat. Sudah lama menunggu, tak kunjung ada angkot yang muncul untuk melayani penumpang biasa.

"Ini sudah dua jam tunggu angkot tapi tidak ada, ternyata hampir semuanya dicarter," katanya.

Sementara itu, Hasan, salah satu sopir angkot jurusan Tuminting-Pasar 45, mengaku ikut-ikutan dengan rekan-rekannya untuk melayani permintaan para kader partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. Padahal, dia belum tahu akan dibayar dengan tarif berapa.

"Ndak tahu mau dibayar apa, saya ikut saja, jarang-jarang dicarter seperti ini," ujar Hasan ketika ditemui di luar Lapangan Koni.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat ini, ribuan bahkan puluhan ribu massa peserta kampanye terus memadati lapangan KONI. Ketua Umum PDIP Megawati dijadwalkan akan hadir pada kampanye tersebut.

Penulis : Kontributor Manado, Ronny Adolof Buol , Editor : Caroline Damanik 
KOMPAS.com -  Senin, 31 Maret 2014 | 13:08 WIB

Jokowi Capres Bukan Berarti Pertarungan Selesai




JAKARTA, Nama politisi PDI Perjuangan Joko Widodo memang melambung sebagai salah satu kandidat calon presiden terkuat. Kepastian PDI Perjuangan mengusungnya sebagai bakal calon presiden bukan berarti membuat pertarungan selesai. Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan, semua partai politik dan "jagoan" bakal capresnya tetap memiliki peluang dan terus berjuang meningkatkan dukungan menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. 
"Kontestasinya belum selesai, meski ada Jokowi sebagai capres," kata  , di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Phillips mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru CSIS, selain PDI-P (20,1 persen) setidaknya ada beberapa partai lain yang dukungannya meningkat secara konsisten, yakni Gerindra (11,3 persen), Hanura (6,7 persen), PKB (6,7 persen), dan PKS (3,4 persen).

Dalam survei tersebut juga menunjukkan bahwa partai lain memiliki tingkat dukungan yang tidak stabil. Menurut Phillips, hal inilah yang harus menjadi perhatian semua partai untuk membidik sekitar 45,8 persen pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya.

"Seperti di 2009, posisi SBY jauh lebih kuat dibanding Jokowi hari ini. Sekarang ini pemilih masih bisa berubah," katanya.

Survei terbaru CSIS melibatkan 1.200 responden yang dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014, dengan margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin yang sama. Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, masing-masing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik.

Penulis : Indra Akuntono , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
KOMPAS.com -  Senin, 31 Maret 2014 | 12:51 WIB

Jokowi Kunjungi Kediaman Penasihat Politik Bung Karno





JAKARTA, Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo atau Jokowi, mengunjungi kediaman almarhum dr. Radjiman Wedyodiningrat di Desa Kauman kecamatan Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, Senin (31/3/2014) siang. Menurut Jokowi, Radjiman yang pernah menjabat sebagai pendiri Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan salah satu penasihat politik Bung Karno. 

"Pak Radjiman ini kan salah satu mentor politik Bung Karno. Dia yang membuat Bung Karno akhirnya mendeklarasikan Pancasila," kata Jokowi dalam sambutannya di tempat tersebut.

Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Sirmadji yang mendampingi Jokowi juga mengungkapkan hal serupa. "Kami mengajak Pak Jokowi ke museum Radjiman Wediodiningrat karena dia pejuang, sesepuh yang sangat dihargai oleh Bung Karno," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga membacakan surat perintah berisi mandat yang ditulis oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Mandat itu berupa perintah mengamankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat yang sama juga menekankan pentingnya menjalankan trisakti secara konsisten melalui pembangunan semesta dan berencana, mengutamakan prinsip musyawarah dan gotong royong, serta dedikasikan hidup untuk rakyat.

Kehadiran Jokowi di kediaman almarhum Radjiman ini mengundang perhatian masyarakat. Mereka mengerubungi Jokowi untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Kegiatan Jokowi hari ini merupakan rangkaian kampanye yang telah dilakukan sejak Kamis (27/3/2014) malam pekan lalu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hari ini merupakan hari terakhir kampanyenya sebelum ia kembali ke Jakarta.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Laksono Hari Wiwoho 
KOMPAS.com- Senin, 31 Maret 2014 | 12:50 WIB

Ke Ngawi, Jokowi "Nongkrong" di Sawah




NGAWI, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi secara mendadak mampir ke sebuah petak sawah di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (31/3/2014) siang. Di sawah tersebut, para perempuan petani tengah menyemai padi. 
 
"Saya tiap hari ke sawah sampai umur 16 tahun. Dulu di ndeso solo dulu," kata Jokowi

Selama 15 menit, Jokowi berbincang dengan para petani. Ramainya warga dan wartawan yang berada di sekitar Jokowi membuat benih padi terinjak.  Jokowi pun mengganti kerugian para petani itu.

"Itu nanti diurus ya yang terinjak-injak tadi," kata Jokowi kepada ajudannya.
Kunjungan ke sawah ini dilakukan secara mendadak, setelah sebelumnya, ia berkunjung ke museum Dr. Radjiman Widyodiningrat.

Sejak Kamis (27/3/2014) lalu, Jokowi menjadi juru kampanye PDI-P di beberapa kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Banjarmasin. Rangkaian kegiatan kampanye Jokowi akan berlangsung hingga Senin (31/3/2014) malam.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Inggried Dwi Wedhaswary , Senin, 31 Maret 2014 | 12:28 WIB

Memberi Kesempatan Jokowi = Memberi Kesempatan Reformasi Bergulir


Foto: JOKOWI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2014 - 2019....!!!!!!!!!!!!!!




Tulisan ini dimaksudkan untuk menyuguhkan sebuah gagasan atau ide. Karena menawarkan gagasan dan berkampanye itu beda tipis, maka Anda bisa salah paham terhadap saya. Sama dengan tulisan sebelumnya (tentang Jokowi dari sudut manajemen), sangat mungkin tulisan ini bakal dikesankan sebagai keberpihakan pada Joko Widodo. Lagi-lagi, apa boleh buat.
Tulisan ini murni menawarkan sebuah gagasan, sebuah ide—bahwa memberi kesempatan bagi Jokowi memimpin Pemerintahan RI mulai 2014 adalah memberi kesempatan Reformasi kembali berjalan. Gerbong Reformasi sempat dianggap tidak berjalan dan karenanya sekarang ini adalah momentum Jokowi berperan sebagai “masinis”nya. Berikut ini alasan-alasan saya.
Alasan pertama adalah bahwa bangsa ini harus memiliki pemimpin yang tepat dan budaya yang tepat untuk keluar dari carut marut bangsa belakangan ini. Mungkin terlalu besar kalau “budaya” itu mencakup keseluruhan 240an juta manusia Indonesia. Budaya yang dimaksudkan dibatasi hanya pada budaya kerja Pemerintah.
Dengan mengambil contoh Pemda DKI dalam satu setengah tahun terakhir ini, perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat adalah perilaku pegawai kantor kelurahan yang kini menjadi lebih siap melayani. Dinas yang berhubungan dengan perbaikan jalan berlubang karena hujan cepat bekerja di malam hari, sehingga paginya masyarakat melintas di jalan itu tanpa tersendat oleh petugas yang memperbaiki jalan.
Itu dua contoh perubahan perilaku yang langsung berkenaan dengan pelayanan masyarakat. Kabarnya, masih banyak yang harus dibenahi. Tentu saja mengubah budaya kerja seluruh Pegawai Pemda dari bersikap bossy kepada warga masyarakat menjadi berorientasi abdi negara bagi warga masyarakat membutuhkan waktu lama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perubahan perilaku warga sebuah organisasi itu melalui 5 tahap: Dipaksa—Terpaksa—Bisa—Biasa—Budaya. Artinya, harus dimulai dulu dari pemaksaan melalui sistem yang lama-lama itu menjadi kebiasaan yang tak perlu dipaksa-paksa sehingga akhirnya menjadi budaya.
Jokowi masuk ke Pemda DKI dengan membawa aura kepemimpinan yang baru. Dia juga membawa cara yang sebetulnya tidak baru bagi dunia manajemen, blusukan. Dalam manajemen itu dikenal sebagai genba genbutsu dalam bahasa Jepang atau hands-on management dalam bahasa Inggris. Terlalu panjang kalau dibahas di sini apa arti keduanya. Singkat kata, blusukan itu adalah metode untuk memastikan bahwa apa yang diputuskan sebagai kebijakan atau keputusan di meja pimpinan memang benar-benar sampai ke garis depan, frontline. Garis depan Gub DKI itu bisa berupa drainase, waduk, pasar, kaki lima, halte, kantor kelurahan, kantor pelayanan, dan seterusnya. Di garis depan itulah tempat terjadinya apa yang disebut the moment of truth, yaitu tempat bersentuhannya buah karya Pemda DKI dengan warga masyarakat.
Mungkin Anda bertanya, loh masak drainase itu termasuk the moment of truth? Tentu saja termasuk, karena warga yang tak bisa melintas di jalan yang tergenang air berarti buah karya Pemda DKI gagal.
Muncul sebuah kritik “lah kalau nanti jadi Presiden, bagaimana mau blusukan ke seluruh Indonesia? Habis dong waktunya cuma buat terbang terus.” Meskipun saya tidak tahu blusukan yang bagaimana yang akan dilakukan oleh seorang Jokowi kalau dia jadi Presiden, tentu naif kalau kita mengasumsikan dia akan blusukan seperti saat dia menjadi Gubernur DKI.
Perkiraan saya, blusukannya nanti mungkin kebanyakan akan dilakukan di Jakarta dan sesekali saja di luar Jakarta. Mungkin saja dia tiba-tiba muncul di salah satu kantor Kementerian. Dia akan blusukan ke ruang kerja Eselon II atau Eselon III atau bahkan bisa juga ke Eselon IV. Di tingkat itulah sebuah policy Pemerintah Pusat akan terbukti dijalankan atau tidak. Itu salah satu cara blusukan seorang Presiden. Tentu sebelumnya dia akan beritahu sang Menteri terkait bahwa dia akan tiba-tiba kunjungan on-the-spot pada jajarannya.
Itu adalah alasan saya yang pertama, alasan pemimpin yang tepat dan perubahan budaya kerja Pemerintah. Persisnya: Jokowi adalah pemimpin yang tepat untuk menghela perubahan budaya perilaku aparat Pemerintah untuk berorientasi mendahulukan kepentingan masyarakat luas, bukannya segolongan orang saja. Apalagi kepentingan pribadi.
Alasan kedua adalah saat ini adalah saatnya diperlukan pemimpin yang mampu mengeksekusi. Masyarakat seringkali mencampur-adukkan antara kemampuan orasi dan kemampuan eksekusi. Jeffrey Pfeffer dan Robert Sutton dalam buku mereka, Knowing-Doing Gap, bahkan memperluas lagi. Mereka mengatakan orang seringkali keliru dengan mencampur-adukkan antara strategi yang hebat dalam kata-kata dan eksekusi yang berhasil dijalankan. Itulah sebabnya mengapa Sutiyoso terlihat lebih hebat daripada Jokowi di mata seorang Anggota DPRD yang mengatakan pada Oktober 2013: “…hanya Kampung Deret yang murni berasal dari ide pemikiran Gubernur [Jokowi]. Selebihnya, Jokowi hanya melanjutkan ide pemimpin sebelumnya… Pembebasan waduk, SK-nya dari zaman Sutiyoso. Yang desain Jakarta ke depan itu Sutiyoso, seperti busway, monorel, waterway, semua ada di bukunya Sutiyoso.”
Padahal, justru terlihat bahwa upaya membuat proyek TransJakarta (busway) terus dilakukan sampai-sampai Wagubnya, Basuki TP, marah-marah karena bawahannya dianggap mengada-ada saat menolak sumbangan bis berbahan bakar solar. Monorel sempat digerakkan Jokowi meski kembali tersendat karena faktor di luar kuasanya. Proyek MRT yang tak bisa digerakkan oleh Sutiyoso dalam masa jabatannya yang 10 tahun, oleh Jokowi bisa digerakkan kurang dari satu tahun masa jabatannya. Bukankah dia pemimpin yang bisa menggerakkan mesin birokrasi?! Untuk saat ini, rakyat Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa menggerakkan mesin birokrasi itu untuk kemaslahatan rakyat.
Alasan ketiga adalah potensi yang ada pada diri seorang Jokowi. Sebagian orang menjadikan masih singkatnya Jokowi menjabat Gubernur DKI saat “dicapreskan” sebagai alasan belum cukup memadai sebagai barometer kemampuannya menjadi Presiden. Ir Soekarno belum pernah jadi Walikota atau Gubernur saat menjadi Presiden. Mayor Jendral Soeharto belum pernah menjadi Walikota atau Gubernur saat menjadi Presiden. Dr Ing BJ Habibie belum pernah jadi Walikota dan Gubernur saat menjadi Presiden. Dan saya cukup mengajukan sebuah hasil survei saja sebagai argumentasi potensi.
Dari sebuah survei yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute, disebutkan Jusuf Kalla adalah kandidat capres yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 7,70 dari para 330 responden, yang kesemuanya adalah profesor. Disusul oleh Jokowi dengan skor yang selisih 0,04 saja di bawahnya. Baru Mahfud MD dengan selisih 0,11 dibawah Jokowi. Tokoh keempat adalah Wiranto dengan selisih angka 0,46 dibawah Mahfud MD.
Dengan memperhatikan ada tujuh aspek yang dinilai, dan dengan skor yang praktis sama dengan Jusuf Kalla (7,70 dan 7,66) dapat dikatakan tidak perlu diragukan lagi potensi Jokowi memimpin Pemerintahan RI mulai 2014. Ketujuh aspek itu adalah: 1. Integritas, 2. Visi dan gagasan, 3. Leadership dan keberanian pengambilan keputusan, 4. Kompetensi dan kapabilitas, 5. Pengalaman dan prestasi kepemimpinan, 6. Kemampuan memimpin pemerintahan dan negara, 7. Kemampuan memimpin koalisi partai politik di pemerintahan.
Alasan keempat adalah keberatan-keberatan masyarakat yang semestinya tidak perlu ada. Termasuk di sini adalah “kritik-kritik” sebagian masyarakat. Keberatan-keberatan itu adalah:
· Jokowi berkhianat, karena setelah terpilih sebagai Gubernur Jokowi justru akan meninggalkan tugasnya di tengah jalan. Ada janji-janji yang, kata salah seorang calon penggugat, belum direalisasi atau bahkan belum dimulai direalisasi sama sekali hingga saat ini. Janji-janji itu antara lain: membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional, janji membangun Mal PKL, ruang publik dan revitalisasi pasar tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, janji membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas, janji merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Belum lagi dua permasalahan paling serius di DKI Jakarta yaitu banjir dan macet.
Pendapat saya:
Tentang “berkhianat,” apakah Jokowi betul berkhianat jika sebagian rakyat Jakarta rela melepas Jokowi mengurus bangsa dan sebagian rakyat di luar Jakarta juga mendukung pencapresannya?! Sewaktu Alex Nurdin maju bersaing utk menjadi Gubernur DKI padahal dia masih menjabat sebagai Gubernur Sumsel tidak disebut berkhianat?!
Tentang janji, calon penggugat itu tidak menyadari bahwa untuk mengerjakan itu semua dibutuhkan waktu. Apakah lima tahun (sesuai satu kali masa jabatan) itu cukup? Jika cukup, mengapa Gubernur sebelumnya yang menjabat lima tahun seperti tidak melakukan apa-apa? Jika gubernur-gubernur sebelumnya melakukan pekerjaan mereka, maka tidak akan sebanyak itu daftar masalah yang harus ditangani Jokowi.
· Jokowi tidak punya misi-visi.
Pendapat saya:
Misi dan visi tidak harus ditulis dan diucapkan di depan umum, kecuali pada tempatnya. Pada tempatnya itu misalnya forum debat atau forum terbatas atau forum diskusi. Selain itu, misi/visi tidak harus ditulis panjang lebar, dengan kata-kata atau jargon yang aduhai. Misi/visi terkadang bisa dibaca indikasinya. Contoh: Jakarta Kartu Pintar dan Kartu Sehat adalah contoh tindakan yang berasal dari adanya misi/visi. Tak terlihat misi/visinya tapi terasakan manfaat langsungnya.
· Jokowi ambisius yang berpura-pura tidak ambisius. Sampai ada sindiran di kalangan masyarakat: yang ambisi tuh bu Mega atau bapak sendiri?!
Pendapat saya:
Ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa saat Jokowi mengatakan “tidak mikir” saat ditanya wartawan pendapatnya tentang wacana pencapresan, itu sebenarnya justru etis. “Tidak mikir” itu adalah cara dia untuk menyatakan “no comment.” Itulah cara Jawa yang halus. Hanya saja orang menafsirkan berbeda sesuai dengan sisi kebutuhannya masing-masing.
· Jokowi capres boneka.
Pendapat saya:
Inilah saatnya kita memberi kepercayaan pada seseorang yang terbukti berintegritas dan mumpuni (capable) memimpin. Seorang pemimpin yang memiliki kelengkapan karakteristik kepemimpinan tidak akan membiarkan dirinya menjadi yes-man meskipun kepada orang besar pemimpin partai yang telah berjasa mengantarkannya ke kursi paling penting di negara ini (jika kelak dia terpilih sebagai Presiden). Apakah Ketua Umum partai yang mencapreskannya itu sebegitu bodohnya—tidak belajar dari pengalaman menjadi Presiden—sehingga dia bakal mengatur-atur [Presiden] Joko Widodo?! Saatnya kita menaruh trust, kepercayaan, pada sang Ketua Umum partai tersebut bahwa dia tidak akan mengatur-atur Jokowi yang nantinya kelak disebut resmi Presiden Joko Widodo, jika terpilih.
· Kekhawatiran bahwa Wagub DKI yang nonMuslim akan menduduki kursi Gubernur DKI dan memimpin umat Islam DKI kalau Jokowi tetap maju sebagai Capres dan jika terpilih.
Pendapat saya:
Republik Indonesia bukanlah negara agama. Jakarta bukanlah Aceh. Dengan dua hal ini, sebenarnya secara legal formal, Basuki T Purnama sah dan etis menjadi Gubernur DKI.
Sekarang tentang makna kata Reformasi. Kita tidak perlu memiliki definisi kata Reformasi di sini, apalagi dengan jargon-jargon indah yang membuat perasaan wah hanya beberapa menit. Cukuplah kita katakan, Reformasi berkenaan dengan upaya orang-orang di badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif membawa bangsa ini keluar dari carut marut politik, carut marut sosial, carut marut ekonomi, dan dari carut marut di aspek kehidupan lainnya untuk lima-sepuluh tahun ke depan. Program pemberantasan korupsi adalah satu saja dari sekian banyak upaya membawa bangsa ini keluar dari beragam carut marutnya. Terlalu banyak program untuk disebutkan di sini.
Kita sudah terlalu banyak omong dan lupa berbuat. Kini saatnya memberi kesempatan pada Jokowi untuk memimpin bangsa ini bertindak. Itulah gagasan yang saya “jual” kepada sidang pembaca. Jika Anda membeli, monggo. Jika Anda menolak membeli, ya monggo juga. Terima kasih banyak Anda sudi membaca hingga kata terakhir ini. 

Penulis: Hendri Ma'ruf [kompasiana: Hobi "candid photo," suka traveling, dan senang membaca plus menulis. Pernah bekerja di perusahaan, sekarang]
sumber: kopasiana.com |  29 March 2014 | 23:16

Jokowi ke Ngawi, Jalan PB Sudirman Ditutup dan Dijaga Ketat




NGAWI, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, melanjutkan kegiatan kampanyenya ke Ngawi, Jawa Timur, Senin (31/3/2014) pagi. Pria yang akrab disapa Jokowi itu langsung menuju kediaman keluarga Bupati Ngawi Budi Sulistiyono di Jalan Pangeran Besar (PB) Sudirman. 

Rombongan Jokowi datang dengan dikawal ketat oleh kendaraan patroli petugas kepolisian lengkap dengan sirine yang memecah kesunyian Kota Ngawi. Akses ke Jalan PB Sudirman ditutup dari kedua arah. Jalan tersebut dijaga ketat oleh puluhan petugas kepolisian. Pengendara yang diizinkan melintas hanyalah mereka yang hendak menuju ke kawasan pertokoan di jalan itu.

"Ditutup supaya tidak terlalu ramai, nanti kan Pak Jokowi mau datang, supaya rombongan lancar," kata Bripka Nanang KS, salah satu petugas kepolisan yang berjaga di lokasi tersebut.

Menurut Nanang, sekitar 50 personel polisi diterjunkan untuk mengamankan kunjungan Jokowi ini. Selain menjaga ruas jalan PB Sudirman, mereka juga ditempatkan di beberapa lokasi lain. "Yang jaga jalan ini (PB Sudirman) saja sudah 30 lebih," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, jalan tersebut ditutup selama sekitar 45 menit sebelum kedatangan Jokowi. Kehadiran Jokowi kali ini juga mengundang perhatian masyarakat. Mereka mengerubungi Jokowi untuk bersalaman dan berfoto bersama. Bahkan saat Jokowi menyantap nasi pecel yang sudah tersedia di depan rumah, masyarakat juga tetap mengerumuni Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kegiatan Jokowi hari ini merupakan rangkaian kampanye yang telah dilakukan sejak Kamis (27/3/2014) malam pekan lalu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hari ini merupakan hari terakhir kampanyenya sebelum ia kembali ke Jakarta.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Laksono Hari Wiwoho 
KOMPAS.com-  Senin, 31 Maret 2014 | 10:08 WIB

Jokowi: Sorry, Enggak Ada Nego Jatah Menteri


Jokowi: Sorry, Enggak Ada Nego Jatah Menteri



Malang - Joko Widodo, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan dalam menjalankan fungsi eksekutif diperlukan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi, menurut dia, dalam membina koalisi partai, dia menjamin tidak ada transaksi politik dengan partai lain.

"Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti nego-nego kursi, nego-nego menteri. Koalisi cukup tujuh (partai), tapi kalau minta-minta (kursi menteri) sorry. Lobi-lobi transaksional itu tidak boleh ada. Problem banyak sekali di negeri ini. Orientasi kami dengan partai koalisi harus sama," kata Jokowi, saat bertemu relawan di Malang, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Suara Demokrat Diprediksi Berlabuh ke PDIP)


Jika nanti terpilih menjadi presiden, menurut Jokowi, pertimbangan dalam memilih menteri tidak bisa berdasarkan lobi politik, tetapi murni karena rekam jejak. "Menteri, misalnya, jangan dipaksa-paksakan. Harus dilihat track record bagus atau tidak, profesionalisme harus dijaga," katanya. Jokowi tak mau menyebutkan partai yang rencananya akan diajak berkoalisi. (Baca: Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri)

Jokowi menegaskan, untuk membangun pemerintahan yang kuat, maka diperlukan parlemen yang kuat. Oleh sebab itu, PDIP harus menang dalam jumlah besar pada pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Pemilu kali ini diikuti oleh 12 partai nasional.

Jokowi menilai dalam sebuah pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, negosiasi atau lobi politik bisa dihindari. "Tidak ada lobi yang pakai duit, tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri karena memang kursi tidak untuk dibagi, tapi untuk menjalankan tugas dari rakyat," kata politikus yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemahaman koalisi saat ini tidak harus diartikan sebagai sebuah penawaran dari partai-partai yang berkaitan. "Koalisi itu kan tidak harus bargaining dalam posisi ini, harus ini, harus itu," katanya. (Baca: PKS Buka Kemungkinan Koalisi dengan PDIP)

ANANDA TERESIA

TEMPO.CO, Senin, 31 Maret 2014 | 09:54 WIB

Jokowi Siapkan "Serangan Udara" Selama Tiga Hari



MALANG, Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, memutuskan untuk memasang iklan kampanye selama tiga hari mulai dari Selasa (1/4/2014) mendatang. Pemasangan iklan dalam waktu yang singkat seperti itu, menurutnya, sangat berbeda dari gaya calon presiden dari partai-partai lainnya.
 
"Yang lain boleh pasang selama lima tahun, kita tiga hari cukup supaya kita lewat 'serangan udaranya' ada," kata Jokowi saat melakukan pertemuan dengan pendukung dan relawannya di Malang, Jawa Tengah, Minggu (30/3/2014) malam.

"Saya sering ditanya sama relawan-relawan saya ini, 'Kita enggak ada iklan, Pak?' Kalau film kan sudah ada, dibuat sama anak yang muda-muda itu, ditaruh di Youtube. Tapi itu juga sebenarnya kan ndak efektif karena 80 persen orang Indonesia itu nontonnya televisi," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak memiliki cukup dana untuk kampanye dengan memasang iklan di televisi. Untuk iklan selama tiga hari itu saja, dia mengaku sudah "keringatan".

Jokowi menyebutkan, iklan tersebut tidak akan bisa mengalahkan efek iklan lain yang dipasang dalam jangka waktu lama. Namun, dia berharap iklan tersebut bisa efektif karena dipasang pada waktu dan momentum yang tepat.

Pertemuan Jokowi dengan relawan di Malang tadi malam dilakukan di sela-sela kegiatannya berkampanye untuk PDI-P. Hadir dalam pertemuan itu berbagai kelompok relawan pendukung Jokowi, seperti Pro Jokowi, Sekretariat Nasional Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden, Aliansi Rakyat Bersatu, dan Jokowi4me.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Laksono Hari Wiwoho
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 08:19 WIB

Jokowi Mau Terima Sumbangan untuk Pilpres, tetapi....



MAGELANG, Bakal calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengaku tidak mempunyai modal besar untuk menghadapi pemilu presiden 2014 mendatang. Dia pun berharap bisa mendapatkan sumbangan dari pihak-pihak swasta.
Menurut Jokowi, calon presiden yang menerima sumbangan bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga sah-sah saja untuk dilakukan.

"Boleh nyumbang, boleh nerima sumbangan, tapi jangan sampai minta sesuatu. Kalau sudah ada perjanjian proyek, wah ya sudahlah enggak usah," kata Jokowi saat melakukan pertemuan dengan pendukung dan relawannya di Malang, Jawa Tengah, Minggu (30/3/2014) malam.

Nantinya, kata Jokowi, pihaknya akan menyediakan sebuah rekening yang terbuka. Siapa saja yang hendak memberikan sumbangannya, tinggal mentrasfer uang ke rekening tersebut. Dengan begitu, tidak perlu ada perjanjian dan lobi-lobi tertentu Jika memang jumlah sumbangan tidak maksimal, maka Jokowi akan melakukan cara-cara yang dilakukannya pada pilgub DKI Jakarta kemarin.

"Dulu kan di DKI kita cari duit buat jualan baju. Beli Rp. 40.000 jual Rp. 70.000. Tapi dapet banyak juga itu, banyak untuk kita. Kalau yang punya duit mah yah sedikit," ujarnya.

Pertemuan dengan relawan ini dilakukan Jokowi di sela-sel kegiatan kampanyenya. Hadir dalam pertemuan itu, berbagai kelompok relawan pendukung Jokowi seperti Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Aliansi Rakyat Bersatu, dan Jokowi4me.

Pada akhir pekan ini, Jokowi kembali menjadi juru kampanye PDI-P. Dia dijadwalkan mengikuti kampanye pemilu legislatif di beberapa kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Banjarmasin. Rangkaian kegiatan kampanye.


Penulis : Ihsanuddin , Editor : Caroline Damanik 
KOMPAS.com - Senin, 31 Maret 2014 | 08:06 WIB

Ormas Sayap PDIP Siap Menangkan Jokowi Mati-matian




Jakarta - Capres PDIP Joko Widodo selalu menang di berbagai survei. Untuk itu diharapkan Jokowi dapat memilih calon wakil presiden nya sendiri.

Hal itu diutarakan oleh politisi PDIP, Charles Honoris. Menurutnya seluruh elemen PDIP rela berjuang mati-matian demi memenangkan Jokowi supaya Jokowi bisa memilih cawapresnya sendiri.

"‎Kita akan berjuang mati-matian untuk kemenangan Jokowi. Dan juga berharap Cawapres ditentukan oleh Jokowi sendiri," ujar Charles dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (30/3/2014).

Lanjut, ‎Ketua sayap PDIP, Ormas Taruna Merah Putih DKI ini mengatakan ‎Jokowi sebagai sosok yang pantas untuk melanjutkan pemikiran Soekarno.

Charles menambahkan, PDIP pernah punya tokoh seperti Bung Karno. Setelah itu, PDIP mempunyai tokoh hebat yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Hari ini PDIP punya seorang Jokowi yang bisa mengimplementasikan ideologi partai dan pemikiran-pemikiran Bung Karno," ujarnya.


(rvk/iqb) 
Rivki - detikNews | Senin, 31/03/2014 02:23 WIB

Sunday, March 30, 2014

MNC says Jokowi ad ‘no smear’



A representative of media conglomerate, the MNC Group, claimed on Saturday that a political ad attacking presidential candidate Joko “Jokowi” Widodo that aired on its television stations was not a smear campaign.

The ad was broadcast on Global TV, MNC TV and RCTI, all belonging to MNC, which is owned by media mogul and Hanura Party vice presidential nominee Hary Tanoesoedibjo.

Titled “Kutagih Janjimu” (I Demand that You Fulfill Your Promise), the ad shows footage of Jokowi telling his supporters while campaigning during the 2012 Jakarta gubernatorial race that, if elected, he would complete his term as governor and fix Jakarta in five years.

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) deemed the ad to be an “attack” on Jokowi and reprimanded the TV network. The commission said the ad had raised red flags due to the fact that it was a political ad, was clearly not part of a campaign promoting a particular party and because it was unclear who produced and funded the ad.

MNC Group spokesman Arya Mahendra, however, insisted that it did nothing wrong by airing the commercial, claiming it would be ridiculous for the media group to blatantly target certain parties.

“The ad is made by a foundation and we clearly displayed the name [of the foundation] in the ad,” he told The Jakarta Post over the phone. He said the foundation’s name was Yayasan Bina Bangsa.

Arya went on to say that the media group decided to broadcast the ad because it was not a smear campaign. “A smear campaign is not backed by facts. Just because it attacks certain individuals does not mean it is a smear campaign,” he said, adding that his company’s view was that the ad was no different to an everyday product advertisement that was based on facts.

He added, however, that the three TV stations had already withdrawn the ad even before the KPI reprimanded them as they realized it could lead to controversy.

Jokowi, the Jakarta governor whose nomination by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) last month is believed to be game changing, was angered by the ad.

“We are holding discussions regarding the ad. We are also considering taking legal action,” Jokowi said on the sidelines of the campaign trail in Cianjur, West Java, as quoted by kompas.com on Saturday.

He said his party should take action in response to the ad, which he believed was made to paint a negative image of him, given that the ad was only broadcast on the TV stations owned by Hary, a Hanura politician.

Hanura secretary-general Dossy Iskandar Prasetyo did not return calls or reply to messages from the Post on Saturday.

PDI-P executive Maruarar Sirait said the party would have to study the ad first before making any decision. “What’s clear is that we’d like to have healthy competition,” he told the Post.

The party said it was aware that attacks on Jokowi would build up in the run up to the election, with PDI-P secretary-general Tjahjo Kumolo saying that the party’s rivals, who he declined to identify, had formed a special team to smear the popular governor.


Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP


Jokowi:  PDIP Harus Menang Total di Pileg   



Malang - Koordinator PDI Perjuangan Pro-Megawati Soekarnoputri (Promeg) Jawa Timur, Bido Swasono menolak berkampanye untuk partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Bido mengaku memilih diam setelah PDIP menetapkan Joko Widodo sebagai calon Presiden.

"Saya tidak turun sama sekali. Sejak awal, saya mendukung Mbak Mega sebagai presiden," kata Bido, Minggu, 30 Maret 2014.


Menurutnya, ribuan Promeg menyatakan golput alias tak memilih. Bahkan, selama kampanye pemilihan legislatif, mereka tak ikut bergerak. Promeg, kata Bido, khawatir Jokowi akan disetir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bila kelak menjadi presiden. Apalagi, katanya, persoalan bangsa sangat pelik dan Jokowi belum punya pengalaman memimpin.

Menurut Bido, masalah yang dihadapi Indonesia meliputi pengangguran, krisis pangan, korupsi, utang menumpuk dan kekayaan alam yang dikeruk perusahaan asing. Jokowi, kata Bido, dianggap tak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. "Ini bahaya sekali. Bagaimana Jokowi akan menyelesaikan masalah ini," katanya.

Bido mengungkapkan bahwa  sejak sepuluh bulan lalu beredar fotocopy surat pemecatan dirinya dari PDIP. Anehnya, kata Bido, ia belum menerima surat pemecatan serta alasan dirinya dipecat dari partai yang pernah mengantarnya menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2004-2009 itu. "Sejumlah kawan mengajak saya kembali berkiprah di PDIP serta melupakan surat pemecatan itu," katanya.

Sekretaris PDIP Kota Malang Prijatmoko Oetomo tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirnasi pemecatan Bido. 

EKO WIDIANTO


Jokowi: PDIP Harus Menang Total di Pileg


Jokowi:  PDIP Harus Menang Total di Pileg   


Malang - Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo berharap menang mutlak dalam pemilihan legislatif 9 April mendatang. Alasannya, dengan parlemen yang kuat akan memuluskannya maju sebagai calon Presiden tanpa tersandera partai lain dalam berkoalisi. "Harus menang total, menang tebal. Percuma menang tipis," katanya kepada pendukungnya di lapangan Mulyorejo, Sukun Kota Malang, Ahad 30 Maret 2014.

Jokowi tak ingin jika kemenangan PDIP dengan selisih suara yang tipis berat karena PDIP harus berkoalisi. Dampaknya koalisi harus bertransaksi dengan partai lain sehingga jika ada persoalan sedikit-sedikit negosiasi. Jika perlemen kuat, katanya, akan menjadikan pemerintahan yang kuat pula. "Meski kurus, saya kuat. Berat badan 54 kilogram, hanya turun setengah kilogram," ujarnya. (Baca: Jokowi-Ahok Tak Perlu Tanggapi Serangan Berbau SARA)

Untuk itu, ia mengajak warga Malang untuk memenangkan PDIP secara total. Jika tak sanggup, katanya, tak usah ikut. Menurutnya, jika PDIP menang tebal akan lebih mudah saat Pemilihan Presiden mendatang. Untuk memastikan suara di Malang, Jokowi akan memantau perolehan suara di Malang pertama kali lewat hitung cepat. Jika menang total, Jokowi berjanji bakal kembali ke Malang.

"Hati-hati tanggal 9 April sangat menentukan. Kita menunggu selama 10 tahun, capek," katanya. PDIP, kata Jokowi, tak ingin mengulangi kekalahan pada 2004 dan 2009. Menurutnya, kekalahan PDIP karena tak mengawal perhitungan suara. Untuk itu, perhitungan dan rekapitulasi suara harus dikawal sampai ke Komisi Pemilihan Umum setempat. (Baca:Pengamat Anggap Jokowi Bukan Capres Boneka)

"Jangan terlena survei. Jangan seolah-olah kita menang," kata Jokowi yang mengenakan pakaian berwarna merah berlambang PDIP. Jokowi menyampaikan pidato politiknya dengan santai. Ia seolah berbincang-bincang dengan ribuan kader dan pendukung PDIP. Mengakhiri pidato Jokowi menyampaikan selamat bagi umat Hindu yang melakukan catur brata penyepian.

Jokowi hadir di Malang ditemani sejumlah fungsionaris PDIP diantaranya  Tjahjo Kumolo, Hasto Kristiyanto, Ahmad Basarah dan bekas Kapolri Dai Bachtiar. Setelah kampanye, mereka melanjutkan konsolidasi internal PDIP melibatkan sejumlah tim pemenangan, pimpinan legislator dan kepala daerah dari PDIP. (Baca:Jokowi Disebut Capres Wayang, PDIP: Dalangnya Rakyat). 


EKO WIDIANTO


 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger