BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Tuesday, March 25, 2014

Jokowi Harus Bisa Menutup Kesalahan Pemerintahan Megawati



JAKARTA, Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, diharapkan dapat menutup catatan buruk pemerintah pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Pria yang akrab disapa Jokowi itu diharapkan memperbaiki kesalahan pemerintah di masa lalu, termasuk yang dilakukan oleh Megawati saat menjadi Presiden 2001-2004.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio. Agung mengatakan, sindiran Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah terhadap rekam jejak pemerintahan Megawati terkait penjualan aset negara merupakan sebuah fakta yang tidak terelakkan. Menurut Agung, sosok Jokowi yang diidolakan banyak orang sulit dilepaskan dari catatan merah Megawati dan PDI-P di masa lalu.

"Noda tersebut akan datang kembali, bahkan lebih pekat dan sulit dihapus jika memang Jokowi terlalu didikte partai yang punya trek buruk dalam penjualan aset negara," ujar Agung lewat pesan elektronik kepada Kompas.com, Selasa (25/3/2014) malam.

Agung menambahkan, jika PDI-P tidak mau citra seperti itu melekat kepada partainya, maka Jokowi seharusnya berani mengemukakan visi-misinya, terutama mengenai pengelolaan aset negara. Jokowi juga harus berani menetapkan jajaran kabinetnya mulai dari sekarang. Dengan begitu, Jokowi bisa menunjukkan bahwa dia akan memilih menteri non-partisan yang merupakan kalangan profesional.
"Sayangnya, kampanye Jokowi miskin program. Yang ditampilkan adalah sosoknya yang sederhana. Kampanye yang menguras perasaan, tapi mengesampingkan akal sehat," ujarnya.

Secara terpisah, ekonom Didik J Rachbini mengatakan bahwa tugas pertama Jokowi, jika terpilih sebagai Presiden RI 2014, adalah melakukan renegosiasi kontrak gas Tangguh. Menurut dia, harga gas yang diberikan pemerintah Indonesia terlalu murah.

Dia mengatakan, harga gas Tangguh yang dijual pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hanya 3 dollar AS/mmbtu. Padahal, harga pasaran gas saat ini mencapai 18 dollar AS/mmbtu. "Itu satu kritik kita agar tidak terulang lagi," ujarnya.
 
Ia berharap pemerintahan ke depan tidak kembali mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya, kata Didik, tidak serius dalam menjalankan kebijakan energi dan merusak APBN.

Selain itu, Didik juga menyoroti penjualan dua kapal tanker very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina di era Megawati. Penjualan dua kapal tersebut, menurut dia, membuat Indonesia harus membayar ongkos pengapalan gas.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, meskipun berharga mahal, keberadaan dua kapal tanker tersebut sebenarnya memudahkan distribusi penjualan gas. "Saat itu dua kapal itu dianggap belum perlu. Kalau kita punya kan kita enggak perlu sewa seperti sekarang. Biaya sewanya pun mahal," kata Agus.

Penulis : Ihsanuddin , Editor : Laksono Hari Wiwoho , Selasa, 25 Maret 2014 | 20:17 WIB
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger