BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Wednesday, April 30, 2014

Ryamizard: Jangan karena Masalah Capres Mau Bunuh-bunuhan


JAKARTA, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan, ia akan berbicara dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang selama ini kerap melayangkan serangan politik terhadap bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Menurut Ryamizard, meski bersaing, hubungan baik harus tetap dijaga.
 
"Ya nanti kalau saya ketemu, saya akan bicara, 'Sudahlah kita kan teman, harus berbaik-baiklah, orang teman saya semua kok. Jangan masalah capres cawapres kita mau saling bunuh-bunuhan'," kata Ryamizard kepada wartawan, di Posko Relawan Pro Jokowi, Pancoran, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Selama ini, lanjut dia, tak pernah ada diskusi soal politik praktis di antara rekannya sesama militer, termasuk ketika bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga dari kalangan militer. Ryamizard mengaku gerah berbicara soal politik.

"Politik saya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Pancasila. Itu politik saya," kata dia.

Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Rabu, 30 April 2014 | 22:57 WIB

PDI-P: Koalisi Gemuk Berpotensi Mengandung Banyak Penyakit




JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap berupaya membangun koalisi ramping untuk mendukung efektivitas sistem presidensial. PDI-P tidak ingin koalisi menyandera kepentingan pemerintahan untuk membuat kebijakan pro-rakyat.

"Kita bisa analogikan, kalau badan kita terlalu gemuk, itu juga berpotensi mengandung banyak penyakit. Demikian pula di dalam sistem presidensial," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Hasto mengatakan, meski membutuhkan parpol-parpol lain dalam DPR, PDI-P tidak akan menjalin koalisi secara membabi-buta. Untuk menjalin koalisi, perlu ada kesamaan visi dan kesepakatan untuk mendukung penuh bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi.

Selain itu, koalisi yang dibangun juga akan menghindari pola koalisi di masa lalu yang mengedepankan cara-cara kekuasaan ketika ada kritik dan masukan yang kebijakan alternatif. Cara kekuasaan itu dilakukan karena merasa legalitasnya sangat kuat sebagai mayoritas tunggal dan PDI-P menghindari cara-cara tersebut.

Hasto mengatakan, koalisi partai politik seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat untuk membangun koneksitas batin dengan rakyat. Kerja sama tanpa keterlibatan rakyat sama artinya dengan memperdagangkan suara rakyat. "Kita ingin semuanya berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Bagi yang berjuang, pasti mendapat tempat terbaik di republik ini," katanya.


Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Rabu, 30 April 2014 | 20:22 WIB

Perempuan-perempuan Ini Pendukung Jokowi




JAKARTA,  Sejumlah perempuan yang tergabung Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi resmi mendeklarasikan diri pada hari ini, Rabu (30/4/2014), di Jakarta. Ketua Umum Seknas Perempuan Pendukung Jokowi Irene Shanty Parhusip mengatakan, tujuan mereka adalah untuk memenangkan Joko Widodo, bakal capres dari PDI Perjuangan, dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Kami membentuk tim sukses untuk mendukung Jokowi menjadi calon presiden," ujar Irene, pada Deklarasi Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi, di Jalan Brawijaya No. 37, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2014).

Menurut pengakuannya, meski ada simpatisan dari PDI Perjuangan, keanggotaan Seknas didominasi oleh relawan dari berbagai daerah. Awalnya, mereka berkenalan melalui media sosial. Kesamaan pandangan terhadap Jokowi mendorong mereka menyatukan diri dalam Seknas ini. Ia membantah ada kepentingan politik di balik deklarasi ini.

"Saya dari NGO, tidak terlibat sama sekali di partai. Saya enggak punya kepentingan apa-apa. Saya mengagumi Jokowi. Saya ingin dia jadi presiden. Begitu juga teman-teman yang lain," ungkapnya.

Untuk memenangkan Jokowi, Seknas membangun jaringan yang berkampanye di wilayah-wilayah. Ada pula relawan di luar negeri, di antaranya, Skotlandia, Amerika, dan Australia. Di Tanah Air, Seknas sudah terbentuk di Palembang dan Karawang.

Irene berharap, jika Jokowi terpilih sebagai presiden, peran perempuan di ranah publik akan lebih baik.

"Bukan hanya sebagi penghias, tapi juga turun langsung. Saya sangat percaya gaya kepemimpinan Jokowi," kata Irene.

Penulis: Arimbi Ramadhiani
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -Rabu, 30 April 2014 | 20:27 WIB

Ryamizard: Kalau Enggak Terpilih Jadi Cawapres Jokowi, Ya "Rapopo"



JAKARTA,  Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengaku siap jika dipilih sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi. Sebaliknya, ia tidak mempermasalahkan jika tokoh lain yang dipilih.

"Kalau memang diberikan amanah, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Nyawa pun dikorbankan. Kalau enggak terpilih, ya rapopo," kata Ryamizard di Posko Relawan Pro Jokowi, Pancoran, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Ryamizard mengaku terkadang merasa tidak nyaman saat ditanya hal-hal yang menyangkut posisi tersebut. Dia mengaku bukanlah tipikal orang yang mengejar jabatan.

"Kalau terlalu ambisi, itu yang stroke-stroke yang gila itu. Saya serahkan kepada Tuhan karena itu yang terbaik," ucapnya.

Dia juga mengaku sudah mengenal Jokowi sejak empat tahun yang lalu. Hubungannya dengan partai berlambang banteng itu juga sudah terjalin lama melalui komunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Saya kan disangka orang PDI-P. Saya kalau ke Jawa Tengah itu orang-orang PDI-P ke saya itu baik-baik dan akrab," tandasnya.

Nama Ryamizard masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Namun, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla paling banyak disebut bakal menjadi cawapres Jokowi. Hingga saat ini PDI-P belum menentukan siapa cawapres yang dipilih.


Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

KOMPAS.com — Rabu, 30 April 2014 | 16:06 WIB

Organisasi Buruh di Jatim Deklarasi Dukung Jokowi Presiden





Surabaya - Sehari menjelang Hari Buruh Internasional, puluhan elemen buruh di Jawa Timur merapatkan barisan. Mereka mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam Pilpres. Deklarasi tersebut juga dihadiri Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI Komisi IX dari PDIP.

Puluhan organisasi serikat pekerja seperti SPSI, PGRI, Geber BUMN, Serikat pekerja outsourching Telkom, FSPMI, KASBI, Serikat Pekerja Pos Indonesia dan beberapa elemen pekerja mendeklarasikan Pekerja buruh Jawa Timur dukung Jokowi menuju kebijakan perubahan untuk kesejahteraan buruh di sebuah rumah makan di Surabaya, Rabu (30/4/2014).


"Saya sengaja ingin memulai dari Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini memiliki posisi penting dalam perkembangan industri nasional. Saatnya buruh menentukan pilihan politiknya yang tepat," ujar Rieke di sela-sela acara deklarasi buruh untuk Jokowi.

Ia menerangkan, deklarasi tersebut bukan hanya sekedar dukung-mendukung seorang Jokowi kader PDIP calon Presiden RI. Katanya, ada program kerja ke depan yang disepakati bersama untuk membangun hubungan tenaga kerja dan industri yang lebih baik untuk memperkuat industri nasional.

"Ini kita bukan sekedar omong kosong, lalu orang disuruh tanda tangan. Kami tidak mau seperti itu. Dari Jokowi atau timnya Jokowi, kalaupun ada dukungan dari buruh maupun pekerja, maka dukungan itu sebetulnya buka pada orangnya, tapi pada konsepnya, gagasan idenya, kepastian untuk memperjuangkan 3 layak, Kerja Layak, Upah Layak, Hidup Layak bagi buruh dan pekerja Indonesia secara bersama-sama," paparnya.

Rieke yang terkenal dengan perannya di sinetron Bajaj Bajuri sebagai 'Oneng' ini juga mengkritisi persoalan buruh di Jawa Timur.

"Besok adalaha hari buruh internasional dan kemudian juga kebetulan ada persoalan upah sektoral yang belum diputus di Jawa Timur. Ini agak aneh juga, karena sebetulnya perkara di samping aturan legal formal, juga ada aturan political will dari pemerintahan daerah setempat," tandasnya.


 (roi/fat)
Rabu, 30/04/2014 14:48 WIB
Rois Jajeli - detikNews

Mahfud: Koalisi PKB-PDI-P Tinggal Diketok





JAKARTA, Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahfud MD, mengatakan, komunikasi politik yang dibangun partainya dengan PDI Perjuangan (PDI-P) semakin intensif. Bahkan, menurut dia, sudah ada kesepakatan koalisi di antara kedua parpol untuk menghadapi pemilu presiden mendatang.

"Sudah mulai hitam di atas putih. Sejauh yang saya baca sudah mulai ada kesepakatan, tinggal diketok saja," kata Mahfud seusai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Mahfud mengatakan, komunikasi intensif tersebut dilakukan oleh pemimpin kedua parpol, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Meski pembicaraan sudah mengarah ke substansi koalisi, kata dia, kedua pihak belum membahas soal pembagian kursi menteri. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Muhaimin untuk memutuskan soal koalisi.

"Soal kapan itu urusan Pak Muhaimin," kata Mahfud. Dalam menjalin koalisi, ia menambahkan, yang terpenting adalah membahas program kerja untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan. Program tersebut di antaranya soal pemberantasan korupsi hingga persoalan birokrasi.

Sebelumnya, PDI-P dan Nasdem telah sepakat untuk berkoalisi. Nasdem sepakat mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres. Namun, hingga saat ini belum diputuskan siapa tokoh yang akan mendampingi Jokowi.


Penulis: Dani Prabowo
Editor : Sandro Gatra

KOMPAS.com — Rabu, 30 April 2014 | 13:32 WIB

Bank Pertanian Masuk di Program Ekonomi Jokowi




BOGOR, Pembenahan pertanian harus dimulai dari perbaikan akses dan kesejahteraan petani. Karenanya, pembentukan bank pertanian pun masuk dalam rencana kerja bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo bila terpilih dalam Pemilu Presiden 2014.

“Tanpa modal, para petani akan mengalami kesulitan. Misalnya untuk biaya pembibitan maupun pengelolaan tanah," kata anggota Komisi XI DPR dari FPDI-P Arif Budimanta, Selasa (29/4/2014). Selama ini, ujar dia, para petani sampai meminjam modal ari lembaga non-bank dan kemudian kesulitan membayarnya.

Arif mengatakan, rencana pembentukan bank pertanian ini merupakan langkah Jokowi untuk menjamin ketersediaan modal bagi para petani. Bank ini, ujar dia, merupakan bank baru yang khusus dibentuk untuk keperluan itu atau mengonversi bank yang sudah ada saat ini menjadi bank pertanian.

"Bank pertanian ini nantinya diharapkan mampu menyediakan sumber modal yang murah dan tepat waktu bagi petani,” imbuh Arif. Ke depan, kata dia, akan dikembangkan pula sistem penjaminan untuk pasar produk pertani, termasuk jaminan harga yang baik untuk komoditas strategis yang dihasilkan petani.

“Penataan kembali tata niaga produk-produk pertanian akan dilakukan," kata Arif. Tujuannya, sebut dia, memberikan manfaat optimal bagi petani sekaligus menjamin ketersediaan kebutuhan konsumen dari kuantitas maupun harga yang terjangkau.

Penulis: Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.comRabu, 30 April 2014 | 10:53 WIB

"Tekan Impor Pangan dengan Benahi Pertanian dan Insentif Petani"





BOGOR, Pertanian Indonesia selama 10 tahun terakhir dinilai berada dalam situasi tak menguntungkan. Nilai tukar petani menjadi indikatornya. Perlu langkah strategis untuk mengembalikan kedaulatan pangan dan membenahi sektor pertanian.

“Tidak heran apabila (karenanya) produktivitas sektor pertanian semakin merosot dan pada akhirnya menyebabkan semakin tingginya impor produk-produk pertanian dari luar negeri," kata anggota Komisi XI DPR dari FPDI-P, Arif Budimanta, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/4/2014).


Arif mengatakan nilai tukar petani yang merupakan indikator kesejahteraan para petani, mengukur daya beli pendapatan petani dari sektor pertanian, semakin menurun. "Untuk membangkitkan sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah taktis operasional yang menjawab masalah-masalah pokok di bidang pertanian," kata Arif.

Masalah konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, juga mendapat kritik dari Arif. Dia mengatakan mempertahankan luasan areal pertanian adalah masalah krusial. Luas lahan pertanian, lanjut Arif, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan bila memungkinkan, untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan pangan nasional.

"Untuk mempertahankan lahan pertanian, dibutuhkan insentif bagi para petani untuk mempertahankan lahannya,” kata dia. Pemerintahan baru ke depan, kata Arif, harus memastikan ada penyuluh yang membimbing petani menerapkan teknologi pertanian, baik teknologi untuk pengolahan tanah, penyediaan benih, pemupukan, pemerliharaan tanaman, maupun pascapanen.

“Dengan adanya penyuluhan pertanian, ada dua hal yang akan dicapai yakni peningkatan produksi dan pengurangan loss atau kerugian akibat proses pascapanen yang kurang baik,” ujar Arif. Dia mengatakan isu-isu ini akan masuk dalam kerangka kerja yang akan diusung bakal calon presiden dari partainya, Joko Widodo.

Penulis: Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.comRabu, 30 April 2014 | 05:19 WIB

Tuesday, April 29, 2014

Dikabarkan Mangkir dari Rapat di Istana, Apa Kata Jokowi?



KUPANG, Sebuah Broadcast Message (BM) melalui layanan BlackBerry Messenger (BBM) beredar di publik. Isinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disebut tidak hadir dalam sidang kabinet paripurna dan persiapan Musrenbang Nasional di Istana Negara yang dihadiri oleh semua gubernur se-Indonesia.

Berikut isi BM tersebut:
"Gubernur NTT hadiri Sidang Kabinet Paripurna dan Persiapan Musrenbangnas yang diperluas pada siang ini di kompleks Istana. Gubernur seluruh Indonesia hadir. Sangat menarik , gubernur DKI JOKOWI tdk hadir, alasannya sedang Kunjungan Kerja ke NTT. Kita semua berharap kunjungan kerja ke NTT sukses dan membawa kebaikan bagi warga Jakarta.. Kita doakan... (maaf bc)".

Hari Selasa (29/4/2014), Jokowi tengah berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi hendak menandatangani kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemprov NTT yang diwakili oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di bidang peternakan.

Mendapat kabar soal BM tersebut, Selasa sore, Jokowi hanya tertawa. "Ya enggak ada pengaruh apa-apalah. Yang kerja ya kerja, yang broadcast ya broadcast," ujarnya.

Jokowi mengatakan, acara Musrenbang Nasional bukan digelar Selasa ini, melainkan Rabu (30/4/2014) pukul 09.00 WIB, dan diadakan di Menara Bidakara, bukan di Istana Negara seperti yang tertulis dalam BM itu. Jokowi pun mengaku bersedia hadir dalam acara pertemuan antara gubernur se-Indonesia dengan Presiden itu.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Hindra Liauw

KOMPAS.com -- Selasa, 29 April 2014 | 18:14 WIB

Kata Jokowi soal Kerja Sama dengan Dua Gubernur dari PDI-P



KUPANG, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur di dua daerah itu berasal dari PDI Perjuangan, sama dengan Jokowi. Lantas, apakah latar belakang partai yang sama memengaruhi kerja sama tersebut?

"Hahaha... Itu kan opini," jawab Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela-sela menerima kunjungan Jokowi di Swiss-Belhotel, Kupang, NTT, Selasa (19/4/2014) pagi.


Apakah latar belakang partai politik yang sama mempermudah kerja sama sekaligus ikut membesarkan partai?

"Yang jelas, di sini adalah daerah ternak. Tidak salah dong, Jakarta kerja sama dengan NTT dalam hal ternak, apalagi dalam hal pemenuhan kebutuhan daging sapi di Jakarta," ujar Frans.

Jokowi mengatakan bahwa latar belakang parpol yang sama bukan menjadi pertimbangan kerja sama antardaerah dilaksanakan. Menurutnya, kerja sama itu murni dilakukan lantaran kebutuhan sekaligus ketersediaan bahan pangan di dua daerah.

"Sapi masa dihubungkan sama banteng? Ya ndak dong," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI bekerja sama dengan Pemprov Lampung dan Pemprov NTT di bidang peternakan dan ketahanan pangan. Kerja sama itu diwujudkan dalam bentuk penanaman investasi ke dua daerah untuk meningkatkan produksi demi memenuhi kebutuhan di Jakarta. Selain itu, kerja sama juga diwujudkan dalam bentuk pengemasan komoditas sehingga distribusinya lebih efisien dan hemat anggaran.

Kerja sama tersebut diklaim berpengaruh positif pada banyak hal. Pertama, pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menjadikan Jakarta kota efisien. Ketiga, menekan impor daging sapi. Keempat, mengembangkan komoditas lokal dan lain-lain.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Ana Shofiana Syatiri

KOMPAS.com — Selasa, 29 April 2014 | 15:05 WIB

Tekad Jokowi Menghapus Impor Sapi di Indonesia



Kupang - Kebutuhan daging sapi di Jakarta lebih dari 50 ribu ton pertahun atau sekitar 1.500 ekor sapi perhari. 70 Persen kebutuhan itu dipenuhi dari impor. Fakta ini membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin memutus impor daging sapi agar tidak ketergantungan kepada impor.

Untuk memutus impor sapi yang 'merajai' di Jakarta, Jokowi mengadakan kerjasama dengan beberapa daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan, kualitas daging sapi lokal tidak kalah jauh dengan impor.


"Arahnya ke sana (memutus impor)," kata Jokowi saat berkunjung ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Oeba, Kupang, NTT, Selasa (29/4/2014).

Jokowi mengatakan, salah satu faktor pendorong kerjasama ini yaitu terjadinya kelangkaan daging sapi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Harga daging sapi di Jakarta saat itu menembus angka Rp 130 ribu.

Untuk mengakali itu, lanjut Jokowi, memang impor menjadi salah satu alternatif, karena bisa datang dengan cepat. Namun, jika diteruskan, maka akan memutus produksi sapi di negeri sendiri.

"Orang Jakarta makan sapi banyak sekali. Waktu ada krisis daging, harga daging sampai Rp 130 ribu. Yang ditunjuk-tunjuk itu saya, sama tukang bakso, mie. Merek bilang, bisa bangkurt kalau terus-terusan bginin. Nah, kalau kita mau cepat impor, tapi produksi di dalam negeri bisa masalah. Impor mudah, tapi produksi lokal bisa jadi masalah," terang Jokowi.

Jokowi juga tidak terlalu mempermasalahkan mahalnya biaya mendatangkan sapi dari daerah lain ke Jakarta dibanding impor dari luar negeri. Menurutnya, masalah infrastruktur perhubungan harus segera diperbaiki, tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat.

"Infrastruktur konektifiti antara pulau ini yang harus dibenahi. Kita usulkan ke pemerintah pusat agar transportasinya murah. Tentu saja di transportasi airnya. Memang kita perlu benahi, manajemen distribusi logistik," kata Jokowi.

Pemprov DKI sendiri telah bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk masalah ketersediaan pangan dan daging di Jakarta. Terakhir dengan NTT, Jokowi menandatangani MOU juga untuk ketersediaan pasokan daging sapi di Jakarta.

MOU dengan Pemprov NTT ditandatangani di Desa Ponain, Amarasi, Kupang, NTT. Di NTT sendiri memiliki stok sekitar 900 ribu ekor sapi.

"Ya harus berani memulai. Memang diawal berat, tapi ke depan lebih mudah. Kedaulatan pangan akan sulit tercapai kalau kita tidak mempertajam sisi produksi kita," kata Jokowi.

Selasa, 29/04/2014 12:33 WIB
Ray Jordan - detikNews

Ini Alasan Megawati Tak "Turun Gunung" Jajaki Koalisi




JAKARTA, Pada Pemilu 2009 lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan masih menjadi tokoh sentral yang tampil langsung melakukan komunikasi politik dengan partai-partai menjelang pemilihan presiden. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2014, Mega seakan "tenggelam". Bukan tanpa peran, melainkan ia seolah bermain di balik layar. 

Dalam sejumlah kesempatan, dalam proses penjajakan koalisi Pemilihan Presiden 2014, sejumlah "banteng muda" lebih banyak berkiprah, di antaranya Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P yang juga putri Mega, Puan Maharani, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, dan bakal capres dari PDI-P Joko Widodo. Ke mana Mega?

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pilihan yang diambil Megawati kali ini merupakan bukti berjalannya proses regenerasi di internal PDI-P. Regenerasi yang dilakukan adalah untuk menjawab desakan publik sekaligus untuk keberlangsungan partai ke depan.

"Katanya dulu disuruh regenerasi, sekarang sudah kita lakukan dan berhasil," kata Hasto, Selasa (29/4/2014), di Jakarta.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Sekjen PDI-P Achmad Basarah. Ia mengatakan, tak ada yang perlu dipersoalkan jika Megawati tak terlibat langsung dalam komunikasi politik dengan partai-partai lain.

"Misalnya, Pak Jokowi, dia kan capres, wajar dong kalau berkomunikasi dengan partai lain," ujarnya.

Secara terpisah, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, cara yang digunakan partainya seharusnya ditiru oleh partai lain. Dengan catatan, figur yang diutus telah memiliki bekal cukup untuk menerima mandat sebagai pembuka jalur komunikasi politik dengan partai lain.

"Ibu Megawati telah berhasil melakukan kaderisasi sehingga kerja sama politik sudah memercayakan kepada kader yang lebih muda seperti Pak Jokowi, Pak Tjahjo Kumolo, dan Mbak Puan Maharani," kata Tjahjo.

Saat ini, PDI-P masih melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik terkait koalisi pilpres. Dari proses penjajakan yang dilakukan, baru Nasdem yang memastikan akan berada di barisan koalisi PDI-P.

KOMPAS.com — Selasa, 29 April 2014 | 09:46 WIB

Demi Daging Sapi, Hari Ini Jokowi "Blusukan" di Kupang




KUPANG, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dijadwalkan meninjau sejumlah tempat, mulai dari pasar hingga rumah potong hewan, di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (29/4/2014). Blusukan Jokowi ini masih terkait dengan kesepakatan di bidang peternakan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pengadaan daging sapi.
Beberapa tempat yang bakal disambangi yakni, Desa Oesao desa pengembangan ternak di Kupang Timur, Pasar Kasih Naikoten, Desa Ponai, dan Universitas Katholik Widya Mandira Kupang untuk kuliah umum. "Tanda tangan MoU-nya di Desa Ponai. Itu desa di mana ternak -ternak banyak dimiliki masyarakat," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang rencananya akan terus mendampingi Jokowi selama blusukan ini, Selasa pagi.

Adapun Jokowi mengatakan kerja sama ini berlatar belakang kejadian langka dan mahalnya daging sapi di DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. "Pak Gubernur (Frans) bilang, wah di NTT banyak sapi, daging banyak. Mau ngembangin peternakan sapi di sini bisa. Akhirnya setelah enam bulan bincang-bincang, baru ketemu sekarang," ujar dia.

Jokowi mengatakan kerja sama yang hendak disasarnya adalah menambah pasokan daging sapi ke Jakarta dengan menambah populasi sapi di NTT. Pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta pun direncanakan bukan dalam bentuk sapi utuh lagi, melainkan dalam bentuk daging potong. "Agar lebih efisien."

Distribusi daging tersebut rencananya akan digarap Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Kerja sama ini, lanjut Jokowi, dapat berpengaruh positif ke banyak hal. Pertama, pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menjadikan Jakarta kota efisien. Ketiga, menekan impor daging sapi. Keempat, mengembangkan komoditas lokal.

"Blusukan kali ini akan kita lihat dulu, bagaimana bentuk investasi yang baik. Nanti, setelah dihitung-hitung, baru diumumkan pada masyarakat, gimana investasinya," tambah Jokowi. Sebelumnya, Jokowi juga berkunjung ke Lampung dengan dasar pemikiran dan tujuan yang menyerupai kegiatannya di Kupang ini.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Selasa, 29 April 2014 | 07:49 WIB

Nasdem Berharap PDI-P Bangun Koalisi Kecil



JAKARTA, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella berharap PDI Perjuangan hanya membangun koalisi kecil dalam Pemilihan Presiden mendatang. Menurutnya, koalisi kecil akan lebih memudahkan untuk membangun strategi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ia menanggapi adanya sinyalemen dari Demokrat yang ingin merapat ke barisan koalisi PDI-P.
"Sebelum pilpres, kalau menurut kami sebaiknya koalisi kecil karena akan lebih mudah melakukan koordinasi dan sebagainya," kata Rio, kepada Kompas.com, di Kantor DPP Nasdem, Senin (28/4/2014).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keinginannya untuk bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sinyal-sinyal yang diberikan SBY seolah mengisyaratkan keinginan Demokrat untuk membangun koalisi dengan PDI Perjuangan.

Rio mengatakan, Nasdem tak mempersoalkan jika Demokrat ingin bergabung dalam barisan koalisi PDI Perjuangan. Namun, ia mengingatkan, jangan ada syarat yang diajukan oleh Demokrat mau pun partai lain yang akan berkoalisi.

"Saya pikir koalisi ya tanpa syarat, jadi berkoalisi sekedar dukungan (untuk pilpres). Tapi sekali lagi, yang menentukan berkoalisi atau tidak itu PDI-P yang menentukan, karena mereka yang menjadi leader-nya," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, koalisi yang dibangun Nasdem dan PDI Perjuangan sudah cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Pembicaraan koalisi dalam pemerintahan dan parlemen dapat kembali dilakukan setelah keluar hasil Pilpres.

Penulis: Dani Prabowo
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 23:18 WIB

Monday, April 28, 2014

Luhut: Saya Tak Terlalu Seksi untuk Dilamar PDI-P



JAKARTA, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Luhut Binsar Panjaitan tak mau menanggapi lebih jauh terkait namanya yang disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo. Luhut mengaku tidak ingin berspekulasi.

"Kalau persiapan sih, siap kapan aja. Tapi saya mungkin tidak terlalu seksi untuk menjadi bagian dari yang dilamar PDI-P," ujar Luhut kepada wartawan, di Wisma Bakrie 2, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Menurut Luhut, tim PDI-P yang menyeleksi cawapres bagi Jokowi memiliki kriteria tersendiri dalam menetapkan cawapres. Saat ini, kata Luhut, ia lebih memilih melakukan "pengamatan" dengan rekan-rekannya.

"Ya saya enggak pernah dipinang kok. Masak laki-laki sama laki-laki. Kalau dilirik, ya biar aja dilirik-lirik," ucap lulusan terbaik AKABRI tahun 1970 itu, sambil tertawa,

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura tersebut, mengatakan, komunikasi antara dirinya dengan PDI-P tidak pernah membahas posisi cawapres. Dia pun lebih memilih menyerahkan kepada Partai Golkar untuk melakukan komunikasi politik jika membahas soal cawapres.

"Saya ndak pernah bicara cawapres, saya bicara masalah-masalah lain," kata Luhut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, sejumlah nama masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi. Dari beberapa nama tersebut, ada tiga jenderal yang masuk daftar, yaitu Ryamizard Ryacudu, Moeldoko, dan Luhut Panjaitan.

Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 19:48 WIB

Siapa Cawapres Jokowi? Tunggu Tanggal Mainnya!



JAKARTA,  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, calon wakil presiden bagi bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi, akan dideklarasikan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu legislatif. Belum ada tanggal pasti kapan pasangan Jokowi akan diumumkan.
"Enggak tahu (tanggalnya). Pokoknya disepakati setelah pileg," kata Eva di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Mengenai kriteria cawapres Jokowi, Eva mengatakan, partainya tidak lagi mempertimbangkan pakem Jawa-non-Jawa atau sipil-militer. Kriteria tersebut, menurutnya, lebih pada pertimbangan potensi pasangan itu memenangi pemilu, penguatan pemerintahan di DPR, dan memiliki kecocokan dengan Jokowi.

"Pintar kayak apa pun kalau enggak cocok, enggak bisa komunikasi kan juga percuma," kata anggota Komisi III DPR-RI itu.

Sebelumnya, PDI Perjuangan memberikan sinyalemen terkait rencana waktu pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Pengumuman itu kemungkinan akan dilakukan pada hari Jumat pekan lalu. Namun, hal itu tak terbukti. Hingga hari ini, belum diketahui siapa pasangan yang akan mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu dalam Pemilihan Presiden 2014.

Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com —Senin, 28 April 2014 | 18:47 WIB

PDI-P Bantah Telikung Gerindra soal PPP




JAKARTA,  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, membantah bahwa partainya telah menelikung Partai Gerakan Indonesia Raya dalam upaya berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Meski demikian, ia berharap hubungan PDI-P dan PPP dapat berujung pada kerja sama politik.

Eva mengatakan, pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz pada hari ini terjadi karena kedua tokoh elite partai itu memiliki hubungan sejarah dengan Megawati. Hamzah pernah menjadi Wakil Presiden RI ketika Megawati menjabat Presiden RI 2001-2004.

"Kita syukur-syukur hubungan lama itu bisa dipererat kembali koalisi antara PPP dan PDI-P," kata Eva Kusuma Sundari kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Eva menyebut Megawati dan Hamzah memiliki cerita pada masa lalu, terutama karena keduanya sama-sama senior di bidang politik. Kendati demikian, ia menyebut pertemuan keduanya baru sebatas membangun rasa saling percaya.

"Itu strateginya sama ke semua orang, membangun trust building. Enggak cuma sama Pak Hamzah Haz. Tapi kalau sama Pak Hamzah Haz lebih mulus, ya, karena sudah pernah bareng," kata Eva.

Anggota Komisi III DPR-RI itu membantah bahwa komunikasi politik yang dilakukan partainya dengan PPP untuk menelikung Partai Gerindra, yang sebelumnya menjalin komunikasi dengan PPP melalui Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Eva menyerahkan keputusan PPP untuk berkoalisi kepada partai berlambang Kabah tersebut.

Hari ini, Hamzah Haz didampingi Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menemui Megawati. Pertemuan ini dilakukan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan tidak tahu persis agenda pertemuan tersebut. Namun, menurut dia, bukan tidak mungkin Megawati dan Hamzah akan membahas situasi politik nasional terkini.

Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com --Senin, 28 April 2014 | 18:33 WIB

Bertemu Hamzah Haz, Megawati Tanyakan Kondisi Internal PPP




JAKARTA, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, menjelaskan kondisi di internal partainya setelah PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional III di Bogor beberapa hari lalu. Megawati menanyakan hal itu saat menerima kedatangan Hamzah di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2014).

"Tadi dijelaskan bagaimana kondisi PPP hari ini pasca mukernas," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani seusai mendampingi Megawati bertemu Hamzah.

Puan menuturkan, penjelasan dari PPP akan membuat PDI-P mudah dalam menentukan sikap politik ke depan. Secara prinsip, PDI-P masih membuka pintu luas untuk semua partai politik, termasuk PPP.
Menurut Puan, pertemuan dengan PPP dan semua partai politik akan terus berlangsung. Agenda besarnya adalah memetakan kemungkinan koalisi untuk memperkuat sistem presidensial jika PDI-P dipercaya menjadi partai berkuasa selanjutnya. "PDI-P akan buka pintu seluas-luasnya, buka komunikasi politik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Hamzah Haz mengatakan bahwa PPP memiliki peluang berkoalisi dengan PDI-P. Peluang itu terbuka karena ada nama Joko Widodo dalam bursa bakal calon presiden yang akan diusung atau didukung PPP. Kesepakatan mengenai nama Jokowi itu diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung, 7-9 Februari 2014.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 18:23 WIB

Jokowi Yakin PDI-P Bisa Rangkul PPP dan PKB



JAKARTA, Calon presiden dari PDI-Perjuangan Joko "Jokowi" Widodo optimis partainya akan dapat merangkul PPP dan PKB sebagai teman koalisi dalam persiapan menuju Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Meski demikian, ia mengaku bahwa dua partai tersebut masih harus membahasnya pada rapat internal.

"(Koalisi dengan PKB dan PPP) bisa dua-duanya. Tapi kan ada mekanisme musyawarah, nunggu rapim (rapat pimpinan) juga," kata Jokowi di Jakarta, Senin (28/4/2014).

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa partainya akan berusaha merangkul banyak partai untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan. Menurutnya, alangkah lebih baik jika roda pemerintahan dijalankan dengan saling kerja sama antar partai.

"Ya apapun (partainya), lebih baik kalau semuanya ikut kerja sama.  Tapi kalau tidak bisa, koalisi ramping pun ya tidak masalah," ujar Jokowi.

Hari ini, tokoh senior PPP Hamzah Haz menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Didampingi Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, keduanya mengadakan pertemuan tertutup dengan Megawati yang didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, dan Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Hindra Liauw

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 18:22 WIB

Jokowi Resmikan Posko Relawan Buruh




Jakarta - Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ucapan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Relawan Buruh Sahabat Jokowi yang telah mendukung penuh dirinya dalam pemilihan Presiden pada 9 Juli nanti.

"Terima kasih banyak atas dukungan para buruh. 9 Juli mendatang bukan masalah Jokowi presiden atau tidak tapi 9 Juli adalah masalah bangsa, negara dan rakyat," katanya dalam acara peresmian posko Relawan Buruh Sahabat Jokowi di Jakarta, Senin (28/4).

Jokowi menuturkan, 9 Juli nanti akan sangat menentukan negeri ini. Dirinya juga tidak ingin mempengaruhi sikap atau hak pilih yang dimiliki tiap individu buruh. Dia membebaskan buruh untuk memilih siapapun calon pemimpinnya.

"Saya tidak ingin mempengaruhi namun hanya mengajak kita semua berpikir jernih dan menentukan sikap. Kalau negeri ini ingin sejahtera dan makmur, kita harus bergerak dan bekerja demi rakyat," tegasnya.

Jokowi memberikan instruksi kepada relawan buruh untuk terus bekerja keras sampai pemilihan presiden nanti. Dia meminta para relawan buruh bergerak masif dan door to door ke masyarakat untuk menyampaikan siapa sebenarnya sosok Jokowi.

Menurutnya, walaupun banyak kompetitor lain yang mengejek bahkan mencemooh dirinya, Jokowi merasa masih bisa legowo dan menerimanya.

"Tidak ada yang saya tutupi. Jokowi ya seperti ini. Saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, jika Tuhan mengizinkan terpilih nanti jadi Presiden, saya akan kerja keras mati-matian demi bangsa dan rakyat Indonesia," ucapnya disambut riuh tepuk tangan ratusan relawan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, bekas Walikota Solo ini menekankan masalah perekonomian bangsa terutama pemerataan ekonomi. Pemerataan, lanjutnya, akan jadi fokus nanti.

"Tidak usah muluk-muluk visi misi. Dibutuhkan Presiden yang mau kerja, menteri yang mau kerja, gubernur yang mau kerja serta rakyat yang mau kerja memajukan Indonesia," ucapnya.

Inisiator Relawan Buruh Sahabat Jokowi yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku yakin, kaum buruh dapat mengantarkan Jokowi memenangkan pemilihan presiden.

Untuk mencapai tujuan itu, pihaknya terus berkonsolidasi dan menginstruksikan kepada anggota buruh di tiap kawasan industri di seluruh provinsi Indonesia dan luar negeri.

Andi menegaskan, pihaknya tidak memaksa serikat buruh dan pekerja lain untuk mengusung capres lainnya. Namun, pihaknya meminta agar tidak saling menyerang dan menjatuhkan.

"Kalau ada serikat yang dukung capres lain kami hormati tapi jangan saling menyerang," tegasnya.
Andi menilai, Jokowi telah berkomitmen untuk memperjuangkan berbagai isu buruh seperti kebebasan berserikat, upah layak dan menghapus outsourcing.

Meski mendukung Jokowi, pihaknya tidak akan berhenti mengkritisi Jokowi jika setelah menjadi presiden kebijakannya tidak berpihak pada kaum buruh dan pekerja.

"Kami yakin Jokowi tepati janjinya. Di Jakarta, Jokowi telah membangun sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dapat diterapkan di tingkat nasional," jelasnya.
Di Mayday nanti, Andi menegaskan akan mendeklarasikan Jokowi secara besar-besaran di Bundaran HI dengan ribuan buruh.


Penulis: M-16/YUD
Sumber:Suara Pembaruan
Senin, 28 April 2014 | 17:42

Hamzah Haz Sebut Ada Peluang Koalisi PPP dan PDI-P karena Jokowi



JAKARTA,  Sikap politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini semakin dinamis. Setelah koalisi dengan Partai Gerindra terganjal oleh kesepakatan internal, sekarang giliran PDI Perjuangan yang dilirik oleh partai berlambang Kabah tersebut.

Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengatakan bahwa terbukanya peluang PPP berkoalisi dengan PDI-P adalah karena ada nama Joko Widodo dalam bursa bakal calon presiden yang akan diusung atau didukung PPP. Kesepakatan mengenai nama Jokowi itu diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung, 7-9 Februari 2014.

"Jadi, terbuka peluang (koalisi) dengan PDI-P," kata Hamzah seusai menemui Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).
Dalam pertemuan itu, Hamzah mengaku memberikan ucapan selamat karena PDI-P berhasil memperoleh suara terbanyak dalam hitung cepat Pemilu Legislatif 2014. Meski perolehan suara belum maksimal, ia yakin PDI-P akan memimpin pemerintahan yang akan datang.

Saat ditanya mengenai sikap pasti koalisi PPP dengan PDI-P, Hamzah tak bersedia memberikan jawaban pasti. Ia hanya memberikan gambaran semua sikap politik akan semakin jelas setelah hasil akhir pemilu legislatif disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Saya bilang (kepada Megawati), sebanyak-banyaknya terima kerja sama (koalisi) supaya PDI-P kuat di pemerintahan. PPP kan tergantung, setelah hasil pileg nanti diketahui," ujarnya.

Kedatangan Hamzah Haz di rumah Megawati didampingi Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 90 menit. Megawati menerima kedatangan Hamzah didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, dan Wasekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Selain dengan PPP, PDI-P juga telah menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai lainnya, antara lain Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Dari semua partai itu, baru Nasdem yang memberikan sinyal pasti akan merapat.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com — Senin, 28 April 2014 | 16:50 WIB

Politikus Golkar: Akbar Buka Peluang Jadi Cawapres Jokowi




JAKARTA, Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, sangat yakin bahwa pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dan bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo, pada Minggu (27/4/2014) malam membicarakan peta politik Pemilu Presiden 2014. Ia menengarai sikap Akbar tersebut dilakukan karena melihat tipisnya peluang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi Presiden RI.

"Sudah dipastikan yang dibicarakan adalah masalah politik alias pilpres," kata Zainal saat dihubungi, Senin (28/4/2014).

Zainal mengatakan, peluang Akbar mendampingi Jokowi di pilpres cukup terbuka. Saat ini pengurus Golkar di daerah semakin kencang menyuarakan kekecewaan pada kepemimpinan Aburizal. Kalaupun bukan Akbar, maka posisi pendamping Jokowi akan diisi oleh Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla yang juga masih memiliki "darah" Golkar.

Selain itu, Zainal menilai Akbar telah beberapa kali menyuarakan akan mengevaluasi pencapresan Ical di rapat pimpinan nasional Partai Golkar. Wacana evaluasi digelontorkan karena Aburizal gagal membawa Golkar memenangkan pileg dan terancam gagal memimpin koalisi dalam menghadapi pilpres.

"Terbuka peluang Akbar menjadi pendamping Jokowi, meski suaranya nanti akan tergerus. Tapi ada nama Jusuf Kalla, yang kabarnya akan dipasangkan dengan Jokowi," ujarnya.

Semalam, Jokowi secara mendadak bertandang ke kediaman Akbar Tandjung di Jakarta Selatan. Keduanya menghabiskan waktu sekitar 90 menit dengan makan bersama sambil membicarakan situasi politik terkini. Namun, keduanya membantah ada kesepakatan terkait koalisi antara PDI-P dan Golkar.

Hingga kini PDI-P masih terus melakukan penjajakan dengan sejumlah partai untuk berkoalisi menghadapi Pemilu Presiden 2014. Dari semua partai, baru Partai Nasdem yang disebut pasti berkoalisi dengan PDI-P.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Senin, 28 April 2014 | 15:53 WIB

Tjahjo: Jokowi Sudah Bertemu Wiranto




JAKARTA, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi, telah menemui Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Namun, Tjahjo tak membeberkan informasi lebih dalam mengenai pertemuan tersebut.

"Setahu saya, sudah (bertemu Wiranto), tapi tanya Pak Jokowi," kata Tjahjo di kediaman Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).

Tjahjo menegaskan, sebagai bakal capres, sudah menjadi keharusan bagi Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan semua pimpinan partai. Pertemuan dilakukan sebagai penjajakan sebelum keputusan berkoalisi diambil. Ia menyebutkan, koalisi PDI-P baru akan diputuskan setelah hasil akhir Pemilu Legislatif 2014 diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain Wiranto, Jokowi telah bertemu sejumlah tokoh partai politik lainnya. Semalam, Jokowi mengunjungi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Gubernur DKI Jakarta itu juga telah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Semua ketemu, beliau ingin silaturahim dengan tokoh-tokoh," kata Tjahjo.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 15:28 WIB

Pengelola Grup Facebook “Jokowi Presidenku” Nyatakan Bukan Relawan Bayaran



JAKARTA, Deddy Herlambang, yang mengaku sebagai salah seorang admin grup Facebook “Jokowi Presidenku” membantah jika pengelola grup tersebut adalah kelompok haters Jokowi. Deddy menyebut para pengelola grup adalah relawan pendukung Jokowi yang memberikan dukungan tanpa bayaran.

“Bila ada ulasan atau liputan di media manapun mengenai pasukan grup ‘Jokowi Presidenku’ (JPK) dibayar oleh tim sukses Jokowi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa itu tidak benar sama sekali. Semua administrator mengerjakannya secara sukarela dan semua administrator memiliki pekerjaan dan kesibukan utama masingmasing,” kata Deddy dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2014).

Ia menyampaikan hal ini menanggapi pemberitaan di Kompas.com yang menyebut akun tersebut sebagai akun samaran yang berseberangan dengan Jokowi (baca: Penjelasan “Jokowers” soal Panasbung).

“Kami di JPK, baik para administrator maupun para anggota, adalah relawan setia kepada Jokowi untuk Presiden NKRI tanpa dibayar ataupun berharap pamrih bila Jokowi berhasil menjadi Presiden ketujuh untuk negeri tercinta ini. Kami tidak mengenal Jokowi secara pribadi, sehingga tidak logis jika kami berharap pamrih kepadanya,” tulis Deddy.

Ia menyampaikan, pengaturan grup memang sengaja dibuat tertutup agar tidak mudah disusupi lawan-lawan politik Jokowi. “Setiap hari kami memasukkan dan menolak ribuan akun FB. Kami terdiri dari 23 administrator JPK, yang berdomisili sebagian di luar negeri dan sebagian lagi di seluruh Indonesia, dan kami adalah relawan cyber yang selalu membersihkan timeline grup dari
Jokowihaters, spammers, hackers, phisers dll. Kami berusaha agar timeline JPK selalu steril
dari sampah cyber yang tiap detik selalu berusaha mengganggu,” ujar dia.


Editor : Heru Margianto

Senin, 28 April 2014 | 15:33 WIB

Eva: Silaturahim SBY dan Megawati Tunggu Pas Lebaran Lah...



JAKARTA, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa partainya tetap membuka peluang kepada semua partai politik untuk berkoalisi, termasuk dengan Partai Demokrat. Dia mengatakan, selama ini kedua partai terus menjalin komunikasi.

"Sebetulnya komunikasi Demokrat dengan PDI-P sudah berlangsung terus lho, ya, tapi memang tidak level top to top," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Ia mengatakan, PDI-P sampai saat ini belum memberikan garis tegas antara partai yang perlu diajak berkoalisi dan yang tidak perlu diajak berkoalisi. Menurutnya, saat ini PDI-P dan semua partai lain masih dalam posisi menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara partai pada pemilu legislatif.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, PDI-P dan Demokrat selama ini sudah menjalin komunikasi pada level fraksi di DPR dan antar-DPP. Dengan begitu, ia berdalih bahwa pertemuan antara ketua umum kedua partai tidak perlu dilakukan.

"Komunikasi jalan terus, kita enggak pernah memosisikan head to head, kecuali pas voting. Jadi, kalau semuanya sudah beres, kenapa harus sampai ke puncak? Jadi, argumennya gitu, ya fungsional aja," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tidak ada dendam antara Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tidak menampik kemungkinan pertemuan kedua petinggi partai tersebut, tetapi tidak dalam waktu dekat. "Silaturahim itu nanti saja, tunggu pas Lebaran lah," kata Eva.


Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com — Senin, 28 April 2014 | 15:21 WIB

Selama 10 Tahun SBY Jajaki Pertemuan dengan Mega, tapi Tak Ada Hasilnya





JAKARTA, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah membuka kesempatan untuk bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak sepuluh tahun lalu saat SBY terpilih menjadi Presiden RI periode 2004-2009. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.
"Kalau Pak SBY, sudah membuka kesempatan untuk bertemu dengan Bu Mega sejak 10 tahun, tapi belum ada hasilnya sampai saat ini," kata Max, dalam diskusi SBY dan Mega Penentu Arah Koalisi?, di Founding Father House, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Menurutnya, upaya untuk membuka komunikasi itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari undangan yang bersifat informal hingga formal. Namun, Megawati tidak pernah merespons.

"Bukan hanya saat PDI-P sudah menjadi pemenang pemilu, SBY sudah membuka hangat komunikasi dengan Bu Mega. Selama ini, SBY mau bertemu selalu," ujar Max.

Dia yakin, ke depannya, Megawati akan segera luluh dan mau melakukan komunikasi dengan SBY. Menurutnya, komunikasi antara petinggi partai bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

"Ibu Mega penentu kebijakan biarpun Jokowi adalah capres PDI-P. SBY sebagai petinggi Demokrat dan presiden selama 10 tahun juga penentu kebijakan. Kalau sudah terjadi komunikasi nanti alhamdulilah, kalau tidak ya kita menunggu. Saya yakin Bu Mega adalah orang yang arif," ujarnya.

SBY pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Komunikasi keduanya memburuk jelang Pemilu Presiden 2004. Megawati menilai SBY tidak terbuka soal manuvernya kala itu yang mendirikan Partai Demokrat dan maju sebagai calon presiden. Komunikasi yang buntu itu berlanjut hingga saat ini.

Penulis: Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Senin, 28 April 2014 | 14:50 WIB

Jokowi ke NTT, 800 Ribu Sapi Siap Amankan Jakarta

Kupang - Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thobias Uly mengatakan populasi ternak di daerah ini mencapai 823 ribu ekor untuk sapi ongol dan sapi Bali. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan daging di DKI Jakarta.

"Populasi ternak masih bisa memenuhi kebutuhan daging di Jakarta dan Kalimantan yang dikirim dari NTT," kata Thobias kepada Tempo, Senin, 28 April 2014. Pernyataan itu terkait dengan rencana kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke NTT.

Menurut dia, populasi sapi ongol berada di enam kabupaten daratan Timor, sedangkan sapi Bali berada di daratan Flores dan Sumba. Setiap tahun, NTT mengirimkan sapi hidup (gelondongan) ke Jakarta dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging di sana. "Sesuai plafon, setiap tahun kami kirim 60 ribu ke luar daerah," katanya.

DKI Jakarta kekurangan daging sehingga harus membeli dari daerah lain, termasuk dari NTT, untuk memenuhi kebutuhan daging itu. Namun selama ini sapi yang dikirim dalam bentuk sapi hidup. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menginvestasi dana sebesar Rp 2 triliun dalam bidang peternakan. "Rencana investasi ini akan dikolaborasi dalam MoU di antara kedua kepala daerah," katanya.

Pengiriman sapi ke luar daerah ini sudah dibatasi karena sapi yang dikirim hanyalah sapi potong jantan, sedangkan betina produktif tidak dikirim. "Karena itu, kami butuh investasi".

Dana Rp 2 triliun itu, kata dia, akan digunakan untuk pembangunan rumah potong hewan (RPH) modern dan pembibitan ternak sapi potong untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. "Dengan adanya investasi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan daging nasional," katanya.

Sesuai rencana, Jokowi akan berkunjung ke Kupang, Selasa, 29 April 2014. Jokowi akan tiba di Kupang, Senin malam ini, 28 April 2014, dan menginap di Kupang semalam.

YOHANES SEO
TEMPO.CO, Senin, 28 April 2014 | 14:17 WIB

PDIP-PKB Capai Sepakat, Nama Bakal Cawapres Diajukan



Jakarta - Walaupun belum diumumkan secara resmi dan besar-besaran ke publik luas, kerja sama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya sudah disepakati. PKB menawarkan tiga nama bakal cawapres yang bisa dipilih PDIP dan capresnya Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, ada tiga nama yang mereka ajukan untuk dipertimbangkan PDIP dan Jokowi sebagai bakal cawapres.
"Ada tiga nama minimal kan. Pak Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhaimin Iskandar, dan Pak Mahfud MD," kata Marwan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/4) malam.

Dia melanjutkan, bahwa selanjutnya akan diberi kebebasan pada Jokowi untuk memilih siapa cawapres yang akan dipilihnya untuk menjadi pendamping.

"Jokowi yang memilih cawapresnya karena ini urusan personal. Ini sangat subjektif kandidatnya. Benar parpol mendorong, tapi siapa cawapres, tergantung kandidat capresnya, mana yang cocok. Karena ini menyangkut individu, kebersamaan, dan chemistry," jelas Marwan.

Untuk diketahui, sebelum PKB, Partai Nasdem sudah terlebih dahulu mendukung Jokowi sebagai capres dan membangun kerja sama dengan PDIP. Sebagai irisan dengan PKB, Nasdem juga mengajukan nama Jusuf Kalla sebagai bakal cawapres teratas untuk diajukan ke PDIP dan Jokowi.

Sementara soal kerja sama PKB dengan PDIP, Marwan mengatakan hal itu sudah dibahas secara lengkap dan dalam waktu tak lama lagi akan segera disahkan. Secara fundamental, baik PDIP dan PKB memiliki kesamaan pandangan, visi misi, sekaligus prinsip menyusun pemerintahan solid di periode berikutnya.

Menurutnya, PDIP dan PKB tidak pernah punya masalah secara politik karena hubungan selama ini berjalan dengan baik. Untuk itu, kebersamaan massa nahdliyin PKB dan marhaenis PDIP harus bersatu di Pilpres nanti.

"Massa nahdliyin dan marhaenis itu hubungannya sangat baik. Kalau kampanye bersama bisa seiring dan sejalan. Oleh karena itu nahdliyin dan marhaenis bisa bersatu memenangkan pilpres agar kesejahteraan rakyat lebih baik," katanya.

Selain itu, secara historis hubungan para kiai NU dan Presiden pertama Indonesia Soekarno cukup harmonis. "Bahkan NU memberikan gelar Waliyyul amri adl-dlaruri bisy-syaukah kepada Bung Karno," ujar Marwan.
Soal waktu peresmian kerja sama itu, Marwan menyatakan seluruh pihak yang bekerja sama akan mencari waktu terbaik. PKB sendiri akan mengesahkan terlebih dahulu di dalam rapat pleno DPP PKB.
"Yang pasti DPP PKB dan semua kader solid, dalam satu barisan, di bawah satu komando di bawah pimpinan ketua umum Pak Muhaimin," kata Marwan.

Secara terpisah, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa diantara PKB dan PDIP memang ada hubungan historis yang baik.

"Bu Mega salah satu yang mendirikan PKB. PKB kan partai kancane (temannya) banteng," kata Tjahjo sambil tertawa.


Penulis: Markus Junianto Sihaloho/MUT

Senin, 28 April 2014 | 13:56

Basarah: Takkan Ada Dikotomi Menteri PDIP, PKB, atau Nasdem




Jakarta - Pasca kesepakatan antara PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bekerja sama, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah, menegaskan tidak akan ada dikotomi menteri dari parpol yang bekerja sama di pemerintahan mendatang.

Kata Basarah, kedua partai sepakat bahwa di dalam kabinet Presiden Joko Widodo kelak, tidak ada dikotomi menteri PDIP, menteri Nasdem maupun menteri PKB.

Sebelum dengan PKB, PDIP memang sudah menjalin kerja sama dengan Partai Nasdem.
"Jadi semuanya harus melebur secara total menjadi menteri negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Basarah di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menekankan komunikasi politik PDIP dan PKB dalam rangka rencana kerja sama politik dalam Pilpres 2014 sudah mencapai kata sepakat. Bahwa, kerja sama antardua partai tersebut tidak didasarkan atas perhitungan-perhitungan transaksional pragmatis.

Selain itu, lanjutnya, pada dasarnya PDIP dan PKB sudah tak mempermasalahkan soal siapa cawapres yang akan dipilih Jokowi.

"Kerja sama PDIP dan PKB ini sama dengan kerja sama dengan Nasdem. Yakni atas dasar kesamaan ideolologi, platform, dan tujuan perjuangan bersama. Oleh karenanya, PKB juga sepakat untuk tidak menawar-nawar posisi cawapres maupun menteri di kabinet," jelas Basarah.
Sebelumnya, walaupun belum diumumkan secara resmi dan besar-besaran ke publik luas, Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengakui kerja sama partainya dengan PDIP akhirnya sudah disepakati. PKB menawarkan tiga nama bakal cawapres yang bisa dipilih PDIP dan capresnya Joko Widodo (Jokowi).
"Ada tiga nama minimal kan. Pak Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhaimin Iskandar, dan Pak Mahfud MD," kata Marwan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/4) malam.

Dia melanjutkan, bahwa akan diberi kebebasan pada Jokowi untuk memilih siapa cawapres yang akan dipilihnya untuk menjadi pendamping.

"Jokowi yang memilih cawapresnya karena ini urusan personal. Ini sangat subjektif kandidatnya. Benar parpol mendorong, tapi siapa cawapres, tergantung kandidat capresnya, mana yang cocok. Karena ini menyangkut individu, kebersamaan, dan chemistry," jelas Marwan.

Sebagai irisan dengan PKB, Nasdem juga mengajukan nama Jusuf Kalla sebagai bakal cawapres teratas untuk diajukan ke PDIP dan Jokowi.

Soal waktu peresmian kerja sama itu, Marwan menyatakan seluruh pihak yang bekerja sama akan mencari waktu terbaik. PKB sendiri akan mengesahkan terlebih dahulu di dalam rapat pleno DPP PKB.

"Yang pasti DPP PKB dan semua kader solid, dalam satu barisan, di bawah satu komando di bawah pimpinan ketua umum Pak Muhaimin," tegas Marwan.


Penulis: Markus Junianto Sihaloho/YS
Suara Pembaruan/Jeis - Senin, 28 April 2014 | 13:37

Akbar: Kunjungan Balasan Jokowi Tak Buat Keputusan soal Pinangan Jadi Cawapres




JAKARTA, Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung tidak membantah kedatangan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo ke kediamannya, Minggu (27/4/2014) malam, masih terkait pinangan menjadi bakal calon wakil presiden. Namun, tak ada kesepakatan apa pun soal koalisi dan pasangan calon.

"Saya bisa mengatakan hal seperti itu, jika saja dianggap kelanjutan dari situ," ujar Akbar, seusai pertemuan. "Namun yang kemudian kemungkinan-kemungkinan koalisi atau pasang-pasangan sama sekali kami tidak (bicarakan) tadi," sambung Akbar.

Akbar mengatakan kedatangan Jokowi adalah jadwal dadakan. Gubernur DKI Jakarta tersebut tiba di rumah Akbar sekitar pukul 19.30 WIB dan keluar sekitar pukul 21.00 WIB. "Ya memang mendadak," ujar Akbar.

Namun, Akbar menyebut kedatangan Jokowi itu sebagai kunjungan balasan. Sekitar tiga bulan lalu, dia mengaku bertandang ke rumah Jokowi. Saat itu sudah disinggung niat Jokowi untuk membalas kunjungan Akbar.

"Beliau (Jokowi) mengatakan, 'Pak Akbar saya nanti sewaktu-waktu saya juga mau datang ke tempat Pak Akbar juga silaturahmi," ujar Akbar menirukan perkataan Jokowi saat dia kunjungi. "Nah kira-kira kedatangan beliau hari ini dalam semangat itulah. Untuk membangun silaturahmi dengan saya sebagaimana saya pernah datang ke kediaman beliau."

Penulis: Robertus Belarminus
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 05:56 WIB

Ini Pendapat Jokowi soal Kartel dan Bulog...




BOGOR, Kartel yang menguasai tata niaga komoditas termasuk pangan, tak dipungkiri memang terjadi di Indonesia. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, punya pendapat soal hal ini. Dia menyinggung pula tentang peran Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Kita ngerti ada kartel-kartel yang orang-orangnya jelas," kata Jokowi di sela kunjungannya di area pertanian di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014). Menurut dia, kartel yang "mempermainkan" harga komoditas termasuk kebutuhan pokok itu hanya bisa diatasi dengan pengaturan yang ketat dari pemerintah.
"Peraturannya harus diatur total, (dengan) peraturan pemerintah, peraturan menteri. Agar kesempatan memainkan harga bisa dihilangkan," ujar Jokowi. Pada posisi ini, imbuh dia, peran Bulog bisa difungsikan lebih luas. "Peran Bulog harus diberikan porsi yang baik. Jadi tidak hanya mengurus urusan beras saja," kata Jokowi.
Keberadaan kartel di Indonesia sudah lama diendus. Kajian soal itu pun sudah kerap digelar. Diskusi ”Tinjauan Historis dan Perilaku Kartel Pangan Strategis di Indonesia”, yang digelar di Jakarta pada Sabtu (19/10/2013), misalnya, mengatakan kartel dan jalan pintas berupa impor komoditas adalah satu sisi mata uang.
”Pemerintah cenderung berpikir pendek, yaitu mengandalkan impor pada saat terjadi kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Saat itulah kartel pangan oleh segelintir importir terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Agribisnis Club Tony J Kristianto. Dia pun berpendapat petani selayaknya mendapat subsidi di sisi hilir, yaitu pada pengolahan pascapanen dan stabilisasi harga dengan mengembalikan peran Bulog.

Penulis: Robertus Belarminus
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 06:23 WIB

Sowan Akbar Tandjung, Jokowi Juga Bahas Cawapres




JAKARTA, Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, bertandang ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, Minggu (27/4/2014) malam. Pembicaraan kedua tokoh juga menyinggung masalah bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi.

"Tentu saja ini kaitannya juga dengan kerja sama. Siapa yang akan menjadi cawapres Pak Jokowi juga dibahas. Itu yang membahas antara Pak Akbar Tandjung dengan Pak Jokowi sendiri," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, usai mendampingi Jokowi sowan ke Akbar, Minggu malam.

Hasto tak menjelaskan lebih lanjut soal kerja sama seperti apa yang dibahas Jokowi bersama Akbar. Dia hanya mengatakan setiap partai punya mekanisme sendiri untuk menggalang kerja sama politik.

"Kami menghormati mekanisme dari Partai Golkar. Sebelumnya Jokowi sudah ketemu Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, red). Wajar juga kalau kemudian ketemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan (Golkar)," imbuh Hasto.

Saat ditanya apakah Akbar memberikan rekomendasi nama cawapres kepada Jokowi, Hasto menjawab kedua tokoh membahas persoalan yang lebih penting yaitu tentang bagaimana bangsa dan negara ke depan bisa jauh lebih baik. Menurut dia topik ini lebih fundamental selain masalah cawapres.

"Meskipun hal (cawapres) tersebut ya pasti, karena ini kan sebuah silaturahmi, tentu saja hal-hal seperti itu juga dibicarakan. Tetapi karena berkaitan dengan capres dan cawapres diusung oleh parpol dan gabungan parpol, kami juga sekali lagi menghormati mekanisme dari partai Golkar," terang Hasto.

Penulis: Robertus Belarminus
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Senin, 28 April 2014 | 01:46 WIB

Saturday, April 26, 2014

Bangun Koalisi, PKB Tak Syaratkan Cawapres atau Menteri kepada PDI-P



JAKARTA, Partai Kebangkitan Bangsa mengaku menjalin komunikasi secara intensif dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. PKB pun sepakat dengan gagasan bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi yang tidak mengedepankan bagi-bagi kursi dalam menjalin koalisi.

"Kita sepakat PKB tidak ingin mengedapankan power sharing, bagi-bagi kursi, dagang sapi. PKB tidak mensyaratkan menteri, tidak mensyaratkan cawapres," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Sabtu (26/4/2014).

Karding mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apapun dengan PDI-P terkait koalisi. Hingga saat ini, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan, seperti platform jangka menengah dan panjang, pola koalisi, komitmen dan prinsip-prinsip koalisi.

"Tiap hari kita berkomunikasi (dengan PDI-P)," imbuh Mantan Ketua Komisi VIII itu. Meski demikian, Karding menambahkan, partainya tetap membuka peluang koalisi dengan parpol lain, termasuk dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Namun, ia enggan membicarakan peluang kemungkinan koalisi dengan tiga poros tersebut.

"Wah enggak tau ya, tergantung komunikasinya nanti. Yang jelas yang sangat-sangat intens itu dengan teman-teman PDI-P," ucapnya.


Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

KOMPAS.com - Sabtu, 26 April 2014 | 21:43 WIB

Jokowi Minta Relawan Gerilya "Door to Door"




JAKARTA,  Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo berpesan agar relawan kerja cerdas dalam memenangkannya menjadi presiden.

"Kerja konkret adalah door to door. Itu yang saya lakukan juga di Solo," ujar Jokowi kepada relawan Bara JP di markasnya di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2014).

Dengan cara tersebut, relawan dapat mencatat siapa keluarga yang memberikan dukungan dan mana yang tidak. Dengan begitu, dapat dikalkulasi berapa jumlah dukungan real yang diterimanya dari Sabang sampai Merauke.

Hal yang disampaikan relawan ke masyarakat, lanjutnya, adalah mengenalkan siapa sosok Jokowi. Selain itu, relawan juga menyampaikan visi dan misi Jokowi beserta calon wakil presiden. Jika keluarga yang disasar setuju, relawan tinggal memberikan stiker di rumah sebagai penanda.

"Enggak perlulah ngumpul-ngumpulin di lapangan terbuka karena itu biayanya sangat besar. Itu (door to door) sudah cara yang sangat efektif," ujarnya.

Adapun, soal visi dan misi dirinya, Jokowi mengaku bahwa dia belum dapat memaparkannya. Kendati demikian, Jokowi berjanji untuk mengungkapkannya di depan publik segera mungkin.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Ana Shofiana Syatiri

KOMPAS.com -Sabtu, 26 April 2014 | 21:00 WIB

PDIP pastikan pendamping Jokowi tidak akan jadi ban serep




Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih saja merahasiakan pendamping Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon wakil presiden. Meski sudah dikantongi, PDIP emoh gegabah menyampaikan di momen yang tidak tepat. Yang pasti pendamping Jokowi tidak akan menjadi ban serep.
Menurut Ketua DPP PDI P Maruarar Sirait, pendamping Gubernur DKI Jakarta ini akan bisa diajak kerja sama. Karena Jokowi sadar betul, kata Ara, biasa dia disapa, membangun sebuah negara ini butuh kerja tim.

"Tentulah ini tidak akan menjadi ban serep, pasti bakal dibagi peran. Jokowi ini ingin bangun negara, dengan super tim, bukan superman. Jadi wapresnya tentu bisa bekerja," katanya dalam Diskusi Pasca Pemilu Legislatif 2014 bertajuk 'Arah Baru Indonesia' di Kampus ITB Bandung, Sabtu (26/4).

Dia mencontohkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini memimpin Jakarta bersama Jokowi. Menurut dia, Jokowi memiliki selera pasangan seperti Ahok.

"Jadi bukan seremonial saja. Contoh Rudi di Solo, Ahok Jakarta. Tidak ban serep kan?" ungkapnya.

Dia meminta kepada publik untuk bersabar soal siapa pendamping Jokowi pada Pilpres yang tinggal berlangsung dua bulan lagi ini.

"Pokoknya sudah nemu. Tinggal soal waktu. Pada waktunya akan diumumkan. Orangnya yang seperti apa, pokoknya bisa bawa perubahan secara mendasar," jelasnya.
 
 
[ren]

Reporter : Andrian Salam Wiyono | Merdeka.com - Sabtu, 26 April 2014 17:13

Projo: Pendamping Jokowi Harus Bisa Atasi Masalah Kenegaraan




JAKARTA, Basis pendukung bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo), mendambakan sosok wakil presiden pendamping Jokowi yang mampu mengatasi masalah kenegaraan. Selain itu, sosok tersebut juga harus mampu menangani isu strategis di bidang ekonomi.

"Wapres Jokowi haruslah figur yang mampu membantu dan melengkapi pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan. Dia harus kuat di bidang pertahanan," ujar Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Budi mengatakan, sosok itu sebaiknya bukan berasal dari suatu golongan tertentu untuk menghindari kepentingan kelompok tersebut. Sosok pendamping Jokowi, harap Budi, dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan hukum, mulai dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan aparat penegak hukum lainnya.

"Sistem hukum di Indonesia sangat bobrok," ujar Budi. Menurut dia, kasus korupsi yang melanda hampir seluruh penyelenggara negara telah memunculkan sinisme masyarakat terhadap jalannya fungsi kenegaraan.
Selain itu, imbuh Budi, sosok pendamping Jokowi ini juga harus punya kemampuan menangani beragam isu strategis seperti ketahanan energi, ketahanan ekonomi, dan ketahanan pangan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral PDI-P Ahmad Basarah menyebut ada dua tokoh yang kerap disebut di internal partai. Mereka adalah politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.


Budi menyanggah mendukung Ryamizard sebagai pendamping Jokowi dengan pendapatnya soal figur ideal bakal calon wakil presiden itu. Dia mengatakan Kalla juga punya kemampuan pertahanan yang baik.

Siapapun cawapres Jokowi, Budi mengharapkan sosok tersebut tidak memiliki beban masa lalu. Pendamping Jokowi, menurutnya, harus memiliki rekam jejak yang baik selama kiprahnya dalam kehidupan berbangsa.

"Pada dasarnya kami mendukung siapa pun wapres Jokowi, selama itu bertujuan mewujudkan pemerintahan  efektif, solid,  dan melaksanakan program yang berpihak pada perbaikan nasib rakyat," kata Budi.

Budi mengatakan, dalam waktu dekat, Projo akan melakukan pertemuan dengan Jokowi untuk membahas strategi pemenangan dan calon wakil presiden Jokowi. "Minggu depan ada pertemuan dengan Jokowi. Tempat masih tentatif," ujarnya.


Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Sabtu, 26 April 2014 | 03:53 WIB
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger