BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Thursday, May 29, 2014

Jusuf Kalla Awali Aktivitas Dua Kota dan Provinsi dengan Sarapan di Rumah Botol




JAKARTA, Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla, Kamis (29/5/2014) pagi dijadwalkan sarapan bareng Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kegiatan di Rumah Botol pada pukul 08.00 WIB tersebut akan mengawali aktivitas Kalla di dua kota dan dua provinsi pada hari ini.
Rumah Botol berlokasi di Jalan Cigadung Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah ini merupakan kediaman pribadi Ridwan Kamil, yang dia miliki sejak sebelum menjadi Wali Kota Bandung, dan pernah mendapatkan penghargaan Green Design Award dari Asia Building Construction Information (BCI) Asia. Rencananya, rumah tersebut akan diubah menjadi galeri.
Seusai sarapan, Kalla berencana mengunjungi pabrik JK Collection, pabrik sepatu dari perajin Cibaduyut. Inisial namanya menjadi merek sepatu ini sejak dia masih menjadi Wakil Presiden pada periode 2004-2009.

Sesudah kunjungan tersebut, JK akan menggelar deklarasi dukungan pemenangan pasangan Joko Widodo dan dirinya, bersama tokoh dan ormas se-Jawa Barat. Lokasi deklarasi adalah GOR Cikutra.

Salah satu tokoh yang dijadwalkan hadir adalah Solihin Gautama Purwanegara atau Mang Ihin. Dia pernah menjadi Gubernur Jawa Barat pada periode 1970-1974, dan sesudahnya menjadi salah satu sesepuh yang dihormati di wilayah ini.

Selepas tengah hari, Kalla akan bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di tanah kelahirannya, Kalla akan menghadiri zikir akbar untuk pemenangan Jokowi-JK, di Lapangan Karebossi. Selepas zikir, dia akan menghadiri rapat koordinasi daerah DPD Sulawesi Selatan PDI Perjuangan, lalu bersilaturahmi dengan para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.


Penulis: Dani Prabowo
Editor : Tjatur Wiharyo

KOMPAS.com - Kamis, 29 Mei 2014 | 07:08 WIB

Wednesday, May 28, 2014

Jokowi: "H" di Depan Nama Saya itu Haji, bukan Hebertus

Joko Widodo bersama Khofifah Indar Parawansa dan Slamet Effendi Yusuf



JAKARTA, Bakal calon presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi tentang inisial "H" di depan namanya. Dia pun mengatakan kerap kali fitnah sulit untuk diluruskan.

"H itu haji, bukan Hebertus," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Muslimat NU dan Musyawarah Kerja Nasional Perangkat-perangkat Muslimat NU, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2014).

Jokowi bertutur gelar "haji" itu dia dapatkan setelah menunaikan ibadah haji pada 2003. "Sebelas tahun lalu," ujar dia sembari menambahkan dia pun melakukan umrah beberapa kali.

Setelah memberikan klarifikasi soal inisial tersebut, Jokowi buru-buru menambahkan bahwa dia tidak bermaksud pamer sudah berhaji. Dia menegaskan penjelasannya ini semata klarifikasi atas beragam isu dan rumor yang beredar di media sosial.

Menurut Jokowi, semula dia pun hendak mengabaikan saja segala rumor dan isu soal inisial namanya tersebut. Namun, kata dia, beberapa rekan mendesaknya membuat klarifikasi.

"Hal-hal seperti ini memang perlu disampaikan, supaya di bawah tidak terjadi rumor dan isu," kata Jokowi. "(Apalagi) fitnah terkadang sulit diluruskan," imbuh dia.

Penulis: Arimbi Ramadhiani
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Rabu, 28 Mei 2014 | 06:21 WIB

Tuesday, May 27, 2014

Jokowi Curhat Sulitnya Kelola Relawan


Joko Widodo meresmikan posko tim koordinasi nasional Jokowi-JK, di Teuku Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta, Senin (26/5/2014)


 
JAKARTA, Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bagaimana sulitnya mengelola ratusan kelompok relawan di penjuru Indonesia. Saat berpidato di acara peresmian kelompok relawan Pondok Bangsa di rumah Rahmawati Soekarnoputri, Jalan Iskandarsyah II, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014), Jokowi bahkan mengaku tidak hapal satu per satu nama kelompok relawannya.

"Di Menteng aja ada tujuh titik relawan. Belum lagi daerah yang lain. Ratusan kelompok kali. Untuk me-manage ini tak mudah," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kita didukung lima partai. Menyatukan lima partai itu saja belum. Ditambah lagi dengan relawan di daerah, sangat belum," ujarnya.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat ingin meresmikan kelompok relawan di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, salah satunya Trenggalek. Informasi relawan menyebut untuk menuju kota itu dari kota sebelumnya hanya satu jam. Namun, ternyata lebih dari itu sehingga dia tidak dapat meresmikan relawan sesuai jadwal.

"Sehingga Trenggalek kita tinggal. Kita tinggal, waktu itu kita prioritaskan di Pacitan. Yang terjadi apa? Ada 3.000 orang yang nunggu, mereka ngamuk, kursinya dilempari. Akhirnya ya kita telepon minta maaf," ujarnya.

Jokowi berharap dengan dibentuknya posko kampanye nasional yang telah diresmikan Jokowi dan Jusuf Kalla pada Selasa siang tersebut, pengorganisasian relawan di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih mudah.



Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Laksono Hari Wiwoho



KOMPAS.com - Selasa, 27 Mei 2014 | 21:58 WIB









Para Jenderal Merapat, Dukung Sosok Jokowi yang Sederhana




JAKARTA, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengklaim ada ratusan jenderal purnawirawan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla. Wiranto mengatakan, para mantan jenderal, baik dari TNI atau Polri yang tersebar dari seluruh penjuru Indonesia itu tergabung di dalam sebuah organisasi relawan bernama Pondok Bangsa. Mereka telah membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan kepada Jokowi-JK.

"Kami prajurit sapta marga. Prajurit ksatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran dan keadilan. Kami pilih Pak Jokowi. Apa yang disampaikan Pak Jokowi jelas dan terbaca oleh rakyat," ujar Wiranto di Posko Pondok Bangsa, Jalan Iskandarsyah II, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014) malam.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla turut hadir dalam acara tersebut. Jokowi dan JK diberikan kesempatan untuk meresmikan relawan itu.

Wiranto mengatakan, satu hal yang paling disuka para purnawirawan jenderal terhadap Jokowi adalah kesederhanaannya. Hal itu terlihat dari pakaian yang sehari-hari dikenakan Jokowi ketika blusukan ke kampung-kampung di Jakarta.

"Baju, Rp 100.000, celana Rp 115.000, sepatu juga cuma berapa harganya. Coba bayangkan pemimpin kita kayak begitu," ujar Wiranto.

Sejumlah jenderal purnawirawan yang turut hadir dalam deklarasi itu, antara lain mantan Kapolri Jenderal (Purn) Polisi Da'i Bachtiar, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Makbul Padmanegara, dan Wakil Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda (Purn) TNI Dauhan Syamsuri.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Selasa, 27 Mei 2014 | 21:34 WIB

Kaka "Slank": Jokowi Asyik-asyik "Aja"




JAKARTA, Pertemuan antara bakal calon presiden Joko Widodo dan personel grup musik Slank berlangsung santai. Vokalis Slank Kaka mengapresiasi pertemuan tanpa protokoler khusus ini.

Kaka mengatakan, bersahabatan Slank dengan Jokowi sudah terjalin sejak Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo. Kaka mengatakan, ia dan personel lain di Slank merasa cocok dengan Jokowi karena karakter Jokowi yang bersahaja.

"Pak Jokowi sejak jadi wali kota sampai Gubernur DKI Jakarta tidak pernah protokoler. Pak Jokowi asyik-asyik aja. Saya terus terang enggak suka sama yang protokoler," kata Kaka sambil mengangkat kaki kanannya ke atas tempat duduk di markas Slank, Gang Potlot III, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014) petang.

Kaka berpesan, bila terpilih sebagai presiden baru, Jokowi sebaiknya tidak lupa menanamkan rasa sayang kepada rakyat dan seluruh alam Indonesia.

Sementara itu, gitaris Slank Abdee Negara juga menyampaikan bahwa dari sosok Jokowi, Indonesia mempunyai harapan untuk menjadi lebih baik. Namun, Abdee mengharapkan kepada Jokowi bahwa dalam proses pemilu ini gagasan-gagasan disampaikan dengan cara-cara damai.  "Jangan dengan cara-cara yang tidak memancing konflik," kata Abdee.


Penulis: Febrian
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Selasa, 27 Mei 2014 | 20:16 WIB

Kalau Jokowi Jadi Presiden, Slank Bakal Jaga Jarak dan Siap Mengkritik



JAKARTA, Grup musik Slank berjanji akan menjaga jarak dengan bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi jika Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih menjadi presiden RI selama lima tahun ke depan. Slank akan menjaga sikap kritis terhadap presiden mendatang.

"Mungkin seminggu setelah Jokowi jadi presiden, kami mulai jaga jarak," kata pemain drum Slank, Bimbim, seusai menerima kunjungan silaturahim Jokowi ke markas Slank di Gang Potlot III, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014).

Slank yang juga diawaki oleh Kaka (vokal), Abdee (gitar), Ridho (gitar), dan Ivanka (bas) punya alasan untuk menjaga jarak dengan Jokowi. Menurut Bimbim, grup musik yang dibentuknya itu harus punya sikap untuk terus mengkritisi presiden yang terpilih sekalipun itu Jokowi.

"Siapa pun presidennya, walaupun teman, kami tetap harus mengkritisi, jaga jarak," ujar Bimbim.

Karena alasan itu pula, Slank sengaja tidak terjun langsung untuk membantu Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden, termasuk mengarahkan para penggemar Slank atau yang biasa disebut Slankers untuk mencoblos pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Pak Jokowi enggak didukung pun sudah pasti menang. Kita demokrasi, kami mengajarkan Slankers untuk berdemokrasi," ujar Bimbim.


Penulis: Irfan Maullana
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com - Selasa, 27 Mei 2014 | 20:06 WIB

Ini Pakaian "Resmi" Jokowi-JK




JAKARTA,  Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan pakaian "resmi" keduanya dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak, sedangkan JK kemeja putih berlengan panjang.

Ketika acara Rapat Kerja Nasional II Nasdem di Hotel Mercure, Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014), Jokowi mengungkapkan mengapa pakaian itu dipilih olehnya dan JK. "Kemarin kan pakai (kemeja) putih-putih. Eh, di sana juga pakai putih-putih," ujar Jokowi tanpa menyebutkan siapa pihak "sana" yang dimaksud.

"Padahal kan trendsetter-nya kita, yang di sana itu follower. Tapi, ya sudah, kita harus bangun diferensiasi yang jelas," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, penetapan kostum capres-cawapres itu sempat diuji coba, yakni dengan melakukan foto bersama. Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak, demikian juga JK. Kemudian dibalik, Jokowi mengenakan kemeja putih, JK memakai kotak-kotak, dan seterusnya hingga dirasa cocok.

"Pas saya pakai kotak-kotak, Pak JK juga, kok kelihatan muda sekali. Akhirnya, kita putuskan bersama tim, satu kotak-kotak, satu putih," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemilihan kostum dirinya serta Jusuf Kalla sudah final. Kostum itu akan dipertahankan hingga pemungutan suara 9 Juli 2014. Perbedaan baju mencerminkan Indonesia yang beranekaragam. "Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, itu maksud kami. Enggak perlu kita harus seragam. Di sini kotak-kotak, di sana putih," ujarnya.

Selain itu, perbedaan kostum memiliki makna saling melengkapi. Jokowi mempunyai karakter dinamis, pekerja keras, dan berasal dari kaum muda. Adapun JK mempunyai karakter matang dalam kepemimpinan serta memiliki pengalaman di bidang pemerintah. "Tapi, tetap sinergis," kata Jokowi.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com —Selasa, 27 Mei 2014 | 16:17 WIB

Megawati Sindir Ibu Negara




JAKARTA,  Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyindir Ibu Negara yang ia nilai tidak punya kegiatan sendiri selain mengikuti semua kegiatan Presiden. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem, Selasa (27/5/2014), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Megawati mengatakan, saat ayahnya menjadi presiden, ia tak pernah melihat ibunya, Fatmawati, selalu mengikuti kegiatan Soekarno. Menurut dia, ibunya selalu sibuk sendiri dengan kegiatannya sebagai First Lady saat itu. "Makanya, saya heran kalau lihat ibu negara yang kerjanya ngikut terus," ujar Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga berpesan kepada kader perempuan Nasdem yang hadir pada Rakernas untuk memiliki niat dan kesadaran kerja sendiri dalam berorganisasi. Sebagai perempuan yang terjun ke dunia politik, Megawati mengaku dirinya tidak melalui jalan yang mulus. Ia menyatakan kerap diremehkan sebagai perempuan, bahkan oleh suaminya sendiri, almarhum Taufiq Kiemas. Ia mengatakan, Taufiq pernah meragukan kemampuannya menjadi ketua umum partai.

"Mana mungkin kamu bisa jadi ketua umum. Kamu kan perempuan," ujar Mega menirukan Taufiq.
Namun, Megawati meyakinkan bahwa apa yang diperbuatnya saat ini baik bagi partainya. "Jika ibu-ibu di sini berpikir akan menjadi kader partai yang berhasil dengan pikiran berliku-liku, jangan harap akan berhasil. Cukup satu kata, satu perbuatan," katanya.

Selain itu, Megawati juga meminta kader Nasdem agar mendorong setiap perempuan yang akan maju di dunia politik.


Penulis: Meidella Syahni
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com — Selasa, 27 Mei 2014 | 15:32 WIB

Gerah Isu SARA, JK Ingin Adakan Tanding Mengaji Jokowi-Prabowo



JAKARTA, Mufidah Kalla, istri dari calon wakil presiden Jusuf Kalla, menanggapi santai terpaan isu SARA yang dialamatkan kepada calon presiden Joko Widodo.
Namun, ia mengatakan, Jusuf Kalla atau JK sedikit "gerah" mendengar gencarnya pemberitaan terkait isu SARA itu.

"Ini Pak JK bilang, kalau Jokowi dituduh yang tidak-tidak, beliau akan mengadakan pertarungan mengaji antara Jokowi dan Prabowo," kata Mufidah saat menghadiri deklarasi dukungan Green Hijabers bagi pasangan Jokowi-JK di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (27/5/2014).

Mufidah yakin pemberitaan tersebut sekadar fitnah yang tidak berdasar. Ia mengatakan, ilmu Jokowi terkait agama tidak perlu diragukan. "Enggak mungkin ya, dia kan haji. Kalau masih mau dituduh begitu, ya tanding mengaji. Mudah-mudahan bisa dilihatlah," kata Mufidah.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Egidius Patnistik

KOMPAS.comSelasa, 27 Mei 2014 | 14:32 WIB

"Ibu Mega, Anakmu yang Hilang Janjikan 12 Juta Suara untuk Pemenangan Jokowi-JK..."

Muhaimin Iskandar di Rakernas Partai Nasdem, Selasa (27/5/2014), di Ancol, Jakarta.


JAKARTA, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan komitmennya untuk mengupayakan pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satu janji partai ini adalah 12 juta suara untuk pasangan ini.

"Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) yang kami cintai dan sayangi, anakmu yang hilang ini siap berkontribusi," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengawali janji komitmennya, Selasa (27/5/2014). "Kami insya Allah minimal beri 12 juta (suara) dari basis PKB untuk memenangkan Jokowi-JK."


Koalisi pengusung Jokowi-Kalla berisi PDI-P bersama Partai Nasional Demokrat, PKB, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. "Jadi, Bu Mega, sebenarnya saya malu kalau berkelana ke mana-mana, tapi pulang tidak bawa 12 juta suara," imbuh Muhaimin disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Janji komitmen ini disampaikan di depan forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Nasional Demokrat. Rapat ini digelar untuk menyolidkan internal dalam menghadapi masa kampanye pilpres.

Dalam acara ini, semua ketua umum partai pengusung dan partai pendukung hadir. Mereka juga bergantian menyampaikan pidato politik sebelum bersama-sama mendeklarasikan dukungan untuk pemenangan pasangan Jokowi dan Kalla.

Penulis: Indra Akuntono
Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com -- Selasa, 27 Mei 2014 | 11:12 WIB

Wednesday, May 21, 2014

Khofifah: Pak JK Representasi NU, Struktural dan Kultural




JAKARTA, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofiffah Indar Parawansa menyatakan bahwa Jusuf Kalla (JK) sangat merepresentasikan kaum Nahdliyin. JK adalah bakal cawapres Joko Widodo yang diusung poros PDI Perjuangan.

"Kalau saya sebagai kader NU, Pak JK itu representasi dari NU struktural dan kultural," kata Khofifah, saat dihubungi, Rabu (21/5/2014).

Khofifah, yang telah resmi menjadi Juru Bicara Jokowi itu, menjelaskan, secara struktural, JK lekat dengan Mustasyar NU. Selain itu, secara historis, keluarga JK juga dikenal sebagai tokoh NU di Sulawesi.

Jadi, kata Khofifah, secara ideologis dan psikologis, tak akan sulit mengidentifikasi ketokohan JK di kalangan kaum Nahdliyin. Dengan begitu, JK akan mendapat dukungan signifikan karena tak perlu lagi membangun jaringan baru.

"Dan saya rasa Pak JK salah satu orang berkecukupan, yang setiap bulan memberikan apresiasi ke PBNU. Selama ini, Pak JK menjadi donatur PBNU," pungkasnya.

Seperti diketahui, dukungan dari warga NU diprediksi akan terbelah setelah tokoh internal tak satu suara mendukung pasangan bakal capres/cawapres yang ada. Khofifah mendukung poros PDI-P yang mengusung Jokowi-JK, sementara Mahfud MD terdaftar sebagai Ketua Tim Sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung poros Partai Gerindra.

Namun demikian, Khofifah menghormati sikap politik Mahfud. Ia yakin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memiliki pertimbangan dan alasan matang atas pilihan politiknya.

Penulis: Indra Akuntono
Editor : Ana Shofiana Syatiri

KOMPAS.com - Rabu, 21 Mei 2014 | 10:43 WIB

Telanjur Janji Dukung Tokoh NU, KH Hasyim Muzadi Pilih Jokowi-Jusuf Kalla...

Mantan Ketua PB Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi




JAKARTA, Rais Aam PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Ada janji yang sudah telanjur diungkapkannya ke publik dan harus ditunaikan.

"Tempo hari saya menyatakan sebelum selesainya (penentuan) pasangan capres cawapres , bahwa saya akan memilih capres cawapres mana pun, tanpa membeda-bedakan, (asalkan koalisinya) yang ada tokoh NU-nya," kata Hasyim dalam siaran pers yang diterima Rabu (21/5/2014). "Janji" Hasyim itu disampaikan pada pekan lalu.


"Ternyata sekarang yang ada (tokoh NU-nya) adalah pasangan Jokowi-JK. Maka saya harus konsekuen terhadap apa yang saya katakan, yakni saya memilih Jokowi-JK," lanjut Hasyim. Kalimatnya ini merujuk pada pilihan menjadikan Kalla sebagai pendamping Jokowi.

Meski demikian, Hasyim mengatakan bahwa pilihannya ini bukan semata fanatisme ke-NU-an. "Realita masyarakat Muslim memang kebanyakan warga NU dan NU membuktikan sikap kebangsaan nasionalis (di) sepanjang sejarah Indonesia," kata mantan Ketua Umum PBNU ini tentang keputusan pilihannya.

Menurut Hasyim, tak seorang pun bisa meragukan keislaman Kalla, ke-NU-annya, maupun integritas, visi, dan kompetensinya dalam masalah kenegaraan. "Hasil-hasil amalnya sudah jelas dalam mengatasi konflik agama, masalah Aceh, dan sebagainya," ujar dia memberikan contoh.

Kalla, imbuh Hasyim, juga tak bisa disanggah adalah seorang ekonom. "Saya berharap (Kalla) bisa mengembangkan ekonomi pribumi tanpa membuat kegoncangan global maupun (menimbulkan masalah) rasial," kata dia. "Semoga yang sependapat dengan saya melakukan pilihan yang sama, yakni (memilih) Jokowi-JK".

Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Rabu, 21 Mei 2014 | 08:30 WIB

KH Hasyim Muzadi Larang Mahfud MD Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres




JAKARTA, Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga tokoh NU, Mahfud MD, untuk tak jadi tim sukses dalam Pemilu Presiden 2014 ini.

"Saya tidak merekomendasikan (Mahfud) menjadi tim sukses pasangan (capres-cawapres) mana pun," kata Hasyim dalam siaran pers yang diterima Rabu (21/5/2014). "Kerjaan tim sukses adalah operasional yang cukup dijabat anak-anak muda tak tak perlu orang sekaliber Pak Mahfud."


Setelah batal menjadi bakal capres untuk diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud "menyeberang" ke poros yang berbeda dengan pilihan partai itu. Bila PKB bergabung ke poros PDI-P yang mengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, maka Mahfud berpaling ke poros Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Dalam perjalanan koalisi selama tiga hari terakhir, Mahfud kemudian diminta menjadi tim sukses pemenangan Prabowo dan Hatta. Namun, Mahfud mengaku belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

"Saya menyarankan Mahfud MD ber-maqam sebagai konsultan capres-cawapres yang ada," lanjut Hasyim. Alasan Hasyim, Mahfud adalah figur yang pernah menjadi anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Lewat pernyataan pers yang sama, Hasyim menyatakan mendukung pasangan Jokowi dan Kalla. Mantan Ketua Umum PBNU ini pekan lalu sempat mengatakan bakal mendukung pasangan mana pun yang mengakomodasi tokoh NU.

"Tempo hari saya menyatakan sebelum selesainya (penentuan) pasangan capres cawapres , bahwa saya akan memilih capres cawapres mana pun, tanpa membeda-bedakan, (asalkan koalisinya) yang ada tokoh NU-nya," kata Hasyim.

"Ternyata sekarang yang ada (tokoh NU-nya) adalah pasangan Jokowi-JK. Maka saya harus konsekuen terhadap apa yang saya katakan, yakni saya memilih Jokowi-JK," lanjut Hasyim. Kalimatnya ini merujuk pada pilihan menjadikan Kalla sebagai pendamping Jokowi.

Meski demikian, Hasyim mengatakan bahwa pilihannya ini bukan semata fanatisme ke-NU-an. "Realita masyarakat Muslim memang kebanyakan warga NU dan NU membuktikan sikap kebangsaan nasionalis (di) sepanjang sejarah Indonesia," kata mantan Ketua Umum PBNU ini tentang keputusan pilihannya.

Soal tokoh NU yang menjadi pendamping Jokowi, Hasyim mengatakan sebenarnya Mahfud juga punya peluang. "Tapi wakil Jokowi tidak mungkin dua. Maka, harus realistis," ujar dia. 

Editor : Palupi Annisa Auliani

KOMPAS.com - Rabu, 21 Mei 2014 | 08:47 WIB

"Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK





Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Rabu, 21 Mei 2014 | 07:54 WIB


Tuesday, May 20, 2014

Luhut Klaim Sebagian Besar Kader Golkar Pilih Jokowi-JK

Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan


JAKARTA, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan mengklaim, dua pertiga kader Golkar akan memilih pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pemilihan presiden Juli mendatang. Menurut Luhut, berdasarkan hasil survei yang diketahuinya, sebesar 42 persen kader Golkar akan memilih Jokowi.

"Ya kira-kira begitulah. Tapi, kalau saya lihat di hasil pemilu terakhir, hampir 42 persen orang Golkar memilih Jokowi. Mungkin kalau JK masuk, nanti lebih besar ya," kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Namun, Luhut tidak menyebutkan lembaga survei yang menjadi rujukannya. Luhut memilih sikap berbeda dengan garis partai. Golkar mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Luhut cenderung memberikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Kalla.

Luhut mengatakan, ia telah meminta izin kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atas pilihannya ini. Akan tetapi, tegasnya, ia masih berada di Partai Golkar. Luhut mengaku tak takut dikeluarkan dari Golkar karena pilihannya yang berbeda.

"Saya tetap di Golkar, tidak ada yang mengeluarkan saya, kecuali saya," sambungnya.

Luhut juga mengatakan bahwa persahabatannya dengan Aburizal akan tetap terjalin dengan baik meski berbeda pandangan politik. Menurut Luhut, dia memilih untuk mendukung Jokowi karena menganggap Gubernur DKI Jakarta itu lebih baik dibandingkan Prabowo.

Sesama tokoh militer, Luhut mengaku tahu betul latar belakang Prabowo. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari jenderal purnawirawan senior terkait keputusannya ini.

Penulis: Icha Rastika
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Selasa, 20 Mei 2014 | 22:25 WIB

PDI-P Yakin "Barisan Sakit Hati" Tak Gembosi Jokowi-JK

Pasangan capres dan cawapres yang diusung PDI-P



JAKARTA,  Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tak khawatir dengan sepak terjang dengan "barisan sakit hati" yang tak mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, dukungan untuk pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 akan tetap solid dan signifikan. 
 
"Itu pilihan politik, kita enggak bisa melarang atau meminta mereka ikut kepada siapa mereka harus berpihak," kata Puan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Menurut Puan, duet Jokowi-Kalla akan mendapatkan respons positif dari sejumlah tokoh dan masyarakat. Beralihnya dukungan dari sejumlah tokoh seperti Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Hary Tanoesoedibjo kepada pasangan bakal capres dan cawapres lain, dikatakan Puan, ialah hak pribadi yang harus dihargai. 

"Pasti ada plus minusnya. Kalau ada minus, pasti ada plus di tempat lain, itu yang akan kita rangkul," ujarnya.

Pemilu Presiden 2014 kemungkinan hanya akan diikuti dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung empat partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pasangan lainnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, diusung enam partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang. Kedua pasangan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk diverifikasi persyaratan yang harus dipenuhi dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Presiden 2014.

Setelah mendeklarasikan diri, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa gencar merangkul sejumlah figur, di antaranya Mahfud MD dan Rhoma Irama. Sebelumnya, kedua nama ini menjadi kandidat bakal capres Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, Mahfud dan Rhoma kini memilih berada di tim sukses pemenangan Prabowo-Hatta. Sementara itu, Ketua Bappilu Hanura Hary Tanoesoedibjo memutuskan akan mundur dari Partai Hanura karena memilih mendukung Prabowo-Hatta.

Penulis: Indra Akuntono
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com —Selasa, 20 Mei 2014 | 19:41 WIB

Dukung Jokowi, Luhut "Pamit" kepada Aburizal

Luhut Binsar Panjaitan



JAKARTA, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan menyatakan dukungannya kepada bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla.
Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Luhut mengaku sudah meminta izin kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk berseberangan dengan pilihan Partai Golkar.

"Ketika Golkar bergabung dengan Gerindra, saya sudah pamit secara baik-baik kepada Ketua Umum Golkar. Secara perorangan, dan didukung sejumlah purnawirawan, tokoh masyarakat, untuk tetap menjadi pendukung Jokowi," kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Meskipun memiliki pilihan politik yang berseberangan, Luhut mengaku tetap berada di Partai Golkar. Dia mengaku tidak takut akan dikeluarkan dari Golkar karena pilihannya tersebut. "Saya tetap di Golkar, tidak ada yang mengeluarkan saya kecuali saya," sambungnya.

Luhut juga mengatakan bahwa perkawanannya dengan Aburizal akan tetap terjalin dengan baik meskipun berbeda pandangan politik. Menurut Luhut, dia memilih untuk mendukung Jokowi karena menganggap Gubernur DKI Jakarta itu lebih baik dibandingkan Prabowo.

Sesama tokoh militer, Luhut mengaku tahu betul latar belakang Prabowo. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari jenderal purnawirawan senior terkait keputusannya ini.

"Jenderal purnawirawan sesepuh saya mengatakan kepada kami, sudah benar sikap Anda itu," ucap Luhut tanpa menyebut nama jenderal purnawirawan yang dimaksudnya itu.

Penulis: Icha Rastika
Editor : Hindra Liauw

KOMPAS.com — Selasa, 20 Mei 2014 | 17:13 WIB

Saturday, May 17, 2014

Tepis Black Campaign, Buku Nikah Jokowi pun Beredar





Jakarta - Isu black campaign menyerang Jokowi secara masif. Di media sosial bahkan sempat ramai dihembuskan sosok Jokowi yang dikaitkan dengan agama dan suku tertentu. Belakangan isu itu terbantahkan dengan sendirinya, bahkan saling tuding siapa yang memulainya.

Namun menepis soal isu SARA yang dialamatkan ke Jokowi, sejumlah bukti-bukti dibeberkan. Pada Sabtu (17/5/2014), ramai beredar buku nikah Jokowi.

Buku itu dirilis di facebook PDI Perjuangan. Dalam buku itu terpampang jelas soal Jokowi. Buku nikah itu dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kotamadya Surakarta.

Di buku itu tertulis jelas nama Jokowi, Ir Joko Widodo. Ada pula foto Jokowi yang berjas dan berkumis. Jokowi menikah dengan istrinya yang sekarang Iriana.

Di dalam buku yang dikeluarkan Departemen Agama (kini Kemenag-red) itu juga tercantum doa sesudah akad nikah.

Buku ini asli dan mungkin ini sebagai jawaban atas tudingan serta fitnah yang kerap menyerang Jokowi yang akan bertarung di Pilpres 2014.

(ndr/mad)
Sabtu, 17/05/2014 19:35 WIB
Nala Edwin - detikNews

Thursday, May 15, 2014

Di Jawa Tengah, Jokowi Temui Kiai dan "Blusukan" ke Pasar




JAKARTA, Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo kembali melakukan safari politik, Kamis (15/5/2014). Kali ini, ia berkunjung ke Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, Jokowi akan bertemu Wali Kota Surakarta di Loji Gandrung. Selanjutnya, ia mengunjungi Pondok Pesantren Edi Mancoro di Salatiga untuk bertemu para kiai Nahdlatul Ulama (NU).
Selanjutnya, Jokowi akan mengunjungi sekolah alternatif Qoriyah Toyyibah dan melakukan blusukan di pasar raya serta menunaikan ibadah shalat dzuhur di Masjid Al Muttaqin.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Jokowi diagendakan berdialog dengan sejumlah kader dari PDI Perjuangan serta dua partai pengusungnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus para relawan.

Kamis sore, Jokowi bertolak kembali ke Solo dan kembali ke Ibu Kota pada petang nanti.

Menurut informasi, perjalanan Jokowi kali ini juga untuk memantapkan pilihan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden 2014.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Kamis, 15 Mei 2014 | 09:43 WIB

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Jokowi saat acara deklarasi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/5/2014).




JAKARTA, Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.


Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Kamis, 15 Mei 2014 | 07:05 WIB

Wednesday, May 14, 2014

Muhaimin Minta Jokowi Tetap Sederhana jika Jadi Presiden

Jokowi & Muhaimin Iskandar, Selasa (13/5/2014)



JAKARTA, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku menemukan kesederhanaan dalam diri bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Menurutnya, presiden Indonesia seharusnya sederhana dalam bertindak dan tidak berjarak dengan rakyat. Salah satu kesederhanaan Jokowi dalam tangkapan Muhaimin adalah baju yang dikenakannya. 
"Saya lihat di foto, ada tulisannya harga baju Jokowi Rp 100.000. Bahkan baju Ketua DPW Jawa Tengah lebih mahal, Apalagi bajunya Sekjen PKB," ujar Muhaimin, saat berbicara dalam Konsolidasi Nasional PKB, di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Acara itu juga dihadiri Jokowi. Muhaimin berharap, Jokowi tetap dalam kesederhanaannya jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 2014.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKB memutuskan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dalam barisan koalisi pengusung Jokowi, selain PKB, bergabung pula Partai Nasdem. Dalam konsolidasi ini, PKB menegaskan, siap mengerahkan kekuatan partai untuk memenangkan Jokowi dan pasangan bakal cawapresnya yang hingga saat ini belum diumumkan.
bakal cawapresnya yang hingga saat ini belum diumumkan.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Selasa, 13 Mei 2014 | 23:27 WIB

Tuesday, May 13, 2014

Jokowi Ingin Bentuk Koalisi Besar

ARB dan Joko Widodo, saat bertemu di Pasar Gembrong, Selasa (13/5/2014

JAKARTA, Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan, PDI-P akan merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk bergabung dalam barisan koalisi partainya. Sejauh ini, dua partai politik telah menyatakan berkoalisi dengan PDI-P, yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. 

"Sabar, pelan-pelan. Satu-satu akan kita kerjakan," kata Jokowi seusai mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).


Sebelumnya, Jokowi mengadakan pertemuan dengan Aburizal alias Ical. Pertemuan ini merupakan kali kedua bagi Jokowi dan Ical setelah sebelumnya keduanya sempat bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (12/4/2014).

Meski telah dua kali bertemu, belum ada keputusan terkait koalisi. Golkar akan memutuskan sikap soal koalisi pada rapat pimpinan nasional yang akan digelar pada 17-18 Mei 2014. Sementara itu, sinyal kuat koalisi Golkar dan PDI-P dilontarkan sejumlah elite partai berlambang pohon beringin itu, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung. 

Agung mengatakan, partainya akan solid mendukung salah satu capres jika calon wakil presidennya berasal dari Partai Golkar.
"Kalau Hatta kan sudah ke Prabowo, lalu Jokowi belum jelas dan kemungkinan JK (politikus Partai Golkar, Jusuf Kalla, red). Nanti setelah JK, kami lihat. Rasa-rasanya memang Golkar lebih menyukai yang ada unsur partainya," ujar Agung seusai melakukan rapat terbatas di kantor kepresidenan, Selasa (13/5/2014).
Agung mengakui bahwa internal Partai Golkar tidak mempersoalkan jika nantinya partai berlambang pohon beringin ini melabuhkan pilihannya kepada PDI-P. Dalam sejarah politik Partai Golkar, kata Agung, partai tersebut selalu berada di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam memilih partner koalisi, Partai Golkar pun cenderung memilih bakal calon presiden yang kemungkinan menang lebih besar.

"Kalau memang itu pilihan yang terbaik, ya enggak apa-apa," kata Agung.


Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Selasa, 13 Mei 2014 | 20:02 WIB

PKB Galang Kekuatan Menangkan Jokowi




JAKARTA, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumpulkan kadernya yang merupakan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKB di seluruh provinsi dalam Konsolidasi Nasional di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014). Dalam pertemuan tersebut, seluruh DPW sepakat mendukung bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014.
"Kami sosialisasikan keputusan PKB mendukung dan akan menangkan Jokowi sebagai calon presiden," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrowi membacakan surat keputusan hasil Konsolidasi Nasional PKB. Selain menetapkan Jokowi sebagai capres yang diusung oleh PKB, dalam surat tersebut juga tertulis seluruh jajaran PKB diinstruksikan untuk mengoptimalkan kekuatan partai dalam memenangkan Jokowi.

Usai pembacaan deklarasi dukungan, para kader kompak menyerukan "Hidup Jokowi!"

Melihat seruan kadernya atas dukungan terhadap Jokowi, Muhaimin menanyakan kesiapan mereka untuk memenangkan capres yang diusung partainya tersebut.

"Apakah siap memenangkan Jokowi?" tanya Muhaimin.

"Siap!" sahut para kader PKB.

Rapat diskors hingga pukul 19.00 WIB. Rapat akan dilanjutkan bersamaan dengan kedatangan Jokowi ke DPP PKB.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Selasa, 13 Mei 2014 | 19:02 WIB

Ini Sebaran Kursi Partai di 33 Provinsi



JAKARTA,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara partai politik (parpol) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, Jumat (9/5/2014) lalu. Berdasarkan perhitungan atas data resmi KPU, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendapat 109 kursi yang tersebar di 30 provinsi.

Sementara itu, 451 kursi lainnya menjadi milik sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen, yaitu Partai Nasdem (35 kursi); Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi); Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi); Partai Golkar (91 kursi); Partai Gerindra (73 kursi); Partai Demokrat (61 kursi); Partai Amanat Nasional (49 kursi); Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi); dan Partai Hanura (16 kursi).

Sebaran kursinya adalah sebagai berikut:

1. Aceh
Nasdem (2 kursi); PKB (1 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (1 kursi); dan PPP (1 kursi)

2. Sumatera Utara
Nasdem (3 kursi); PKB (1 kursi); PKS (3 kursi); PDI Perjuangan (4 kursi); Golkar (4 kursi); Gerindra (4 kursi); Demokrat (3 kursi); PAN (3 kursi); PPP (2 kursi); dan Hanura (3 kursi)

3. Sumatera Barat
Nasdem (1 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (1 kursi); dan PPP (2 kursi)

4. Riau
PKB (1 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (1 kursi)

5. Jambi
PKB (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar (1 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (1 kursi); PAN (1 kursi); PPP (1 kursi)

6. Sumatera Selatan
Nasdem (1 kursi); PKB (1 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (3 kursi); Golkar (3 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (2 kursi); Hanura (1 kursi)

7. Bengkulu
Nasdem (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Gerindra (1 kursi); PAN (1 kursi)

8. Lampung
Nasdem (1 kursi); PKB (2 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (4 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (2 kursi); Hanura (1 kursi)

9. Bangka Belitung
PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar (1 kursi); Demokrat (1 kursi)

10. Kepulauan Riau
Nasdem (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); PAN (1 kursi)

11. DKI Jakarta
Nasdem (1 kursi); PKS (3 kursi); PDI Perjuangan (6 kursi); Golkar (3 kursi); Gerindra (3 kursi); Demokrat (2 kursi); PPP (3 kursi)

12. Jawa Barat
Nasdem (1 kursi); PKB (7 kursi); PKS (11 kursi); PDI Perjuangan (18 kursi); Golkar (17 kursi); Gerindra (10 kursi); Demokrat (9 kursi); PAN (7 kursi); PPP (7 kursi); Hanura (4 kursi)

13. Jawa Tengah
Nasdem (5 kursi); PKB (10 kursi); PKS (4 kursi); PDI Perjuangan (18 kursi); Golkar (11 kursi); Gerindra (10 kursi); Demokrat (4 kursi); PAN (8 kursi); PPP (7 kursi)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta
PKB (1 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (1 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (1 kursi); PAN (1 kursi)

15. Jawa Timur
Nasdem (7 kursi); PKB (15 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (17 kursi); Golkar (11 kursi); Gerindra (11 kursi); Demokrat (11 kursi); PAN (7 kursi); PPP (4 kursi); Hanura (2 kursi)

16. Banten
Nasdem (1 kursi); PKB (1 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (4 kursi); Golkar (3 kursi); Gerindra (3 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (2 kursi); PPP (3 kursi); Hanura (1 kursi)

17. Bali
PDI Perjuangan (4 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (2 kursi)

18. Nusa Tenggara Barat
Semua parpol yang lolos PT dapat 1 kursi

19. Nusa Tenggara Timur
Nasdem (2 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (3 kursi); Gerindra (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (1 kursi); Hanura 1 kursi

20. Kalimantan Barat
Nasdem (1 kursi); PKB (1 kursi); PDI Perjuangan (3 kursi); Golkar (1 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (1 kursi); PAN (1 kursi); PPP (1 kursi)

21. Kalimantan Tengah
Nasdem (1 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar(1 kursi); Gerindra (1 kursi); PAN (1 kursi)

22. Kalimantan Selatan
PKB (2 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar (3 kursi); Gerindra (2 kursi); PPP ( 2 kursi)

23. Kalimantan Timur
Nasdem (1 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar (2 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (1 kursi); PPP (1 kursi)

24. Sulawesi Utara
PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (1 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (1 kursi); PAN (1 kursi)

25. Sulawesi Tengah
Nasdem (1 kursi); PDI Perjuangan (1 kursi); Golkar(1 kursi)

26. Sulawesi Selatan
Nasdem (2 kursi); PKS (2 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (5 kursi); Gerindra (3 kursi); Demokrat (3 kursi); PAN (3 kursi); PPP (3 kursi); Hanura (1 kursi)

27. Sulawesi Tenggara
Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP masing-masing 1 kursi.

28. Gorontalo
Golkar (2 kursi); Gerindra (1 kursi)

29. Sulawesi Barat
Golkar, Gerindra, Demokrat masing-masing 1 kursi.

30. Maluku
PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra masing-masing 1 kursi.

31. Maluku Utara
PDI Perjuangan, Golkar, PAN masing-masing 1 kursi.

32. Papua
Nasdem (1 kursi); PKB (1 kursi); PKS (1 kursi); PDI Perjuangan (2 kursi); Golkar (1 kursi); Gerindra (1 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (1 kursi)

33. Papua Barat
PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat masing-masing 1 kursi


Penulis: Deytri Robekka Aritonang
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com --Selasa, 13 Mei 2014 | 06:35 WIB

Pemilu 2014, Berburu Cawapres




JAKARTA, Hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan, tak ada partai politik yang perolehan suaranya memenuhi presidential threshold sehingga bisa melenggang sendiri untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya pada pemilu presiden. Koalisi pun menjadi kunci. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan, pada pemilu kali ini, elektabilitas para bakal capres pun tak ada yang cukup signifikan. Oleh karena itu, menurutnya, kunci sukses untuk memenangkan pertarungan adalah mencari calon wapres yang bisa mendongkrak elektabilitas.

Menurutnya, posisi cawapres pun menjadi "seksi" pada pemilu kali ini. Kondisi ini dinilainya berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu 2009. Saat itu, calon presiden yang diusung Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi.

"SBY saat itu elektabilitasnya tinggi, ibaratnya dipasangkan dengan siapa pun pasti menang," kata Siti.

Sementara itu, tiga kandidat kuat bakal capres, yaitu Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Aburizal Bakrie, terlihat berusaha keras untuk menentukan siapa pendampingnya. Menurut Siti, mereka harus bisa mencari pasangan yang telah memiliki basis massa yang jelas. Oleh karena itu, lanjutnya, bakal cawapres itu mampu meningkatkan perolehan suara capres.

Siti menambahkan, bakal cawapres sebaiknya memiliki latar belakang yang berbeda dengan capres sehingga keduanya dapat saling melengkapi.

"Cawapres bisa meningkatkan elektabilitas capres, memiliki massa grass root, dan memiliki kompetensi setelah dilantik. Sehingga dapat menggenapkan apa yang dimiliki capres," kata Siti.

Penulis: Dani Prabowo
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com -- Selasa, 13 Mei 2014 | 06:12 WIB

Monday, May 12, 2014

Pujian Jokowi untuk Jusuf Kalla dan Abraham Samad



JAKARTA, Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, masih merahasiakan siapa yang dipilihnya sebagai pendamping untuk bertarung dalam Pemilu Presiden 2014. Akan tetapi, ada dua nama yang disebut-sebut kandidat kuat menjadi bakal cawapres Jokowi, yaitu Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Kedua nama ini pula yang dipuji Jokowi seusai makan siang bersama sejumlah duta besar negara sahabat, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014).
"Pak JK sangat baik, Pak Samad juga sangat baik. Sangat baik semuanya," kata Jokowi.

Apakah satu dari dua nama itu yang dipilihnya? Lagi-lagi, Jokowi tak mau menyebutkan seperti apa figur calon pendampingnya.

Sementara itu, mengenai tim sukses, Jokowi mengatakan, itu akan dibentuk setelah adanya kepastian barisan koalisi yang ada di gerbong PDI Perjuangan. Hingga saat ini, ada dua partai yang memastikan berkoalisi dengan PDI-P, yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Timses sampai sekarang belum terbentuk karena dibentuk menunggu partai lain yang akan masuk. Jadi, ini masih ketema-ketemu, ketema-ketemu,"  katanya.

Sebelumnya, ia mengatakan, PDI-P masih membuka peluang bagi partai lain yang ingin berkoalisi. Ia menyebutkan, ada sejumlah partai yang tengah menjalin komunikasi. Namun, ia tidak menyebutkannya karena masih dalam tahap penjajakan.

"Masih ada kemungkinan (tambahan dalam koalisi). Tapi, belum bisa disampaikan karena masih ada yang ketemu dengan saya, Ibu Mega, Puan, dan Pak Tjahjo. Semuanya kan tidak bisa selesai sehari dua hari," ujar Jokowi.

Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Senin, 12 Mei 2014 | 22:07 WIB

Deklarasi Barisan Koalisi PDI-P Sekaligus Pengumuman Cawapres Jokowi?




JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi akan mendeklarasikan barisan koalisinya bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Rabu (14/5/2014) mendatang. Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, deklarasi ini akan diikuti dengan pembentukan tim pemenangan Pemilu Presiden 2014.

"Kami sedang mempersiapkan agenda rapat pleno besok (lusa) siang yang dilanjutkan pernyataan resmi PKB untuk bergabung dengan PDI-P mengusung Jokowi," kata Tjahjo, di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Ketika ditanya apakah deklarasi ini akan diikuti dengan pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Tjahjo hanya menjawab singkat.

"Bisa iya bisa tidak," katanya.

Dalam deklarasi ini, akan dihadiri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, serta bakal calon presiden yang akan diusung, Joko Widodo.

Terkait tim pemenangan pilpres, Tjahjo mengatakan, sebelumnya PDI-P sudah membentuk tim bersama Partai Nasdem yang dipimpin olehnya dan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Dengan bergabungnya PKB, kata dia, tim baru akan dibentuk dan ditentukan siapa yang memimpin.

"Masing-masing partai nantinya akan punya satu tim dan ada satu tim sukses (khusus) yang bergabung. Begitu pula soal logistik," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Wasekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, rapat pleno yang diselenggarakan di Kantor DPP PDI-P itu akan dihadiri parpol-parpol pengusung Jokowi. Meski demikian, PDI-P masih membuka pintu untuk partai lain yang ingin bergabung.

Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Senin, 12 Mei 2014 | 20:02 WIB

PDI-P: Sempurna, Koalisi dengan PKB-Nasdem





JAKARTA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem sebagai mitra koalisi untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa koalisi PDI-P, PKB, dan Partai Nasdem adalah koalisi sempurna.

"Kami melihat kerja sama kami, PKB dan Nasdem, kerja sama yang sangat sempurna. Sudah mewakili dari aspek konfigurasi politik Indonesia secara kultural, sosiologis, serta kesejarahan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Menurut Hasto, PKB memiliki basis massa tradisional yang kuat. Menurut dia, warga Nahdliyin dan kaum Marhaen berada dalam lapisan sosial masyarakat yang sama, yakni kerap menjadi korban dari ketidakadilan akibat kebijakan ekonomi pemerintah.

"Nasdem juga memiliki basis-basis dalam kampanye modern. Begitu pula dengan spirit perubahan, restorasi Indonesia," ucapnya.

Selain itu, dia menambahkan, secara konstitusional, koalisi ketiga partai itu juga sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu presiden 9 Juli nanti.

Dalam pemilu legislatif kemarin, PDI-P memperoleh 18,95 persen suara, Nasdem 6,72 persen suara, dan PKB 9,04 suara. Adapun persyaratan ambang batas presiden dalam UU Pilpres ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

"Dengan dukungan PKB dan Nasdem, kami merasa optimistis dalam pilpres dengan mengusung Pak Jokowi akan mendapat dukungan rakyat," imbuhnya.

Meski demikian, Hasto mengatakan, PDI-P masih terbuka apabila ada parpol lain yang tertarik bergabung. Dia menilai bergabungnya parpol lain akan menjadi amunisi tambahan untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam pilpres mendatang.

"Tapi, kalau memang hanya ini (PKB dan Nasdem) yang ada, kami siap dengan penuh percaya diri untuk memenangi pilpres yang akan datang," ujarnya.


Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

KOMPAS.com — Senin, 12 Mei 2014 | 19:12 WIB

Jokowi Janji Tuntaskan Kasus 12 Mei



JAKARTA,  Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko "Jokowi" Widodo, mengatakan, ia berkomitmen menuntaskan kasus penembakan terhadap mahasiswa pada 12 Mei 1998. Hal ini dilakukan jika ia terpilih menjadi presiden 2014-2019.

"Ya mestinya semua dituntaskan. Artinya, diselesaikan dong. Orangnya (yang hilang) dicari, diselesaikan," kata Jokowi di Jakarta, Senin (12/5/2014).

Ia juga berjanji akan mencari aktivis-aktivis pro-demokrasi yang hilang.

Pada Senin ini, Universitas Trisakti memperingati 16 tahun terjadinya tragedi 12 Mei 1998. Peringatan itu dilakukan dengan melakukan upacara bendera setengah tiang dan aksi napak tilas di kampus Trisakti.

Hingga kini, penyelesaian kasus 12 Mei terkatung-katung. Para pejuang hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat terus menuntut pemerintah menyelesaikan kasus tersebut.

Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Hindra Liauw

KOMPAS.comSenin, 12 Mei 2014 | 18:00 WIB

Ini Prediksi Perolehan Kursi DPR Setiap Partai



JAKARTA,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara partai politik (parpol) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Suara partai itu dimuat dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014. SK tersebut telah dipublikasikan di situs KPU.

Berdasarkan penghitungan jumlah kursi atas data resmi perolehan suara oleh KPU tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai pemenang pemilu legislatif diperkirakan meraih 109 kursi. Jumlah tersebut setara dengan 19,5 persen dari total jumlah kursi di DPR, yakni 560 kursi. Hasil ini bukan hasil resmi karena KPU akan menetapkan perolehan kursi DPR untuk setiap parpol pada Rabu (12/5/2014).

Berikut prediksi perolehan kursi 10 partai politik hasil Pileg 2014 berdasarkan urutan dari jumlah terbanyak hingga paling sedikit.

1. PDI Perjuangan: 109 kursi
2. Golkar: 91 kursi
3. Gerindra: 73 kursi
4. Demokrat: 61 kursi
5. Partai Amanat Nasional: 49 kursi
6. Partai Kebangkitan Bangsa: 47 kursi
7. Partai Keadilan Sejahtera: 40 kursi
8. Partai Persatuan Pembangunan: 39 kursi
9. Partai Nasdem: 35 kursi
10. Partai Hanura: 16 kursi


Penulis: Deytri Robekka Aritonang
Editor : Laksono Hari Wiwoho

KOMPAS.com — Senin, 12 Mei 2014 | 14:32 WIB

Arbi Sanit: Jokowi Pilih JK, Prabowo-Hatta Pasti Kalah





JAKARTA, Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan bahwa popularitas bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, masih jauh lebih unggul dibandingkan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia menilai, Jokowi akan sulit dilawan jika ia berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Jika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), maka Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dipastikan akan kalah," kata Arbi sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Senin (12/5/2014).

Menurut Arbi, duet Jokowi-JK jauh lebih unggul dibandingkan bila Jokowi berpasangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Ia menilai, JK memiliki pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, pemerintahan, kepemimpinan, dan hubungan luar negeri. "JK itu mengerti persoalan Timur Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Abraham dan Mahfud, kata Arbi, lebih banyak menguasai bidang hukum. Padahal, posisi wapres mencakup semua masalah pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Arbi berpendapat, pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan ideal dan berkualitas.

Menurut dia, daya tarik pasangan Prabowo-Hatta masih kurang kuat bila langsung berhadapan dengan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014. Ia menilai, Prabowo-Hatta hanya menguasai bidang ekonomi, sementara penguasaan untuk bidang lain masih diragukan. Secara popularitas, keduanya juga kalah dibandingkan dengan Jokowi-JK.

Arbi mengingatkan, Jokowi bisa saja kalah jika berpasangan dengan Abraham atau Mahfud. Kedua tokoh itu tidak memiliki popularitas yang tinggi bila dibandingkan dengan JK. Terlebih lagi, kekalahan itu bisa saja terjadi bila Prabowo tiba-tiba berpasangan dengan tokoh populer lain, misalnya Dahlan Iskan.

Peta politik akan semakin menggeliat jika Partai Demokrat membentuk poros baru dan mencalonkan salah seorang dari peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Jika demikian, kata Arbi, maka perolehan suara akan terbagi, dan jalan menuju kursi RI-1 akan semakin sulit.


Editor : Laksono Hari Wiwoho
Sumber: Tribunnews.com

KOMPAS.com — Senin, 12 Mei 2014 | 10:20 WIB

Ini Janji Jokowi Soal Kabinet Kalau Jadi Presiden





MAKASSAR -- Dalam banyak kesempatan, calon presiden yang diusung PDIP Joko Widodo (Jokowi) selalu menyatakan bahwa ia tak akan menjalankan politik transaksional yang bagi-bagi kursi menteri. Meskipun, cara tersebut telah dipraktekkan bertahun-tahun oleh partai penguasa.

Lalu jika terpilih menjadi presiden, bagaimana cara Jokowi memilih menteri? Kepada wartawan, pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ia akan memilih seseorang menjadi menteri apabila ia memenuhi kriteria yang telah ditentukan.


"Ada kriteria. Tidak kamu mau nyetor berapa," kata Jokowi di sela-sela kegiatan safari politiknya di Makassar, Ahad (11/5).

Menurut Jokowi, setiap kali partainya menjalin komunikasi dengan partai lain, ia selalu menekankan bahwa tidak ada bagi-bagi kursi bagi partai yang masuk dalam koalisi. Yang ada, kata dia, membicarakan program-program yang akan dijalankan ke depan apabila berhasil memimpin pemerintahan.

"Tidak ada bicara masalah itu (jatah kursi). Kita berpikir langkah-langkah agenda ke depan seperti apa," ucap suami Iriana tersebut.

PDIP  secara resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sabtu (10/5). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Marwan Ja'far mengatakan, partainya mendukung Jokowi untuk menjadi presiden tanpa syarat apa pun.

Sementara, Jokowi sendiri hanya mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan PKB tersebut. Menurut dia, koalisi ini menunjukkan bahwa kerjasama tanpa transaksi kursi, yang selama ini diragukan banyak pihak ternyata bisa terwujud.

Jokowi percaya diri, partai lain akan menyusul PKB memberikan dukungan pada partainya. "Ini sekarang baru tiga. Mungkin bisa tambah. Siapa tahu," kata Jokowi.


Redaktur : Joko Sadewo
Reporter : Halimatus Sa'diyah
REPUBLIKA.CO.ID, Senin, 12 Mei 2014, 00:03 WIB
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger