BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Monday, February 23, 2015

Menteri Susi Panggil Tomy Winata, Disuruh Pulangkan Kapal



Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku telah memanggil beberapa pengusaha perikanan yang mengoperasikan armada buatan luar negeri, salah satunya Tomy Winata. Susi meminta agar bos Artha Graha Group tersebut memulangkan kapal-kapal perikanan eks-Cina milik PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana.

“Dia (Tomy) mau pecah kongsi dengan mitranya di Cina dan akan mengembalikan kapal-kapal tersebut,” kata Susi kepada Tempo di rumah dinas Komplek Widya Candra, beberapa waktu lalu. Dia dan Tomy bertemu awal November lalu tak lama setelah terbitnya aturan moratorium perizinan kapal perikanan buatan luar negeri.

Awal November lalu, Menteri Susi mulai memberlakukan moratorium perizinan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014. Kebijakan moratorium terhadap perizinan kapal eks-asing tersebut akan berakhir April mendatang. Selama masa moratorium Susi ingin menertibkan perizinan sekitar 1200-an kapal eks-asing yang disinyalir menjadi biang pencurian ikan.

Investigasi Tempo menemukan laporan hilangnya kapal-kapal eks-asing dari pangkalan mereka di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur, sebanyak 145 kapal dari total 607 armada yang biasa berpangkalan di Ambon, Wanam, Benjina, Tual, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, dan Dobo, tak diketahui keberadaannya. Begitu pula di barat, terutama pangkalan Batam, 117 bahtera eks-asing lenyap. Mereka diduga kembali ke negara asalnya, menghindari penertiban.

Temuan tersebut menguatkan keyakinan Susi bahwa sebagian besar kapal perikanan eks-asing yang selama ini beroperasi di perairan Indonesia bukan milik pengusaha Indonesia, melainkan masih dikuasai juragan lamanya di luar negeri. Kapal-kapal tersebut bisa menangkap di Indonesia karena telah berbendera Merah Putih, beralih kebangsaan menjadi kapal Indonesia.

Alih kebangsaan itulah yang dicurigai Susi bisa terlaksana karena ada kongkalikong kepemilikan antara pengusaha Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia. Kapal seolah-olah telah diperjual-belikan. “Padahal itu bohong-bohongan saja,” kata Susi.

Sejak 1996, TW –begitu Tomy biasa dipanggil—berbisnis perikanan di Tual, Kepulauan Aru, Maluku, melalui dua perusahaan PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana. Di sana, TW mengoperasikan unit pengolahan ikan dan 78 kapal perikanan eks-Cina. Seluruh bahtera MTJ beroperasi di wilayah penangkapan Laut Arafura.

Kepada Tempo, Ahad dua pekan lalu, TW membantah bahwa armadanya dianggap hasil manipulasi kepemilikan. Menurut dia, seluruh kapal miliknya taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. Toh dia mengaku akan mengikuti kebijakan Menteri Susi. “Saya mendukung kebijakan Menteri Susi,” kata TW.

TIM INVESTIGASI TEMPO  | TEMPO.CO  

Ditolak Susi, Utusan Cina Temui Tomy Winata


Jakarta -Akibat kapal MV Hai Fa dan delapan kapal Shino ditangkap pemerintah Indonesia, pemerintah Cina ternyata pernah mengirim tim khusus untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Tim khusus dari Cina itu datang akhir Desember lalu. “Tapi saya tidak mau menemui mereka,” kata Susi saat ditemui di komplek rumah menteri Widya Chandra, beberapa hari lalu.

Seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan, kedatangan tim khusus dari Cina itu tanpa koordinasi dengan KBRI di Beijing dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. “Itu sebabnya Menteri Susi menolak bertemu dengan tim dari Tiongkok tersebut,” kata dia.

Selain membicarakan soal penangkapan kapal ikan, mereka juga ingin membahas lebih rinci mengenai moratorium yang diberlakukan oleh Menteri Susi sejak awal November lalu. Sebab, moratorium perizinan kapal eks asing itu memutus kontrak kerjasama di bidang perikanan dan kelautan yang ditandatangani Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013.

Pemerintah Cina mengirim tim khusus untuk menemui Susi karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh KBRI di Beijing. Melalui Duta Besar KBRI di Beijing Sugeng Rahardjo, Kementerian Luar Negeri Cina meminta diberi akses kepada 78 anak buah kapal asal Tiongkok yang ditangkap bersama kapal Sino dan MV Hai Fa. Pemerintah Cina juga berharap kapal yang ditangkap bisa ditebus dengan membayar denda. Kepada pemerintah Cina, Sugeng mengatakan, “Kapal-kapal yang ditangkap akan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum di Indonesia,” kata sumber yang mengikuti pertemuan itu.

Tak mau datang ke Jakarta dengan tangan hampa, enam orang utusan pemerintah Cina tersebut kemudian menemui Tomy Winata di Hotel Borobudur, Jakarta. Menurut Susi, mereka bermaksud meminta bantuan bos Artha Graha itu agar bisa dipertemukan dengan dirinya, sekaligus melobi agar kapal-kapal yang ditangkap tidak ditenggelamkan. Tapi upaya mereka mentok di tengah jalan. “Saya justru mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Susi,” kata Tomy kepada Tempo.

Setelah dua hari berada di Jakarta, enam orang perwakilan Kementerian Pertanian Cina, yang juga mewakili sektor perikanan dan kelautan, itu akhirnya kembali ke Tiongkok. Susi sendiri mengatakan, dirinya tak akan puas sebelum kapal MV Hai Fa ditenggelamkan di Samudera Indonesia.

Kapal MV Hai Fa ditangkap pemerintah di perairan Wanam, Kabupaten Merauke, akhir Desember lalu. Menurut Susi, kapal berbobot 4.306 gross tonnage ini merupakan kapal ilegal terbesar dalam sejarah yang pernah ditangkap di laut Indonesia. Saat ditangkap, kapal ini mengangkut 80 ton ikan beku, 800 ton udang beku, dan 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi. Seluruh awak kapal di kapal penampung ikan berbendera Indonesia ini merupakan warga negara Tiongkok.

Kapal ini dicurigai terlibat persekongkolan untuk mengekspor ikan secara ilegal melalui kerjasama antara PT Antarticha Segara Lines, pemilik kapal, dengan PT Avona Mina Lestari di Avona, pemilik ikan, dan PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam yang mengajukan rencana ekspor. Seluruh muatan kapal rencananya akan dikirim ke Cina.

Adapun delapan kapal Sino ditangkap awal Oktober lalu. Saat itu, Stasiun Pengawasan Tual memergoki PT Maritim Timur Jaya, perusahaan milik Tomy Winata, menampung ikan hasil tangkapan delapan armada PT Sino Indonesia Sunlida Fishing. Padahal, pangkalan Sino ada di Merauke dan peraturan melarang kapal ikan membongkar muatan di luar pangkalannya.

TIM INVESTIGASI TEMPO  | TEMPO.CO  

Menteri Susi Sebut Eks Dirjen Perikanan Jadi Pemain


Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membenarkan ada salah satu mantan pejabat Kementerian sebagai salah satu pemain kapal perikanan buatan luar negeri. “Husni Manggabarani memang punya kapal eks-Thailand banyak di Ambon,” kata Susi kepada Tempo, di rumah dinas Widya Chandra, Jumat dua pekan lalu.

Husni Manggabarani adalah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang pensiun lima tahun lalu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya muncul setelah akhir Januari lalu Tempo menemukan KM Mabiru 22, sedang bersandar di Sungai Chao Praya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer arah selatan Bangkok, Thailand.

Mabiru 22 teregister sebagai milik PT Tanggul Mina Nusantara. Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perikanan yang kini tak diketahui keberadaannya. Semenjak terbitnya moratorium perizinan kapal buatan luar negeri pada November lalu, Kementerian melakukan verifikasi keberadaan kapal.

Hasilnya, sebanyak 262 kapal eks-asing lenyap dari pangkalan timur dan barat Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani sebagai pemilik Mabiru 22. Dari data yang sama, nama Husni juga bertebaran sebagai pemilik kapal perikanan buatan luar negeri yang beroperasi di bawah bendera PT Jaring Mas, dan PT Thalindo Arumina Jaya.

Satu lagi perusahaan, yakni PT Hadidgo, disebut-sebut berada di grup yang sama. Jumlah armada eks-asing Tanggul Mina, Jaring Mas, Thalindo, dan Hadidgo mencapai 63 unit. Di antara kapal tersebut, sebanyak 15 armada--termasuk Mabiru 22--lenyap dari pangkalan Ambon.

Seluruhnya adalah kapal bekas Thailand yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Ambon. Di Jakarta keempat perseroan berkantor di Komplek Rukan Graha Cempaka Blok A-11 dan E-21. “Yang di blok A dan Blok E sama saja,” kata seorang penerima tamu PT Jaring Mas.

Dua pekan terakhir Tempo mendatangi dua kantor tersebut sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan dan menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Husni dan manajemen perseroan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat Tempo tak kunjung berbalas. Upaya menghubungi melalui pesan pendek maupun panggilan telepon juga tak membuahkan hasil karena nomor seluler Husni tak pernah aktif.

TIM INVESTIGASI TEMPO | TEMPO.CO 

Sunday, February 22, 2015

Budi Waseso: Polisi Boleh Pakai KTP Palsu


Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mempersoalkan perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk. Menurut dia, polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu.

"Kan itu diduga. Dia bisa saja punya beberapa alamat. Kami maunya terbuka, terus konotasi seolah-olah saya membela ini," ujar Budi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Februari 2015. Budi mengatakan atasannya dulu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut mempunyai dua KTP dengan identitas dan alamat asli. "Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau."

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi Gunawan menggunakan dua alamat untuk membuat sejmlah dokumen penting. Pertama, alamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Alamat tersebut dipakai seseorang bernama "Gunawan" seperti tercantum dalam KTP serta dipakai untuk membuka rekening di BCA dan BNI cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada 5 September 2008. Foto yang tercantum dalam KTP itu adalah wajah Budi Gunawan.

Meski tak mencantumkan pekerjaannya, Gunawan menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dalam dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari Gunawan yang lain: Budi Gunawan, yang ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan berpangkat brigadir jenderal.

Foto Gunawan di kartu tanda penduduk itu adalah foto Budi Gunawan. Alamat pertama ini ternyata berbeda dengan alamat Budi Gunawan saat ia membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 19 Agustus 2008. Ketika itu, Budi Gunawan adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi. LHKPN merupakan dokumen resmi negara.

Dalam LHKPN yang salinannya didapat Tempo, Budi mencantumkan alamat Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21 RT 05/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam LHKPN ini Budi Gunawan juga mencantumkan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kota Jambi, Jambi.

Budi tak mempersoalkan dua KTP Budi Gunawan mencantumkan alamat yang berbeda. Sebab, kedua alamat tersebut memang ada. Menurut Budi, tindakan Budi Gunawan sangat berbeda dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Abraham, kata dia, mengubah identitas seseorang yakni Feriyani Lim sehingga bisa ke luar negeri.

Abraham diduga memasukkan Feriyani ke dalam Kartu Keluarganya. KTP Feriyani ini lalu digunakan untuk membuat paspor. Abraham akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Februari 2015.

Menurut dia, Budi Gunawan mempunyai kos-kosan sehingga membuka rekening baru untuk memudahkan pembayaran. "Kalau Pak AS ada akibatnya. Kalau seperti Pak BG tadi, apa akibatnya? Kan tidak ada," kata Budi.

LINDA TRIANITA  |  TEMPO.CO

Saturday, February 21, 2015

Sidak ke Mal, Menaker Hanif Kaget Banyak Pekerja Diupah di Bawah UMR



MATARAM — Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menemukan banyak pelanggaran aturan ketenagakerjaan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Tiara Departemen Store yang berada di kawasan Mataram Mall, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (20/2/2015).

Dalam sidak tersebut, Hanif masuk ke toko Tiara dan langsung berdialog dengan beberapa orang penjaga toko. Hasilnya, banyak pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan tersebut.

"Saya lihat mal seperti ini kan belum banyak yang disentuh. Saya ini banyak mendapatkan SMS dan mendapatkan masukan, 'Pak, coba tolong Pak sekali-kali dicek, banyak yang upahnya masih di bawah upah minimum.' Memang terbukti banyak pelanggaran," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers yang diterima.

Selain masalah upah yang di bawah upah minimum kabupaten, Hanif pun menemukan pelanggaran soal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak karyawan yang mengeluh karena  belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.

"Ternyata banyak pekerja yang upahnya di bawah upah minimum. Selain itu, soal kepesertaan BPJS juga masih banyak juga karyawan yang belum didaftarkan. Ini yang saya cek di sini," kata Hanif sambil memanggil pihak manajemen perusahaan.

Menurut Hanif, seharusnya pihak perusahaan atau manajemen langsung mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS begitu masuk menjadi pekerja. Sementara itu, dari hasil temuannya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS meskipun sudah lama bekerja.

"Yang soal BPJS-nya itu mereka harus menunggu  beberapa waktu tertentu untuk diikutkan. Padahal, pendaftaran kepesertaan itu kan seharusnya pada awal mereka bekerja harus langsung diikutkan  untuk BPJS-nya," kata Hanif.
Kontrak terus-menerus

Selain itu, Hanif juga menemukan adanya praktik kontrak kerja yang menyebabkan karyawan yang telah sekian tahun bekerja, tetapi tidak juga diangkat menjadi pegawai tetap. Padahal,  menurut Hanif, semestinya perusahaan langsung mengangkat pegawai tetap setelah dua kali masa kontrak.

"Masa ada kontrak yang tujuh tahun kerja. Ini berarti kan tujuh kali kontrak. Ya nggak boleh karena sifat pekerjaan ini kan terus-menerus. Seharusnya sesudah dua kali kontrak ya diangkat menjadi pegawai tetap sesuai peraturan," kata Hanif.

"Yang jadi persoalan adalah karena itu pekerjaan bersifat terus-menerus. Kalau bersifat terus-menerus ya ngga bisa dong.  Ini masalah dalam bidang di mal atau department store. Itu model rekrutmen karyawannya dengan sistem kontrak. Kalau kontrak harusnya untuk pekerjaan yang sifatnya temporer, itu baru bisa," kata Hanif.

Bahkan, Hanif terlihat marah saat mengetahui informasi dari pihak manajemen bahwa peraturan cuti dibuat hanya berdasarkan kesepakatan saja. "Kita ini hidup di negara yang ada aturan ketenagakerjaan, bukan peraturan seenaknya sendiri. Semua ini harus dibenahi segera," kata Hanif

Hanif mengatakan, tadi ada karyawan yang mengeluh jika sedang hamil, karyawan bisa bekerja sampai sebelum melahirkan. Namun, setelah melahirkan, kontrak kerja pun diputus.
Beri waktu dua minggu

Untuk membenahi masalah ini, Hanif memberikan waktu dua minggu kepada perusahaan untuk menyelesaikannya. Hanif mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan dan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi maupun di Kota Mataram.

"Kita beri waktu dua minggu untuk membenahinya. Makanya, yang penting bagaimana hak-hak yang seharusnya dimiliki pekerja ini bisa diselesaikan secepatnya," kata Hanif.


Editor : Fidel Ali Permana   | KOMPAS.com 

Kementerian Agama Usulkan Biaya Haji 2015 Turun


JAKARTA - Kementerian Agama mengusulkan kepada DPR agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1436H/2015 M turun dari tahun sebelumnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, BPIH 12 embarkasi itu berbeda-beda, tetapi untuk tahun lalu rata-rata itu 3.219 dollar AS.

"Tahun sekarang kita mengusulkan 3.193 dollar AS. Itu sudah turun dari tahun yang lalu, karena memang harga bahan bakar kan turun," kata Lukman seperti dikutip dari kemenag.go.id.

Dia berharap rupiah semakin menguat menjelang pelaksanaan haji sehingga BPIH bisa turun lagi, sehingga jamaah bebannya tidak terlalu besar.

Saat ini DPR sedang memasuki masa reses. Lukman mengku menjalin komunikasi dengan ketua komisi dan ketua panja BPIH tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan sehingga bisa lebih cepat.

"Kalaulah ternyata tidak karena setiap anggota dewan juga kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, ya target kita bulan April ini sudah bisa diselesaikan," ujarnya.

Investasi dana haji

Lukman mengungkapkan, dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji  (PKH) diatur bahwa investasi minimal harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berprinsip syariah, prudent atau penuh kehati-hatian dan bisa dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh digunakan seluruhnya.

"Minimal ada dua kali dari biaya haji itu tidak diinvestasikan setiap tahun," ujarnya.

Kata dia, proses investasi dana haji itu nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri dari dewan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut Lukman, pembentukan BPKH saat ini sedang dipersiapkan. UU PKH mengatur selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkan, BPKH harus sudah terbentuk. "Jadi karena kemarin (disahkan) September (2014) maka September 2015 nanti," katanya.

Sekarang sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BPKH itu. "Target kita sekitar bulan Juni–Juli lah. Pokoknya sebelum September, badan ini sudah berdiri, sudah jelas siapa dewan pelaksanannya, siapa dewan pengawasnya," ucap dia.


Editor : Desy Afrianti  |  KOMPAS.com 

Kemenlu Protes Keras Penolakan Dubes RI oleh Presiden Brasil



JAKARTA — Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan protes keras terhadap Pemerintah Brasil yang menolak menerima Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto. Kemenlu pun kemudian menarik Toto dari Brasil untuk selanjutnya melakukan protes keras.

"Kemenlu sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil, Toto Riyanto, setelah diundang secara resmi untuk menyampaikan credential pada upacara di Istana Presiden Brasil pada pukul 09.00 pagi (waktu Brasillia), Jumat (20/2/2015)," kata pernyataan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/2/2015).

Kemenlu pun menilai penolakan Presiden Brasil Dilma Rousseff adalah bentuk tindakan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia.
"Cara penundaan penyerahan credential yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes RI untuk Brasil telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia."

Lebih jauh, Kemenlu memastikan telah menarik Toto dari Brasil untuk selanjutnya kembali ke Indonesia. Kemenlu pun protes keras terhadap penolakan tersebut.

"Kemenlu telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, pukul 22.00, untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes," tulis pernyataan pers itu.

Kemenlu menegaskan, Pemerintah Indonesia memulangkan Dubes RI untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil. Kemenlu kemudian menekankan, Brasil tidak sepatutnya mencampuri urusan hukum di suatu negara meski itu menyangkut warga negara mereka.

"Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, tidak ada negara asing atau pihak mana pun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba," tutup pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential. Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.
"Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan sehingga kita jelas terkait hubungan Indonesia dengan Brasil," kata Rousseff kepada para wartawan setelah upacara resmi pemerintah di Brasilia.
"Yang kami lakukan adalah sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan, tidak lebih dari itu."
Toto Riyanto hadir di Istana Presiden Brasil dalam acara pada hari Jumat (20/2/2015) bersama-sama dengan diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani, tetapi tidak ikut serta dalam upacara. (Baca: Warganya Dihukum Mati, Presiden Brasil Tolak Dubes Indonesia)


Editor : Fidel Ali Permana  |   KOMPAS.com

Friday, February 20, 2015

Ruki Tantang Badrodin Perkuat KPK


JAKARTA — Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menantang Wakil Kepala Polri yang juga calon kapolri Komjen Badrodin Haiti untuk memperkuat KPK. Seusai pertemuan antara pimpinan KPK dan pimpinan Polri, Jumat (20/2/2015), di Mabes Polri, Jakarta, ia mengungkapkan tantangan itu kepada Badrodin.

"Saya nanya Wakapolri, Anda dituduh memperlemah KPK. Saya tantang, mau enggak Anda memperkuat KPK?" kata Ruki, menirukan pernyataannya kepada Badrodin.

Menurut Ruki, Badrodin menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat KPK. Lantas, Ruki mengajukan sebuah permintaan, "Minta 50 orang penyidik," katanya.

Mendengar permintaan ini, kata Ruki, Badrodin menjawab, "Besok juga saya kirim penyidik yang KPK mau," kata Ruki meniru perkataan Badrodin.

Namun, kata Ruki, KPK tak akan menerima penyidik tanpa melalui proses seleksi. "Eh, nanti dulu, nanti dikira orang-orang asal-asalan lagi. Harus kami seleksi dulu," ujar dia.

Ruki mengatakan, ia teringat masa-masa awal KPK dibentuk. Menurut dia, komunikasi antara pimpinan KPK dengan Polri terjalin dengan baik. KPK juga selalu mendapatkan bantuan Polri jika kekurangan dalam hal tertentu. Demikian pula sebaiknya.

"Dulu kami minta penyidik. Begitu dikasih, kami didik dulu. Mendidiknya pun di Akpol tiga bulan. Sekarang mereka jadi penggerak di KPK," kata Ruki. 


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary  |   KOMPAS.com

Relawan: Ketahuan Siapa yang Plinplan


Jakarta - Relawan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia mengatakan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI membantu mereka melihat kekuatan politik dan sosial yang ada di tengah masyarakat.

"Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plinplan. Siapa yang mau perubahan, siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," ujar Ketua Umum Ormas Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Februari 2015.

Budi mengatakan polemik penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian yang kemudian diganti dengan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Kualitas dukungan dari DPR dan partai-partai, Budi berujar, juga jelas terbaca.

Budi mengatakan dinamika dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Sebab, pembatalan pengangkatan Budi Gunawan masih harus melalui proses politik melalui persetujuan DPR. "Konflik belum sepenuhnya berakhir karena konsolidasi kekuasaan juga belum tuntas," ujar Budi.

Menanggapi kemungkinan adanya dinamika yang lain, Hilmar Farid dari Seknas Jokowi mengatakan para pendukung Jokowi-JK tetap solid. Menurut dia, perbedaan pendapat di kalangan relawan terhadap keputusan Jokowi dalam beberapa kali pertemuan merupakan hal wajar. "Sikap kami tetap sama, mendukung Jokowi-JK menjalankan Nawa Cita," kata Hilmar.

Presiden Joko Widodo mengajukan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya Budi Gunawan. Selain itu, Jokowi juga memberhentikan dua pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jokowi juga menunjuk tiga nama untuk mengisi posisi pimpinan KPK, yaitu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

IRA GUSLINA SUFA | TEMPO.CO 

Catatan Projo: Siapa Kawan dan Lawan Jokowi Sebenarnya?


Jakarta - Ketua umum organisasi massa Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, mengatakan empat bulan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan catatan penting.

Puncaknya, saat penetapan status tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang memicu konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.

"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plinplan, semuanya terekam dengan baik," kata Arie dalam rilisnya, Jumat, 20 Februari 2015.

Selain itu, Arie juga menyatakan pemetaan sikap partai di Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga penegak hukum menjadi jelas. Pembatalan pelantikan Budi Gunawan tampak meleg
akan beberapa pihak. Namun bukan berarti konflik akan tuntas sampai di sini.

"Masih ada pihak-pihak yang tidak legawa menerima keputusan itu," ujar Arie.

Arie menilai bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa lain. Apalagi banyak agenda yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Misalnya, persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi.

"Jadi, situasinya masih dinamis. Keputusan kemarin melegakan masyarakat, tapi kita tahu bahwa konflik belum sepenuhnya berakhir karena konsolidasi kekuasaan juga belum tuntas."

Mengenai ini, Hilmar Farid dari Sekretaris Nasional Jokowi mengimbau para pendukung Jokowi tetap solid. Pertemuan berbagai kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pun dilakukan secara intens dalam beberapa minggu terakhir.

Salah satunya melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Partisipasi Indonesia. "Kami kerja keras merapikan barisan agar ke depan lebih siap menghadapi bermacam tantangan," kata Hilmar Farid.

DEWI SUCI RAHAYU  |  TEMPO.CO

Ukur Pelayanan, Jokowi Bikin Indeks Government Service


Bogor - Presiden Joko Widodo mengklaim hampir 80 persen daerah di Indonesia sudah memiliki program Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jokowi menargetkan sisanya bisa dirampungkan tahun ini. Ini agar pemerintah bisa mengecek apakah pelayanannya sudah memenuhi standar.

"Mengenai biaya dan ketepatan waktunya, akan kita cek secara rutin," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat, 20 Februari 2015.

Pemerintah, ujar Jokowi, nanti akan mengeluarkan indeks government service. "Sehingga cek pelayanan tiap daerah bisa terlihat."

Jokowi, yang hari ini mengumpulkan semua wali kota, mendapat usulan soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari kepala daerah. "Mereka ingin pelayanan terpadu jangan menjadi badan, melainkan dinas," tuturnya.

Musababnya, jika menjadi dinas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa mengeksekusi kebijakan. "Bukan hanya seperti front office yang hanya melayani," kata Jokowi.

MUHAMMAD MUHYIDDIN |  TEMPO.CO

Jokowi: Ini Soal Kedaulatan Hukum


Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada kaitan antara penundaan eksekusi terpidana kasus narkoba sindikat "Bali Nine" dan bantuan dari Australia ke Aceh saat terjadi tsunami pada 2004. Menurut Jokowi, tidak ada intervensi dari negara mana pun atas kebijakan pemerintah mengeksekusi mati para bandar narkoba.

"Ini kedaulatan hukum kita," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat, 20 Februari 2015. Penundaan eksekusi dua terpidana anggota Bali Nine, menurut Jokowi, hanyalah masalah teknis di lapangan. "Tanyakan Jaksa Agung."

Dilansir dari harian Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta Indonesia tidak melupakan sumbangan yang diberikan rakyat Australia dalam jumlah sangat besar saat tsunami menerjang wilayah Indonesia pada 2004.

Menurut Abbott, Australia juga mengirimkan angkatan bersenjatanya untuk menolong Indonesia sebagai bagian bantuan kemanusiaan. "Saya ingin katakan kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia, kami Australia selalu membantu Anda, dan kami berharap Anda membalasnya saat ini," ujar Abbott

Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin berkomunikasi lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Menurut JK, Bishop telah menjelaskan kesalahpahaman soal penyebutan bantuan itu. Bishop, tutur JK, ingin melanjutkan kerja sama di segala bidang, "Termasuk sama-sama memerangi narkoba."

Bishop, ucap JK, memahami hukum di Indonesia mengenai kasus yang menjerat warga Negeri Kanguru, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Apalagi, kata Bishop, Jokowi bukanlah pejabat yang memutuskan soal eksekusi itu. "Tapi oleh lembaga hukum yang independen dan obyektif."

MUHAMMAD MUHYIDDIN  |  TEMPO.CO

Thursday, February 19, 2015

Demokrat Protes Pimpinan KPK Usulan SBY Tak Dipilih Jokowi


JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melilih dua nama usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, dua nama tersebut, yakni Robby Arya Brata dan Busyro Muqqodas telah menjalani serangkaian tes mulai dari pansel KPK hingga uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Jokowi memilih tiga nama lainnya yakni mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, ahli hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, dan mantan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Mereka dipilih untuk mengisi satu kursi pimpinan yang kosong, dan mengganti dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang harus diberhentikan sementara karena ditetapkan oleh tersangka oleh kepolisian.
"Akan lebih bijak apabila Presiden Jokowi mempertimbangkan dua nama yang sudah diusulkan oleh Presiden SBY dan telah selesai dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR dalam kaitan pengisian kekosongan pimpinan KPK," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Kamis (19/2_2015).
Kendati demikian, Didik tetap mengapresiasi langkah Jokowi yang tetap menjaga KPK dari ambang kehancuran. Dengan langkah itu, dia meyakini pemeberantasan korupsi di Indonesia bisa terus ditegakkan.
"Walaupun keputusan tersebut agak terlambat, paling tidak memberikan kepastian ditengah spekulasi, perbedaan pendapat dan dinamika yang berkembang selama ini," ujar Didik.
Dengan keputusan ini, Didik berharap KPK dan Polri bisa saling bersinergi untuk bersama-sama melakukan penegakah hukum di Indonesia.
Selain menunjuk pimpinan baru KPK, Jokowi dalam jumpa pers kemarin juga membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan, meskipun penetapannya sebagai tersangka oleh KPK sudah dibatalkan oleh praperadilan. Jokowi mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih |   KOMPAS.com 

Romahurmuziy: JK Telah Klarifikasi Rekening Badrodin ke Mantan Ketua PPATK


JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, mengklaim bahwa Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon kepala Polri, bebas dari dugaan rekening tidak wajar. Ia memastikan hal tersebut berdasarkan informasi yang diketahui dari mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.
Romahurmuziy bercerita, beberapa waktu sebelum Badrodin diumumkan sebagai calon Kapolri, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil mantan Kepala PPATK Yunus Husein untuk mengklarifikasi rekening Badrodin.
"Pada saat pemanggilan itu, Pak Yunus mengklarifikasi bahwa tentang rekening 'gendut' itu tidak pernah ada," ujar Romy, panggilan Romahurmuziy, saat ditemui dalam penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Menurut informasi yang ia terima, Romy menjelaskan, PPATK belum pernah menerbitkan atau menganalisis satu laporan hasil pemeriksaan yang mensinyalir adanya rekening gendut terhadap Badrodin. Ia menegaskan hal itu, karena informasi tersebut diketahui sejak PPATK baru dibentuk dan dipimpin oleh Yunus Husein.
Badrodin Haiti resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon kepala Polri menggantikan calon sebelumnya, Komjen Budi Gunawan yang tidak jadi dilantik oleh Presiden. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)
Sesuai aturan, sebelum melantik Badrodin, Presiden akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR.
Meski telah diajukan, nama Badrodin pun tidak lepas dari opini publik soal keterkaitannya dengan kepemilikan rekening gendut. Meski belum terbukti, Badrodin sempat disandingkan dengan sejumlah nama perwira tinggi kepolisian yang juga diduga memiliki rekening tidak wajar. Salah satunya mantan Kabareskrim Susno Duadji.


Penulis: Abba Gabrillin
Editor : Bayu Galih |   KOMPAS.com

Jokowi Tak Pilih Satu Pun dari 7 Nama Rekomendasi KPK untuk Pimpinan Sementara



JAKARTA — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK sebetulnya telah merekomendasikan tujuh nama calon pimpinan sementara kepada Presiden Joko Widodo. Namun, dari tiga nama yang dipilih Jokowi untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK, tidak ada satu pun yang diambil dari rekomendasi tersebut.
Johan menyatakan, ia telah mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan memberhentikan sementara dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sehari sebelum Jokowi mengumumkannya di Istana Merdeka, Rabu (19/2/2015). Begitu pula dengan rencana penunjukan pimpinan sementara untuk mengisi tiga posisi yang kosong.
Menurut Johan, pada hari itu, pihak Istana menghubungi KPK dan menanyakan usulan pimpinan sementara yang direkomendasikan KPK. "Saya ketua tim krisis di KPK. Istana tanya, 'Kalau ada usulan pelaksana tugas, usul siapa?' Kami usulkan tujuh nama, tetapi tidak ada yang dari KPK," ujar Johan saat ditemui di ruangannya, Kamis (19/2/2015) dini hari.
Johan enggan menyebut siapa saja tujuh nama yang direkomendasikan KPK. Dari ketujuh nama tersebut, kata Johan, tidak ada satu pun yang berasal dari internal KPK. Johan berpendapat bahwa lebih baik orang-orang di luar KPK yang mengisi kekosongan posisi ini.
"Ada sejumlah nama, termasuk anggota Tim 9. Ternyata, ada tim dari pakar hukum di sini yang mengusulkan itu juga," kata Johan.
Pada akhirnya, Jokowi tidak memilih satu pun dari nama-nama yang direkomendasikan KPK itu. Jokowi menunjuk Johan, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji sebagai anggota sementara pimpinan KPK. Johan mengaku tidak menyangka dipilih Jokowi untuk menempati kursi pimpinan sementara.
"Saya sama sekali tidak menyangka dan terkejut ditunjuk jadi Plt (pelaksana tugas) pimpinan KPK," ujar dia.
Johan menganggap keputusan Jokowi tersebut setidaknya menjawab pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menunggu langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Ia berharap, keputusan ini dapat mengembalikan keadaan yang terlanjur karut-marut dan menggambarkan seolah ada gesekan antara institusi KPK dan Polri.
"Apa yang dilakukan Jokowi harus diapresiasi, cepat dan konkret. Saya yakin ini langkah yang dilakukan Jokowi pasti tujuannya untuk mengembalikan lagi hubungan baik antara Polri dengan KPK," kata Johan.


Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Laksono Hari Wiwoho |   KOMPAS.com

Wednesday, February 18, 2015

Politisi PDI-P Akui Partainya Sulit Dukung Keputusan Jokowi


JAKARTA — PDI Perjuangan merasa berada di posisi yang serba salah menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P merasa seharusnya mendukung kebijakan Jokowi.
Namun, di sisi lain, PDI-P merasa keputusan Jokowi tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDI-Perjuangan sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi," kata Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah saat dihubungi, Rabu (18/2/2015).
Menurut Basarah, Presiden tak bisa begitu saja membatalkan pelantikan Budi karena mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah disetujui oleh DPR. Seharusnya, kata dia, sebelum mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri yang baru, Presiden Jokowi harus lebih dahulu menentukan status hukum Budi Gunawan.
"Tidak satu pun norma dalam Undang-Undang Polri yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR," ucap Basarah.
Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini menyarankan, seharusnya Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terlebih dahulu sebelum menunjuk calon kapolri baru. Dengan begitu, terdapat norma hukum yang mengatur agar presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR.
Presiden batal melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena menilai pencalonan Budi telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden pun mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru ke DPR. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)
"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih  |   KOMPAS.com

Kuasa Hukum: Budi Gunawan yang Usulkan Badrodin Haiti ke Jokowi


JAKARTA - Komjen Budi Gunawan mendukung penuh dicalonkannya Komjen Badrodin Haiti menjadi Kepala Polri. Melalui kuasa hukumnya Eggi Sudjana, Budi mengatakan bahwa pencalonan Badrodin tak lepas dari campur tangannya.
"Budi Gunawan yang mengusulkan Badrodin. Jadi sudah pasti Pak Budi setuju," ujar Eggi di kompleks Mabes Polri, Rabu (18/2/2015) malam.
Eggi mengatakan, atas dasar itu juga Presiden Joko Widodo tidak memiliki perasaan tidak enak kepada kliennya karena tidak jadi melantiknya sebagai Kapolri. Artinya, toh calon Kapolri pengganti Budi Gunawan adalah usulan Budi sendiri.
"Budi Gunawan menghormati dan legowo. Atas ketulusan Budi, Jokowi jadi percaya diri mengusulkan Badrodin ke DPR RI," lanjut Eggi.
Eggi melanjutkan, yang harus menjadi sorotan saat ini adalah proses persetujuan nama Badrodin sebagai pengganti Budi di DPR RI. Adapun yang jadi pertanyaan, apakah DPR RI bakalan menyetujui nama Badrodin atau tidak.
Menurut Eggi, dari sisi hukum, sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melantik kliennya. Putusan sidang praperadilan mengabulkan gugatan Budi Gunawan atas KPK. Otomatis, status tersangka kliennya batal demi hukum. Atas dasar legowo saja yang membuat dia rela tak ngotot menjadi Kapolri.
Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden juga memberhentikan sementara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)
Jokowi mengumumkan itu dalam pernyataan pers yang dilakukan secara mendadak di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015) siang. Di bagian akhir pengumuman, Presiden juga meminta Polri dan KPK menaati rambu hukum demi menjaga keharmonisan hubungan kedua lembaga itu.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Bayu Galih |   KOMPAS.com

Agung Laksono Minta Fraksi Golkar Hormati Jokowi soal Calon Kapolri


JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, meminta semua anggota Fraksi Partai Golkar menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan terkait polemik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Dia percaya, apa pun keputusan yang diambil Jokowi sudah dipertimbangkan dengan matang dan merupakan keputusan terbaik.
"Apa pun yang diputuskan Jokowi harus dihormati dan dihargai (Fraksi Golkar), sebagaimana juga yang sudah disampaikan Ketua DPR (Setya Novanto)," kata Agung di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Agung meyakini, Fraksi Partai Golkar akan merespons hal ini dengan baik dan mempertimbangkan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru kapolri. Dia meyakini tidak akan ada perlawanan, apalagi interpelasi dari anggota Partai Golkar.
"Kalau keputusan ini baik buat negeri ini, kenapa tidak?" ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Agung juga berharap Budi Gunawan bisa menerima keputusan Presiden ini dengan lapang dada. Meskipun gugatan praperadilan sudah menyatakan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, menurut Agung, Budi harus menerima apa pun keputusan Presiden.
"Semoga everybody happy," ujarnya.
Presiden batal melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena menilai pencalonan Budi telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden pun mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri ke DPR. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)
Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.
"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih |   KOMPAS.com

Surya Paloh Jamin Nasdem Dukung Keputusan Jokowi Terkait Budi Gunawan


JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjanji akan mendukung apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terkait nasib calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan. Paloh menyatakan tak akan mengintervensi Jokowi dalam menentukan keputusannya untuk melantik atau tidak melantik Budi sebagai kepala Polri.
Paloh menjelaskan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan nasib Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, tetapi terganjal karena jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Bagi Paloh, saat keputusan telah diambil, Partai Nasdem harus mendukung karena posisinya sebagai partai dalam koalisi pemerintahan.
"Presiden punya hak prerogatif untuk melantik atau tidak. Nasdem mendukung itu, pasti," kata Paloh, seusai menemui Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Saat ditanya mengenai waktu pengambilan keputusan tersebut, Paloh menyatakan tidak memiliki informasi tersebut. Ia mengaku hanya sempat menyinggung mengenai hasil praperadilan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan tanpa sempat menanyakan keputusan apa yang diambil Jokowi setelahnya.
"Apakah malam ini atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya tidak tanya-tanya tadi," ujarnya.
Untuk diketahui, Surya Paloh datang menemui Presiden Jokowi pada Selasa sore. Kedatangan Paloh tidak terjadwal dalam agenda kegiatan Presiden Jokowi. Adapun pertemuan Paloh dengan Jokowi berlangsung sekitar 40 menit dan tertutup untuk peliputan media.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Bayu Galih  |   KOMPAS.com

PDI-P: Katanya Jokowi Hormati Hukum, Ternyata...


JAKARTA - PDI Perjuangan mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menilai, pilihan sikap Jokowi bertentangan dengan putusan praperadilan yang menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Sebelumnya, Jokowi menunda pelantikan Budi karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Kami menyayangkan. Katanya menghormati hukum, menunggu praperadilan. Ternyata sikapnya berbeda. Ya, namanya manusia bisa saja berubah," kata Trimedya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Meski kecewa dengan keputusan presiden, Trimedya mengatakan, DPR tak akan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada presiden. Dia mengaku ingin melihat terlebih dulu surat pengajuan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang dikirimkan Presiden hari ini ke DPR.

"Suratnya saja sampai sekarang belum tahu ada atau tidak," ujar Trimedya.

Presiden batal melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri karena menilai pencalonan Budi telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden pun mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai Calon Kapolri baru ke DPR. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif. 


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary  |  KOMPAS.com

Ini Profil 3 Pimpinan Baru KPK yang Ditunjuk Jokowi


Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagai gantinya, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden soal pengangkatan tiga anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi. Siapakah mereka?

1. Taufiequrachman Ruki.
Ia adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pertama. Dia menjabat sejak 2003 - 2007. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI:

1992-1997: Komisi III
1997-1999: Komisi VII, anggota MPR RI, dan anggota tim asistensi BP-MPR RI
1999-2000: wakil ketua fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)
1999-2001: Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
2000-2001: Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII. Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.

Dia juga adalah mantan polisi dengan masa jabatan sebagai berikut:
1974-1975: Kapolsek Kelari Polres Karawang
1975-1979: Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
1979-1981: Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
1981-1982: Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
1982-1984: Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
1984-1985: Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
1985-1986: Perwira Staf Pusat Komando
1986-1987: Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1987-1989: Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1989-1991: Kepala Kepolisian Resort Cianjur
1991- 1992: Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
1992: Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
1992-1997: Kepala Kepolisian Wilayah Malang.

2. Indriyanto Seno Adji.2004: dikukuhkan sebagai Guru besar hukum pidana oleh Universitas Krisna Dwipayana. Saat ini menjabat sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia.

3. Johan Budi Sapto Prabowo.
1998-2003: Wartawan Tempo
2003-2006: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
2006: Juru bicara KPK
2008-2009: Direktur Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK sekaligus Juru Bicara KPK
2009-2014: Kepala Biro Humas KPK
2014-2015: Deputi Pencegahan KPK
2015: Pimpinan sementara KPK

YOLANDA RYAN ARMINDYA  | TEMPO.CO

Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri



JAKARTA — Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakil Kepala Polri.
Hal itu disampaikan Presiden saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.
"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi.
Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)
DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.
Belakangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. (Baca: Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin)
KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil menyikapi putusan tersebut. KPK akan mempelajari terlebih dulu substansi putusan. (Baca: Tumpak: Kasus BG Tidak Bisa Dihentikan, KPK Buat Sprindik Baru atau PK)


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Sandro Gatra  |   KOMPAS.com

Budi Gunawan Tebar Janji Barter agar Dilantik Jadi Kapolri



Jakarta - Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Inilah investigasi Majalah Tempo yang terbit pada 26 Januari 2015 lalu.

Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.

Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.

Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.

Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.

Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.

PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.

Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.

Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal.

Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya.

Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang.

Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo.

Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”

Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond.

Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya.

Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum. Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian--awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan.

Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.

Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi menerima pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.

MBM TEMPO | SUNUDYANTORO  | TEMPO.CO

Monday, February 16, 2015

Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah



JAKARTA - Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Putusan itu dibacakan dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
"Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan secara detail kasus yang menjerat Budi.
KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sandro Gatra  |  KOMPAS.com 

Hari Ini, Nasib Budi Gunawan Ditentukan di Praperadilan


Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan nasib gugatan praperadilan yang diajukan calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Senin, 16 Februari 2015. Putusan akan disampaikan hakim Sarpin Rizaldi.

Pihak PN Jakarta Selatan belum bisa dimintai konfirmasi ihwal waktu dimulainya sidang. Namun, sejak pembacaan permohonan penggugat pada Senin pekan lalu, sidang selalu dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.

Gugatan praperadilan diajukan Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan tersangka dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memilih Budi sebagai calon tunggal pimpinan Korps Bhayangkara. Lantaran status hukum ini, Jokowi menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa, optimistis hakim menolak permohonan kuasa hukum Budi Gunawan dalam putusannya. Sebab, penetapan tersangka bukan obyek perkara yang menjadi wewenang praperadilan. "Kalau status tersangka, tak mungkin," ujar Harifin di Jakarta, kemarin.

Harifin menuturkan sidang praperadilan tak akan mampu membuktikan sah atau tidaknya seseorang sebagai tersangka. Pembuktian tersangka seseorang harus melalui proses panjang dengan pemeriksaan saksi dan bukti.

Adapun kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution dan Fredrich Yunadi, optimistis kubunya menang. Bahkan Fredrich optimistis Budi dilantik hari ini. "Saya yakin sekitar pukul 12 siang sudah dilantik," ujarnya.

PRIHANDOKO  | TEMPO.CO 

Kuasa Hukum Budi Gunawan: Kami Yakin 1 Juta Persen Menang


Jakarta - Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, menyatakan timnya tidak memiliki rencana cadangan seusai putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berlangsung Senin, 16 Februari 2015. "Tidak ada plan B, kami yakin satu juta persen akan menang," kata Fredrich yang dihubungi pada Ahad, 15 Februari 2015.

Keyakinan Fredrich, menurut dia, didasari fakta-fakta selama persidangan terbuka yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Fredrich menuturkan KPK telah gagal menghadirkan bukti yang dapat membenarkan tindakan mereka menjadikan Budi sebagai tersangka.

Dia bahkan optimistis Budi Gunawan akan langsung dilantik Presiden Joko Widodo setelah hakim menetapkan putusan praperadilan. "Saya yakin sekitar jam 12 siang sudah dilantik," ujarnya.

Keyakinan serupa diungkapkan kuasa hukum lain, Maqdir Ismail. Maqdir mengatakan hakim telah meminta KPK menunjukkan bukti permulaan yang mereka gunakan untuk menjerat Budi. "Tapi tidak mau dihadirkan. Entah sengaja disimpan atau memang tidak ada," ucapnya.

Walau begitu, Maqdir masih mengakui adanya peluang kekalahan. Bila hal itu terjadi, Maqdir akan mencermati lebih dulu putusan hakim sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Gugatan praperadilan diajukan Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan tersangka dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memilih Budi sebagai calon tunggal pimpinan Korps Bhayangkara. Lantaran status hukum ini, Jokowi menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Budi Gunawan mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa politis. Sidang praperadilan dimulai sejak Senin, 9 Februari 2015. Pada sidang-sidang berikutnya, pihak Budi mengajukan empat saksi fakta dan empat saksi ahli. Sedangkan KPK mengajukan tiga saksi ahli dan tiga saksi fakta. Kedua kubu juga mengajukan sejumlah bukti berupa dokumen.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | TEMPO.CO,  

Jelang Putusan Praperadilan, Apa Kata Budi Gunawan?


Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan nasib gugatan praperadilan yang diajukan calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Senin, 16 Februari 2015. Sidang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB.

Lantas bagaimana Budi Gunawan menyikapi sidang putusan ini? Kuasa hukum Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya tak menyampaikan apa pun ihwal rencana pengadilan membacakan putusan gugatan hari ini.

"Beliau tak menyampaikan apa-apa. Beliau hanya bilang, 'Biar saja hukum berjalan'," ujar Fredrich, Senin pagi, 16 Februari 2015. Fredrich mengaku selalu berkomunikasi dengan kliennya selama sepekan persidangan berlangsung.

Fredrich optimistis kubunya memenangi gugatan. Karena itu, dia menyatakan tak menyiapkan langkah tertentu jika ternyata gugatan ditolak. "Kami tak pernah punya rencana gugatan ini ditolak karena tak mungkin ditolak."

Gugatan praperadilan diajukan Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan tersangka dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memilih Budi sebagai calon tunggal pimpinan Korps Bhayangkara. Lantaran status hukum ini, Jokowi menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa, optimistis hakim menolak permohonan kuasa hukum Budi Gunawan dalam putusannya. Sebab, penetapan tersangka bukan obyek perkara yang menjadi wewenang praperadilan. "Kalau status tersangka, tak mungkin," kata Harifin di Jakarta, kemarin.

Harifin menuturkan sidang praperadilan tak akan mampu membuktikan sah atau tidaknya seseorang sebagai tersangka. Pembuktian tersangka seseorang harus melalui proses panjang dengan pemeriksaan saksi dan bukti.

PRIHANDOKO  | TEMPO.CO

Sidang Budi Gunawan, Apa Saja Wewenang Praperadilan?


Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa mengatakan sidang praperadilan tak dapat memeriksa status tersangka. KUHAP hanya membatasi obyek Praperadilan yaitu penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi. "Praperadilan itu proses peradilan yang cepat dan terbatas, memutus perkara hukum yang pokok perkaranya tak masuk ke pengadilan," kata Harifin, Ahad, 15 Februari 2015.

Harifin menilai, sidang praperadilan tak berwenang memutuskan status tersangka pada Budi bernilai sah atau tidak. Status tersebut menjadi kewenangan persidangan. "Sebagai pribadi dan mantan hakim, seharusnya gugatan itu memang ditolak," kata Harifin.

Menurut dia, praperadilan memegang asas cepat dan sederhana sehingga tak turut membahas soal politik dan tata usaha negara dalam kasus yang diajukan. Seluruh obyek perkara terbatas sesuai dengan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, dan Pasal 95 KUHAP.

Harifin menjelaskan, penetapan tersangka tak masuk domain praperadilan karena proses pelaksanaannya sudah melewati serangkaian tindakan pendahuluan oleh aparat penegak hukum atau penyidik. Penetapan tersangka seluruh proses mekanismenya ada di tangan penyidik yang tak mungkin diperiksa cepat dalam sidang praperadilan. "Kalau memang penetapannya salah, toh nanti dibebaskan juga di pengadilan," kata Harifin.

Harifin menambahkan, prosedur penangkapan dan penahanan masuk dalam ranah praperadilan karena pembuktiannya dapat dilakukan dengan cepat. Pemeriksaan juga lebih pada pembelaan adanya hak asasi bagi orang yang ditangkap dan ditahan. Dua tindakan ini merampas hak seseorang sehingga pelaksanaannya harus dijamin dengan benar.

Demikian juga dengan penghentian penyidikan dan penuntutan. Setelah dihentikan, suatu perkara relatif tak punya cara atau jalur lain untuk dilanjutkan kembali. Praperadilan turut memeriksa dua obyek tersebut dengan alasan melindungi hak korban dalam kasus.

Ganti rugi dan rehabilitasi juga menjadi domain praperadilan karena hukum ingin memberikan jaminan kepada orang yang penetapan tersangka atau terdakwanya ternyata tak tepat atau sah. Seseorang berhak mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik atas kesalahan sangkaan atau dakwaan.


FRANSISCO ROSARIANS  |  TEMPO.CO

Hari Ini Jokowi Ngantor di Istana Bogor


Jakarta - Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah agenda di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Februari 2015. Kegiatan ini dijalani di tengah rencana Jokowi pindah berkantor dari Istana Negara Jakarta ke Istana Bogor.

Berdasarkan agenda resmi yang dilansir Biro Pers Kepresidenan, Jokowi dijadwalkan menerima sejumlah pejabat di Istana Bogor pada Senin pukul 09.00 WIB. Mereka antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir.

Setelah itu, Jokowi akan memimpin rapat kabinet terbatas pada pukul 10.00 WIB, dilanjutkan makan siang bersama duta besar dan pengusaha dari Cina. Selesai makan siang, Jokowi kembali dijadwalkan menerima sejumlah tamu, antara lain Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Ketua Pusat Investasi Pemerintah.

Malam hari, Jokowi akan memimpin rapat kabinet paripurna yang diikuti semua menteri dan pejabat tinggi negara. Rapat dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan pihak Istana menggodok kemungkinan Presiden Jokowi tinggal di Istana Bogor. Andi mengatakan akan lebih efektif jika Jokowi menggunakan Istana Bogor sebagai kediaman beberapa hari dalam seminggu. "Selama ini, kan, Jokowi pulang-pergi Jakarta-Bogor," ujar Andi di kompleks Istana, Selasa, 10 Februari 2015.

PRIHANDOKO |  TEMPO.CO

Ini Review Sidang Praperadilan BG vs KPK Pekan Lalu



JAKARTA - Sidang praperadilan Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak akhir. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi akan segera membacakan putusannya, Senin (16/2/2015). Sidang putusan yang akan dimulai pada 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, akan menentukan keabsahan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi oleh KPK.
Sebelum palu diketuk,  jalannya sidang praperadilan yang secara keseluruhan berlangsung selama enam hari.
1. KPK Absen
Sidang praperadilan sudah dimulai pada Senin (2/2/2015), namun ditunda selama sepekan setelah kuasa hukum Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) tidak hadir pada persidangan. KPK beralasan harus menyiapkan bahan gugatan menyusul adanya perubahan gugatan praperadilan dari Budi Gunawan.
2. Adu Kuat Argumentasi Awal
Dalam sidang kedua, Senin (9/2/2015), kedua pihak hadir. Pihak Budi Gunawan diminta terlebih dulu menyampaikan dalil permohonan. Pada intinya, pihak Budi menilai penetapan tersangka kliennya tidak sah. Mereka juga meminta KPK menyerahkan semua bukti kasus dugaan gratifikasi perwira Polri yang menjerat Budi.
Terakhir, mereka juga meminta uang ganti rugi atas penetapan tersangka tersebut ke KPK. Adapun salah satu alasan Budi mengajukan gugatan di praperadilan ini, karena menganggap KPK telah merampas kewenangan Presiden Joko Widodo. Penetapan tersangka Budi hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Jokowi mengajukan namanya sebagai calon tunggal Kapolri.
Setelahnya, KPK diberi kesempatan melakukan pembelaan. KPK menilai praperadilan yang diajukan Budi Gunawan bersifat prematur. Pasalnya, dalam Pasal 77 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai praperadilan, tak ada aturan mengenai penetapan tersangka.
3. Dari Mantan Penyidik hingga Mantan Timses
Di hari berikutnya, Selasa (10/2/2015), tim kuasa hukum Budi Gunawan sesuai agenda menghadirkan empat saksi fakta terdiri atas tiga pejabat Polri yakni dua mantan penyidik KPK AKBP Irsan dan AKBP Hendi Kurniawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Budi Wibowo, dan Plt Sekjen PDIP yang juga mantan Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, Hasto Kristiyanto. Dua mantan penyidik KPK banyak memberi keterangan seputar cara KPK melakukan penyidikan dan penyelidikan.
AKBP Hendi menyebut KPK pernah menetapkan seorang tersangka tanpa dua alat bukti yang menyebabkan dia mundur setelah hampir 4,5 tahun bekerja disana. "(Kejadiannya) sekitar Oktober 2012," kata Hendy tanpa menyebut tersangka atau kasus yang dimaksud.
Adapun Hasto menceritakan seputar manuver politik Ketua KPK Abraham Samad di pilpres 2014 yang hendak dipasangkan dengan Jokowi. Saat upaya itu gagal, kata Hasto, Abraham menuding Budi Gunawan sebagai biang keladinya dan berjanji akan melakukan pembalasan.
Dalam sidang hari itu, pihak Budi juga menyerahkan 73 alat bukti berupa surat, print out berita dari media online, hingga video mimik wajah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dianggap menghina Budi.
4. Saksi BG: Penetapan Tersangka Bisa Diuji di Praperadilan
Pada Rabu (11/2/2015), sidang praperadilan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak BG. Saksi yang hadir yakni Guru Besar Hukum Unpad Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Unpad I Gede Pantja Astawa, Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda dan Guru Besar Hukum Universitas Khairun Margarito Kamis.
Chaerul Huda memberikan keterangan mengenai keabsahan praperadilan sebagai forum yang bisa membatalkan penetapan tersangka. "Penetapan tersangka pun bisa dijuji di praperadilan kalau memang dianggap tidak sesuai prosedur," kata Chaerul Huda.
Adapun Romli bicara mengenai kewenangan KPK yang saat penetapan tersangka Budi hanya dipimpin empat orang. “Korupsi itu kejahatan yang luar biasa berkaitan dengan masyarakat luas menyangkut kerugian negara. Perlu lima pimpinan komisi,” kata inisator Undang-Undang KPK itu.
5. Saksi KPK tegaskan Punya Dua Alat Bukti untuk Jerat BG
Giliran kubu KPK memberikan pembuktian pada Kamis (12/2/2015). Pada hari itu KPK hanya menghadirkan satu saksi fakta di persidangan, yakni penyelidik KPK Iguh Sipurba. Iguh yang menangani langsung kasus Budi Gunawan itu, banyak memberikan keterangan seputar proses penyelidikan dugaan gratifikasi itu.
Iguh mengatakan, KPK tidak perlu meminta keterangan calon tersangka sebelum ditetapkan. KPK cukup mempunyai dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK. Dia pun menegaskan KPK sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup, seperti dokumen, keterangan saksi, hingga Laporan Hasil Analisa Kekayaan Budi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ada juga beberapa bukti yang tidak bisa disebutkan disini," ujarnya.
6. KPK Hadirkan Tujuh Saksi Sekaligus
Keesokan harinya, Jumat (13/2/2015), KPK langsung menghadirkan tujuh saksi, terdiri atas empat saksi ahli dan tiga saksi fakta. Empat saksi ahli yakni pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, pakar filsafat hukum Arif Sidharta, Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia Junaedi, dan pensiunan Jaksa Adnan Pasliadja. Adapun saksi fakta yang dihadirkan yakni mantan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Anhar Darwis, pegawai administrasi divisi penyidikan KPK Dimas Adiputra, dan pegawai administrasi divisi penyelidikan KPK Wahyu Dwi Raharjo.
Saksi yang dihadirkan KPK memberikan keterangan yang membantah argumentasi saksi Budi di sidang sebelumnya. Zainal Arifin Mochtar dalam kesaksiannya mengatakan, KPK merupakan lembaga negara independen berciri self regulator body sehingga dimungkinkan mengatur sendiri termasuk perihal kolektif kolegial.
"Secara struktur Undang-undang KPK mustahil ditafsirkan wajib lima orang komisioner mengambil putusan," kata Zainal.
Sementara, Adnan Pasliadja menilai, penetapan seseorang sebagai tersangka, tidak harus didahului pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. KPK bisa menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka asal sudah mempunyai cukup bukti.
"Kalau kita bicara apakah tersangka diperiksa sebelum ditetapkan, tidak harus. Karena di penyidikan atau penyelidikan kalau sudah cukup bukti ya bisa (ditetapkan sebagai tersangka)," kata Adnan, menjawab pertanyaan seorang Kuasa Hukum KPK dalam persidangan.
Dua pegawai administrasi KPK, Dimas dan Wahyu, membenarkan ada surat pernitah penyelidikan dan surat perintah penyidikan atas kasus yang menjerat Budi Gunawan. Kedua surat itu kemudian diserahkan sebagai bukti bersama 22 bukti terkait lainnya.
Yakin Menang
Usai sidang keenam, pihak Budi Gunawan maupun pihak KPK sama-sama yakin akan memenangkan sidang ini. Kuasa hukum KPK Chatarina Mulia Girsang mengaku puas atas proses pembuktian jawaban pihaknya. Dia pun optimistis hakim Sarpin menolak gugatan praperadilan pihak Budi.
"Kita berdoa semua semoga putusannya yang terbaik," ujar Chatarina.
Di sisi lain, kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail, yakin pihaknya memenangkan sidang praperadilan. Maqdir mengatakan, proses praperadilan ini menunjukan bahwa masih banyak undang-undang, khususnya terkait tindak pidana korupsi, yang masih memiliki celah hukum.
"Saya yakin hakim memberikan keputusan terbaik bagi bangsa ini, yakni mengabulkan praperadilan kami," ujar Maqdir.
Apapun putusan yang diketuk hakim nantinya, enam hari jalannya persidangan harusnya akan sangat menentukan.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Fidel Ali Permana  | KOMPAS.com

Sunday, February 15, 2015

PPP Kubu Romy: Silakan yang Tidak Sah Bergabung dengan yang Sah


JAKARTA — Di tengah dualisme yang masih terjadi, Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Hotel Bidakara, Jakarta, 17-19 Februari 2015 mendatang. Dalam forum tertinggi setelah muktamar ini, kubu Djan Faridz juga akan diundang sebagai kader.

"Kita undang, terserah dia mau datang atau tidak, yang penting kan sudah kita undang," kata Ketua DPP PPP kubu Romy, Arman Remy, seusai konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

Arman mengatakan, jika kubu Djan Faridz nantinya memenuhi undangan itu, bukan tidak mungkin nantinya mukernas ini juga bisa menjadi forum islah bagi kedua belah pihak. Namun, syaratnya, lanjut Arman, kubu Djan Faridz harus ikut bergabung dalam kepengurusan kubu Romy.

Menurut Arman, kubu Romy adalah kepengurusan yang sah karena mempunyai surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 28 Oktober 2014. SK itu juga sudah diakui oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai kunci untuk mengikuti pilkada serentak.

"Dengan demikian, secara institusi, cuma ada satu PPP. Silakan yang kecil bergabung ke yang besar. Yang tidak sah bergabung ke yang sah, yang tidak bisa mengaji bergabung dengan yang bisa mengaji," ujarnya.

Selain mengundang kubu Djan Faridz, mukernas ini juga akan mengundang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan semua pimpinan partai politik. Mukernas ini juga akan membahas beberapa hal, seperti pelaksanaan pilkada serentak, konsolidasi organisasi, undang-undang di Prolegnas, hingga masukan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Caroline Damanik  | KOMPAS.com
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger