BREAKING NEWS
.

POLITIK

OPINI & ANALISA

AGENDA & RELAWAN

Monday, February 16, 2015

Sidang Budi Gunawan, Apa Saja Wewenang Praperadilan?


Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa mengatakan sidang praperadilan tak dapat memeriksa status tersangka. KUHAP hanya membatasi obyek Praperadilan yaitu penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi. "Praperadilan itu proses peradilan yang cepat dan terbatas, memutus perkara hukum yang pokok perkaranya tak masuk ke pengadilan," kata Harifin, Ahad, 15 Februari 2015.

Harifin menilai, sidang praperadilan tak berwenang memutuskan status tersangka pada Budi bernilai sah atau tidak. Status tersebut menjadi kewenangan persidangan. "Sebagai pribadi dan mantan hakim, seharusnya gugatan itu memang ditolak," kata Harifin.

Menurut dia, praperadilan memegang asas cepat dan sederhana sehingga tak turut membahas soal politik dan tata usaha negara dalam kasus yang diajukan. Seluruh obyek perkara terbatas sesuai dengan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, dan Pasal 95 KUHAP.

Harifin menjelaskan, penetapan tersangka tak masuk domain praperadilan karena proses pelaksanaannya sudah melewati serangkaian tindakan pendahuluan oleh aparat penegak hukum atau penyidik. Penetapan tersangka seluruh proses mekanismenya ada di tangan penyidik yang tak mungkin diperiksa cepat dalam sidang praperadilan. "Kalau memang penetapannya salah, toh nanti dibebaskan juga di pengadilan," kata Harifin.

Harifin menambahkan, prosedur penangkapan dan penahanan masuk dalam ranah praperadilan karena pembuktiannya dapat dilakukan dengan cepat. Pemeriksaan juga lebih pada pembelaan adanya hak asasi bagi orang yang ditangkap dan ditahan. Dua tindakan ini merampas hak seseorang sehingga pelaksanaannya harus dijamin dengan benar.

Demikian juga dengan penghentian penyidikan dan penuntutan. Setelah dihentikan, suatu perkara relatif tak punya cara atau jalur lain untuk dilanjutkan kembali. Praperadilan turut memeriksa dua obyek tersebut dengan alasan melindungi hak korban dalam kasus.

Ganti rugi dan rehabilitasi juga menjadi domain praperadilan karena hukum ingin memberikan jaminan kepada orang yang penetapan tersangka atau terdakwanya ternyata tak tepat atau sah. Seseorang berhak mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik atas kesalahan sangkaan atau dakwaan.


FRANSISCO ROSARIANS  |  TEMPO.CO
 
Copyright © 2013 JokoWidodo.ORG
Powered by Blogger